Situs Resmi Partai Demokrasi Pembaruan Jakarta Timur

PDP,Sang Fenomenal

2008-12-14T17:28:00.000-08:00

oleh : Oliver Ekacakra,Caleg DPRD DKI no 7 Dapil Jakarta Timur.
Salah satu hasil Rakernas IV Partai Demokrasi Pembaruan yang berakhir pada hari minggu tgl 7 Desember 2008,adalah mencalonkan Ir H.Laksamana Sukardi sebagai Capres dan H.Roy BB Janis,SH,MH sebagai Cawapres dalam Pemilu Pilpres tahun 2009. Keputusan ini merupakan sungguh di luar kebiasaan mainstream politik. Tapi PDP berani menembus sekat-sekat kepalsuan partai politik yang mengatasnamakan koalisi antar partai dengan alasan agar pemerintah terjalin efektif.Alih-alih rakyat sejahtera, malah kesejahteraan kekuasaan belaka. Padahal di balik itu adalah kompromi kepentingan yang ujung-ujungnya dagang sapi. Tentu duet Laks dan Roy merupakan keputusan politik atas dasar kepentingan yang lebih luas. Karena PDP ingin mengubah mainstream politik yang dimainkan para elite di negeri ini menuju paradigma politik yang bermartabat dan demokratis.

Jika dilihat dari perjalanan PDP dari awal dideklarasikan hingga saat ini,maka kita akan melihat suatu benang merah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa partai ini memiliki semangat, visi serta ‘obat’ untuk menyejahterakan bangsa. PDP juga mungkin akan ditakdirkan untuk memimpin bangsa lewat kemenangan dalam Pemilu 2009.

Kelahiran PDP pada akhir 2005,yang mengusung semangat pembaruan dengan memperkenalkan sistem kolektif kolegial dengan mendisain dua badan struktur organisasi di tiap tingkatan kepengurusan yakni Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian tersebut menggemparkan dunia perpolitikan nasional.Banyak para pengamat poltik dan elit politik meragukan jenis kepemimpinan kolektif akan berhasil dijalankan.

Seiring waktu berlalu, PDP dengan sistem kolektifnya terus mendapat perhatian masyarakat dan semakin dicintai. Partai – partai Politik yang berkuasa di Parlemen pun mulai terusik akan fenomena ini. Parpol yang berkuasa melalui Komisi III DPR menjerat Koordinator PKN PDP Ir H Laksamana Sukardi dengan pasal korupsi atas penjualan 2 kapal tanker VLCC. PDP tetap tegar dan bertahan menghadapi pendzoliman ini.

PDP di tengah-tengah badai yang menerpa semakin banyak mendapat simpati rakyat,PDP semakin besar dari hari ke hari.Sosok Laksamana Sukardi juga makin terlihat dan akrab bagi masyarakat. Masyarakat mulai melihat kepribadian Laks baik dari media tulis dan elektronik, maupun dari buku-buku yang ditulisnya.Hal ini terus mengokohkan Laks sebagai calon pemimpin yang mempunyai visi terhadap perubahan bangsa menuju kesejahteraan seluruh rakyat khususnya rakyat kecil. Pandangan masyarakat yang tadinya mendeskritkan Laksamana perlahan-lahan berubah 180 derajat.

Kasus VLCC semakin memeroleh kebenaran bahwa sosok Laksamana adalah sosok yang bersih dari korupsi.Jaksa yang begitu ngotot untuk menyeret Laks bahkan dicopot dari jabatannya akibat terlibat dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung.Mungkin hanya Laksamana Sukardi saja yang menghadapi kasus seperti ini.

Setelah diperiksa di KPK dan tidak ditemukan bukti, DPR meminta Kejaksaan Agung untuk menyeret beliau atas tuduhan korupsi penjualan VLCC. Hingga kebenaran terkuak,Kejagung tidak menemukan bukti-bukti bahwa Laks terlibat dalam usaha merugikan negara.Banyak kader yang meyakini bahwa “Tuhan tidak tidur”.Saya pribadi meyakini bahwa Laksamana Sukardi telah di ’baiat’ oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi sosok pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi. Jika dilihat dari Capres yang ada sekaranG,belum ada yang lolos dari ujian “bebas korupsi” dari KPK,DPR dan Kejagung seperti Laksamana Sukardi. Seharusnya Laks diberi penghargaan “Tokoh bebas Korupsi Award”.

Wapres Pendamping atau Pesaing?

Merupakan sebuah pemikiran yang spektakuler dari salah satu kader terbaik PDP, Roy BB Janis. Buku yang menguraikan sebuah teori yang menawarkan agar Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu Partai banyak dibicarakan oleh para pengamat politik maupun elit Partai.Pemikiran tersebut tidak akan lahir dari sembarang orang, akan tetapi hanya lahir dari kader yang menjiwai dan memiliki roh pembaruan.

Apalagi peta perpolitikan nasional saat ini lebih berpihak pada politik koalisi yang penuh dengan aroma dagang sapi. Para pengamat politik terbawa arus tersebut dan melupakan sebuah kelemahan dari sistem koalisi tersebut. Mengapa ? Karena mereka terjebak dengan situasi yang dimainkan para elite politik lama.

Roy dapat melihat kelemahan tersebut dari perjalanan bangsa ini.Presiden dan Wakil Presiden I Republik ini,Bung Karno dan Hatta bukan berasal dari Partai yang sama.Duet tersebut kurang dapat bersinergi dan akhirnya bung Hatta berhenti ditengah jalan.

Pada masa reformasi, duet pasangan Gus Dur – Megawati juga tidak mampu bersinergi dan menyebabkan kabinet berjalan dengan tidak efektif. Pasangan SBY-JK banyak menyajikan ketidaksinergisan mereka. Jika pasangan presiden dan wakilnya berasal dari partai yang berbeda, maka akan menyebabkan tersendat-sendatnya program pemerintahan yang akan dijalankan.Masyarakat akan dirugikan.Dan posisi wakil presiden akan menjadi pesaing presiden.

Pada masa Orde baru, Presiden dan wakilnya berasal dari satu partai. Fungsi wakil presiden pada saat itu tidak pernah menjadi pesaing dari Presiden,fungsinya kembali kepada habitat aslinya yaitu sebagai pendamping Presiden menjalankan pemerintahan.Sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif.

Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari satu Partai juga diterapkan di negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat yang baru saja memilih Presiden baru mereka, Barack Obama. Obama memilih wakilnya dari partai yang sama dengannya. Masa lima tahun merupakan masa yang singkat untuk memerintah, jika pasangan presiden dan wakil presiden berbeda Partai akan menghabiskan 1/2 periode pemerintahan ( 2,5 tahun) untuk beradaptasi satu sama lainnya.Akan tetapi jika pasangan satu partai, begitu dilantik langsung menjalankan program-progam kabinet dan merealisasikan janji – janji kampanye.

Duet Laks dan Roy Perkuat Posisi Pemerintahan

Akan merupakan pasangan yang serasi jika Laks terpilih menjadi Presiden dan Roy menjadi Wakil Presiden.Posisi wakil Presiden tidak lagi menjadi pesaing Presiden yang selalu mencari-cari peluang menjatuhkan Presiden,akan tetapi menjadi pendamping yang setia bagi Presiden menjalankan roda Pemerintahan dan bersama-sama mewujudkan janji-janji politik PDP, bukan lagi janji politik 2 orang saja.

Sehingga bagi masyarakat,lebih baik memilih pasangan ini daripada pasangan koalisi dikarenakan Capres dan Cawapres ini akan dengan sekuat tenaga menuntaskan program-program mereka sebaik-baiknya dan jalannya roda pemerintahan akan berjalan efektif.

Kabinet yang terbentuk ini akan lebih fokus dan berjuang sekuat tenaga untuk merealisasikan janji-janji politik selama masa periode pemerintahannya.Masa 5 tahun adalah masa yang sangat singkat untuk memerintah,

Keuntungan Bagi Masyarakat Jika Memilih Pasangan ini

Masyarakat tidak lagi bingung untuk mencari kambing hitam siapa yang salah jika pemerintahan ini gagal menjalankan janji-janji politiknya.Masyarakat tinggal menunggu Pemilu berikutnya dan menghukum partainya,dengan cara tidak lagi memilih Partai dan Calegnya di PEMILU 2014.

Akan tetapi jika pasangan ini berhasil mewujudkan janji-janjinya,maka masyarakat juga jangan lagi bingung mencari Partai idamannya,Capres- Cawapres idamannya. Masyarakat hanya tinggal menunggu pasangan Capres – Cawapres yang dicalonkan oleh PDP pada Pemilu berikutnya. Tentunya hal ini (Capres-Cawapres satu partai) sangat menguntungkan bagi rakyat,pasangan satu partai ini tidak merugikan rakyat malah menguntungkan bagi posisi tawar masyarakat didalam hak-hak politiknya.Rakyat tidak lagi menjadi kerbau yang dicocok hidungnya.Rakyat tidak lagi dipermainkan oleh manuver-manuver elit politik,demokrasi dikembalikan menjadi rakyat yang berkuasa.

Tugas Kader dan Simpatisan PDP

Sebagai kader dan simpatisan PDP berkewajiban untuk memberitakan dan mensosialisasikan pasangan ini,memberi pengertian atas kebenaran teori ini kepada masyarakat,mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan pembaruan ( renewal movement ) karena kita adalah agent of renewal ( agen pembaruan ).Gelorakan semangat ini demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Ekonomi Kerakyatan Implementasi Dari Pancasila

2008-12-03T17:59:00.000-08:00

*Oliver Ekacakra ST,Caleg DPRD Prop.DKI Jakarta no urut 7 Dapil Jakarta Timur.
(www.ekacakra.co.cc)
Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Bung Karno,menurut pemikiran saya merupakan jalan tengah antara ideologi sosialisme dan kapitalisme.Hal tersebut dijabarkan oleh bung Hatta di bidang ekonomi,Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.Ia sendiri,berdasarkan teori dualisme sosial-ekonomi antara sistem kapitalis dan sistem tradisional, berpendapat bahwa lembaga yang cocok untuk diterapkan pada perekonomian tradisional adalah koperasi.Dari sinilah agaknya asal usul gagasan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang ditulis oleh Bung Hatta,bahwa 'badan usaha bersama yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi'.Dalam persepsi Bung Hatta sendiri, koperasi adalah sebuah lembaga
perekonomian modern yang berkembang di Eropa Barat.Pada 1926, Bung Hatta,
ketika masih mahasiswa dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda,
pernah diutus bersama dengan rekan seperguruan tingginya di Universitas
Amsterdam, yang kemudian dikenal sebagai Dr Samsi, mengunjungi negara-negara
Skandinavia, dan sangat terkesan dengan perkembangan koperasi Denmark. Ia
melihat koperasi sebagai jalan tengah antara sistem kapitalisme dan
sosialisme walaupun koperasi Skandinavia dan Eropa Barat umumnya bekerja
dalam sistem pasar. Tujuan koperasi bukan untuk menghapuskan pasar,
melainkan untuk bisa mengendalikannya agar bisa memberikan manfaat bagi
orang kecil, seperti buruh, tani, pedagang, dan pengusaha kecil.
Asas kekeluargaan menurut keterangan Hatta, berasal dari Taman Siswa yang
menunjukkan hubungan guru-murid dan bukannya majikan-buruh dalam sistam
kapitalis. Asas kekeluargaan itu dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam
lembaga 'gotong-royong'. Dalam gotong-royong itu, nilai kolektif dan
solidaritas sangat tebal. Tapi, Bung Hatta ingin mentransformasikan lembaga
dan nilai tradisional ke dalam lembaga ekonomi modern yang bernama koperasi.
Dalam koperasi tersebut, di samping asas kolektivisme dan solidaritas,
terdapat pula nilai individualitas yang lebih rasional. Mengacu kepada teori
sosiologi modern, lembaga gotong-royong bekerja berdasarkan nilai
solidaritas organik, sedangkan dalam koperasi berlaku nilai solidaritas
fungsional.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mardi Yatmi Hutomo (Staf Ahli pada Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan di Bappenas, dan staf pengajar Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.),Ada 4 (empat) alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia. Keempat alasan, dimaksud adalah:
1. Karakteristik Indonesia
Pengalaman keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brazil, meniru konsep pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya, yang menerapkan konsep yang memberikan hasil yang berbeda. Dengan mengandalkan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, mengandalkan investasi dari luar negeri, memperkuat industri substitusi ekspor, selama dua sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan output nasional yang cukup tinggi dan memberikan lapangan kerja cukup luas bagi rakyat. Walaupun Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu dari delapan negara di Asia sebagai Asian Miracle atau negara Asia yang ajaib, karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup mantap selama tiga dasa warsa, tetapi ternyata sangat rentan dengan terjadinya supply shock. Krisis mata uang Bath di Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia dalam krisis ekonomi yang serius dan dalam waktu yang amat singkat, ekonomi Indonesia runtuh.
Fakta ini menunjukkan kepada kepada kita, bahwa konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif kita.

2. Tuntutan Konstitusi
Walaupun rumusan konstitusi kita yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam (semacam ekonomi bandul jam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya); tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas . Ruh tata ekonomi usaha bersama uang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 dinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

3. Fakta Empirik
Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja.
Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

4. Kegagalan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama 32 tahun lebih, dilihat dari satu aspek memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Walaupun dalam periode tersebut, kita menghadapi 2 kali krisis ekonomi (yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak), tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih di atas 7 persen pertahun. Pendapatan perkapitan atau GDP perkapita juga meningkat tajam dari 60 US dolar pada tahun 1970 menjadi 1400 US dolar pada tahun 1995. Volume dan nilai eksport minyak dan non migas juga meningkat tajam. Tetapi pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin makin meningkat , kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan atar daerah makin lebar, jumlah dan ratio hutang dengan GDP juga meningkat tajam , dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat.
Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah kita dilaksanakan, program 8 jalur pemerataan telah kita canangkan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya bukan program penanggulangan kemiskinan, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan.

Jakarta Timur Semarak Menyambut Harlah PDP ke-3

2008-12-03T17:07:00.000-08:00

Harlah PDP ke-3 disambut dengan sukacita oleh kader-kader PDP Jakarta Timur,hal ini terlihat dari banyaknya bendera dan atribut Partai dijalan-jalan protokol.Ada juga baliho dari Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur,M.Syafril yang juga Caleg no.2 DPRD DKI Dapil Jakarta Timur.Baliho tersebut terpasang di 45 titik diseluruh Jakarta Timur.Juga tidak ketinggalan benderanya juga.
Dari pantauan redaksi,banyak juga bendera PDP berukuran besar yang bertuliskan Hj. Ellen Sukmawati SH,MKn yang merupakan Caleg no.1 DPR RI Dapil Jakarta Timur.
"Kita berharap PDP mampu menjaga eksistensinya didalam melakukan pembaruan Partai Politik,tetap bergerak bersama rakyat dan menjalankan ideologi Partai yang salah satunya adalah kebijakan pro - ekonomi kerakyatan",demikian ungkap Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST yang juga Caleg DPRD DKI no.7 Dapil Jakarta Timur ini mengingatkan.

Setelah Tiga Tahun, "Kemerdekaan" PDP Bertambah Satu Lagi

2008-12-01T17:58:00.000-08:00

Syukuran HUT III dan Pembekalan calon legislatif PDP se-Indonesia berlangsung meriah, dihadiri seluruh pengurus dari 33 provinsi dan 400 lebih Caleg DPR-RI.
Acara tampak berlangsung hangat dan penuh syukur, terlebih dihadapan ratusan kolega pembaruan, Koordinator PKN PDP Ir. H. Laksamana Sukardi mendapat ucapan selamat atas “kemerdekaan”-nya dari segala tuduhan dalam kasus divestasi VLCC. Beberapa hari lalu, Kejaksaan mengeluarkan SP3 kasus politisasi hukum yang menimpanya.
Hari ini teriakan merdeka PDP saya tambah satu lagi, karena saya baru saja menikmati kemerdekaan dengan keluarnya SP3 dari Kejaksaan Agung. Saudara-saudara sekalian, ketika PDP berdiri, kita langsung mendapat masalah, kita dihambat oleh mereka yang takut dengan perubahan dan pembaruan. Hari ini, kita sudah merdeka dan tinggal 4 bulan lagi, kita sampai di garis finis. Mari kita capai garis itu dengan segenap tenaga dan pikiran yang kita punya,”ungkap Laks disambut teriakan meriah.
Acara dihadiri seluruh Pimpinan Kolektif Nasional, sesepuh seperti Mbah Madjid dan lainya. Juga dimeriahkan dengan tarian Ondel-ondel dan tarian selamat datang dari Papua. Setelah pembukaan, akan dilanjutkan dengan pembekalan caleg yang akan berlangsung hingga malam. (ma)

PDP buka Posko Kebakaran di Kramat Jati

2008-12-01T17:09:00.000-08:00

PDP Jakarta Timur membuka Posko di daerah kebakaran di Kec. Kramat Jati.Tanggal 23 November 2008,di RT 007/04 kelurahan Tengah Kec. Kramat Jati.Kebakaran tersebut menghanguskan sebanyak 114 rumah,dengan jumlah jiwa sekitar 391 jiwa.Dalam pada itu,Pengurus Pimpinan Kolektif Kota Jakarta Timur beserta PKKc Kramat Jati dan PKKl.Tengah langsung berinisiatif membuka Posko Bantuan dan menyalurkan berbagai kebutuhan bagi korban kebakaran.Bantuan langsung diserahkan oleh Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur, M.Syafril mewakili Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaruan.Turut mendampingi dari unsur pimpinan kolektif kota adalah Bendahara Plh Rr Suprapti Darsono BBA,Ketua Bidang Bencana dan Konflik Nurhayati Biki.Juga Koordinator PKKc Kramat Jati Aldrin Armstrong,Ketua Plh PKKc Kramat Jati Chandra Nesa dan puluhan kader PDP Kramat Jati.

Piala PDP Cup : Menyambut Harlah PDP ke-3

2008-11-23T23:24:00.000-08:00

Hari Sabtu tanggal 21 November 2008,Kelurahan Penggilingan Kec.Cakung dipenuhi oleh bendera PDP.Ternyata di kelurahan tersebut diadakan Kejuaraan Bulutangis menyambut harlah PDP ke-3.Kejuaraan Bulutangkis memperebutkan Piala PDP tersebut baru pertama kali diadakan di Cakung dan resmi dibuka oleh Ketua Plh PKK PDP Jaktim,M.Syafril.Sejak PDP berdiri,PDP telah bergerak bersama rakyat dan akan selalu bergerak bersama rakyat,ujar M.Syafril yang merupakan Caleg DPRD DKI Dapil III Jakarta Timur no urut 2 ini.Kesehatan merupakan hal yang sangat mahal harganya di jaman yang tidak menentu saat ini,untuk itulah maka kita perlu menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga.Dan PDP sangat concern terhadap masalah kesehatan masyarakat.Jika kami dipercaya untuk menjadi wakil rakyat,kami akan mengawal anggaran belanja daerah untuk perbaikan sarana kesehatan bagi warga DKI umumnya dan khususnya warga Jakarta Timur,demikian sambutan dari Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur.Turut hadir pada acara tersebut,Sekretaris Plh PKK Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST,Bendahara Plh PKK Jakarta Timur Rr. Suprapti Darsono BBA, Ketua Plh PKKc Cakung Sumardi dan jajarannya,Ketua bid. PAMPAL DKN Barisan Merah Putih yang merupakan sayap Partai Demokrasi Pembaruan,Fabbian Cornelis ST,Dewan Kota Jakarta Timur Sulio.

Suara Terbanyak Murni Kelemahan & Kelebihan

2008-11-18T22:53:00.000-08:00

Oliver Ekacakra,ST -Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur,DPP GAMKI,Caleg DPRD Prov. DKI no. 7 Dapil Jakarta Timur

Dalam temu caleg DPR & DPRD se-DKI hari Selasa,18 Nov'08 sebagian besar kolega pembaruan menyuarakan aspirasinya untuk sistem suara terbanyak murni dan tidak berdasarkan nomor urut atau terbatas,dan merekomendasikan kepada PKP untuk mengeluarkan surat keputusan tentang sistem yang digunakan pada Dapil DKI adalah suara terbanyak murni.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan daripada sistem ini.Adapun beberapa kelemahan jika menggunakan sistem suara terbanyak adalah :

1. penerapan sistem ini melanggar Undang-Undang Pemilu sehingga menimbulkan beberapa masalah baru antara lain; pertama;. Caleg nomor urut kecil dengan suara minim bisa saja menolak mengundurkan diri untuk digantikan oleh caleg yang mendapatkan suara terbanyak (namun tidak memenuhi 30 % BPP) dengan nomor urut dibawahnya. Meskipun mekanisme internal partai sudah melakukan proses hukum melalui perjanjian tertulis dan di notariskan, namun tetap akan terjadi ketidakpastian hukum ( legal uncertainty ).
Bila itu terjadi, maka kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi dari kesepakatan internal partai sehingga KPU bisa menganulir kesepakatan internal partai dengan sistem suara terbanyak itu. KPU tetap akan berpegang kepada UU Pemilu untuk menetapkan dan melantik anggota legislatif yang terpilih berdasarkan pemenuhan kuota 30 % atau kembali ke nomor urut.

2. Konflik hukum akan muncul bila caleg yang mendapatkan suara terbanyak menggugat KPU/KPUD karena tidak mengindahkan mekanisme internal partai. Proses gugatan hukum ini tentu saja akan memperlambat penetapan caleg terpilih dan mengganggu kinerja KPU/KPUD. Caleg dengan suara terbanyak juga bisa melakukan gugatan wanprestasi terhadap caleg terilih yang ditetapkan KPU dengan sistem nomor urut. Proses ini akan berlangsung lama bahkan hingga batas waktu yang diperebutkan berakhir.(http://radjanusantara.blogspot.com)

Kelebihan

1. lebih demokratis
Dipilihnya sistem suara terbanyak oleh beberapa parpol patut diberikan apresiasi karena telah menghembuskan angin segar bagi demokrasi kita. Selama ini sistem nomor urut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena terpilihnya caleg berdasarkan nomor urut dan bukan berdasarkan suara yang diperolehnya. Dalam kata lain seorang caleg ditetapkan menjadi anggota legislatif adalah berasal dari kedekatannya dengan partai ketimbang kedekatan dengan masyarakat/ konstituennya. Hal ini biasanya akan menimbulkan split loyalty didalam internal partai dimana kader partai yang duduk di legislatif cenderung sangat loyal kepada pengurus parpol ketimbang pemilih yang menjadi konstituennya demi untuk mendapatkan nomor urut yang kecil dalam pemilu legislatif berikutnya..(http://radjanusantara.blogspot.com)

2.Strategi Pemenangan PDP.
Jika PDP DKI Jakarta menerapkan sistem suara terbanyak murni,maka hal ini merupakan sebuah strategi politik yang jitu. Seperti kita ketahui bersama,ada 38 Parpol yang akan bertarung merebut suara untuk kursi di DPR RI maupun DPRD Tk.I,jika PDP menerapkan sistem suara terbanyak murni ( tanpa nomor urut )hal ini sama saja dengan meningkatkan semangat kader-kader yang terpilih jadi caleg menjadi berkobar-kobar.Bayangkan saja 14 caleg DPRD TK I Dapil Jakarta Timur,semuanya merupakan calon jadi.Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik diantara koleganya sesama kader Pembaruan.Dan keuntungan bagi Partai adalah target pencapaian suara Nasional PDP sebesar 16 % akan semakin realistis untuk diwujudkan.

3.Sesuai dengan Jatidiri Partai Demokrasi Pembaruan.
Jika ditilik dari jatidiri PDP yang menganut sistem kolektif kolegial sudah barang tentu harus menganut sistem suara terbanyak murni.Pembaruan yang kita usung merupakan karakter kader yang ingin melakukan pembaruan pada Parpol,sedangkan pencalegan merupakan produk dari Parpol.Bagaimana mungkin PDP sebagai partai yang ingin mereformasi DPR tidak menerapkan sistem suara terbanyak murni ? tentunya kita tidak ingin dicap sebagai Partai Gombal bukan ?

4. Mencitrakan PDP sebagai partai modern yang demokratis.
Secara tidak langsung, PDP berhasil melakukan proses demokratisasi di internal Partai.Dan akan membawa dampak yang positif bagi sosialisasi PDP di tengah-tengah masyarakat.Yang akan membawa rasa percaya masyarakat untuk memberikan suaranya pada PDP.

Bagaimanapun juga sistem suara terbanyak sangat sesuai dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu, untuk menghindari rumitnya konflik suara terbanyak ini dikemudian hari maka parpol, DPR dan pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan amandemen terbatas UU Pemilu. Proses amandemen ini bila disepakati tidak akan menghabiskan waktu yang panjang karena hanya menyangkut pasal 214 antara lain dengan menambahkan klausul untuk mengakomodir mekanisme internal partai dalam menentukan caleg terpilih. Bila ini tidak dilakukan maka KPU/KPUD, parpol akan disibukkan oleh gugatan hukum caleg yang terjadi di seantero Indonesia.

Akan tetapi,jika hal diatas dapat diantisipasi dengan keseriusan Partai Politik dalam menjalankan proses demokrasi yang berlangsung dalam partai.Partai Demokrasi Pembaruan yang menganut sistem kolektif kolegial,mampu mengawal aturan dan perjanjian tertulis yang diberlakukan oleh internal Partai.Sehingga bagi PDP tidak akan menjadi persoalan serius didalam melaksanakan Sistem suara terbanyak murni tersebut.

Temu Kader & Temu Caleg se- Jakarta Timur

2008-11-17T19:57:00.000-08:00

Rapat pleno PKK PDP Jakarta Timur memutuskan untuk mengadakan acara Temu Kader dan Caleg se - Jakarta Timur,hal ini sesuai dengan agenda kerja kita dalam menghadapi PEMILU 2009 yang akan datang.Panitia Acara dipegang oleh kader Pengurus Kecamatan hal ini dilakukan sebagai salah satu proses kaderisasi kepemimpinan dan terpilih sebagai Ketua Panitia adalah Gatot Nur Dayat,Ketua Plh PKKc Makasar,ujar Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur M.Syafril,yang juga Caleg DPRD Tk.I no urut 2 Dapil DKI III Jakarta Timur ini.
Beliau melanjutkan,selama 1 bulan ini PDP secara Nasional sedang berkonsentrasi terhadap proses pencalegan hingga DCT diumumkan oleh KPU maupun KPUD.Hal ini juga dialami oleh seluruh Parpol yang ikut Pemilu 2009,jadi selama 1 bulan proses pencalegan ini kami manfaatkan untuk melakukan refreshing dari aktivitas partai selama ini.Waktu untuk keluarga yang selama ini dialihkan menjadi waktu untuk kegiatan partai,dikembalikan seperti semula.Banyak kader partai memanfaatkan kesempatan ini untuk full attention kepada keluarga.
Hal ini juga dimanfaatkan oleh Sekretaris Plh PKK Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST,Caleg DPRD Tk. I no urut 7 Dapil DKI III Jakarta Timur untuk memanjakan sang buah hati yang baru berumur 2 tahun. Semenjak anak saya lahir,waktu saya banyak tersita antara pekerjaan kantor dan partai.Pernah saya menangis pada saat anak saya berumur
1 tahun tidak mengenal saya, kalau saya gendong dia menjerit ketakutan seakan-akan saya ini orang asing,kenangnya.
Rata-rata pengurus PDP di Jakarta Timur adalah karyawan dan pekerja,jadi kami memanfaatkan waktu yang tersedia setiap hari yang seharusnya untuk keluarga menjadi waktu buat Partai.Aktivitas PDP di Jakarta Timur sangat intens terhadap kerja-kerja sosial dan sukses PDP menjadi Peserta PEMILU 2009,ujarnya.
Dengan acara Temu kader dan Caleg ini, maka kerja-kerja sosial dan politik PDP Jakarta Timur kembali dikumandangkan.Mesin Politik kembali dihidupkan,semua waktu,pemikiran,dana dan tenaga dikerahkan.
Wahai kolega-kolega PEMBARUAN,Rakyat merindukanmu..
Yang Telah Bekerja Yang Mendapat,Bukan Yang Baru Bekerja

PDP Cakung adakan Kerja Bakti

2008-11-17T18:47:00.000-08:00

Segenap kader PKKc Cakung siap mensukseskan kerja bakti yang akan dilakukan di kel. Penggilingan,demikian ujar Koordinator PKKC Cakung Mukhlis.Disela - sela rapat Pleno PKKc Cakung.Lebih lanjut beliau mengatakan kerja bakti yang diadakan tanggal l6 November 2008 merupakan kerja bakti yang diprakarsai oleh Kelurahan Penggilingan.Acara tersebut bertujuan guna merebut kembali Piala adipura yang terlepas dari Jakarta Timur.Sumardi,Ketua Plh PKKc Cakung mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada pengurus PKKL Penggilingan untuk berperan aktif mensukseskan acara tersebut.
Rapat Pleno dihadiri juga oleh unsur PKK Jakarta Timur,antara lain Ketua Plh PKK Jakarta Timur M.Syafril,Sekretaris Plh Oliver Ekacakra ST,Bendahara Plh Suprapti Darsono,BBA.Ketua Panitia Temu Kader dan Temu Caleg,Gatot Nur Dayat,Ketua Plh PKKc Cipayung H.Mansyur.
Hendaknya seluruh kader-kader PDP Jakarta Timur ikut mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah kota Jakarta Timur,dikarenakan PDP saat ini telah syah menjadi salah satu bagian dari partai politik yang diakui oleh pemerintah.Dan kita wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada kita,imbuh Ketua Plh PKK Jakarta Timur,M.Syafril yang juga Caleg DPRD Tk.I Dapil III Jakarta Timur no urut 2.
M.Syafril juga mengajak kader-kader PKKc Cakung untuk senantiasa melakukan kerja-kerja sosial di lingkungan masyarakat.
Marilah kita pahami bersama bahwa PDP Jakarta Timur telah banyak melakukan kerja-kerja sosial selama ini,dan kerja kita ini tidak hanya pada saat musim caleg.Akan tetapi sebelum,pada saat dan setelah Pemilu ini kita akan terus bergerak bersama rakyat serunya.
Pada saat yang sama,Oliver Ekacakra Sekretaris PKK Jakarta Timur,mengatakan agar kader-kader PKKc Cakung jangan mau disesatkan oleh isu-isu yang seakan-akan ingin membesarkan PDP akan tetapi pola dan gerakannya justru menghancurkan PDP itu sendiri."Teman-teman tersebut mungkin tidak sadar bahwa tujuan mereka justru menghancurkan PDP di Jakarta Timur."imbuhnya,disaat disinggung mengenai gerakan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan kader yang telah berjasa di Jaktim.
"Jangan karena kepentingan pribadi,seluruh program dan persiapan yang telah dicanangkan PKK PDP Jakarta Timur hancur begitu saja,saya heran melihat tingkah oknum tersebut biasanya gerakan ini timbul dikarenakan rasa sakit hati terhadap proses pencalegan,tapi ini apa yang mau diributkan,ketua plh pkk saja di nomor urut 2,sekretaris di nomor 7,koordinator pkk di nomor 5,ketua okk di nomor 11 saya di nomor 4 kami saja tidak pernah ingin menghancurkan PDP di Jakarta Timur,"ujar Bendahara PKK,Suprapti Darsono,BBA sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Lembaga Sensor Film Harus Dipertahankan

2008-04-29T22:11:00.000-07:00

Oleh Hardo Sukoyo*

Pengembalian piala Citra pasca Festival Film Indonesia (FFI) 2006 oleh komunitas yang menyebut sebagai Masyarakat Perfilman Indonesia (MPI) kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, lebih setahun lalu (Selasa, 9 Januari 2007) itu, ternyata sebagai jalan masuk untuk melakukan berbagai tuntutan yang lebih serius.
Selain menginginkan penyelenggaraan FFI dihentikan untuk sementara, MPI juga menuntut pencabutan UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman, pembubaran lembaga-lembaga perfilman dan perubahan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) menjadi lembaga klasifikasi film.
Setidaknya kepada Mahkamah Konstitusi, pribadi-pribadi yang mewakili MPI, memohon ketentuan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya soal penyensoran film dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena melanggar Pasal 28 C Ayat 1 dan Pasal 28 F.
Sidang perkara pertama pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, itu telah berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
9 Januari 2008 lalu. Tentu saja keinginan MPI, khususnya dalam hal sensor film dan LSF tersebut, memunculkan sikap pro dan kontra.
Dipertahankan
Terlepas adanya pro dan kontra itu, bagi penulis, dijaman kebebasan informasi dan dalam alam reformasi sekarang ini pun, keberadaan sensor film dan LSF harus dipertahankan guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Apalagi bila mengingat LSF dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994, sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.
Dalam penjelasan mengenai sensor film, PP No. 7 Tahun 1994 ditegaskan, tujuan sensor film di antaranya adalah, melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.
Penyensoran film dapat mengakibatkan sebuah karya film diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu atau ditolak seluruhnya untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukan atau ditayangkan. Semua kegiatan penyensoran tersebut sesuai dengan peraturan perfilman yang ada dan dilakukan oleh LSF.
Berbagai Protes
Pada kenyataannya berbagai protes masyarakat serta diskusi tentang pengaruh negatif pertunjukan film maupun tayangan televisi terhadap pemirsa, telah banyak digelar oleh berbagai lembaga. Hasilnya? Tayangan yang lebih memiliki potensi memicu lahirnya dampak negatif bagi masyarakat pemirsa maupun bagi pembentukan watak anak didik tidak surut, malahan grafiknya semakin menanjak.
Dalam perjalanan waktu, fakta objektif tayangan televisi bertema kekerasan, misteri atau tayangan yang menumpulkan logika semakin marak dan mewabah saja sekarang ini. Padahal jelas-jelas ada lembaga penapis film, yakni LSF. Bisa dibayangkan seandainya saja di Indonesia tidak ada LSF, apa yang akan terjadi? Dapat diduga dengan pasti, akan bermunculan berbagai “LSF Jalanan”.
Masih hangat dalam ingatan kita, di akhir Agustus 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemimpin Pondok Pesaantren Daarul Tauhid, Bandung, K.H. Abdullah Gymnastiar atau lebih akrab dipanggil Aa Gym serta para pribadi yang peduli terhadap moral anak bangsa, mrenyuarakan penolakan terhadap beredar dan dipertunjukannya di gedung bioskop, film Buruan Cium Gue.
Kita juga masih ingat bahwa masyarakat pernah menolak penayangan iklan film Akibat Terlalu Genit yang dianggap melecehkan akal sehat mereka. Bersamaan dengan itu, di tahun 1988 Badan Sensor Film (BSF) menarik dari peredaran film Pembalasan Ratu Laut Selatan, setelah diprotes masyarakat secara luas. Film itu sangat menghebohkan, karena mengeksploitasi seks.
Undang - undang
Dari semua peristiwa itu, kita semakin menyadari bahwa keberadaan baik film maupun tayangan televisi di tengah masyarakat memiliki makna yang unik di antara media komunikasi massa yang lain. Di satu sisi, film atau sinetron dapat memperkaya cakrawala kehidupan manusia dengan hal yang baik dan bermanfaat, di sisi lain, dapat membahayakan masyarakat penonton atau pemirsanya. Karena itu dapat dimengerti, film sering menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Film diterima sebagai panyalur nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga harus dibatasi, karena dikhawatirkan dapat menjadi sumber perusak moral.
Tidak hanya itu. Film disebut sebagai sarana pendidikan yang baik, tetapi dapat pula menjadi penggoda yang licik. Film dipuji sebagai alat pengembangan budaya, tetapi juga dicemaskan sebagai penghancur nilai kebudayaan umat manusia.
Suara pro dan kontra terhadap film bukan tanpa alasan. Film memang mengandung unsur positif dan negatif. Masalahnya sekarang; Bagaimana agar unsur positif itu dapat dimanfaatkan dan unsur negatif dihindarkan? Untuk itu, pegangan yang dapat dijadikan acuan ialah peraturan yang mengikat bagi seluruh komponen masyarakat kita. Yakni undang-undang. Dan sampai saat ini undang-undang perfilman yang masih berlaku adalah UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman denggan segala perangkatnya. Undang-undang itulah yang harus menjadi rujukan dan ditaati. Kecuali UU Perfilman tersebut sudah diganti atau direvisi, masalah pun menjadi lain.
Tujuan pengembangan perfilman Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Pasal 3, Bab II Dasar, Arah, dan Tujuan) di antaranya di arahkan pada: Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa; pengembangan watak dan kepribadian serta peningkatan harkat dan martabat manusia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; serta penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dua Bentuk Sensor
Berbagai masalah negatif baik yang muncul dari film maupun tayangan televisi itu sepertinya menjadi “pekerjaan rumah” semu pihak. Tidak hanya LSF tetapi juga bagi para insan perfilman. para pengelola lembaga penyiaran televisi, dan para pendidik saja, tetapi bagi meraka yang memiliki harapan, hari esok lebih baik daripada hari ini.
Lebih dari itu, menanggapi adanya keinginanan sebagian anggota masyarakat agar film yang akan dipertunjukan di gedung bioskop dan / atau ditayangkan televisi cukup diklasifikasi, perlu diakomodasi dan dipertimbangkan secara saksama. Apalagi hal itu sangat dimungkinkan bila mengacu pada PP No. 7 Tahun 1994, karena PP tersebut pada Pasal 6 butir g, Wewenanag LSF; Menetapkan penggolongan usia penonton film.
Intinya mereka mempertanyakan apakah masih perlu setiap film wajib sensor dengan kemungkinan dilakukan pemotongan untuk menentukan kelompok usia penonton atau cukup dilakukan penilaian, tanpa pemotongan, untuk menentukan klasifikasi usia penonton.
Menyikapi hal itu, penulis menyampaikan usulkan sebagai bahan masukan kepada LSF, kemungkinan adanya dua bentuk sensor. Yaitu, bentuk pertama, sensor film dilakukan terhadap film-film yang akan ditayangkan di stasiun televisi atau film keliling. Hal itu dikarenakan luasnya jangkauan dan minimnya pengawasan serta karakteristik masyarakat penonton maupun pemirsanya, sehingga sangat memungkinkan timbul dampak yang tidak diinginkan.
Bentuk sensor kedua, untuk film yang akan dipertunjukan di bioskop berlaku ketentuan klasifikasi film dan batas usia penonton yang harus ditaati oleh pengusaha biskop. Pelanggaran atas ketentuan usia penonton tersebut dapat diberikan sangsi. Dan film yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi, moral, perbuatan melawan hukum dan ketertiban umum, harus ditolak * * *

* Penulis adalah Koordinator PKK PDP Jakarta Timur serta Wartawan senior dan Pengamat Kebijakan Perfilman.

PDP Jatinegara : Baktiku pada Kartini-kartini yang terlupakan

2008-04-28T23:19:00.001-07:00

Demikian gambaran yang tercermin dari kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis yang dirangkum dalam Bakti sosial PDP Peduli yang dilaksanakan oleh PKKc Jatinegara. Menurut Sekretaris PKKc Jatinegara,Untung Faisal bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat dan kami sebagai kader PDP wajib memberikan dan merespon kebutuhan masyarakat ini,tegasnya.
Lebih lanjut Faisal menyebutkan,bahwa Baksos PDP Peduli ini tidak berorientasi hanya untuk menyambut hari kartini yang jatuh pada tgl 21 April ini akan tetapi program ini telah berjalan lebih dari 2 bulan yang lalu.Keberadaan PDP di Jatinegara ini mengemban 3 kewajiban sebagai kader PDP yaitu : bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.Saat ini,PDP Jatinegara fokus pada pendidikan dan kesehatan.Untuk bidang ekonomi, kita telah merampungkan pola programnya bersama dengan Sekretaris PKK PDP Jaktim,Ekacakra.Dan Insya Allah,Juni program ini akan kita luncurkan ungkapnya.

Dua bulan sudah kami melaksanakan program ini dan banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat dari program ini,dan seluruh pengurus PKKc Jatinegara bertekad untuk membebaskan masyarakat Jatinegara dari penyakit rabun jauh maupun dekat.
Dengan sistem kolektif-kolegial yang dikembangkan Partai ini,memungkinkan kami untuk melakukan program yang berkesinambungan ini,ungkap Ketua Plh PKKc Jatinegara Ajum Hamdan.

Untuk dana operasionalnya kita peroleh dari hasil swadaya pengurus dan kader serta simpatisan PDP.Walaupun program ini menyita banyak waktu kader PDP,akan tetapi kita puas dengan antusias warga yang kita kunjungi,demikian ungkap Suryadi salah seorang pengurus PKKc Jatinegara.
Banyak cerita-cerita yang mengharukan semenjak kita melakukan Baksos ini,misalnya ada seorang ibu yang setelah 15 tahun penglihatannya terganggu dan tidak mampu untuk membeli kacamata, kini setelah Baksos ini merasa senang sekali dikarenakan disaat tim Baksos memeriksa dan memberikan kacamata kepada beliau. Penglihatannya normal kembali,dan ibu rusmiah berucap : Alhamdulillah,begitu ada PDP.. semuanya menjadi Terang kembali.Keburaman telah sirna,digantikan kecerahan...
Merdeka !! Pembaruan Jaya,PDP Menang !!

PKKc Duren Sawit, juga punya sekolah rakyat.....

2008-03-02T20:27:00.000-08:00

hal itu dikatakan oleh Asnaini disaat dihubungi lewat ponselnya.Menurut Ketua PKKc Duren Sawit ini, sekolah ini dibentuk atas dasar pemikiran bahwa pendidikan adalah hal yang paling mulia dan banyak warga masyarakat kondisi ekonominya saat ini tidak mampu. Jangankan untuk sekolah,mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah kelimpungan.
Saya pribadi melihat bahwa,anak-anak adalah masa depan bangsa dan dengan pendidikan,mereka dapat merubah masa depannya,merubah keadaan ekonomi keluarganya suatu saat nanti.PDP sebagai partai politik yang berkarakter pro-rakyat,wajib membela masa depan anak-anak tersebut.
Saat ini kita sudah memiliki murid sebanyak 50 orang.
Sekolah ini kami buka khusus untuk anak-anak yang kurang mampu dan PDP Duren Sawit tidak mengutip biaya sepeserpun kepada keluarga murid,untuk saat ini kami membuka sekolah ini di daerah pondok kopi.Lebih lanjut wanita yang bekerja di BKM ini mengatakan,"bangsa ini besar jika pemerintah menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis."

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menggratiskan Pendidikan dan kesehatan bagi seluruh komponen bangsa,tanpa melihat strata sosial apakah warga tersebut mampu atau tidak mampu secara ekonomi,"imbuh Oliver Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur

PKKc Jatinegara adakan Sekolah Pemberatasan Buta Huruf

2008-03-02T20:07:00.000-08:00

Merupakan permintaan warga di wilayah Jatinegara.hal ini dikatakan oleh Ajum Hamdan,Ketua PKKc PDP Jatinegara.Sekolah ini telah berdiri sekitar 3 bulan yang lalu dan merupakan permintaan atas warga masyarkat di daerah ini, banyak kaum ibu meminta agar PDP membuatkan sekolah bagi mereka untuk dapat belajar membaca dikarenakan banyak diantara mereka yang tidak bisa membaca.
Ajum juga mengatakan,keberadaan PDP di tengah masyarakat Jatinegara sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap PDP.PDP Jatinegara lahir dan berbuat bagi masyarakat tidak didasarkan oleh uang,akan tetapi murni kepada pelayanan kepada masyarakat dimana PDP berada.Hal itu didasarkan atas sikap dan arahan yang diberikan oleh pengurus PKK PDP Jakarta Timur pada saat kepengurusan ini disegarkan kembali.

Mengenai kesiapan verifikasi,jatinegara siap mensukseskan verifikasi baik yang dilakukan oleh Depkumham maupun KPU.Untuk jatinegara kita telah memiliki 3.000 kader PDP yang siap memenangkan Pemilu 2009 di Jatinegara.
Dan satu hal yang terpenting adalah "jaga kepercayaan masyarakat dan tetap pegang teguh semangat dan karakter kader PDP,gotong royong,bersih,peduli dan kompeten.Jangan pernah sekali-kali membohongi rakyat dan memberi janji-janji palsu,"pesan mantan pengurus salah satu partai pemenang pemilu ini.

PDP Jatinegara,bagi-bagi kacamata

2008-03-02T19:51:00.000-08:00

Hal itu diungkapkan oleh Agus,Ketua OKK PKKc PDP Jatinegara hari ini.Pembagian kacamata gratis ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kacamata yang dipasarannnya sangat mahal untuk ukuran rakyat kecil.Di wilayah kelurahan cipinang besar utara ini,masih banyak masyarakat yang membutuhkan kacamata baik itu minus maupun plus akan tetapi kondisi ekonomi saat ini yang morat marit dikarenakan melambungnya harga bahan pokok membuat rakyat kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.

Menurut mahasiswa Unkris ini,program kerja ini diselenggarakan atas permintaan warga sendiri dan PDP sebagai partainya wong cilik merespon hal tersebut,dan PDP melihat urusan kacamata merupakan hal yang serius dan masyarakat harus dibantu dikarenakan masalah sakit yang diderita mata merupakan hal yang vital,mengingat mata adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk melihat dan ini harus diobati ungkapnya.

"PDP sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan rakyat kecil dan hal tersebut yang membuat saya bergabung dengan PDP,"ungkap mahasiswa yang juga menjadi aktivis organisasi mahasiswa ini,yang antara lain di HMI.

Rapat Kerja Kota I PDP Jakarta Timur

2008-02-18T20:45:00.000-08:00

Setelah menyelesaikan tugas & kewajiban menyelesaikan syarat - syarat verifikasi Depkumham,PKK PDP Jakarta Timur kini bersiap-siap mengadakan Rapat Kerja Kota I.Menurut Ketua Panitia Raker, Fri Bambang rapat kerja ini mengambil thema : Bergerak Bersama Rakyat melakukan pembaruan bidang politik,ekonomi,kesejahteraan sosial dan supremasi hukum dalam bingkai NKRI,sedangkan sub thema adalah Soliditas Kepengurusan merupakan awal keberhasilan Partai Demokrasi Pembaruan pada Pemilu 2009.

Tujuan kita mengadakan raker ini antara lain adalah menyamakan persepsi,visi misi dan
sinergisitas pola kader didalam melaksanakan piagam perjuangan partai didalam kehidupan sehari-hari,ungkap Fri. Rencananya Rapat kerja ini akan mengikut sertakan 160 orang pengurus dari 8 kecamatan,tidak tertutup kemungkinan embrio kepengurusan 2 kecamatan akan diikut sertakan juga,sehingga mereka akan langsung nyetel disaat kepengurusan di-SK-kan.

Fri menambahkan,tanggal 21-23 tersebut tidak hanya dilakukan rapat kerja saja,akan tetapi di hari terakhir akan diadakan Laboratori kader.Konten dari laboratori kader ini adalah semacam wadah pelatihan bagi kader-kader PDP,sehingga diharapkan setelah laboratori ini,kader mampu meningkatkan kapabilitas dirinya didalam pengelolaan organisasi yang bersifat kolektif-kolegial,mampu menerjemahkan jeritan hati rakyat disekitarnya serta mampu melakukan perubahan di lingkungannya.

Laboratori kader diketuai oleh Ekacakra dan kemungkinan akan menjadi badan atau sayap partai di Jakarta Timur,ungkapnya.

"Sampai saat ini,SC dan OC selalu mengadakan konsolidasi secara intens.Ya,pokoke tiada hari tanpa PDPlah.."kelakarnya.Ya, kita panitia mengharapkan doa dari seluruh pembaca web ini,agar acara yang akan kita gelar dapat terwujud sesuai dengan harapan kita.

PDP Jakarta Timur ikut verifikasi

2008-02-13T23:43:00.000-08:00

atas nama Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PKKc se-Jakarta Timur yang telah menyelesaikan kewajibannya sehingga PDP Jakarta Timur ikut verifikasi dari DepHukHam,demikian M.Syafril Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur.

Dengan telah terkumpulnya 8 berkas surat dari Kecamatan,maka PDP Jakarta Timur akhirnya memperoleh rekomendasi dari Kesbang Kota Jakarta Timur bernomor 60/1.862.41 dengan urut terdaftar nomor 7.

Kini PDP Jakarta Timur akan melanjutkan kembali program kerjanya,diantaranya pelaksanaan Rakerkot-I & Laboratori Kader 2008 yang rencana akan diadakan pada tanggal 21-23 Maret 2008.Dimana tujuan utama dari acara ini adalah bagaimana mensinergikan energi partai di Jakarta Timur,serta melakukan pelatihan bagi kader-kader yang ada di Jakarta Timur agar mampu melakukan proses 'marketing-politik'untuk dapat memenangkan PDP di Pemilu 2009 nantinya.

Salam Pembaruan dari kami,seluruh kader PDP Jakarta Timur

Merdeka !!! Pembaruan,Jaya.PDP,Menang !!!

PKKc Cipayung selesai dan siap ikut verifikasi

2008-02-13T00:06:00.000-08:00

PKKc Cipayung akhirnya berada dalam barisan PKKc PDP Jakarta Timur yang siap untuk diverifikasi,hal itu ditandai dengan diserahkannya surat-surat yang menjadi persyaratan verifikasi DepHukHam oleh Ketua Plh PKKc Cipayung,H Mansyur ke sekretariat PKK PDP Jakarta Timur.Keinginan kita kuat untuk ikut verifikasi dikarenakan kami adalah bagian dari PDP,

imbuh H.Mansyur.Walaupun semua ini berasal dari kocek sendiri,tidak masalah sebab sudah seharusnya kader partai berbuat di saat penting seperti ini.Jika ada kader partai yang menjadi pengurus tidak ingin ikut verifikasi,tingkat loyalitas kader tersebut harus dipertanyakan dan diragukan.Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini diibaratkan pada keadaan hidup dan mati,pengurus tidak melaksanakan kewajibannya dan bahkan tidak mengurus surat-surat yang disyaratkan jika tidak ada dana dari atas. Itu sama aja dengan kader tempe,sambungnya.

Kami kader PKKc Cipayung bertekad akan memerah putihkan Cipayung pada saatnya nanti.
Kepengurusan di Cipayung sendiri telah terbentuk hingga tingkat PKKl dan kita ingin menyempurnakan kepengurusan ini sebelum kami meminta PKK PDP Jakarta Timur untuk meng-SK-kannya timpalnya.

PDP Jakarta Timur dipastikan ikut verifikasi

2008-02-12T21:13:00.000-08:00

Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur dipastikan ikut memperkuat barisan PDP didalam proses verifikasi administratif dari Departemen Hukum dan Ham,demikian dikatakan oleh M.Syafril Ketua Plh PDP Jakarta Timur.Hanya tinggal 1 berkas lagi yang belum ditandatangani,yaitu oleh Kesbang Kota Jakarta Timur.Dimana kita diharuskan menyertakan surat-surat dari PKKc - PKKc se-Jakarta Timur.Dan hari ini PKK Jakarta Timur akan membawa persyaratan tersebut,dan selanjutnya kita akan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada PKP PDP DKI Jakarta.

Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur menambahkan,untuk proses kesbang kota,sebenarnya tidak ada masalah lagi.UU Parpol no 2/tahun 2008,hanya mensyaratkan kepengurusan tingkat kecamatan sebesar 25% dari jumlah kecamatan yang ada di tingkat kabupaten / kota. Dengan menyertakan 4 berkas kepengurusan PKKc yang telah disyahkan tingkat kecamatan saja,maka PKK PDP Jakarta Timur telah lolos verifikasi administratif Departeman Hukum dan Ham.Dikarenakan di wilayah Jakarta Timur,memiliki 10 Kecamatan maka persentase kepengurusan PKKc PDP yang telah selesai melengkapi syarat lebih dari 25 %.

PKKc Pulo gadung, ikut verifikasi

2008-02-12T20:52:00.000-08:00

Pulogadung tidak mau ketinggalan dengan teman-teman PKKc lainnya.Hari ini saya pastikan seluruh berkas akan kami serahkan pada sekretariat PKK PDP Jakarta Timur,demikian ungkap Sumedi Ketua Plh PKKc Pulogadung.
Sumedi menambahkan,keikutsertaan Kecamatan Pulogadung merupakan salah satu wujud militansi kader PKKc Pulogadung.Saya yakin PKK PDP Jakarta Timur lolos verifikasi dan PDP akan lolos verifikasi tanpa keikutsertaan Pulogadung.Cuma permasalahannya adalah kita mau ikut serta bersama-sama kader PDP di seluruh Indonesia memperjuangkan Partai ini agar lolos verifikasi dan syah sebagai Partai Politik.Partai ini milik bersama,tidaklah etis jika kolega-kolega pembaruan lainnya ikut kita tidak.Jika satu disakiti kita ikut disakiti,jika satu senang semua ikut senang,jika satu berjuang semua ikut berjuang.MERDEKA...!!! PEMBARUAN JAYA,PDP MENANG !!!

PKKc Jatinegara ikut verifikasi

2008-02-12T20:13:00.000-08:00

Bukan main semangat yang dikobarkan oleh kader-kader PDP kecamatan Jatinegara,meski kepengurusan baru terbentuk 5 hari yang lalu,PKKc Jatinegara telah menyerahkan berkas seluruh dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi kepada PKK PDP Jakarta Timur, demikian ungkap M.Syafril,Ketua Plh PKK PDP Jaktim.Kepengurusan baru ini merupakan hasil rapat pleno PKKc Jatinegara,dikarenakan mandeknya roda organisasi serta melihat kebutuhan organisasi maka rapat pleno PKKc Jatinegara memutuskan mereposisi jabatan Ketua Plh PKKc Jatinegara dan Koordinator PKKc Jatinegara,Ketua Plh yang sebelumnya dijabat oleh Syaifuddin diserahkan kepada Ajun Hamdan,dan Koordinator PKKc Jatinegara diserah tugaskan dari Ajun Hamdan kepada Salam.Selanjutnya Syaifuddin memegang jabatan wakil sekretaris di pelaksana harian PKKc Jatinegara.

Sementara Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur mengatakan,"sistem kolektif kolegial yang dianut PDP memungkinkan untuk itu.Banyak kelebihan yang diberikan sistem ini dibandingkan dengan sistem yang dianut partai-partai lainnya.Apa yang terjadi di Jatinegara merupakan salah satu bukti bahwa kolektif-kolegial sesuai dengan zaman dan sesuai dengan karakteristik bangsa kita.Dan yang terpenting, dengan sistem ini demokrasi yang sesungguhnya dapat kita praktekkan" imbuhnya.

PKKc Kramat Jati Siap di verifikasi

2008-02-12T00:55:00.000-08:00

Walaupun kepengurusan Plh PKKc Kramat Jati baru saja di reposisi,akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi tekad Kramat jati untuk ikut verifikasi Dep Huk&ham,demikian diungkapkan oleh Chandra,Ketua Plh PKKc Kramat Jati.Dengan sistem kolektif-kolegial yang dianut PDP,maka tidak akan terjadi kebekuan pada Partai.Ya itulah salah satu keunggulan dari PDP dibanding Partai-partai lainnya.
Untuk persyaratan yang diwajibkan oleh Dephukham,chadra mengatakan bahwa berkas persyaratan verifikasi telah kita serahkan pada PKK PDP Jakarta Timur.

PKKc Cakung, ikut verifikasi

2008-02-12T00:29:00.000-08:00

Cakung telah selesai mengurus surat-surat yang berkenaan dengan verifikasi administrasi DepHUk&Ham,demikian dikatakan oleh Sumardi,Ketua Plh PKKc Cakung
Tidak ada permasalahan dengan aparat pemerintah disini.Pada waktu awal mengurus surat, ada beberapa kendala dari oknum pegawai di kecamatan cakung.

Akan tetapi hal tersebut dapat kita atasi.Seluruh surat-surat diantaranya surat keterangan domisili,surat kontrak kesekretariatan,surat lapor Kesbang Kecamatan,surat pernyataan dan legalisir KTP pengurus akan kita serahkan secepatnya kepada PKK PDP Jakarta Timur.Seluruh pengurus PKKc Cakung saat ini solid dan mempunyai semangat yang sama yakni ingin bersama-sama dengan Pengurus lain ikut diverifikasi oleh Dephukham.

Bagi kami keikutsertaan PDP dalam Pemilu 2009 adalah harga mati.Sehingga cita-cita PDP didalam mengangkat harkat dan kesejahteraan rakyat dapat langsung diimplementasikan, dan tugas kami selanjutnya adalah membentuk kepengurusan di tingkat kelurahan hingga ke tingkat RT/RW.

PKKc Makasar Siap verifikasi

2008-02-11T23:59:00.000-08:00

Tidak mau ketinggalan dengan PKKc lainnya di Jakarta Timur,Pimpinan Kolektif Kecamatan (PKKc) Makasar menyatakan siap untuk verifikasi.Demikian dinyatakan oleh Ketua Plh PKKc Makasar,Gatot.Hari ini kita telah menyelesaikan seluruh surat-surat yang menjadi persyaratan DepHukHam dan akan segera menyerahkannya kepada Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur.

Sebenarnya untuk mengurus hal tersebut tidak terlalu sulit jika tidak dipersulit oleh petugas di kelurahan maupun kecamatan, ungkap Fernando Sinaga Koordinator PKKc Makasar.Dan saya yakin,untuk seluruh kepengurusan PDP di seluruh Indonesia tidak ada masalah dalam hal ini.

Untuk tugas selanjutnya,kami akan meneruskan pemantapan program-program kerja yang selama ini tertunda akibat pengurusan surat-surat tersebut.Tujuan akhir kita tidak berhenti sampai disini saja,ini hanyalah awal tujuan jangka pendek PKKc Makasar adalah bagaimana memenangkan PDP di kecamatan Makasar,ujar Damayanti Siagian.

PKKc Duren Sawit Siap Verifikasi

2008-02-11T23:39:00.000-08:00

Hari ini Pimpinan Kolektif Kecamatan ( PKKc ) Duren Sawit akan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan administratif verifikasi Parpol yang diadakan Departemen Hukum & Ham kepada Pimpinan Kolektif Kota ( PKK ) Jakarta Timur.Demikian diungkapkan oleh Hasnaini,Ketua Plh PKKc Duren Sawit.Dokumen yang akan kita serahkan diantaranya : Surat Domisili dari Kecamatan,Surat Kontrak Kesekretariatan,Surat Keterangan dari Kesbang Kecamatan,Surat Pernyataan & legalisir KTP bagi pengurus ( Koordinator,Ketua,Sekretaris,Bendahara.
Kita akan menyerahkannya sore ini kepada Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur,M.Syafril di sekretariat.Dengan selesainya seluruh dokumen ini,maka PKKc Duren Sawit siap untuk diverifikasi,dan untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konsolidasi kepengurusan untuk membentuk Pimpinan Kolektif Kelurahan ( PKKl )yang sudah ada embrionya dan tinggal mengajukan SK Kepengurusan kepada Pimpinan Kolektif Kota Jakarta Timur.

Hasnaini juga menyesalkan perlakuan oknum Lurah yang menghambat proses pengurusan surat yang terjadi pada PKKc Matraman.Harapan saya,agar pejabat pemerintahan diseluruh tingkatan tidak menghambat pengurusan bagi parpol yang ingin berpartisipasi sebab ini merupakan hak azasi setiap orang/manusia,imbuhnya.

PKKc Matraman dipersulit dalam mengurus Surat Domisili

2008-02-11T22:38:00.000-08:00

Pengurusan surat-surat yang bertujuan untuk kelengkapan verifikasi Dep.Huk&Ham saat ini kami sedang mengurusnya,akan tetapi ada permasalahan di tingkat kelurahan.Dimana Lurah belum mau menandatangani surat domisili.Hal ini diungkapkan oleh koordinator PKKc Matraman,Sugianto pagi tadi.
Hingga detik ini, Lurah tidak juga menandatangani surat domisili yang menjadi kelengkapan dokumen PKKc untuk verifikasi. Akan tetapi mengapa partai-partai lain yang mengajukan hal yang sama telah selesai (ditandatangani,-red)padahal kita sudah melengkapi segala dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang ada.

Batas waktu penyerahan dokumen PKKc ke PKN PDP adalah tanggal 15 Februari 2008.Sedangkan batas waktu penyerahan ke Dep.Huk&Ham tanggal 20 Februari 2008,Matraman ingin ikut serta mensukseskan verifikasi dan kami memiliki keinginan kuat untuk ikut dalam kemenangan PDP pada Pemilu 2009, ujar Sugianto alias Mpek.

Saya mohon doa aja dari seluruh kader PDP se-Indonesia agar proses ini dapat cepat selesai.Dan permasalahan ini sudah kami koordinasikan kepada Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur.Dan sikap kita,akan tetap menunggu hingga Surat tersebut ditandatangani.Apabila besok belum juga ditandatangani, maka ratusan kader-kader PDP akan mendatangi kator kelurahan untuk meminta Lurah menandatangani surat tersebut,imbuhnya.

M. Syafril : Politik & Ideologi Diagram

2008-01-08T21:36:00.001-08:00

silahkan 'klik' gambar untuk memperbesar.

PDP MERAH PUTIHKAN JANTUNG NKRI

2007-12-09T20:40:00.000-08:00

Jakarta, (PDP). Jantung Jakarta menjadi Merah-Putih oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Gerak Jalan Sehat Gembira dengan tema, “Bergerak Bersama Rakyat Membangun Negara Hukum, yang digelar PDP pada Minggu (9/12) dari pagi hingga siang hari itu diiukuti lebih dari 100 ribu massa PDP yang datang dari berbagai daerah.

Lautan massa PDP yang membentuk barisan besar dan panjang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Tugu Monas itu diyakini belum tertandingi oleh massa partai mana pun hingga detik ini. Bahkan pada saat bersamaan massa partai Golkar yang mengambil arah sebaliknya di sisi lain Jalan MH Thamrin dari Monas ke Bundahara HI justru tampak terbanting oleh massa PDP pada saat berpapasan.

Dari pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, massa PDP memang sudah memadati bundaran HI, sementara massa partai Golkar terkonsentrasi di Monas. Pada saat massa PDP sampai di Monas, massa Partai Golkar menuju Bundarah HI dari sisi seberang. Tampak dalam dua sisi jalan itu, warna merah-putih yang menjadi ciri khas PDP sangat mendominasi seluruh pemandangan lautan massa.

“Hari ini Jakarta menjadi milik PDP. Tampak jelas massa PDP menguasai jalur dari HI ke Monas dan di Monas, hingga berjam-jam, massa PDP menguasai jantung Jakarta ini,”jelas Ketua Panitia Nasional HUT II PDP dr. Sukowaluyo Mintorahardjo.

Sebelum bergerak dari Bundaran HI ke Monas, terlebih dahulu dilakukan pelepasan balon ke udara yang membawa spanduk bertuliskan, “2009 PDP Menang.” Sementara di Monas, kader dan tokoh PDP melepas 2009 merpati sebagai tanda PDP siap memenangkan pemilu dengan damai.

Acara dilanjutkan dengan orasi politik oleh Ketua PLH PKN PDP Roy BB Janis, kemudian Koordinator PKN Ir.. H. Laksamana Sukardi. Setelah itu massa dihibur dengan sejumlah penampilan seni dan pembagian doorprize berupa lima motor, kulkas, TV dan beberapa hadian menarik lainnya.

Panitian menyiap acara denaan sebuah panggung megah yang didirikan tepat di sisi Tugu Monas, sementara beberapa tenda berukuran besar juga didirikan di beberapa sisi. Tidak ada ruang yang kosong, semua sesak oleh lautan massa PDP.

Selain banyaknya massa yang terlibat dalam Gerak Jalan Sehat kali ini, juga dihadiri sejumlan pengurus PDP dari berbagai provinsi seperti DKI, Banten, Jabar, Lampung, Bengkulu, Sumut, Sumbar, Kalbar, Jateng, Jatim, Bali, Sulut, Sulteng, Susel dan lainnya.

Bahkan tidak sedikit pengurus dari berbagai bagai provinsi itu datang dengan keluarga mereka seperti Ketua PLH PKP PDP Bali Ngakan Gede Bawa (wakil bupati Klungkung) dan Ketua PLH PKK PDP Klungkung Putu Handayani, Ketua PKP PDP Jatim Didik Supardi, Ketua PLH PKP PDP Lampung Sofuan Ismail dan lainya.

Tentu saja, jajaran PKNPDP juga hadir lengkap. Selain itu, Potsdam Hutasoit yang lama absent, juga hadir di tengah-tengah pengurus PDP. (ma)

Segera buka sekolah untuk rakyat miskin

2007-10-10T00:05:00.000-07:00

Perkataan itu langsung terlontar dari Ketua Plh PKP DKI Jakarta,Zulkifli Ferry Nasution dalam acara buka puasa bersama di PKKc Jatinegara.Ferry meminta kepada PKK PDP Jakarta Timur untuk segera membuka sekolah untuk rakyat miskin,pada saat acara ramah tamah.Dimana Ketua Plh PKKc Jatinegara,Syaefuddin menceritakan bahwa masih banyak warga di Kecamatannya yang tidak tersentuh oleh pendidikan.Hal itu dikuatkan oleh beberapa peserta yang hadir mengaku tidak bisa baca tulis.
Acara yang diadakan di sekretariat PKKc Jatinegara tersebut selain dihadiri oleh Ketua Plh PKP DKI,juga dihadiri oleh Koordinator PKK PDP Jakarta Timur Hardo Sukoyo,Sekretaris Plh PKK Oliver Ekacakra,Bendahara Plh PKK Jaktim Suprapti Darsono,Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat PKK Ali Basri,Ketua Plh PKKC Jatinegara Syaefuddin beserta seluruh jajaran PKKc Jatinegara,anggota dan simpatisan PDP.
Koordinator PKK PDP Jakarta Timur,Hardo Sukoyo mengatakan akan segera membuka sekolah rakyat paling lambat November ini.Saya akan berembuk dengan teman-teman PKK untuk merumuskan format sekolah rakyat tersebut.Lebih lanjut Ferry mengatakan,format sekolah tidak usah bagus-bagus,cukup sederhana aja dahulu yang penting manfaatnya dapat dirasakan rakyat.Nggak perlu berfikir menyiapkan dahulu gedung,cukup bangunan apa adanya akan tetapi proses belajar mengajar dapat dilakukan secepat mungkin. (obs)

BURMA DEMOCRACY

2007-10-01T01:26:00.000-07:00

Death list by junta violent crush (from AAPP)

Name: Ko Soe Than (b) Si Tone
Address: 716 , 26 Street , No 5 Quarter, S\Okkalapa
Age: 41 years old
Date of death: 27 September, 2007

Name: Kenji Nagai
Adress: Nakano Ward, Tokyo, Japan
Age: 50
Date of death: 27 September, 2007
Remark:He is a photo journalist of freeland

Name: Myo Min Htun
Address: 287 , 24 Street , No. 7 Quarter, S\Okkalapa
Age: 22
Father: U Than Htun
Date of death: 27 September, 2007

Name: Zayar Naing
Address: Mahor Video rent shop , Thura 2 Street, No. 9
Quarter, S\Okkalapa
Age: 18
Date of death: 27 September, 2007
Remark: He is a tenth student of Basic Education High
School- BEHS (2) School , S\Okkalapa, Rangoon

Name: Pho Zaw
Address: Dan Ohn Set, Marga street, N/Oakkalapa,
Rangoon
Age: 40
Date of death: 29 September 2007
Name: Sunny (alais) kalamalay
Address: Bo Htun Zan Quarter, Daw Bon, Rangoon
Age: 18
Date of death: 29 September 2007

PDP Jakarta Timur Mendukung Class Action Tarif Tol

2007-09-16T21:57:00.000-07:00

PKK PDP Jakarta Timur mendukung gerakan rakyat melalui gugatan class action terhadap kenaikan tarif tol JORR.Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur, Ekacakra.Rakyat kecil secara tidak langsung akan ikut menanggung beban akibat kenaikan tarif tol tersebut,"coba bayangkan teman-teman yang menggunakan bis sebagai alat transportasi pastinya akan semakin tidak nyaman berada diperjalanan.Dikarenakan supir bis akan memaksimalkan jumlah penumpang sebelum masuk tol.Itu baru contoh kecil saja",imbuhnya.

Hal senada diungkapkan oleh Syafrill,Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur," Perubahan sistem tertutup menjadi sistem terbuka yang diterapkan oleh Jasa Marga untuk JORR sungguh merupakan sebuah kasus "perampokan" kerah putih yang menyakitkan hati rakyat, khususnya pemakai JORR.
Di negara-negara maju, tarif tol makin lama makin murah dan akhirnya gratis. Karena memang pemerintahlah yang harus menyediakan fasilitas jalan bagi masyarakatnya yang sekarang ini terus menerus diburu pajak penghasilannya. Tarif tol bisa makin murah karena setelah beberapa tahun, misal 10 tahun, operator sudah balik modal dan tinggal mengeduk keuntungan. Sungguh ironis, jika ketika saatnya mengeduk keuntungan justru pemerintah mendukung kenaikan tarif yang lebih menggemukkan keuntungan operator jalan tol tetapi menyengsarakan rakyat."
Kita sudah mendaftarkan dukungan di www.kamasada.com.
Sebagai wujud dukungan kita akan mensosialisasikannya pada masyarakat.

Lebih lanjut Ekacakra mengatakan :"hendaknya PT Jasa Marga sebagai pengelola memaksimalkan dahulu pelayanan jalan tol,jika ingin merevisi tarif hendaknya Jasa Marga menganalisa secara mendalam dan menyeluruh terhadap aspek - aspek yang terkait.
Dan yang paling penting,haruslah didasari oleh semangat keberpihakan terhadap rakyat."

Syafril Berternak Ayam Potong Untuk Berdayakan Ekonomi Kader PDP

2007-09-13T20:30:00.000-07:00

Anyer, (PDP). Berbisnis ayam memang mengasyikan terlebih disertai dengan hobi. Terkadang banyak orang berambisi mencari untung belaka, tapi tidak memiiki hobi merawat ayam. Akhirnya ketika bisnis tersebut bangkrut alias gulung tikar, akan mudah membuat pemilik itu stres. Nah kalau berdasarkan hobi, mau bangkrut atau pun untung berlipat tidak jadi masalah, yang penting memelihara ayam sama saja hiburan yang menyenangkan.
Apapun namanya, kalau terjun ke bisnis ayam tidak hanya hobi, tapi kalkulasi keuntungan juga harus diperhatikan. Apalagi mendekati bulan puasa, bisa-bisa peternak ayam menuai keuntungan besar karena tingkat kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam sangat tinggi. Makanya Syafril, Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pemberuan (PKK PDP) Jakarta Timur, sejak tiga tahun ini begitu menggebu memelihara ayam.

Katanya, ayam itu dipersiapkan menjelang bulan ramadhan, tapi tidak hanya itu saja, berternak ayam untuk jangka panjang. Lihat saja ternak ayamnya di Kecamatan Carita, sekitar 4000 ekor anak ayam potong yang ditempatkan di lima kamdang ayam. Usia ternak ayam itu variatif, ada yang berumur 1-2 bulan, bahkan ada juga sudah siap dipotong.

“Lantaran ayam tersebut masih kecil, peliharanya agak repot juga. Di dalam kandang ayam harus kita kasih lampu penerangan. Diperhatikan juga luas kandangnya dan ventilasi dari luar biar udara dan mata hari masuk ke dalam ruangan,”tukasmya saat bersama sejumlah Pimpinan Kolektif Propinsi PDP DKI Jakarta, Zulkifli Ferry Nasution, Riyaldi Habib dan kolega pembaruan lainnya usai pengukuhan 120 PK Kecamatan se-Propinsi Banten (26/8).

Syafril menjelaskan, usaha ternak ayam ini, pengelolaannya akan diserahkan kepada Barisan Merah Putih (BMP) setempat. Soal keuntungan penjualan ayam tersebut, dia langsung menyatakan akan dipergunakan untuk menopang usaha kader PDP di daerah tersebut. (ga)

Spanduk PDP Menyambut Ramdhan Bertebar di Berbagai Sudut Kota Jakarta

2007-09-13T20:24:00.000-07:00

DKI. Jakarta, (PDP). Sepanjang pengamatan PDP Online, spanduk ucapan menjelang datangnya bulan suci ramadhan yang jatuh pada 13 September 2007 bertebaran di berbagai ruas jalan Ibukota Jakarta. Pemandangan spanduk dapat dilihat di sepanjang jalan Sisingamangaraja hingga ke blok M, perempatan Lebak Bulus, Tanjung Barat, sekitar Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan di tempat yang lain.

“Di depan kantor PKN PDP tak kurang 4 spanduk yang terpasang, ini hanya beberapa spanduk saja yang kita pasang di depan kantor ini, masih banyak lagi tempat-tempat umum yang akan kita pasangi spanduk,”ujar Koordinator Unitkes PDP HTE. Budi Susilo saat memasang spanduk di ruas Jalan Sisingamangaraja beberapa hari lalu.

Katanya, hari keagamaan dari agama mana pun wajib dijunjung tinggi karena hal tersebut salah satu bentuk dari akar keanekaragamaan budaya bangsa ini. PDP sebagai partai yang fluralis, nasionalis dan religius harus menjadikan hari-hari besar agama untuk merekatkan kesatuan bangsa. Justru semangat nasionalisme muncul berasal dari keanekaragaman suku, agama dan bahasa yang dimiliki.

Oleh karena itu, pemasangan spanduk dalam rangka menyambut hari-hari besar agama jangan diartikan secara simbolik saja, tetapi paling dalam makna filosofisnya karena merefleksikan kepribadian bangsa ini. Dari simbolik itu tersirat pesan-pesan moral dan etik bangsa ini.(ga)

Marhaban Ya Ramadhan , Bulan Konsolidasi PKP PDP DKI Jakarta Untuk Introspeksi Diri

2007-09-13T20:04:00.000-07:00

DKI, (PDP). Di bulan suci Ramdhan memang penuh rahmat, ampunan sekaligus sebagai sarana untuk melakukan introspeksi diri setelah setahun menjalankan rutinitas duniawi. Bagi Pimpinan Kolektif Propinsi Partai Demokrasi Pembaruan (PKP PDP) DKI Jakarta, bulan ramadhan justru dijadikan momentum untuk konsolidasi antar pengurus.
“Pada saat bulan penuh keberkahan inilah, seluruh pengurus dari semua tingkat melakukan introspeksi diri atau mengevaluasi sejauhmana prestasi kinerja selama ini diperoleh. Jangan sampai merasa puas dengan apa yang telah dilakuan. Bila perlu galakan bulan ini menjadi ajang konslidasi,”ujar Ketua Pelaksana Harian Zulkifli Ferry Nasution.

Ferry menuturkan, awal puasa ini, kegiatan pengurus mulai propinsi hingga ke kelurahan/kecamatan relatif padat. Katanya, hampir setiap hari kegiatan pengurus dari berbagai tingkat dipadati dengan jadwal buka bersama dan tarawih. Usai berbuka masih ada satu jam setengah mungkin digunakan untuk konsolidasi atau minimal diskusi mengenai perkembangan PDP.

“Jumat saja, hari puasa kedua, Pimpinan Kolektif Kota (PKK) Jaktim mengadakan konsolidasi yang mengundang pengurus PKN, PKP dan 10 PK Kecamatan se-Jaktim,”katanya saat mengirimkan pesan via SMS.

Demikian juga, pada 29 September 2007 akan diresmikan Kantor PKK PDP Jakarta Selatan di Jalan Casablanca. Lanjutnya, PDP se-DKI Jakarta akan mengisi momen bulan puasa ini untuk memperkuat konsolidasi dan silaturahmi. Tak lupa pula, pria yang baru menyelesaikan program magister di Universitas Indonesia (UI) ini menyampaikan ucapan menjelang ibadah puasa pada 13 September 2007 “Marhaban ya Ramadhan, mohon maaf atas segala kekhilapan dan selamat menunaikan ibadah puasa. (ga)

Kembali ke jaman baheulak

2007-09-02T23:58:00.000-07:00

Kelangkaaan minyak tanah di Jakarta semakin meluas. Setelah Jakarta Utara kini giliran Jakarta Timur. Puluhan warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan.

Warga terlihat antri dengan membawa dirigen untuk mendapatkan minyak dengan harga murah. Antrian tersebut terjadi di RW 01, Kelurahan Cipinang Besar, Jakarta Timur.

Eri, 45, mengaku telah mengantri selama hampir satu jam. Dia rela berdesak desakan karena ingin mendapatkan minyak tanah dengan harga lebih murah.

Menurutnya, jika telah sampai di warung harga minyak tanah tersebut melonjak dua kali lipat. “Jika sudah sampai di warung, harganya bisa mencapai Rp 4000 per liter,” tuturnya.

Untungnya, warga yang membeli minyak di pangkalan milik Manurung tersebut tidak dibatasi. Bahkan ada warga yang membeli hingga puluhan liter. “Saya sengaja membeli banyak untuk stok,” ucap Aji, yang membeli sebanyak 20 liter.

Dalam satu minggu ini, pasokan minyak tanah baru datang satu kali ke pangkalan minyak yang berada di pinggir jalan Kalimalang itu. Sehingga daerah tersebut termasuk kategori wilayah langka minyak tanah. Bahkan warga RW 01 Cipinang Besar Selatan mengaku hingga kini belum juga memperoleh kompor gas yang dijanjikan pemerintah.

Terus Berlanjut

Kelangkaan minyak tanah di Jakarta Timur terus berlangsung. Warga semakin kesulitan mendapatkan minyak tanah karena pasokan hanya datang seminggu sekali. Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta ini sebagai buntut kebijakan pemerintah mengkonversi minyak tanah ke gas elpiji.

Antrian panjang masih terlihat di pangkalan minyak tanah di RT 03/RW 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Warga mengaku sudah seminggu kesulitan memperoleh minyak tanah.

Warga mulai mengantri sejak pukul 08.00 WIB, namun pasokan baru datang satu jam kemudian. Meski telah antri berjam-jam, namun masih ada sejumlah warga yang tidak kebagian akibat pasokan sangat terbatas. "Selain pasokan terbatas, pembelian minyak juga tidak dibatasi sehingga tidak semua warga kebagian," keluh Ny Wati, salah seorang warga.

Pemilik pangkalan minyak tanah, Jabangun Sirait mengaku pasokan dari Pertamina agak terlambat sejak program konversi minyak tanah ke gas diberlakukan.

Beberapa hari sebelumnya, antrian minyak tanah juga terjadi di RW yang sama di pangkalan minyak milik Manurung.
Menurut warga, sekalipun sudah diterapkan program konversi minyak tanah ke gas, namun hingga kini warga belum menerima kompor dan tabung gas seperti yang dijanjikan pemerintah. Akibatnya, warga masih menggunakan kompor biasa yang minyaknya sulit diperoleh karena mulai langka dan harganya sangat mahal.

Mereka Menghisap Darah Teman, Virus di PDP Harus Dilenyapkan!

2007-08-26T21:01:00.000-07:00

Serang, (PDP). Saat ini marak virus yang menggerogoti partai politik, termasuk di Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Seperti penyebab penyakit lain, virus dalam partai selalu ingin melemahkan, bahkan kalau bisa mematikan. Kader PDP harus dapat mengenali dan mengantisipasi datangnya virus partai tersebut.
“Ciri-cirinya sudah jelas, mereka tidak mau bekerja dan mengikuti beratnya konsolidasi partai. Mereka maunya menghisap darah teman-temannya. Bahkan mereka menjual partai ini, malah ingin mendapatkan rejeki dari partai kemudian menjual kader PDP atas nama perjuangan nasionalis dan sebagainya,”jelas Koordinator PKN PDP Ir. H. Laksamana Sukardi, di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDP, di Serang, Banten Minggu kemarin (26/8).

Dalam acara pengukuhan 120 Pimpinan Kolektif tingkat Kecamatan se-Banten, Minggu sore kemarin (26/8), Laks, demikian mantan menteri negara BUMN ini biasa disapa, saat memberikan wejangan politik tegas-tegas menyatakan bahwa virus-virus dalam partai itu hanya mengambil untung diri sendiri dan pasti merugikan pihak lain.

“Mereka tidak mau secara kolektif menanam dan memasak nasi, mereka hanya ingin makan kalau sudah panen. Inilah ciri utama virus yang harus dilenyapkan dari tubuh PDP,”mantan bankir berprestasi ini.

Masih terhadap virus dalam PDP, ketua alumni ITB ini secara gamblang menyatakan, “Kalau ada ayam sakit karena flu burung, maka ayam itu harus diapakan saudara-saudara?”tanyanya

Lalu secara bersamaan ribuan massa menimpali, “Dibakar dan dimusnahkan.” Virus yang Laks sebutkan itu adalah mereka yang terbiasa berpetualangan dalam politik. Petualang politik, jelas Laks, menjual kader partai untuk kepentingan pribadi. Gejala semacam ini marak terjadi dalam parpol.

“Saya sendiri sudah cukup lama di parpol, pernah mempunyai pengalaman di partai yang anjlok. Jadi jangan pernah terulang lagi di PDP ini,”harapnya.

Diakhir pidatonya Laks berterima kasih kepada pengurus Pimpinan Kolektif Kecamatan (PK Kecamatan) yang dinilai sukses dalam menyelenggarakan acara. Memang, secara teknis acara tersebut diserahkan kepada pengurus PK Kecamatan Carita yang wilayahnya ditempati hajatan politik hari itu.

Pada saat yang sama, sesepuh PDP yang juga anggota Badan Pertimbangan partai H. Abdul Madjid memberikan semangat kepada pengurus agar selalu membulatkan tekad dan terus maju membesarkan partai yang berlogo banteng putih ini.

“Kalau anda mau jadi PDP, jadikanlah lambang PDP sebagai semangat, banteng putih berkiprah, mundur hancur, maju terus, rawe-rawe rantas malang-malang puntung,”kata politisi berumur 90 tahun ini bersemangat. (gan)

Didi Supriyanto: PDP Terus Lakukan Kristalisasi Alamiah, Yang Busuk Pasti Gerah

2007-08-26T20:45:00.000-07:00

Serang, (PDP). Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) tidak pernah tergoyahkan sedikit pun oleh tindakan sekelompok Pimpinan Kolektif Nasional (PKN PDP) yang menyatakan memisahkan diri. Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) Didi Supriyanto, SH saat memberikan kata sambutan pada acara pengukuhan 120 Pimpinan Kolektif Kecamatan (PK Kecamatan) hari ini, Minggu (26/8), mengatakan, bahwa PDP tidak pecah dan tetap solid. Kristalisasi kepengurusan di tubuh partai tetap dilakukan sepanjang melakukan pelanggaran berat dan layak mendapatkan sanksi.

“Kami telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sangsi administratif. Ini harus dilakukan demi menjaga amanat partai yang harus mengikuti Pemilu 2009,”jelas Didi kepada 3000 pengurus, kader dan simpatisan yang hadir di lapangan Anyer, Kecamatan Carita, Banten.

Pengurus PKN PDP yang turut hadir dalam pengukuhan itu, antara lain, H. Abdul Madjid, H. Ir. Laksamana Sukardi, Noviantika Nasution, dr. Sukowaluyo Mintorahardjo, Faturachman, Abdul Klalik Ahmad, Max Lau Siso, Mawing Goso. Hadir juga para Pimpinan Kolektif Propinsi DKI Jakarta, Zulkifli Ferry Nasution, Riyaldi Habib beserta beberapa pengurus PKK lainnya. Ikut serta juga pengurus PKP PDP Jawa Barat, Bambang Setiadi dkk.

Lebih jauh dijelaskan, PDP tidak pernah goyah disedikitpun dengan tindakan segellntir orang yang katanya membuat struktur pengurus PKN yang baru. Alasan yang dikemukan mereka bahwa PKN terlalu berpihak pada kepentingan individu tidak benar dan tidak patut dijadikan landasan yang kuat. Kata Didi, setiap kader yang berada dalam posisi didzalimi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan PDP dalam mengikuti Pemilu, maka wajib mendapat pembelaan dari PDP secara institusi.

Didi melanjutkan, kasus yang melibatkan mantan Menteri Negara BUMN yang juga Koordinator PKN PDP Ir. H. Laksamana Sukardi, misalnya, ini jelas-jelas lebih banyak muatan politisnya ketimbang supremasi hukum. Padahal PDP melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), ditambah lagi hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ditemukan bukti-bukti yang merugikan negara dan perbuatan melawan hukum atas penjualan dua tanker Very Large Crud Carrier (VLCC).

Selain itu, Didi juga memberikan penjelasan, tudingan sejumlah pengurus PKN yang memisahkan diri, bahwa PKN telah membuat keputusan sendiri terhadap pencalonan Gubernur DKI Jakarta, adalah tidak beralasan dan mengada-ada. Hal tersebut, merupakan murni keputusan PKP DKI Jakarta.

“Kami (PKN, red) akan mendukung apa pun keputusan pengurus dari berbagai tingkat, sepanjang kebijakan itu menguntung PDP secara keselurahan,”tukasnya.

Ketua PLH PKP PDP Banten juga menyebutkan dalam kata sambutan, pengurus PKP telah mengambil tindakan tegas segala bentuk virus yang mengancam partai. Oleh karena itu, dia menghimbau agar segala apa pun tindakan pengurus yang merongrong partai diharapkan segera dibuang.

Seperti diketahui rombongan PKN PDP berangkat dari Kantor PKN PDP di Jalan Sisingamangaraja No. 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 08.00 WIB dan tiba di lokasi kurang lebih pukul 11.20 WIB. Setiba di lokasi, pengurus PKN langsung disambut dengan penampilan rebana dan dan tarian pencak silat khas masyarakat lokal.

Dalam acara itu ditampilkan beberapa lagu kebangsaan yang dinyayikan oleh paduan suara SMU 3 padeglang. Dipenghujung acara sekitar 1500 nelayan anyer bergabung dengan PDP bersamaan dengan itu pula mereka langsung dilantik dan disalami pengurus PKN. (gan)

PDP Tidak Pernah Pecah, Mereka Kepergok Menghancurkan PDP dari Dalam

2007-08-26T20:35:00.000-07:00

Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) tidak pernah menganggap terjadi perpecahan di tubuh PDP seperti diberitakan media massa dua hari terakhir.

”Itu hanya riak kecil. Kami tidak pernah menganggap ada.Jakarta (PDP). Mereka yang mendeklarasikan diri sebagai pengurus PKN PDP yang baru itu jelas lemah, salah dan tidak ada dasarnya, baik dari AD-ART PDP maupun aturan main yang lain. Meski kami tidak pernah menganggap, tetapi kami perlu memberi penjelasan kepada masyarakat luas tentang siapa dan apa agenda di balik aksi mereka,”jelas Ketua Pelaksana Harian PKN PDP H. Roy BB Janis kepada PDP Online, pagi ini.

Diberitakan sebelumnya, Angelina Pattiasiana dan Zulvan B. Lindan, keduanya dulu pengurus PDP, yang mendapat teguran dari Pimpinan Kolektif Nasional karena membuat kesalahan fatal terhadap PDP, tiba-tiba menggelar konferensi pers, membekukan kepengurusan yang sah dan mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus PDP yang baru dan berkantor di sekitar terminal Lebak Bulus.

Dalam aksi itu mereka bahkan mencatut nama Arifin Panigoro, Hj. Fauziyah Abdullah dan Robert Samosir. Ketiganya anggota PKN PDP dan setelah dikonfirmasi, ternyata mereka tegas tidak berpaling apalagi mengkhianati PDP yang dipimpin Ir. H. Laksamana Sukardi, H. Roy BB Janis dan H. Didi Supriyanto.

Menurut Roy, dalam aturan main PDP tidak ada dasarnya mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus dan melakukan pemecatan terhadap yang lain. Apalagi, yang mengambil keputusan hanya empat atau lima orang dari 32 orang yang duduk di PKN PDP.

Anggelina mengangkat dirinya sebagai Koordinator PKN PDP seolah-olah menggantikan Ir. H. Laksamana Sukardi, kemudian Zulfan menjadikan dirinya sebagai Ketua Pelaksana Harian dengan Sekretaris PLH Pius Lustrilanang. Nama lain yang mengekor di belakang Zulvan dan Angelina adalah Tari Siwi Utami (bekas orang PKB), Potsdam Hutasoit, Ketut Bagiade, Indiri Damayanti, Yusrizki dan Adam Wahab, dua nama terakhir katanya baru menginjakkan kaki di dunia politik alias masih nol kilo meter.

Nama-nama tersebut selama ini memang bermasalah di PDP. Zulvan misalnya, tidak ikut berjuang mendirikan PDP dan tidak tercatat dalam akte pendirian, ia minta menjadi anggota PKN PDP dan dimasukkan di nomor buncit, namun kehadirannya justru memecah-mecah kepengurusan di daerah. Terakhir, kedoknya terbuka saat Metro TV menyiarkan berita malam pertemuan Golkar-PDIP di Palembang (17/7), dia tertangkap kamera sedang mendampingi Ketua Dewan Pembina PDIP Taufi Kiemas.

Sejak itu timbul keyakinan Zulvan memang ditanam suami Megawati itu untuk merusak PDP dari dalam. ”Sekarang semuanya sudah jelas. Kami bersyukur PDP semakin mengkristal dengan terlihatnya orang-orang yang selama ini membawa masalah di PDP,”tambah Roy yang sudah kenyang makan asam dan garam politik di tanah air itu.

Roy mengingatkan pengurus PDP di semua tingkatan agar mewaspadai gerakan Zulvan yang dikendalikan ”partai lain ” dengan agenda besar agar PDP tidak bisa mengikuti pemilu. Berbagai cara akan dilakukan mereka yang berkumpul di Palembang karena ketakutan melihat fenomena PDP yang meraksasa. (ma)

Apapun Ketentuannya, PDP Paling Siap Diverifikasi

2007-08-22T20:31:00.000-07:00

Jakarta (PDP). Hingga Selasa kemarin (21/8), menurut catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) masih menempati urutan paling atas sebagai partai baru paling lengkap persyaratan administratifnya. Dari sekitar 70 partai baru, diperkirakan masih akan terus bertambah menjelang pemilihan umum 2009. Di antara pendaftar itu, ada yang sangat serius dan siap mengikuti pemilu, namun tidak sedikit yang hanya didaftarkan saja."Jumlah partai itu akan terus bertambah meski hanya beberapa saja yang terlihat siap mengikuti jalannya verifikasi,” ujar Syamsudin Manan Sinaga, Dirjen Administrasi Hukum Umum, kemarin.

Menurutnya, partai yang daftar harus memenuhi persyaratan antara lain, memiliki akta notaris pembentukan partai dan minimal didaftarkan oleh 50 orang pengurusnya ke Depkum dan HAM RI. Setelah itu, Depkum akan melakukan verifikasi.
"Tetapi verifikasinya harus menunggu pengesahan undang-undang parpol," katanya.

Dalam rancangan undang-undang Parpol yang baru, menurut salah seorang ketua di Pimpinan Kolektif Nasional PDP H Abdul Khaliq Ahmad, terjadi beberapa perubahan, antara lain partai baru setidaknya didaftarkan oleh sekitar 250 orang yang tercatat dalam akte pendirian dan jumlah keterwakilan di tingkat propinsi dan kabupaten hingga sekitar 75 persen.

“Apapun ketentuan baru itu, PDP sudah sangat siap,”ujarnya yakin karena fakta di lapangan PDP sudah berkembang pesat melebihi ketentuan minimal syarat pendirian.

Dalam pendaftaran PDP ke Depkum dan HAM RI 1 Juni 2006 lalu saja sudah mengikutkan 20 propinsi, 198 kabupaten dan kota dan 1356 kepengurusan di tingkat kecamatan.

Jika ada perubahan peraturan parpol baru, partai yang dipimpin Ir. H. Laksamana Sukardi sebagai Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional dan Roy BB Janis sebagai Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional ini, bahkan sudah memiliki kepengurusan lengkap dan aktif di 33 propinsi dan 400 lebih di tingkat kabupaten dan kota. (ma)

Amandemen Undang Undang Dasar 1945

2007-08-15T21:47:00.000-07:00

Pasca reformasi 1998,UUD '45 telah diamandemen sebanyak 4 kali.Sosialisasi amandemen ini terasa sangat kurang dilakukan pemerintah,sehingga sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengetahui isi dari UUD'45 yang sekarang.Saya mencoba untuk memposting Amandemen UUD 45 tersebut sebagai bagian dari tugas partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.Selamat membaca, obs ekacakra-PKK PDP jakarta Timur

* Amandemen UUD'45

Diusut, Penarikan Biaya Daftar Ulang di SMAN 31 Kayu Manis

2007-07-29T23:06:00.000-07:00

Kepala Sudin Dikmenti Kotamadya Jakarta Timur Suharyanto, mengungkapkan pihaknya sudah menurunkan tim, untuk mengusut penarikan biaya daftar ulang bagi siswa kelas II dan kelas III, di SMA Negeri 31 Jl. Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kasus ini sendiri mencuat, setelah ada salah satu siswa kelas II yang tidak mendapatkan bangku kelas, akibat belum membayar biaya daftar ulang.

“Siswa yang tadinya tidak mendapat bangku, sekarang sudah mendapatkannya. Tidak ada biaya daftar ulang untuk SMA Negeri, hanya mendaftar saja untuk penempatan kelas. Saya minta hal ini tidak terjadi di SMA Negeri lainnya,” katanya, Jumat (27/7).

Dirinya pun mengaku telah mendapatkan laporan dari tim yang diturunkan. “Dari laporan tim, kepala sekolah mengatakan biaya yang ditarik senilai Rp 560 ribu sudah termasuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Tetapi belakangan Kepala sekolah mengatakan merupakan uang titipan iuran bulanan untuk bulan Juli. Namun ini juga harus diusut karena tidak benar kalau dalam RAPBS ada biaya daftar ulang atau iuran bulanan sampai Rp 560 ribu per siswa,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, berdasarkan hasil laporan yang didapatkan di lapangan, akan diserahkan ke Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta. “Terserah di Dinas Dikmenti DKI saja bagaimana tindakan selanjutnya,” kata Suharyanto.

Pengusutan terhadap biaya daftar ulang siswa terhadap siswa kelas II dan kelas III. di SMAN 31 sendiri berasal dari desakan para orang tua murid. Pasalnya mereka baru tahu kalau sebenarnya untuk daftar ulang tidak dikenai biaya dan siswa hanya mendaftar saja untuk tertib administrasi dan pembagian kelas.

Terungkapnya kasus ini sendiri karena sebelumnya ada siswa Kelas II IPS yang belum mendapat bangku kelas, padahal tahun pelajaran sudah berjalan. Siswa itu terpaksa berpindah kelas setiap hari, karena belum membayar biaya daftar ulang senilai Rp 560 ribu yang harus dibayar lunas.

Walikota Jaktim: Pembangunan Rumah Ibadah Harus Dilengkapi IMB

2007-07-29T23:02:00.000-07:00

Walikotamadya Jakarta Timur DR. H. Koesnan Abdul Halim SH., mengungkapkan masih banyak bangunan masjid dan musollah yang belum dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal IMB merupakan syarat mutlak sebelum mendirikan bangunan, tidak terkecuali rumah ibadah.
Walikotamadya Jakarta Timur DR. H. Koesnan Abdul Halim SH., mengungkapkan masih banyak bangunan masjid dan musollah yang belum dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal IMB merupakan syarat mutlak sebelum mendirikan bangunan, tidak terkecuali rumah ibadah.

Koesnan mengatakan, mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan, merupakan bagian dari tertib administrasi dalam kehidupan masyarakat. “Pengurus masjid hutang dunia akhirat bila masjid yang dibangun tidak ada IMB-nya,” kata Koesnan.

Walikota pun membantah bila pengurusan IMB bertele-tele dan memakan waktu lama. Dirinya pun bersedia membantu pengurusan IMB masjid atau mushola, bila dalam pelaksanaannya menemui kendala.

Walikota mengungkapkan, IMB berguna untuk mencek keabsahan status tanah, kekuatan fisik bangunan akan lebih terjamin dan sebagai acuan agar bangunan yang didirikan tidak berbenturan dengan perencanaan tata kota. “Saya jamin pembuatan IMB tidak akan sulit asalkan prosedur yang ada telah dipenuhi. Apalagi untuk pembangunan masjid, maka akan saya dukung,” katanya.

Dirinya secara tegas akan menolak, meresmikan masjid atau musholla bila tidak dilengkapi IMB. “Sebagai umat Islam, kita harus memberi contoh yang baik, salah satunya dalam hal tertib administrasi dalam pembangunan rumah ibadah,” katanya.

Roy BB Janis Titip Banjir ke Adang

2007-07-29T22:53:00.000-07:00

JAKARTA - Banyak harapan yang digantungkan warga Jakarta bagi calon gubernur yang baru. Salahsatunya adalah Roy BB Janis Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).Roy pun menitipkan persoalan banjir kepada cagub terpilih.

"Tugas gubernur baru kalau sudah jadi harus membuktikan janjinya. Karena Jakarta ini sudah akut, misalnya saja banjir, yang harus segera diselesaikan dengan sistem terpadu," kata Roy dalam aksi simpatik di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/7/2007).

Karena itu, lanjut Roy, dirinya mendukung cagub Adang Daradjatun karena dia menilai Adang sangat teruji dalam melakukan perubahan. "Adang mampu membuat terobosan. Seperti halnya dia mampu mereformasi kepolisian," tambah Roy.

Keyakinan Roy bertambah mengingat Adang mampu melakukan reformasi di tubuh kepolisian yang tidak mudah. Selain itu, tambah Roy, Fauzi Bowo dinilainya tidak memiliki program baru untuk melakukan pembaruan. "Yang lama pasti meneruskan program lamanya," tandasnya.

PDP merealisasikan janji

2007-07-29T22:43:00.000-07:00

Janji Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) melalui tokohnya, Roy BB Janis untuk menyokong penuh upaya pemenangan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar di Pilkada DKI betul-betul dilaksanakan.
Bentuk nyata dukungan tersebut ditunjukkan dengan pengerahan 50 unit Klinik berjalan atau mobil kesehatan. Klinik berjalan tersebut siap dikerahkan selama pasangan Adang-Dani berkampanye di lima wilayah DKi Jakarta.

"Kami siap mendukung pasangan Adang-Dani memenangkan Pilkada DKI termasuk dengan mengerahkan segala potensi yang dimiliki," kata ketua Umum PDP Roy BB Janis saat acara silaturahim bersama warga di Kebagusan, Pasar Minggu Sabtu malam (21/07).

Menurut Roy, pihaknya akan mengoptimalkan potensi 50 unit kesehatan kita untuk mem-backup tim Adang-Dani, ujarnya. Selain itu kata Roy, ribuan kader PDP di Jakarta sudah menyiapkan diri sebagai marketer pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera Ini. Menurut Roy, PDP mendukung Adang karena berharap ada kepemimpinan baru di Jakarta.

"kalau yang lama-lama saja bagaimana Jakarta bisa berubah maju makanya pak Adang adalah pilihan terbaik saat ini," tukasnya di depan ribuan ibu-ibu yang memadati Gang Mansyur, Kebagusan itu. Apalagi Adang, tambah mantan petinggi PDIP ini, diusung partai yang selama ini dikenal bersih dan jujur.

Adang sendiri menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dukungan PDP terhadapnya. Baginya ditengah keroyokan 20 partai, dukungan PDP menjadi sangat berarti apalagi ia didirikan oleh sekelompok orang yang dikenal punya idealis tinggi seperti Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophian.

Mantan Wakapolri ini berharap kedepan PDP dapat bersamanya membenahi Jakarta bila nanti ia terpilih kelak. Adang hadir didampingi oleh istrinya Nunun Daradjatun (isn)

PDP kerahkan Tim Kesehatan untuk kampanye Adang

2007-07-25T20:09:00.000-07:00

Keberpihakan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) kepada salah satu calon gubernur DKI Jakarta, yakni Adang Daradjatun ditunjukkan dengan menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis di Jakarta pada saat kampanye Pilkada.

"Tim kesehatan PDP dipimpin Budi Susilo dengan unit kesehatan dan 50 mobilnya akan menyukseskan Adang supaya jadi pimpinan baru DKI Jakarta," kata Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Roy BB Janis di Jakarta, Minggu.

Adang Daradjatun pada Sabtu (21/7) malam menghadiri istighosah warga Kebagusan Jakarta Selatan yang dipadati ribuan warga. Hadir pula sejumlah pimpinan PKN PDP seperti Noviantika Nasutin, TE Budi Susilo yang bertindak sebagai tuan rumah, Ketua PKP PDP DKI Jakarta Ferry Nastion beserta jajaran pengurus PDP se-Jakarta.

Roy Janis mengatakan, kedatangan Adang Daradjatun memenuhi undangan warga Kebagusan, semakin memantapkan lagi niat dan harapan warga supaya Jakarta punya pemimpin baru.

"Mudah-mudahan Pak Adang bisa membenahi permasalahan Jakarta yang kompleks ini. Dengan dipimpin Adang Insya Allah ada perubahan dengan Jakarta," kata Roy.

Dia menyatakan, jika Jakarta masih dipimpin wajah lama percuma dipilih karena akan sama dengan pendahulunya. Sekarang yang diperlukan adalah orang baru, tapi mengerti situasi Jakarta.

Adang Daradjatun menjelaskan selama satu tahun kehadirannya banyak harapan dari masyarakat. Harapan itu, akan diwujudkan bila dirinya terpilih dalam Pilkada.

"Keinginan saya adalah Jakarta hari ini harus lebih baik dari kemarin. Selain itu, selalu menempatkan idealisme perubahan di depan agar masyarakat lebih maju," katanya.

Adang menyambut baik rencana PDP mengerahkan tim kesehatan. Apalagi, kesehatan merupakan bagian utama dari kehidupan masyarakat.(*)

Lempari Rumah Saya dengan Telor Busuk

2007-07-19T20:00:00.000-07:00

Adang-Dani.Com: Banyak janji dan konsep yang kerap disampaikan para calon pemimpin tanpa adanya realisasi ternyata membuat sebagian masyarakat gerah termasuk para jajaran redaksi di stasiun televise swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). “janji sudah banyak disampaikan oleh banyak pemimpin tapi realisasinya jauh dari harapan,” kata Ida Parwati, jurnalis senior RCTI saat calon Gubernur DKI Jakarta, Adang Daradjatun berkunjung ke markas televise swasta pertama di Indonesia di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa siang (16/07).

Adang yang mendengar hal itu langsung tersenyum. "sebagai calon gubernur mengutarakan komitmen atau apapun judulnya adalah ‘kewajibannya' , kalau nanti tidak disampaikan saya salah juga dong," seloroh Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia ini. Ia berani menjamin bila komitmen yang diberikan olehnya tidak sesuai, maka rakyat boleh dating langsung kerumahnya untuk demonstrasi.

Bahkan kalau perlu, ia mempersilahkan rakyat membawa telor dan tomat busuk untuk dilempar ke rumah saya. "rumah saya di Cipete Raya no.39C, silahkan bila saya dianggap ingkar warga boleh lempari rumah saya dengan telor dan tomat busuk," katanya.

Salah satu komitmen yang disampaikannya ialah keberpihakan pada rakyat menengah ke bawah. "saya ingin APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah.red) Jakarta kedepan berpihak pada rakyat kecil dalam bentuk optimalisasi anggaran untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan,"harap Adang.

Ia menambahkan, salah satu contoh kongkritnya ialah pemberian biaya pendidikan gratis hingga tingkat SMU. "saya sudah sering membahas masalah kemungkinan biaya SMU gratis dengan bang Dani (cawagub.red), ia mantan Ketua Komisi E dan dengan jumlah APBD besar ini sangat mungkin diterapkan tahun depan," tukas Adang.

Selain itu pelayanan kesehatan juga menjadi prioritasnya. "sistem asuransi, saya rasa bagus untuk diterapkan bagi masyarakat jadi kedepan tidak ada rumah sakit yang menolak warga," tegasnya. Ia juga menambahkan akan mengkaji lebih dalam bentuk ideal dari layanan kesehatan public yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (isn)

Adang minta bantuan PDP

2007-07-16T02:45:00.000-07:00

Adang Darajatun bersama tim suksesnya siang ini berkunjung ke markas PDP di jalan Sisingamangaraja no 21.Jakarta SelatanAdang yang berkemeja warna merah diterima oleh Ketua PLH PDP,Roy BB Janis beserta beberapa anggota PKN ( Pimpinan Kolektif Nasional ) diantaranya Noviantika Nasution, Postdam Hutasoit,Nurcholis,Andi Mutazim,Witaryono.Koordinator Unit Kesehatan PDP, Susilo.Selain itu tampak hadir menyambut antara lain wakil sekertaris PLH PKN PDP Wahyu Andre Maryono,Ketua PLH PKP PDP Jakarta Ferry Nasution beserta jajaran PKP & PLH PDP DKI Jaya,PKK & PKKC PDP se-Jakarta.
Adang mengatakan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan untuk meminta dukungan PDP dalam Pilkada Jakarta.Saat ini saya sedang dikeroyok 19 Partai dan saya meminta bantuan teman-teman"imbuhnya.
Permintaan ini disambut dengan tangan terbuka oleh PDP."Beliau datang ingin ketemu. Ingin dukungan.Karena dalam pilkada kali ini ada dua calon,kita berpihak ke Pak Adang.",kata Roy BB Janis disela - sela pertemuan.Lebih jauh Roy menjelaskan, bahwa berpihak yang dimaksudnya lebih dari sekadar memberikan dukungan. "Kami juga siap menyukseskan Adang untuk menjadi gubernur jika saatnya tiba," tambah Roy.
Daripada golput,lebih baik pilih calon yang reformis.Menurut Roy, pilihan untuk berpihak kepada Adang bukan sekadar pilihan semata tanpa ada pertimbangan, tetapi pilihan melalui pemikiran dan perhitungan yang cermat. "Pak Adang ini bukan orang sembarangan, beliau adalah orang yang reformis, kami kenal sejak beliau dulu terlibat dalam reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, jadi pas bertemu dengan PDP sebagai partai reformis," lanjut Roy disambut tepuk tangan ratusan hadirin.
Hal lain yang membuat pasangan Adang-Dani cukup istimewa di mata Roy adalah PKS, partai pengusung pasangan ini dikenalnya cukup bersih dan komit terhadap perjuangan masyarakat. "Saya tahu bahwa PKS yang mengusung Pak Adang adalah partai bersih dan pemilihan Pak Adang juga karena pertimbangan itu," tegasnya.
Dalam kesempatan itu,Adang mengatakan bahwa dirinya tetap mempertahankan kebhinekaan dan berdiri diatas semua golongan masyarakat."PANCASILA dan NKRI adalah harga mati",lanjutnya.

Postdam :lakukan reformasi birokrasi di DKI Jaya,kembalikan fungsi dan peran pamong

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDP Postdam Hutasoit menyatakan bahwa PDP mendukung Adang dengan kontrak politik supaya Adang lebih memperhatikan pelayanan langsung kepada masyarakat. "Sebagai bentuk dukungan, kami meminta kepada Pak Adang untuk mengembalikan fungsi dan peran pelayanan yang seharusnya diemban oleh para pamong, sebab di tangan mereka ujung tombak pelayanan kepada warga Jakarta," kata Postdam.

Selain Keluarga Besar PDP, acara silaturrahim ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Kristen Demokrat (PKD) Tommy Sihotang. Dalam pidato sambutannya Tommy menyatakan sangat simpati kepada Adang Daradjatun. Sebab itu bersama jaringan yang dipimpinnya ia menyatakan mendukung Adang.Tommy juga berpesan agar Adang nantinya lebih memperhatikan kaum minoritas di Jakarta di dalam pendirian rumah ibadah.

"Saya curiga Pak Adang akan menang pada Pilkada mendatang. Oleh sebab itu, saya pribadi bersama jaringan yang saya miliki menyatakan mendukung Pak Adang dan bersama-sama masyakat lain siap menghantarkan Pak Adang," papar Tommy.

Adang Daradjatun sendiri tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya mendapat sambutan hangat para pimpinan PDP. Lebih-lebih atas dukungan yang diberikan kepadanya. "Ini semua sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Sebab itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan simpati yang disampaikan. Ke depan masukan yang ada akan menjadi perhatian saya, jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta," janjinya.Adang juga berpesan agar PDP mengawasi/mengingatkan dirinya apabila salah arah dalam memimpin Jakarta jika dia menjadi Gubernur.
Adang juga menyempatkan diri melihat-lihat deretan mobil-mobil unit kesehatan milik Partai Demokrasi Pembaruan yang selama ini telah melakukan bakti sosial dan pengobatan gratis ke seluruh penjuru tanah air.

KOBAR PEMBARUAN UPGRADING ANGGOTANYA

2007-07-03T19:50:00.000-07:00

Koperasi Barisan Rakyat Pembaruan ( Kobar Pembaruan,red- )mengirimkan anggotanya mengikuti penataran dan pelatihan manajemen Koperasi yang diadakan oleh Sudin Koperasi & UKM Jakarta Timur pada tanggal 25-27 Juni 2007 lalu.Hal ini diungkapkan oleh Ketua Kobar Pembaruan, OBS Ekacakra ST disela-sela rapat harian PKK PDP Jakarta Timur yang diadakan disekretariatan PDP Jaktim jl delima I no. 106,Perumnas Klender."Dengan adanya coaching clinic manajemen Koperasi ini,kita memberikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Sudin Koperasi Jaktim.Dan dalam waktu dekat ini,kita akan mengadakan pelatihan Manajemen Koperasi kepada seluruh anggota Kobar"ungkap Ekacakra.
Menurut Sekretaris Kobar,Hardo Sukoyo yang menjadi salah satu peserta, acara tersebut diadakan di gedung BKKBN.Acara ini diikuti oleh lebih kurang 60 Koperasi se-Jakarta Timur.Dimana materi acara yang dipaparkan selama tiga hari berisi tentang upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan,tata cara menyelenggarakan rapat anggota Koperasi,tata cara menyusun Rencana & kegiatan anggaran Koperasi,permodalan Koperasi,laporan keuangan dan penyelenggaraan administrasi,organisasi koperasi."Acara ini sangat bermanfaat dan banyak keuntungannya didalam mengupgrade skill pengurus maupun anggota Koperasi didalam mengelola Koperasi"imbuhnya.Pertengahan Juli nanti juga akan diadakan pelatihan tingkat lanjut manajemen Koperasi,dan lagi-lagi kita mendapat undangan mengikuti pelatihan tersebut.Mengingat pentingnya acara ini,bahkan Ketua Kobar,akan mengambil cuti dari perusahaan tempatnya bekerja untuk mengikuti acara tersebut.

Pasokan Minim, 3.000 Beras Ketan Akan Diimpor Dari Vietnam

2007-06-27T00:49:00.000-07:00

Akibat minimnya persedian beras ketan di Ibukota Jakarta, khususnya untuk kebutuhan industri, Food Station sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), akhir Juni ini akan mengimpor 3.000 ton beras ketan dari Vietnam.

"Rencananya akhir Juni ini, 3000 ton beras ketan dari Vietnam akan masuk ke PIBC," terang Kepala Seksi Monitoring Food Station PIBC Nurul Shantiwardhani.

Nurul mengungkapkan, pihaknya dan beberapa importir lainnya di berbagai kota Indonesia telah mendapatkan izin dari Departemen Pertanian untuk mengimpor beras ketan. Namun pemberian izin impor beras ketan tersebut baru dikeluarkan, setelah pihak importir melaksanakan kewajibannya membeli beras ketan nasional sebanyak 5 persen dari total impornya.

“Kewajiban para importir ini untuk membeli beras ketan nasional sebanyak 5 persen bertujuan menjaga kontinuitas produksi beras ketan dalam negeri,” ujarnya.

Beranjak dari peraturan tersebut, pihak PIBC berencana untuk membeli beras ketan nasional sebanyak 150 ton terlebih dahulu sebelum melakukan impor. "Rencananya, kami akan membeli beras ketan dari Jawa Tengah," ungkap Nurul.

Sementara itu, berkaitan dengan stok beras di PIBC menurut Nurul sudah mulai stabil. Produksi beras nasional diyakini mampu memenuhi kebutuhan beras menyusul panen raya di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra penghasil beras. “Oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor beras tersebut,” katanya.

Kembali Tertunda, Pembayaran Ganti Rugi Proyek Jalan Tol Becakayu

2007-06-27T00:46:00.000-07:00

Pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), kembali tertunda. Pasalnya, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sudin Tata Kota Kotamadya Jakarta Timur masih harus memadukan peta rincikan lahan yang terkena proyek itu.

Meski berkas sudah siap dari warga, namun pelaksanaan pembayaran belum bisa dilakukan. Selain itu, warga diharapkan tidak ada lagi yang meminta diukur ulang karena akan merubah gambar kembali.

Kepala Administrasi Wilayah (Adwil) Kotamadya Jakarta Timur Lukman Hakim mengatakan memang soal pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena tol Becakayu belum bisa dilaksanakan segera. “Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari Kantor Pertanahan dan Sudin Tata Kota Jakarta Timur masih harus memadukan peta rincikan,” jelasnya.

Bila peta ini selesai, dan diharapkan bisa selesai secepatnya, baru pembayaran bisa dilakukan. “Peta rincikan ini baru untuk Kelurahan Cipinang Melayu, Pondok Bambu dan Pondok Kelapa. Sementara untuk Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, Duren Sawit, Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Cempedak masih dalam proses inventarisasi dan pengukuran,” paparnya.

Pihaknya juga masih menunggu proses SK pembayaran yang dikeluarkan Walikota Jakarta Timur. “Pembayaran tetap berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan,”

Pelatihan Blogging for Democracy: Berkampanye Lewat Blog

2007-06-25T00:02:00.000-07:00

Pada tanggal 24-25 April 2007 lalu, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) bersama dengan Partai Demokrat melangsungkan pelatihan membuat blog yang bertema “Blogging for Democracy”. Acara yang diadakan di Milenia Net Café Pasaraya ini dihadiri oleh 15 peserta dari jajaran DPP Partai Demokrat. Pada pagi hari tanggal 24 April 2007, acara pelatihan dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Prof. Achmad Mubarok. Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua Bidang HANKAM Drs. Nurfaizi, MM., Wakil Ketua III Departemen Kebijakan Politik dan Pemerintah DPP Partai Demokrat, Mohamad Sukri, serta M. Husni Thamrin dan Vera Jasini Putri sebagai perwakilan dari FNS dan juga sebagai pelatih dalam acara tersebut.

Partai Demokrat sebenarnya sudah tidak begitu asing dengan teknologi internet maupun blog ini, mengingat Presiden SBY yang berasal dari Partai Demokrat pun sudah memiliki blognya sendiri. Segala macam info yang relevan dengan tugas kepresidenan, termasuk juga agenda serta berita kepresidenan yang terbaru bisa dibaca di blognya. Selain itu, Partai Demokrat juga sudah memiliki sebuah website yang berisi informasi terkini mengenai partai. Selain berita terkini, website ini juga memuat visi dan misi partai yang setiap saat bisa dibaca oleh pengunjung situs.

Prof. Achmad Mubarok sendiri menekankan dalam acara pembukaan pelatihan, bahwa penggunaan blog ini sangatlah tepat, bahkan dia pun sudah memiliki blog sendiri yang sudah aktif berjalan sejak 10 bulan lalu. Beliau menegaskan bahwa segmen pasar dari penggunaan internet ini adalah kaum muda dan pelajar, sehingga diharapkan dapat memikat pemilih pemula dari tiap blog yang dimiliki oleh kader Partai Demokrat. Blog ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana kampanye yang baik, karena kampanye seperti ini merupakan cirri-ciri dari politik cerdas.

Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan bagaimana membuat blog sendiri. Mulai dari membuat sebuah email sebagai prasyarat utama membuat blog. Setelah itu, para peserta pun dibimbing secara step-by-step untuk membuat blog. Para peserta tampak sangat antusias dalam belajar blog ini. Mereka tidak malu dan tidak ragu untuk bertanya segala macam terkait dengan teknologi internet, dunia maya, serta situs-situs lain yang bisa mereka manfaatkan untuk mempromosikan serta mengembangkan blog mereka.

Sama halnya dengan pelatihan-pelatihan blog sebelumnya yang pernah diadakan oleh FNS, para peserta berpendapat bahwa waktu yang diberikan sangatlah terbatas, karena masih begitu banyaknya ilmu yang harus mereka pahami. Mereka pun mengusulkan agar diadakan jenjang pelatihan berikutnya, dimana mereka siap untuk berpartisipasi.

Pelatihan ini merupakan pelatihan blog ketiga yang diadakan oleh FNS. Pelatihan yang pertama diadakan di Jakarta pada bulan Desember 2006 lalu dengan mendatangkan pelatih khusus dari Filipina, Abe Olandres. Pelatihan ini diikuti oleh lintas partai dan LSM. Sedangkan pelatihan kedua diadakan di Semarang dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada bulan Februari 2007. Kedua pelatihan tersebut mengangkat tema yang sama: ”Blogging for Democracy”.

Pelatihan Blogging FNSt dengan PAN

Untuk ke-empat kalinya, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt) Indonesia mengadakan pelatihan blogging dengan tema “Blogging for Democracy”. Pelatihan yang kali ini diikuti oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung secara serius dan lancar mulai tanggal 19-20 Juni 2007. Sebanyak 20 peserta mengikuti jalannya pelatihan dengan tertib dan pada akhir hari pelatihan, mereka berhasil membuat blog mereka masing-masing yang akan mereka isi dengan berita dan informasi politik, khususnya seputar pandangan dan aspirasi PAN.

Pelatihan kali ini bisa dikatakan sedikit berbeda dengan pelatihan blog yang pernah diselenggarakan oleh FNSt. Hal ini disebabkan beberapa peserta pelatihan sudah ada yang memiliki blog yang aktif. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi mereka, karena membuat mereka lebih mudah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah blog baru. Mereka pun diuntungkan karena sudah lebih akrab dengan software dan istilah-istilah yang sering dikenal dalam dunia blog. Namun pelatihan ini malah menyemangati mereka untuk mendalami lebih jauh mengenai kiat-kiat yang dapat membuat blog mereka dikenal oleh lebih banyak orang lagi.

Pelatihan yang dilaksanakan di DPP PAN atau lebih akrab disebut sebagai Rumah PAN ini, dibuka oleh Bapak Teguh Juwarno (Wakil Sekjen DPP PAN) yang juga bertindak sebagai peserta pelatihan. Beliau menyampaikan segenap harapan agar para peserta dapat menggali ilmu sedalam mungkin dalam pelatihan ini dan dapat menjadikan blog mereka masing-masing kelak menjadi sebuah tempat dimana masyarakat luas dapat mengakses dan membaca segala macam info dan berita seputar PAN. Teguh Juwarno juga mengharapkan agar kelak blog mereka masing-masing dapat berjalan secara berkesinambungan dan dipertahankan.

Para peserta terlihat sangat antusias mendalami ilmu yang terkait dengan dunia internet dan blog. Seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, sesi pertama pelatihan diisi dengan pengenalan dan pemahaman pada teori, istilah dan kiat-kiat menulis pada sebuah blog politik. Walaupun teknik podcasting dan vicasting tidak diajarkan secara mendalam dalam pelatihan ini, namun para peserta terlihat sangat ingin tahu tentang kemajuan dan fasilitas teknologi yang dapat tersedia di blog.

Beberapa diantara peserta ingin mengetahui tentang cara-cara memasarkan blog mereka. Ada pula diantara mereka yang ingin mengetahui tentang proteksi yang disediakan oleh penyedia (hosting) blog. Pada sesi pertama ini, para peserta terlihat sudah tidak sabar untuk memulai pada praktek pembuatan blog. Mereka ingin segera mempraktekkan cara membuat blog agar informasi serta berita yang ingin mereka sampaikan dapat segera dibaca oleh pengunjung blog.

Pada akhir pelatihan blog, para peserta berharap agar sebuah kelas lanjutan dapat segera dilaksanakan. Khususnya kelas pelatihan yang mendalami ilmu seputar podcasting dan vicasting. Pelatihan ditutup oleh Bapak Totok Daryanto selaku Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN.

Bermodalkan Satu Unit Mesin Fogging, PDP Jaktim Selamatkan Warga dari DBD

2007-06-22T00:21:00.000-07:00

Jaktim, (PDP). Pada saat masyarakat sedang mengalami kesusahan, maka diperlukan kesadaran yang mendalam bagi partai
untuk memerhatikan nasib mereka. Jajaran PDP Jaktim, barangkali layak dijadikan percontohan. Sebab untuk mengadakan kegiatan pengasapan di Kelurahan Cipinang Besar Utara Rw. 02 Kecamatan Jatinegara, kemarin, (10/6), mereka harus urunan sesama pengurus tanpa membebankan PKP atau PKN.

“Kegiatan pengasapan ini murni urunan dari jajaran pengurus PKK, beberapa kader dan simpatisan. Sejauh ini kami berupaya semaksimal tidak memohon bantuan ke PKP atau PKN. Jadi menyangkut biaya pengasapan untuk sementara ini kami masih sanggup,” terang Sekretaris PKK PDP Jaktim Deba ketika dihubungi pagi ini di kediamannya.

Tindakan sejumlah PKK ini minimal menjadi renungan kader lain, bahwa tidak selamanya sebuah kegiatan itu harus ditopang oleh bantuan dana dari PKP atau pun PKN yang nota bene struktur yang lebih tinggi. Melalui iuran anggota atau usaha lain untuk menutupi kebutuhan sebaiknya diupayakan mandiri. Sebab mentalitas ketergantungan akan membuat daya tawar partai atau apa pun bentuknya menjadi lemah dan kerdil.

“Bayangkan saja bila setiap pengurus partai memiliki mental kemandirian dalam berorganisasi, saya yakin PDP akan besar dan tangguh. PDP bukanlah milik siapa-siapa, tapi punya kader, pengurus dan rakyat karena tujuan berpartai ini untuk kepentingan rakyat. Maka setiap pengorbanan seorang kader untuk partai dengan sendirinya ia telah berkorban demi rakyat,”ungkap Ketua PLH PKP PDP DKI Jakarta Zulkiefli Ferry Nasution beberapa waktu lalu.

Lihat saja PKK Jaktim, hanya bermodalkan satu galon dengan campuran minyak solar dan Lobsbrand 48EC dengan komposisi pencampuran 0,8 s/d 0,9 liter Lobsbrand dan dicampur dengan 20 liter Solar berikut satu unit mesin foggingnya sudah mampu mengasapi satu kelurahan saja. Modalnya pun tidak mahal. Dengan pengeluaran yang murah meriah, namun dampak positif bagi warga yang membutuhkan sangat berharga. Ini berarti sama halnya telah menyelamatkan ratusan manusia dari serangan demam berdarah Deague (DBD). –gan–

Gerak Jalan Bakal Dibanjiri 20.000 Massa dan Artis Papan Atas

2007-06-22T00:15:00.000-07:00

Jakarta, (PDP). Tidak tanggung-tanggung gerak jalan yang diadakan Pimpinan Kolektif Propinsi Partai Demokrasi Pembaruan (PKP PDP)
DKI Jakarta pada Minggu, 24 Juni 2007 ini, bakal ramai dan fantastik. Pasalnya acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-580 Kota Jakarta itu akan dihadiri 20.000 kader dan simpatisan. Tak Cuma itu, Artis nasional papan atas seperti Baim Wong, Okan Kornelius, Marcella Zallianti, Mario Lawalata dkk pun ikut menghadari hajatan besar dan spektakuler itu.

“Kalau soal kehadiran artis nasional, mereka sudah siap dan mau datang ketempat acara. Begitu juga dengan peserta yang kami target 20.000 orang. Acara ini kami rancang dengan meriahnya karena gerak jalan ini merupakan event terbesar yang diadakan PKP DKI,” ungkap Koordinator Gerak Jalan HTE. Budi Susilo saat dihubungi lewat ponsel.

Menurut Susilo, panitia berani menargetkan jumlah massa yang begitu banyak, sebab jaringan massa atau kantong akar rumput sudah dikontak dan mereka siap hadir. Selain itu, PKP DKI juga sudah menginstruksikan seluruh jajaran kepengurusan baik tingkat kotamadya maupun kelurahana/kecamatan agar membawa massa di basis wilayah mereka masing-masing.

“Ini bukan kampanye atau pun unjuk kekuatan massa, tetapi acara ini benar-benar untuk memeriahkan dan mengapresiasi HUT Kota Jakarta, hanya saja yang menggelar itu masa dari partai,”tegas pria pelontos yang juga Koordinator Unit Kesehatan PDP ini.

Senada dengan Susilo, Ketua PLH PKP PDP DKI Jakarta Zulkifli Ferry Nasution mengaku, saat ini di Kantor PKP hampir setiap hari mengadakan rapat kesiapan menjelang gerak jalan terutama masalah pengerahan massa, antispasi keamanan, aribut partai seperti kaos. Ferry juga menyatakan, PKP sudah menyiapakan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang katanya, segera dibagikan pada saat acara. –gan–

Koperasi Sebagai Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan

2007-06-21T02:27:00.000-07:00

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia bertalian langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘kue pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Ekonomi rakyat yang dapat diperkuat dalam wadah koperasi adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.
Ekonomi Rakyat dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu/diperjuangkan melalui koperasi.. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Peranan Koperasi di Berbagai Negara

Sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi. Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya. Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan .Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi
Penutup
Sebagai sesama anak bangsa, kita terpanggil untuk secara bersama-sama memberdayakan koperasi sehingga koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian.Semoga koperasi sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa.

OBS Ekacakra ( Ketua Bidang UKM,Tani,Buruh dan Nelayan PKK PDP Jakarta Timur )

Pilkada Jakarta, Saatnya Pembaruan Partai Politik

2007-06-20T00:50:00.000-07:00

Berita tentang pemilihan kepala daerah ( pilkada ) DKI Jakarta akhir-akhir ini
menguasai berita utama di media-media baik elektronik maupun cetak. Bahkan imbasnya sampai ke seluruh Indonesia.
Terpilihnya 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga pada bulan agustus nanti,menimbulkan gejolak penolakan di kalangan masyarakat Jakarta.
Besarnya kekecewaan rakyat akan hasil ini,menimbulkan sebuah gerakan untuk meng-’gol’-kan calon independen agar dapat ikut serta maju ke bursa Pilkada Jakarta sebagai calon alternatif.

Ada beberapa alasan logis yang dapat menjadi kesimpulan dari fenomena calon independen ini antara lain :
- manuver-manuver yang dipertontonkan oleh pelaku-pelaku politik ( politikus ) dari Partai Politik yang ada, membuat masyarakat semakin apatis.
- Proses lamaran calon gubernur dan wakilnya kepada partai politik ( parpol ) sarat dengan aroma politik uang ( money politic ). Hal ini tercermin dari dengan pemberitaan-pemberitaan media yang mengulas tentang tidak bekrjanya mekanisme “buttom-up” penjaringan calon. Dimana calon yang paling banyak diusulkan dari struktur bawah,yang merupakan implementasi dari suara rakyat berbeda dengan dengan hasil keputusan di tingkat elit partai.
- Sehingga sebagian besar masyarakat menilai kedua calon pasangan cagub dan cawagub saat ini merupakan pilihan “elit” partai,dan bukan representasi dari arus bawah.
- Tidak satupun calon gubernur yang merupakan kader dari Partai Politik / semuanya independent.

Munculnya calon independent menimbulkan sebuah ”vortex” kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi partai politik. Parpol telah melupakan jatidirinya,dimana hakikat sebuah parpol sebagai “kawah candra dimuka” tempat penggodokan,pendidikan kader-kader yang akan memperjuangkan kepentingan politik dari partai untuk mendapatkan kekuasaan yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat,bangsa dan Negara.
Saat ini, Masyarakat menganggap parpol saat ini telah berubah menjadi “perahu sewaan.” Dimana setiap orang boleh memakai perahu tersebut asal bayar dan harganya passs…

Apa yang diucapkan oleh Koord. PKN PDP,Laksamana Sukardi adalah sangat tepat. Partai Demokrasi Pembaruan, merupakan ”panacea” bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial disetiap tingkatan,pengakuan terhadap merit system ( meritokrasi ) merupakan solusi bagi kekecewaan warga Jakarta dan rakyat Indonesia.

Laks : Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif

2007-06-11T03:19:00.000-07:00

Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai kabinet pimpinan SBY tersebut belum bekerja secara efektif. Kuatnya pengaruh partai politik terhadap KIB dinilai menjadi salah satu penyebab.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Laksamana Sukardi, kepada detikcom usai diskusi 'Mencari Format Baru Pemerintahan Yang Efektif di Tahun 2009', di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8)
.
"Kekuasaan saat ini semua ada di parpol, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, bupati dan lain-lain. Jadi demokrasi itu disandera oleh elit-elit partai politik," kata Laksamana. Menurut Laksamana, untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu, perlu dilakukan pembaruan di tubuh partai politik. Partai poltik harus melakukan transparansi proses kebijakan sebagai langkah awal pembaruan.
"Nah, parpol itu proses pengambilan keputusannya harus transparan. Elit-elit politik harus transparan mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang strategis di dalam partai tersebut," ujar Laksamana. Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis menilai ketidakefektifan KIB tidak terkait dengan partai politik. Tetapi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan presiden.
"Kalau pemerintahan tidak efektif, ya harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, atau fraksi yang signifikan," ujar politisi dari PDIP ini. Dia juga mengatakan, menteri-menteri yang saat ini berada di KIB sebenarnya merupakan orang-orang kepercayaan presiden yang profesional di bidangnya.
"Saya lihat menteri-menterinya pintar-pintar. Hanya dirigennya. Contoh, Boediono saat jadi menkeu masa Megawati bagus. Tapi sekarang berbalik 180 derajat," katanya. Namun demikian, mengenai usulan sejumlah kalangan untuk diadakan reshuffle kabinet, Emir mengatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden.
"Dibilang gemuk, tidak juga. Ramping, tidak juga. Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau. Intinya bukan di reshuffle, tapi ya di presiden," imbuhnya.
Agung: Partai Golkar Tidak Harus Dominan di Kabinet
Partai Golkar belum satu suara soal reshuffle kabinet. Ada menilai pemerintah harus menambah menteri dari Partai Golkar di kabinet, ada juga yang tidak.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Partai Golkar akan selalu mendukung pemerintah. Namun hal itu tidak harus dalam bentuk penambahan jumlah menteri dari Partai Golkar di kabinet.
"Tidak harus dengan penambahan menteri Golkar di kabinet. Kami tidak harus dominan," tutur Agung di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/8).
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Andi Matalatta. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah adalah bentuk partisipasi Partai Golkar dalam membangun masyarakat.
"Itu tidak berarti Partai Golkar harus (dominan) di kabinet. Yang penting asal visi dan misi Partai Golkar bisa dijalankan," ungkap Andi.
Sejumlah fungsionaris Partai Golkar mendesak pemerintah agar menempatkan lebih banyak lagi menteri dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab selama ini Partai Golkar telah memberikan dukungan politik yang besar terhadap pemerintah.

Korban DBD di Jaktim Sudah 6.700 Orang

2007-06-11T03:08:00.000-07:00

Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur Drs. H. Mardani mengaku prihatin
melihat sepanjang tahun 2006 ini, korban penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Timur terus berjatuhan. Hingga saat ini sedikitnya sudah 6.700 orang yang terkena penyakit mematikan tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Timur.

“Sepanjang tahun ini kasus demam berdarah tidak pernah berhenti dan ini harus diwaspadai oleh seluruh warga,” pesan Mardani, di Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Rabu (29/11).

Menurut Mardani, dibanding wilayah lain di Jakarta, korban DBD di Jakarta Timur merupakan yang tertinggi.

Semua ini terjadi karena di jakarta Timur masih terdapat banyak lahan kosong yang luput dari aksi Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) yang digelar warga. “Selama ini PSN hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah saja,” ujarnya.

Untuk itu dirinya meminta warga Jakarta Timur agar tidak kendor dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah berkembangnya penyakit DBD. Apalagi menurutnya, saat ini telah mulai musim hujan yang diperkirakan wabah DBD akan semakin meningkat karena banyaknya genangan air yang dapat menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD.

“Memasuki musim hujan, kegiatan PSN harus terus digalakkan. Warga dan para Jumantik harus aktif melakukan PSN,” kata Mardani.

STRUKTUR ORGANISASI PKK PDP JAKTIM

2007-06-11T02:48:00.000-07:00

Struktur,Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif Kota dan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaruan Jakarta Timur

Susunan Pimpinan kolektif Kota
1. Hardo Sukoyo ( Koordinator )
2. M.Syafrill
3. Suryanto
4. Nurhayati
5. Aliyah Supratini
6. Aries
7. Suhardi,DIpl.H,SE
8. Rr Suprapti Darsono,BBA
9. Pardomuan Hutagalung
10. Moch. Rido Nasution
11. Oliver Ekacakra,ST
12. Refly Ch. T
13. Fri Bambang
14. Maulia Budi Purnama
15. H. Hafiz
16. Laurensius Simanjuntak
17. Ali basri
18. Chandra

PELAKSANA HARIAN

Ketua : M. Syafrill

Ketua-Ketua Bidang

1. Organisasi,Kaderisasi : Moch. ridho Nasution
dan Keanggotaan

2. Pemenangan Pemilu : Suryanto
3. Pemberdayaan Daerah Tertinggal : Nurhayati
Daerah Bencana dan daerah konflik

4. UKM,Tani,Nelayan dan Buruh : Aries M.A

5. Pendidikan,Perempuan,Pemuda : Refly Ch T.
dan Olahraga

6. Hubungan Antar Lembaga Daerah :

7. Hukum,Perundangan,Advokasi dan HAM : Fri Bambang

8. Pemberdayaan Masyarakat : Ali basri

9. Kerjasama Kemitraan Strategis : Pardomuan Hutagalung

Sekretaris : Oliver Ekacakra
Wakil Sekretaris I : Laurensius Simanjuntak
Wakil Sekretaris II : Aliyah Supratini
Bendahara : Rr. Suprapti Darsono
Wakil Bendahara I : Suhardi Dipl.H,SE
Wakil Bendahara II : Maulia Budi Purnama

Koordinator Wilayah :

1. Pardomuan Hutagalung
2. Nurhayati
3. Aliyah Supratini
4. Aries
5. Fri Bambang
6. Moch. ridho nasution
7. Suryanto
8. Hardo Sukoyo
9. Suhardi Dipl.H,SE

PROFIL PKN PDP

2007-06-11T02:44:00.000-07:00

Berikut sekilas profil dari Pimpinan dan Pengurus Partai Demokrasi pembaruan.

Roy BB Janis
Ketua Pelaksana Harian PKN

Roy Binilang Bawatanusa Janis dilahirkan di Jakarta, 22 Agustus 1957. Seabrek pengalaman oraganisasi telah beliau lalui. Pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan sejak 1999 sampai akhirnya mengundurkan diri pada bulan agustus 2005 dengan alasan tidak dapat menerima kongres PDI Perjuangan di Bali yang penuh dengan rekayasa. Sebelum mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (2000-2005), serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada tahun 2001. Menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan dimasa sulit ketika pemilu 1999 dimana Jakarta berhasil dimenangkan dengan telak. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini aktif berorganisasi sejak mahasiswa baik di senat mahasiswa maupun GMNI. Hal ini pula yang mengantarkannya sebagai Ketua Komisariat GMNI FHUI (1979-1981).

Potsdam Hutasoit
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu

Dimasa Mahasiswa, Potsdam Hutasoit yang juga Alumnus Universitas Indonsia (UI) tahun 1976, ini dikenal aktif berorganissai. Ia pernah menduduki jabatan Sekretaris Umum Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) SUmaera Utara, lalu berturut menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indoneisa (GMKI) dan Ketua Dewan Mahasiswa. Lahir di Pematang Siantar 31 Desember 1946, berpengalaman dalam memimpin organisasi kepemudaan tingkat nasioanl seperti AMPI dan KNPI. Di kedua organisasi ini beliau pernah menjabat sebagai ketua (1978-985). Sejak 1976 berkarir sebagai pegawai negeri sipil di lingkkungan depatemen dalam negeri, sebagaimana pegawai negeri lainnya beliau pun tercatat sebagai anggota Korpri. Pada tahun 1982 dipilih sebagai anggota MPR untuk periode 1982-1987, dan pada periode berikutnya berturut-turut 1987-1992 dan 1992-1997 Beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Di era reformasi ketika KOrpri bebasa menyalurkan hak politiknya, Potsdam memilih untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode yang ketiga kalinya.

Engelina Pattiasina
Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah tertinggal, Bencana dan Konflik

Menamatkan pendidikan di Universitas Bremen, Jerman jurusan ekonomi hingga mendapat gelar Diplom Oekonom pada tahun 1982, Engeline sempat juga menjadi asisten dosen serta mempersiapkan diri mengikuti Program Doktoral (1983). Pernah bergabung dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) (1983-1987) sebagai peneliti ekonomi. Selain mendirikan majalah interior dan arsitektur Laras pada tahun 1988, Wanita kelahiran Palembang 2 Oktober 1950 ini juga pernah menjadi anggota MPR untuk periode 1992-1997. Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan namun kali ini sebagai anggota DPR RI mewakili Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan.

Sukowaluyo Mintorahardjo
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi danKeanggotaan

Lugas, begitulah satu kata yang tepat untuk mewakili dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (1980) ini. Ketika masih kuliah, ia termasuk aktif diberbagai oragnisasi, seperti Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UGM (1970-1972), Ketua Cabang GMNI (1976-1978) dan Ketua Pusat GMNI (1978-1980). Setelah meraih gelar dokter, beliau masih aktif dengan menjabat Ketua Umum DPP Gerakan MAhasiswa Kristen Indonesia (GAMKI, 1984-1988), dan Ketua DPPP Persatuan Intelegensia Kristen INdonesia (PIKI, 1984-1988). Di bidang politik, dokter yang memulai karirnya sebgai Direktur RS mardi Waluyo Metro, lampung ini, pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI (1986-1993). Menjadi anggota DPR RI pada dua periode dari 1987 sampai 1997. Pemilu 1999 kembali mengantarkannya ke senayan untuk yang ketiga kalinya sebagai anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan. Sekalipun pemilu 2004 sekali lagi mengantarkan beliau sebagai anggota DPR RI, namun konsistensi dalam penegakan demokrasi telah mendorongnya untuk mundur dari DPR RI pada Agustus 2005, karena tidak dapat menerima proses yang tidak demokratis dalam kongres PDI Perjuangan di Bali 2005.

Laksamana Sukardi
Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional

Alumnus Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini sempat menjadi pembicaraan di dunia perbankan. Ia meninggalkan posisi puncak sebagai Direktur Pelaksana Bank Lippo (1988-1993), dan kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik bergabung dengan Parati Demokrasi Indonesia pada tahun 1993. Mantan bankir yang meniti karirnya lewat Citibank (1981-1987) oleh PDI dipercaya menjadi Bendahara DPP selama 2 periode (1993-1998) dan ketika berubah nama menjadi PDI Perjuangan (1998-1999). Laks, panggilann akrabnya, yang dilahirkan di Jakarta 1 Oktober 1956 ini pernah menjadi Anggota MPR RI periode 1992-1997, dan pemilu 1999 kembali mengantarkannya ke Senayan namun kali ini sebagai anggota DPR RI. Di masa Pemerintahan Abdurahman Wahid Beliau sempat menjadi Menteri Negara Penanaman Modal/Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara, jabatan hanya berlangsung tak sampai satu tahun. Pada tahun 2000 dia kembali ke Senayan, namun sekali lagi pada tahun 2001 dia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan BUMN sampai 2004. Di luar politik beliau juga aktif di beberapa aktivitas sosial seperti menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung periode (2002-2007). Menjadi penasihat pada President University dan beberapa yayasan sosial lainnya

Noviantika Nasution
Ketua Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 1963 menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA hingga mendapatkan gelar sarjananya juga di Jakarta. Aktif di PDI sejak lama, beberapa jabatan pun pernah dia pegang antara lain Wakil Ketua DPC Jakarta Selatan. Di Dewan Pimpinan Pusat Beliau pernah menjabat sebagai wakil Bendahara selama dua periode (1993-1998) dan pada periode (1998-1999) ketika sudah berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pada kongres tahun 2000 Semarang Beliau dipercaya sebagai Bendahara DPP PDI Perjuangan untuk masa bakti 2000-2005. Pemilu 1999 mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Sekalipun pemilu 2004 sekali lagi mengantarkannya sebagai anggota DPR RI, namun keteguhannya dalam membela demokrasi dan konsistensinya dalam memperjuangkan kebenaran, beliau mengundurkan diri dari DPR pada agustus 2005. Di sela-sela kesibukannya di dunia politik, beliau masih sempat menulis buku dan menyelesaikan gelar magister dari FISIP UI. Ketika aktif di DPR RI Beliau membidangai pertambangan dan energi.

Rusdy Ambo Dalle
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara & Luar Negeri

Rusdi Ambo Dalle memiliki sejumlah pesantren yang tersebar di Sulawesi Selatan...

Petrus Salestinus
Ketua Bidang Hukum, Perundang-undangan, Advokasi & HAM

Petrus Salestinus di kenal sebagai pengacara. Beliau aktif sebagai anggota Tim Pembela Demokrasi yang menjadi pengacara melawan pemerintah menyangkut kasus 27 juli 1996

Abdul Kholiq Ahmad
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pria kelahiran Jakarta 8 Agustus 1961 ini pernah menjadi anggota Badan Pekerja MPR (1992-1997). Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan. Kali ini sebagai anggota DPR RI yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1981 kemudian dilanjutkan ke IKIP Jakarta. IKIP yang kini berubah nama menjadi Universitas Negeri Jakarta memberikanya Ijazah pada tahun 1988. selagi menjalani kuliahnya di IKIP beliau sudah menjadi tenaga pengajar di SMP dan SMA selama enam tahun (1982-1988). Menjadi staf peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pranata Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1989-1990. Konsultan pendidikan ini mempunyai segudang pengalaman dalam berorganisasi baik di PMII, NU maupun di KNPI. Di PMII dia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar selama tiga tahun (1988-1991). Di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP KNPI) periode (1990-1993). Sebelum aktif di PKB beliau masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) LP Ma’arif Nahdlatul Ulama selama lima tahun (1994-1999). Di DPR Pernah dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa. Gonjang-gajing PKB pasca Muktamar Yogyakarta mendorongnya untuk keluar dari partai yang ikut dia bangun dari awal.

Witaryono S.Reksoprodjo
Ketua Bidang Kerjasama Kemitraan Strategis

Ketua Paguyuban Korban Orde Baru

Didi Suprianto
Sekretaris Pelaksana Harian PKN

Didi Suprianto dilahirkan di Solo pada tanggal 28 November 1962. Beliau pernah menjadi Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 1999-2004. Advokat ini turut bergabung dalam Tim Pembela Demokrasi yang menggugat pemerintah dalam kasus 27 Julli 1996. Sebelum menamatkan studinya di Fakulktas Hukum Universitas Jayabaya ini, beliau sudah bekerja di PT.Jas Raharja (1982-1985). Ikut terlibat dalam penyusunan UU Advokat. Idealisme yang tinggi akan perlunya pembaruan pada partai politik mendorong beliau aktif di gerakan pembaruan PDI Perjuangan.

Peter Sutanto
Wakil Sekretaris

Jabatan : Ketua PLH PKN Nama Lengkap : Peter Susanto Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pengalaman Organisasi

Tari Siwi Utami
Wakil Sekretaris

Tari merupakan satu dari empat perempuan wakil rakyat di DPR RI periode 1999-2004 yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Keterlibatannya di organisasi sebelum masuk Partai Kebangkitan Bangsa melalui Nahdlhatul Ulama. Pernah tercatat sebagai pimpinan Pusat Fatayat NU. Aktivitasnya di gerakan perempuan telah pula mengantarkannya sebagai Ketua Pergerakan Perempuan PKB Pusat. Lahir di Bogor pada tanggal 15 Desember 1962, menyelesaikan pendidikan dasar di Bogor namun untuk pendidikan menengah beliau selesaikan di Lampung. Akhirnya mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1988. Sebelum terjun ke politik beliau pernah bekerja di beberapa media massa

Noor Cholis
Wakil Sekretaris

Lulus dari Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung kini berwiraswasta dibidang pendidikan dibawah bendera PT.DG Satu Negeri. Sejak duduk dibangku kuliah sudah aktif di kegiatan kemahasiswaan. Pernah di percaya sebagai Ketua Panitia Orientasi Studi Mahasiswa se-Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1998 beliau mendirikan Posko PDI Perjuangan di Amerika Serikat. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau turut mendeklarasikan berdirinya REVISI, sebuah manifesto politik akan pentingnya regenerasi di tubuh PDI Perjuangan. Rupanya kongres di Bali tidak memberikan perubahan sehingga karena idealismenya yang kuat beliau akhirnya keluar dari PDI Perjuangan serta ikut mendirikan PDP

Matheos Pormes
Wakil Sekretaris

Lahir di Banda Naire 3 Desember 1954, Matheos Pormes menghabiskan masa Kanak-kanak dan remajanya di Banda Naire sebelum menamatkan pendidikan SMA-nya di Ambon. Melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Bank Nasional di Jakarta hingga tamat 1982. Sejak di bangku kuliah sudah aktif di kegiatan organisasi baik di lingkungan kampus maupun organisasi kepemudaan ekstra kampus. Di Kampusnya Beliau pernah dipercaya sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa ABN (1977-1979). Juga aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) DKI Jakarta. Melalu GAMKI beliau pernah dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (1988-1992, 1992-1997). Sedangkan di PARKINDO pernah dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP (1995-2000). Di dunia profesi berbagai perusahaan pernah memberikan kepercayaan sebagai pimpinan pada beliau, di Partai politik karirnya dimulai dari PDI melalui Departemen Pemuda DPP PDI (1986-1993) periode berikutnya pindah ke Departemen Bina Mental dan Spiritual DPP PDI. Di PDI Perjuangan di percaya sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Rakernas dan juga pada Kongres V. Pada tahun 1998 Beliau di percaya sebagai Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan untuk persiapan menghadapi pemilu 1999. pada pemilu 1999 PDI Perjuangan membalas konsistensinya dalam perjuangan dengan kepercayaan sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004.

Pius Lustrilanang
Wakil Sekretaris

Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Parahyangan Bandung ini sudah aktif di kegiatan organisasi sejak masih duduk di bangku kuliah. Mendirikan Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) serta ikut dalam menggerakkan aksi-aksi yang melawan orde baru. Kekhawatiran akan melakukan aksi penolakan yang besar terhadap orde baru, menjelang sidang umum MPR 1998 Beliau pun masuk daftar orang yang harus disingkirkan oleh kekuasaan. Sebuah penculikan pun terjadi atas dirinya, yang belakangan diketahui dilakukan oleh tentara. Ikut mendeklarasikan Majelis Amanat rakyat yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional, namun karena pluralisme yang beliau pegang mendorongnya masuk ke PDI Perjuangan. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau ikut mendeklarasikan REVISI, sebuah manifesto politik yang bertujuan untuk mendorong adanya regenerasi dalam tubuh partai. Karena prinsip pula dia akhirnya keluar dari PDI Perjuangan dan ikut mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan. Disela kesibukannya mengurus bisnis dan aktivitas politik beliau masih sempat untuk menyelesaikan studinya di magister ilmu kepolisian Universitas Indonesia.

Muhammad Adamsyah Wahab
Wakil Sekretaris

Pria kelahiran pada tanggal 20 April 1968 di Medan ini mendapat gelat Insinyur dari Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Semasa mahasiswa aktif di lingkungan kampus dan juga oragnisasi di luar kampus. Pernah tercata sebagai Ketua IMMAM. setelah keluar dari kampus kebiasaan beroragnisasi tidak dia tinggalkan. Reformasi 1998 mendorongnya untuk aktif di partai politik. PDI Perjuangan menjadi pilihannya. Pada tahun 2001 bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan Bung Adam, begitu panggilan akrabnya, mendirikan organisasi Aliansi Pemuda Perjuangan Indonesia (APPI) dimana secara demokratis beliau terpilih sebagai ketua untuk pertama kalinya. Baginya pendidikan tak pernah berhenti, disela-sela kesibukannya dia masih sempat melanjutkan kuliah di magister ilmu politik Universitas Indonesia. Di PDI Perjuangan beliau juga pernah tercatat sebagai kepala biro penggalangan (2002). Menjelang kongres Bali bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau kembali mendeklarsaikan REVISI. Sehari-hari beliau bekerja sebagai wiraswasta konsultan dan kontraktor sipil.

Tjiandra Wijaya
Bendahara Pelaksana Harian PKN

Pria penggemar golf dan tenis ini dilahirkan di Makassar. Di Kota ini pula dia menyelesaikan pendidikannya mulai dari SD (1970), SMP Frater (1973), dan SMA Katholik (1976). Dari Makassar, Tjiandra Widjaja melanjutkan pendidikannya ke Berlin, Jerman. Pada tahun 19977-1978 beliau menimba ilmu di Studienkoleg Universitas Berlin, dan diteruskan di TFH Berlin (1979-1983). Begitu pendidikannya di Jerman selelsai beliau menggeluti karir di dunia profesional sebagai Direktur PT.Bumi Serpong Damai (1983-1988). Berbagai Jabatan Direktur di sejumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti pernah ia jalankan. Seperti PT.Kepahiang Indah (1987-1990), PT.Varitas Indah (1987-1990), PT.Aspac Anugerah Perkasa (1991), PT.Sinar Surya Pelangi Permai (1991), PT.Sasana Angkasa Transit Hotel (1996) serta menjadi Komisais Utama pada PT.Fenomena Permai Hotel. Selain kesibukan di dunia bisnis dia juga aktif di organisasi profesi seperti menjadi Bendhara DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta pada tahun 1999. Di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dia dipercaya sebagai Koordinator Kompartenen Permodalan dan Perbankan DPP HKTI untuk masa bakti 1999-2004. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan sebagai anggota DPR RI mewakili Kalimantan Tengah. Pemilu 2004 kembali mengantarkannya sebagai anggota DPR RI untuk periode yang kedua kaliya, namun keteguhannya untuk menjalankan oragnisasi dengan benar, mendorongnya untuk mengundurkan diri dari DPR karena PDI Perjuangan yang mecalonkannya di mata Tjiandra sudah tidak demokratis lagi.

Muhammad Yusrizki
Wakil Bendahara

Lulus dari Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung kini berwiraswasta. Sejak duduk dibangku kuliah sudah aktif di kegiatan kemahasiswaan. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau turut mendeklarasikan berdirinya REVISI, sebuah manifesto politik akan pentingnya regenerasi di tubuh PDI Perjuangan. Selain di Partai dan Profesi Beliau juga aktif dibeberapa kegiatan sosial.

Jones Djatisasmito
Wakil Bendahara

Jabatan : Wakil Bendahara PLH PKN Nama Lengkap : Jones Djatisasmito Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Pengalaman Organisasi

Arifin Panigoro
Pimpinan Kolektif Nasional

Obesesi hidup Ir.Arifin Panigoro adalah bisnis. Bukan hal yang aneh kalau pria kelahiran Bandung 14 Maret 1945 ini sudah mendirikan perusahaan ketika masih kuliah di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Mantan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (1994-1999) ini memulai usahanya sebagai kontraktor perlistrikan. Sekalipun lulus dari teknik elektro, namun beliau lebih memilih dunia perminyakan sebagai bidang usahanya. Namanya makin berkibar ketika Medco (Meta Epsi Drilling Company) miliknya memenangkan tender pembelian PT.Stanvac Indonesia (22 Desember 1995)., seharga 88 juta dollar AS dengan konsesi sumur-sumur minyak dan gas di Sumatera Selatan. Penggemar tenis dan golf ini kalau berbicara selalu transparan dan efisien. Pada tahun 1998 beliau melepaskan jabatannya sebagai Presiden Komisaris di Medco untuk fokus di dunia politik. Salah satu motor utama gerakan reformasi yang menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998 ini, setahun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Pemilu 1999 mengantarkannya ke senayan sebagai Anggota DPR RI membidangi pertambangan dan energi. Di DPR beliau dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Kongres PDI Perjuangan di Semarang (2000) memberikannya kepercayaan sebagai salah satu Ketua DPP. Sekalipun terpilih kembali sebagai anggota DPR pada pemilu 2004, namun awal tahu 2005 Beliau megundurkan diri dari DPR RI dengan alasan tidak dapat menjalankan fungsi keseharian DPR RI. Beliau ingin memberikan contoh kepada anggota yang lain agar menjalankan amanah yang diberikan rakyat dengan sungguh-sungguh.

RO Tambunan
Pimpinan Kolektif Nasional

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini aktif dalam advokasi dan pembelaan Megwati untuk kasus 27 Juli 1996. Pada pemilu 1999 beliau mendirikan Partai Pilihan Rakyat (Pilar). Di tahun 2005 Beliau kembali berurusan dengan Megawati namunkali ini berseberangan jalan karena Megawati dianggap mencederai Kongres PDI Perjuangan di Bali (2005). Idealisme yang sama mengantarkannya kembali bersatu dengan teman-teman lamanya untuk membangun wadah perjuangan demokrasi dalam Partai Demokrasi Pembaruan.

Indira Damayanti Sugondo
Pimpinan Kolektif Nasional

Wanita Kelahiran Bandung pada tanggal 9 Februari 1951 ini menyelesaikan pendidikan formalnya di Bandung. Selepas SMA, ia memilih bekerja di perusahaan penerbangan sebagai pramugari di PT.Mandala Airlines. Kemudian bekerja di PT.Propelat Union Geothermal of Indonesia. Semasa kuliah beliau aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB). Dalam bidang poitik dia menyalurkan aspirasinya melalui PDI Perjuangan. Pada pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi anggota DPR RI mewakili Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. DI DPR beliau tercatat membidangi Pertanian dan Pangan. Namun konsistensinya dalam memperjuangkan kebenaran dan sikap penolakan atas munculnya budaya amplop di DPR RI mendorongnya untuk mundur dari DPR pada tahun 2002. Menjalankan usaha PT.Andrawina Praja Sarana yang bergerak di bidang katering.

KH.Achmad Aries Munandar
Pimpinan Kolektif Nasional

Politisi kelahiran Solo pada 25 Juli 1952 ini menekuni dunia pendidikan sebagai medan pengabdiannya. Aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Di luar lingkungan kampus beliau menjadi penceramah diberbagai tempat serta menjadi pembina kerohanian melaui beberapa radio. Di bidang politik beliau dahulu menyalurkan aspirasinya melalui PDI Perjuangan dimana dia aktif sebagai pengurus di DPC Jakarta Selatan. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk melanjutkan perjuangan di DPR RI untuk masa periode 1999-2004. di DPR Beliau tercatat sebagai anggota Komisi yang membidangi masalah Agama dan Sumberdaya manusia, tidak jauh dari aktivitasnya sehari-hari. Di organisasi kemasyrakatan Beliau tercatat sebagai Ketua Umum Majelis Muslimin Indonesia (MMI). Ketika di DPR Beliau aktif menyoroti tingginya biaya penyelengaraan Haji.

I Ketut Bagiada
Pimpinan Kolektif Nasional

Pria asal Bali kelahiran Buleleng pada tangal 20 Mei 1959 ini sejak awal telah mentukan pilihan politiknya bergabung dengan PDI Perjuangan. Masa kecilnya sampai menamatkan SD dia lewati di desa Gitgit, kemudain melanjutkan ke SMP dan SMA di Singaraja, serta melanjutkan ke perguruan tinggi sampai meraih gelar sarjana hukum di Denpasar. Sebagai pengacara merupakan profesi utama pilihannya, walupun beliau juga ikut mengurus Kuta Village. Karir politik dirintis dari Komisariat Desa Gitgit, berlanjut kemudian menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Cabang PDI Perjuangan Buleleng. Aktif dalam Kongres PDI Perjuangan 1998 di Bali. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mewakili Bulelng sebagai anggota DPR RI selama menjadi anggota DPR RI beliau tercatat membidangai masalah kependudukan dan kesejahteraan. Kongres Bali mendorongnya untuk aktif di Grakan Pembaruan sampai terbentuknya Partai Demokrasi Pembaruan.

Herman Saud
Pimpinan Kolektif Nasional

Jabatan : PKN Nama Lengkap : Herman Saud Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Pengalaman Organisasi

Max Liau Siso
Pimpinan Kolektif Nasional

Mantan Ketua DPC Talaud

Andi Mutazim
Pimpinan Kolektif Nasional

Jabatan : PKN Nama Lengkap : Andi Mutazim Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pengalaman Organisasi

Robert Samosir
Pimpinan Kolektif Nasional

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jambi

Mawing Goso
Pimpinan Kolektif Nasional

Mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banjarnegara, Jawa Tengah

Fauziah Abdullah
Pimpinan Kolektif Nasional

Dalam menjalani hidup, Beliau semula membuka usaha dengan cara berwirswasta. Wanita yang lahir di Palu pada tanggal 25 Juli 1952 ini menamatkan pendidikan tingkat dasar pada tahun 1965, selanjutnya ke pendidikan menengah (1968), dan akhirnya dilanjutkan ke sekolah Perawat. Selepas menjalani pendidikan di sekolah perawat (1971), beliau memilih berwiraswasta. Ketertarikan berorganisasi dimulai dengan menjadi anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI). Selanjutnya aktif sebagai Pengururs Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) 1982-1990 dan pernah sebagai Bendahara Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Sulawesi Tengah periode 1987-1999. Disamping itu Beliau juga tercatat sebagai pembina Remaja Islam Masjid Palu Selatan. Di partai Politik Beliau Aktif di Partai Demokrasi Indonesia yang pernah memberinya kepercayaan sebagai Ketua DPD Sulawesi Tengah sejak 1996 sampai akhirnya berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pemilu 1999 PDI Perjuangan mencalonkannya sebagai anggota DPR RI untuk masa bakti 1999-2004. di DPR RI Beliau dipercaya sebagai anggota Komisi yang membidangi Kependudukan dan Kesejahteraan.

Faturachman
Pimpinan Kolektif Nasional

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama

Zulfan ZB Lindan
Pimpinan Kolektif Nasional

Setelah menyelesaikan SMA-nya pada tahun 1976, pria kelahiran Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 1956 ini melanjutkan penddikan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Nasional Jakarta (Unas). Sejak mahasiswa sudah aktif dalam kegiatan organisasi. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1983-1986), sempat juga sebagai Ketua Lembaga Pendidikan dan Kesejahteraan Buruh (LPKB, 1986-1994). Di Lingkungan Kampus Unas beliau pernah tercatat sebagai Kepala Biro Humas (1994-1996). Di Dunia jurnalistik pernah juga ia dalamai ketika bekerja di Redaksi Harian Umum Pelita (1992-1994). Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk dicalonkan sebagai anggota DPR RI dari Kota Medan, Sumatera Utara. Di Komisi IX termasuk salah satu anggota dewan yang kritis. Pada tahun 1997 beliau mendapat kepercayaan sebagai Sekjen Korps Alumni HMI untuk masa bakti 1997-2001. berprofesi sebagai wiraswasta, Zulfan juga tercatat aktif dalam membela petani, hal ini mendorongnya untuk ikut sebagai Koordinator Kompartemen Media Massa DPP Himpunan Kerukuan Tani Indonesia (HKTI, 1999-2003), serta pernah juga sebagai Koordiantor Pusat Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) periode 1999-2004.

STRUKTUR ORGANISASI PKN PDP

2007-06-11T02:34:00.000-07:00

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL DAN
PELAKSANA HARIAN PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

A. Susunan Pimpinan Kolektif Nasional
1. Arifin Panigoro
2. Laksamana Sukardi (Koordinator)
3. Roy Binilang Bawatanusa Janis
4. Sukowaluyo Mintorahardjo
5. Noviantika Nasution
6. Didi Supriyanto
7. Tjiandra Widjaja
8. Potsdam Hutasoit
9. RO Tambunan
10. KH. Achmad Aries Munandar
11. Engelina Pattiasina
12. Rusdy Ambo Dalle
13. Peter Sutanto
14. Indira Damayanti Sugondo
15. I Ketut Bagiada
16. Matheos Pormes
17. Petrus Selestinus
18. Herman Saud
19. Abdul Kholiq Ahmad
20. Tari Siwi Utami
21. Faturachman
22. Max Lau Siso
23. Andi Mutazim
24. Robert Samosir
25. Mawing Goso
26. Fauziah Abdullah
27. Witaryono S. Reksoprodjo
28. Noor Cholis
29. M. Yusrizki
30. Pius Lustrilanang
31. M. Adamsyah Wahab
32. Zulvan Lindan

B. Susunan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional

Ketua : Roy BB Janis
Ketua-Ketua Bidang :
Organisasi, Kadernisasi dan Keanggotaan : Sukowaluyo Mintorahardjo
Pemenangan Pemilu : Potsdam Hutasoit
Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Bencana dan Konflik: Engelina Pattiasina
UKM, Tani, Nelayan & Buruh : Laksamana Sukardi
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga : Noviantika Nasution
Hubungan Antar Lembaga Negara & Luar Negeri: Rusdy Ambo Dalle
Hukum, Perundang2an, Advokasi & HAM : Petrus Selestinus
Pemberdayaan Masyarakat : Abdul Kholiq Ahmad
Kerjasama Kemitraan Strategis : Witaryono S. Reksoprodjo

Sekretaris : Didi Supriyanto
Wakil-Wakil Sekretaris :
- Peter Sutanto
- Tari Siwi Utami
- Noor Cholis
- Matheos Pormes
- Pius Lustrilanang
- M. Adamsyah Wahab
- Wahyu Andre Maryono

Bendahara : Tjiandra Widjaja
Wakil-Wakil Bendahara :
- M. Yusrizki
- Jones Djatisasmito

Koordinator-Koordinator Wilayah :
1. Arifin Panigoro
2. RO Tambunan
3. Indira Damayanti Sugondo
4. KH. Achmad Aries Munandar
5. I Ketut Bagiada
6. Herman Saud
7. Max Lau Siso
8. Andi Mutazim
9. Robert Samosir
10. Mawing Goso
11. Fauziah Abdullah
12. Faturachman

BADAN DAN KOMISI PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN TINGKAT NASIONAL

1. Badan Pertimbangan Partai :
- Abdul Madjid
- VB Dacosta
- Yahya Nasution
- Marah Simon
- Poltak Sitorus
- KH. Syarif Usman Yahya

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai :
- Prof. Dr. Mochtar Buchori
- Mulyadi
- Baktinendra Prawiro, M.Sc
- AA. Rahman
- Yazid
- Mulyono, SH
- Drs. Wahyu S. Dirjo

3. Komisi Kehormatan Partai :
- Mat Al Amin Kraying
- Max Yunus Lamuda
- Pendiri PDP

MAKLUMAT & PIAGAM PERJUANGAN

2007-06-11T02:27:00.000-07:00

MAKLUMAT PENDIRIAN PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

Sarasehan Nasional Gerakan Pembaruan yang diselenggarakan pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2005 dan dihadiri Pimpinan Kolektif Nasional, para utusan Pimpinan Kolektif Provinsi, dan unsur tokoh-tokoh bangsa telah berlangsung secara khidmat dan bulat dalam cipta, rasa dan karsa, mempergumulkan perjalanan sejarah politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia
.Sarasehan ini menemukan kenyataan yang berkembang di Tanah Air, bahwa bangsa Indonesia mengalami berbagai nestapa, derita, dan tekanan berat karena berbagai sebab. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, meskipun telah dilakukan reformasi di berbagai bidang, namun tidak serta merta membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran, keadilan, kedaulatan, persatuan, kesetaraan, ketentraman dan kedamaian sebagaimana diharapkan oleh rakyat banyak. Akibatnya rakyat, khususnya di lapisan menengah dan akar rumput cenderung bersikap apatis dan kurang percaya kepada berbagai institusi politik maupun pemerintahan.

Kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah budaya dan sistem politik serta kondisi partai politik yang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola organisasi yang baik dan bersih.

Menyadari akan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, didasarkan atas kesadaran akan panggilan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kehormatan sebagai putra-putri bangsa dengan berbagai latar belakang suku, etnis, agama, kepercayaan, asal usul dan sejarah, yang memiliki kesamaan pandangan dan keyakinan sebagai kaum nasionalis-kerakyatan-yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini memaklumatkan kepada khalayak ramai, bahwa kami menyatakan bersatu dan berhimpun dalam wadah organisasi politik modern, yang merupakan kelanjutan, peningkatan dan pengembangan dari Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan, dengan nama PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP) yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berwatak demokratis, aspiratif, partisipatif, kerakyatan, pluralis-inklusif, anti-diskriminasi institusional, kolektif-kolegial, transparan, akuntabel, meritokrasi; memiliki jati diri bersih, peduli, kompeten dan berkarakter; serta berjuang untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.

Dengan maklumat ini diharapkan kepercayaan dan dukungan yang tulus dan ikhlas dari semua lapisan dan golongan masyarakat untuk bersatu padu, saling bahu-membahu, bersama-sama dengan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karuniaNya serta meridhoi perjuangan bangsa Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2005

PENDIRI PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
(PDP)

PIAGAM PERJUANGAN PARTAI

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada hakekatnya adalah revolusi. Makna revolusi adalah merobohkan sistem lama yang gagal dan usang, kemudian membangun sistem baru yang lebih relevan dengan konteks zamannya. Revolusi Indonesia adalah perjuangan rakyat merobohkan tatanan masyarakat kolonial dan feodal yang menindas dan menghisap rakyat, kemudian membangun tatanan masyarakat baru, yaitu tatanan masyarakat yang merdeka, bersatu, demokratis, maju,dan berkeadilan sosial.
Sejak mulai merdeka hingga sekarang setelah lebih 60 tahun berpemerintahan sendiri, upaya pembangunan telah dilakukan dan telah mencapai banyak kemajuan, namun sebagian besar rakyat Indonesia nasibnya masih belum berubah, tetap miskin akibat masih berlangsungnya sistem yang menindas dan menghisap yang ditunggangi oleh kepentingan para pemburu rente.

Pemerintahan dan partai-partai politik yang menjadi wahana perjuangan menghapus penindasan dan penghisapan rakyat, karena berbagai kekurangan dan kelemahan, masih belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh para pahlawan dan pendiri negara. Kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah budaya dan sistem politik serta kondisi partai politik yang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola organisasi yang baik dan bersih, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan.

Mengingat tantangan ke masa depan yang semakin berat dan kompleks serta tuntutan yang semakin meningkat maka untuk mewujudkan cita-cita bangsa, semakin diperlukan kualitas manusia Indonesia yang patiotik, yaitu warga bangsa yang cerdas, sehat, cakap, tangguh, ulet, bekerja keras, bersatu, bersemangat pengabdian, dan sedia berkorban. Di samping itu diperlukan perbaikan sistem dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama, persatuan dalam kemajemukan, keadilan, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, kecerdasan dan kemajuan bagi seluruh rakyat, serta tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dasar perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari landasan tersebut, sistem dan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibangun tujuannya tidak lain untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari : Paham Negara Kebangsaan (Persatuan), yaitu negara yang melindungi segenap bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika dan seluruh tumpah darah Indonesia; Paham Negara Demokrasi, yaitu negara yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam makna Sosio-Demokrasi yang memberlakukan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, di mana rakyat mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya, agar adil, dan tidak diskriminatif terhadap segenap warga negara; Paham Negara Hukum, yaitu negara yang berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan supremasi sipil, yang berkeadilan di mana kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan, dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka; serta Paham Negara Kesejahteraan, yaitu negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan dan program-program kesejahteraan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan gotong-royong; serta paham negara yang berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah semangat Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Sejalan dengan itu, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berjuang mempertahankan kedaulatan negara atas dasar kedaulatan rakyat dalam bidang politik, membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan nilai tambah setiap potensi nasional di bidang ekonomi; dan membangun kepribadian bangsa yang berkembang maju, terbuka, berakar pada nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di bidang kebudayaan.

Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki susunan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan; membebaskan rakyat dari penindasan manusia atas manusia (exploitation d'lhome parlhome); membebaskan bangsa dari penindasan bangsa atas bangsa (exploitation d’nation parnation); membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai sistem imperialistis, yang menghisap dan menindas; serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab

Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki susunan kenegaraan yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi; susunan kebangsaan dan kemasyarakatan yang berperikemanusiaan, menghormati persamaan kedudukan, bersemangat kekeluargaan dan gotong-royong untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan bersama.

Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki kerja sama secara luas dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang dilaksanakan secara adil dan saling menguntungkan atas dasar sikap hormat-menghormati martabat dan kedaulatan masing-masing bangsa, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengajak semua entitas kebangsaan Indonesia untuk bekerja keras dan saling bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang adil-makmur, demokratis, maju, kuat, bersatu, pluralis-inklusif, rukun dan toleran, di mana terdapat supremasi hukum, supremasi sipil, dan tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karuniaNYA serta meridhoi perjuangan bangsa Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2005

PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL
PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP

MANIFESTO POLITIK

2007-06-11T02:21:00.000-07:00

Memajukan, Mencerdaskan dan Menyejahterakan Rakyat,Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Manifesto Politik
PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
( PDP )
2006-2010

DAFTAR ISI
I.PENDAHULUAN....
...................................................................................3
II. VISI DAN MISI..........................................................................................4
III. MANIFESTO POLITIK............................................................................6
A. POLITIK ...............................................................................................6
B. EKONOMI ............................................................................................8
C. KESEJAHTERAAN SOSIAL ...........................................................12
D. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN..............................................13
E. KESEHATAN .....................................................................................14
F. PEREMPUAN DAN ANAK ..............................................................15
G. BURUH, TANI, DAN NELAYAN ....................................................16
H. HUKUM DAN HAM ..........................................................................17
I. KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA .............................20
J. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT....................21
K. DAERAH TERTINGGAL, DAERAH BENCANA,
DAN DAERAH KONFLIK ..............................................................21
L. LINGKUNGAN HIDUP ....................................................................22
M. PERTAHANAN NASIONAL ...........................................................23
IV. KAIDAH PELAKSANAAN ...................................................................25
V. PENUTUP ................................................................................................26

PENDAHULUAN
Bahwa Dasar Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) adalah
Pancasila dan UUD 1945 untuk membangun sistem dan tatanan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang
bebas sekaligus merupakan pelaksanaan dari : Paham Negara Kebangsaan
(Persatuan), yaitu negara yang melindungi segenap bangsa yang Bhinneka Tunggal
Ika dan seluruh tumpah darah Indonesia; Paham Negara Demokrasi, yaitu negara
yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam makna sosio-demokrasi yang
memberlakukan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, dimana
rakyat mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya agar adil dan tidak
diskriminatif terhadap segenap warganegara; Paham Negara Hukum, yaitu negara
yang berdasarkan hukum, yang menjunjungtinggi supremasi hukum dan supremasi
sipil, yang berkeadilan dimana kedudukan setiap warganegara sama di depan hukum
dan pemerintahan, dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka; Paham
Negara Kesejahteraan, yaitu negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia melalui kebijakan dan program-program kesejahteraan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan gotong royong; serta Paham Negara yang
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;
Bahwa Semangat Perjuangan PDP adalah semangat Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk mempertahankan kedaulatan negara atas dasar
kedaulatan rakyat dalam bidang Politik, membangun kemandirian ekonomi dengan
mengoptimalkan nilai tambah setiap potensi nasional di bidang ekonomi, dan
membangun kepribadian bangsa yang berkembang maju, terbuka, berakar pada nilainilai
luhur kebudayaan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang
kebudayaan;
Bahwa Tujuan Perjuangan PDP adalah untuk mewujudkan kehidupan
kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945; dan untuk memdapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional
dan demokratis;
Bahwa Konvergensi Paham Nasionalisme Kebangsaan dan Nasionalisme
Religius yang menjadi ciri sekaligus faktor perekat merupakan kekuatan PDP dalam
rangka memperbesar dan memperluas basis dukungan konstituen untuk memperkokoh
legitimasi dan menjaga harmoni kehidupan nasional, serta dalam rangka memperbesar
dan memperluas jaringan kerjasama strategis untuk mendorong percepatan
pelaksanaan kebijakan dan program-program Partai bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat;
Bahwa Kehadiran PDP di pentas politik nasional merupakan jawaban
sekaligus wujud kesadaran dari pentingnya reformasi bagi partai politik yang telah
berperan besar dalam mereformasi sistem kehidupan nasional tetapi tidak mampu
mereformasi diri sendiri. PDP adalah bentuk nyata dari reformasi partai politik yang
tercermin pada seluruh proses dan mekanisme kepartaian diatur oleh dan bertumpu
pada sistem kepemimpinan kolektif, bukan pada ketokohan dan kharisma orang
perorang, apalagi kultus individu;
Bahwa untuk mencapai tujuan dan cita-cita Partai, maka memenangkan
kompetisi politik secara sehat, jujur, adil, dan bermartabat dalam rangka meraih
dukungan suara yang sebanyak-banyaknya dalam Pemilu merupakan suatu
keniscayaan bagi PDP. Untuk itu, Program Unggulan PDP berupa Program
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Program Pelayanan Sosial berupa
Volunteer Corp yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pilihan cerdas dan
menjadi instrumen utama bagi perolehan kepercayaan dan dukungan suara terbanyak
rakyat dalam Pemilu;
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka mutlak diperlukan suatu
Manifesto Politik, yakni pernyataan sikap dan pendirian politik bagi PDP yang
berfungsi sebagai arah perjuangan dan sumber rujukan dalam perumusan setiap
kebijakan, program kerja dan kegiatan Partai secara nasional, dengan berlandaskan
pada Asas Partai, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Watak Partai,
yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme, dan Sosio-Demokrasi; serta
Jatidiri Partai, yaitu Partai Rakyat sekaligus Partai Kader yang bersemangat gotong
royong, bersih, peduli dan kompeten, dengan tetap melaksanakan dan memurnikan
Pancasila 1 Juni 1945 serta menolak segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila
dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
VISI DAN MISI
Visi PDP adalah bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, diperlukan
kualitas manusia Indonesia yang patriotik, yaitu warga bangsa yang cerdas, sehat,
cakap, tangguh, ulet, bekerja keras, bersatu, bersemangat pengabdian, dan bersedia
berkorban. Kecuali itu, juga diperlukan perbaikan sistem dan tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terwujudnya kesejahteraan
bersama, persatuan dalam kemajemukan, keadilan, demokrasi, partisipasi, kesetaraan,
kecerdasan dan kemajuan bagi seluruh rakyat, serta tatakelola pemerintahan yang baik
dan bersih.
Misi PDP adalah bahwa perjuangan PDP menghendaki susunan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan,
kebodohan, dan keterbelakangan; membebaskan rakyat dari penindasan manusia atas
manusia (exploitation d’lhome parlhome); membebaskan bangsa dari penindasan
bangsa atas bangsa (exploitation d’nation parnation); membebaskan rakyat Indonesia
dari berbagai sistem imperialistis yang menghisap dan menindas; serta
menjunjungtinggi Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab;
Perjuangan PDP menghendaki susunan kenegaraan yang melindungi seluruh rakyat
dan seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi; susunan kebangsaan dan
kemasyarakatan yang berperikemanusiaan, menghormati persamaan kedudukan,
bersemangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan bersama;
Perjuangan PDP menghendaki kerjasama secara luas dengan bangsa-bangsa lain di
seluruh dunia yang dilaksanakan dengan adil dan saling menguntungkan atas dasar
sikap saling hormat-menghormati martabat dan kedaulatan masing-masing bangsa,
sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

MANIFESTO POLITIK
A. POLITIK
1. Penyelenggaraan Pemerintahan
PDP berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara Republik
Indonesia harus mengacu kepada dan merupakan pelaksanaan dari paham bahwa
Indonesia adalah negara kebangsaan, negara hukum, negara demokrasi, negara
kesejahteraan dan negara berdasarkan Ketuhahanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD
1945.
Bertolak dari paham tersebut, PDP menolak paham negara yang berdasarkan
agama-agama, menolak federalisme, otoriterisme, totaliterisme, feodalisme,
militerisme dan neo-liberalisme karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.
PDP berjuang untuk mempertahankan dan mengisi Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan kehidupan rakyat dan
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, aman, sejahtera, adil dan
makmur.
PDP menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan
efektif serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance).
PDP memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang syah dan
berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.
2. Reformasi Birokrasi
PDP mendesak dilakukannya perbaikan sistem dan peningkatan kualitas
aparatur pemerintahan dalam segi kompetensi, integritas maupun kesejahteraannya,
sehingga birokrasi benar-benar berfungsi sebagai pelayan publik dan menjadi alat
yang efektif bagi terwujudnya tujuan penyelenggaraan negara.
3. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi
PDP berupaya secara aktif mengawal transisi demokrasi agar terwujud
demokrasi Indonesia yang terkonsolidasi, fungsional, dan tidak menyimpang kembali
ke otoritarianisme, militerisme, totalitarisme dan diktatorisme, seperti rezim Orde
Baru.
4. Supremasi Sipil dan Civil Society
PDP mempertahanan dan menegakkan supremasi sipil sebagai bagian dari
pelaksanaan sistem politik demokrasi. Sejalan dengan itu, PDP mengembangkan
penguatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu civil society menuju kepada
kemaslahatan bersama, kesetaraan, persaudaraan, kerukunan dan kehidupan bersama
yang sejahtera.
5. Reformasi Partai Politik
PDP mendorong upaya reformasi partai politik dalam rangka meningkatkan
kualitas, kepedulian, dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi partai politik
sebagai sendi demokrasi, sehingga mampu membangun kultur, karakter, tatakelola,
dan sistem kepartaian yang demokratis dan modern.PDP berupaya melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan partisipasi politik rakyat, serta melekatkan diri dengan kepentingan publik.
PDP bertekad menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi sipil yang
bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta membangun sistem
kolektivitas yang kokoh dan menekan watak kepartaian konvensional yang oligarkis.
6. Pemilu Legislatif
PDP mendorong pelaksanaan Pemilu yang semakin berkualitas, demokratis,
terbuka, bersih, damai, dan bebas dari tindakan yang diskriminatif dan tidak terpuji.
7. Pemilu Presiden
PDP mendukung pemilihan Presiden secara langsung sebagai implementasi
dari sistem presidensial dan mengupayakan agar pelaksanaannya semakin baik dan
bersih.
PDP menghendaki perbaikan UU Pemilihan Presiden agar semakin
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan, terutama dalam
pemungutan suara.
8. Pemilihan Kepala Daerah
PDP mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, serta mendorong
kesadaran dan tanggungjawab politik rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas
demokrasi, agar rakyat dapat menggunakan hak kedaulatannya secara benar.
PDP menghendaki UU yang secara khusus mengatur tentang Pilkada agar
mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Pilkada semakin
jelas, terbuka, melibatkan peran masyarakat secara optimal, serta menghasilkan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.
9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
PDP menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah atas dasar prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah yang sehat dan bertanggungjawab, yang
mendorong konsolidasi demokrasi, partisipasi rakyat dan diterapkannya prinsipprinsip
good governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih
berkualitas dan efektif untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang
adil dan merata.
10. Politik Luar Negeri
PDP mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap berpijak pada politik luar
negeri yang bebas aktif dalam rangka penghapusan penjajahan dan perwujudan
perdamaian, kemerdekaan, kedaulatan dan kerjasama bangsa-bangsa mewujudkan tata
dunia yang adil.
PDP mendukung kebijakan politik luarnegeri yang kondusif bagi upaya
peningkatan peran dan kinerja Indonesia dalam fora internasional,dengan :
a. Mewujudkan partisipasi aktif Indonesia di regional Asia, dan Pasifik sebagai
prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia;
b. Menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga pada khususnya dan
negara-negara sahabat pada umumnya;
c. Mengupayakan langkah-langkah strategis dan usaha-usaha konkrit dalam
pemberantasan aksi-aksi terorisme dengan melakukan perjanjian-perjanjian
internasional;
8
d. Memperkuat perjanjian keamanan untuk menjamin terwujudnya keamanan
regional dan international yang abadi dengan pro-aktif terlibat dalam proses
perundingan dan partisipasi dalam misi perdamaian;
e. Mempertahankan kepentingan nasional dalam mengemban usaha-usaha
penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggung
jawab;
f. Mempertahankan batas dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Memprioritaskan usaha-usaha dialogis dan persuasif (soft-power) sebagai upaya
penyelesaian konflik-konflik regional dan international;
h. Mendesak masyarakat international untuk mengakui keberadaan negara Palestina
yang merdeka dan berdaulat secara penuh sebagai prasyarat terwujudnya
perdamaian abadi di belahan negara-negara Timur Tengah;
i. Bersikap kritis terhadap rezim-rezim yang anti-demokrasi, melanggar hak-hak
asasi manusia serta tindakan uniliteralisme yang melanggar kedaulatan suatu
negara-bangsa;
j. Membuka kembali dokumen-dokumen tentang pulau-pulau dan wilayah laut
Indonesia yang telah dikuasi oleh negara-negara lain serta mengupayakan
pengklaiman kembali atas kepemilikan Indonesia terhadap kawasan-kawasan
tersebut.
11. Kerjasama Internasional
PDP mendukung kerjasama internasional yang saling menguntungkan bagi
tujuan damai dan peningkatan kesejahteraan antar bangsa, dengan cara-cara yang
beradab serta menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negara masing-masing.
PDP menolak segala bentuk penindasan, pemaksaan, dan pendudukan oleh
suatu bangsa terhadap bangsa lain dengan motif dan dalih apapun.
B. EKONOMI
1. Pemerataan Kesejahteraan
PDP menghendaki struktur ekonomi yang sehat, maju, adil dan merata, yaitu
struktur ekonomi industri yang saling mendukung dengan pertanian yang tangguh.
PDP berpandangan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang diukur dari berkurangnya jumlah rakyat miskin dan
meningkatnya kualitas hidup dari rakyat yang termiskin.
PDP berjuang agar pembangunan ekonomi secara langsung menghasilkan
manfaat bagi rakyat, menguatkan usaha ekonomi skala mikro, kecil dan menengah
yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia.
PDP menolak monopoli, oligopoli, dan kartel, serta praktik-praktik usaha
lainnya yang tidak sehat dalam ekonomi.
2. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PDP mendorong agar semua kebijakan dan peraturan perundangan di bidang
ekonomi dalam berbagai sektor menjamin pengembangan dan pemberdayaan usaha
koperasi, mikro, kecil dan menengah.
PDP menolak setiap kebijakan dan peraturan perundangan yang tidak pro dan
merugikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Keuangan dan Perbankan
PDP mendorong sistem moneter yang menjaga tingkat inflasi yang rendah dan
nilai tukar yang stabil, dan dikelola secara akuntabel, transparan, serta menjamin
terlaksananya fungsi perbankan.
PDP mendorong sistem fiskal yang sustainable, dengan perpajakan yang
kondusif dan kompetitif, teradministrasi dengan baik, dengan sistem perpajakan yang
adil secara vertikal dan horisontal, serta dimanfaatkan secara efisien dan
bertanggungjawab untuk peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
PDP mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas perbankan nasional, baik
sistem, kelembagaan maupun sumberdaya manusianya, sehingga menjadi sistem
perbankan yang sehat dan secara sinergis dapat mendukung peningkatan kegiatan
ekonomi sektor riil.
4. Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri
PDP mendorong kebijakan dalam pemanfaatan utang-utang baru secara
seksama dan diprioritaskan bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien. PDP
mendorong pemerintah untuk meninjau kembali utang-utang lama dan melakukan
upaya pengurangan beban dan biaya utang tersebut.
PDP mendorong perbaikan sistem dan kelembagaan pengelolaan dan
administrasi utang. PDP mendorong dilakukan pengusutan atas korupsi utang dan
dilakukan proses hukum secara tegas, transparan dan tidak pandang bulu (tidak
dikriminatif).
5. Pengelolaan Aset Negara
PDP mendorong perbaikan pengelolaan dan administrasi aset negara agar
penggunaannya benar-benar ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi
penyehatan keuangan negara serta dijaga dari pencurian dan penjarahan.
PDP mendorong dilakukannya audit atas aset-aset negara, pengusutan dan
proses hukum dalam upaya pengembalian atas aset-aset negara yang telah dicuri dan
dijarah.
6. Infrastruktur dan Transportasi
PDP mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang cepat dan tepat
sasaran. Pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti Jalan (Jalan Raya dan Jalan
Tol), Telekomunikasi, Energi termasuk listrik, Perhubungan (Kereta Api, Pelabuhan
Laut, Pelabuhan Udara dll) dan sektor Air (Air Bersih, Air Kotor dan Pengairan)
haruslah diberi ruang luas yang sepatutnya tercermin dalam APBN dan rencana
pembangunan. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan akselerasi arus barang
dan jasa yang selanjutnya akan menyerap tenaga kerja, produktifitas nasional dan
kesejahteraan ekonomi.
PDP mencatat bahwa infrastruktur di Indonesia jauh tertinggal bila
dibandingkan dengan negara-negara maju dan bahkan masih tertinggal bila
dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
PDP juga menaruh perhatian yang mendalam terhadap sektor Transportasi.
Kecelakaan-kecelakaan yang masih kerap terjadi dan hampir selalu menghiasi
halaman berita-berita media adalah cermin belum tertatanya Sistem Transportasi yang
nyaman, aman dan berperikemanusiaan.
PDP mendukung upaya pengembangan Sistem Transportasi Massal untuk
menjadi arah dari pengembangan sistem transportasi di Indonesia. Selain itu, PDP
juga memberikan keberpihakan kepada prinsip-prinsip nasionalisme dalam
pembangunan transportasi mengingat perkembangan teknologi-informasi yang
nantinya bisa menyentuh sisi-sisi nasionalisme kita.
PDP juga mendukung transportasi rakyat seperti pelayaran rakyat dan
angkutan pedesaan yang jelas ramah lingkungan dan mencirikan warisan budaya
nenek moyang.
7. Manajemen Energi
PDP mendukung dijalankannya reformasi kebijakan di sektor energi,
sehingga terwujud kebijakan energi nasional yang utuh dan komprehensif, serta dapat
mendorong peningkatan efisiensi ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan
nasional.
PDP mendukung kebijakan energi nasional yang bercirikan sebagai berikut :
a. Berjangka panjang, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan
nasional secara mantap;
b. Mengembangkan sumber-sumber daya energi baru;
c. Menggunakan sumber daya energi alternatif;
d. Efisien, mengurangi dan mencegah kebocoran keuangan negara;
e. Membasmi para pemburu rente di sektor energi;
f. Ramah lingkungan, tidak merusak dan tidak mencemari lingkungan hidup.
8. Manajemen Sumber Daya Alam
PDP mendorong dilakukannya audit independen atas kekayaan sumber daya
alam, baik potensi, pengelolaan maupun pemanfaatannya.
PDP mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya alam agar dapat
memberi nilai tambah yang maksimal dan menjamin pemanfaatannya bagi
kepentingan negara dan rakyat banyak.
PDP mendorong dilakukannya peninjauan kembali dan perbaikan atas ijin dan
kontrak karya pengelolaan sumberdaya alam sehingga memenuhi asas keadilan dan
benar-benar bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Perdagangan
PDP mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi perdagangan
domestik, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha dan
tidak memberikan hak istimewa kepada pedagang atau kartel perdagangan tertentu
saja.
PDP menolak adanya monopoli oleh satu kartel perdagangan tertentu yang
berakibat merugikan masyarakat.
Dalam hal menjamurnya pusat-pusat ritel perdagangan besar (hypermarket dan
mall) tidak hanya di kota-kota besar, bahkan hingga ke pelosok-pelosok daerah, maka
PDP mendorong perimbangan perdagangan yang fair (fairness) atau persaingan usaha
yang sehat antara pebisnis besar, menengah, pedagang kecil, dan masyarakat
konsumen untuk mencegah monopoli perdagangan dengan penegakan hukum yng
efektif.
PDP mendorong peningkatan perdagangan internasional, khususnya ekspor
barang dan jasa dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
10. Industri
PDP mendorong kebijakan pengembangan industri yang berbasis sumber daya
alam dan manusia untuk mencapai nilai tambah yang maksimal, sebagai motor
penggerak ekonomi nasional. PDP mendorong perkembangan industri manufaktur
yang mengolah bahan mentah dari dalam negeri untuk menjadi bahan jadi baik untuk
kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
PDP mendorong diversifikasi industri, efisiensi, peningkatan daya saing, dan
pengembangan lapangan kerja. PDP mendorong kebijakan yang terintegrasi
mengenai sistem perpajakan yang adil dan kompetitif, pengembangan sektor, dan
perbaikan hubungan-hubungan industrial yang mendorong investasi.
PDP mendorong diterbitkannya peraturan perizinan yang praktis dan efektif
bagi investasi dan pembangunan industri. PDP mendesak penghapusan kutipankutipan
dan pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. PDP
mendorong penghapusan peraturan-peraturan dan praktek-praktek diskriminatif bagi
pengusaha.
PDP mendorong kebijakan tentang pengembangan industri-industri mikro,
kecil dan menengah baik yang berorientasi pasar lokal, regional, nasional mapun
internasional. PDP mendorong dilakukannya riset dan pengembangan bidang industri.
PDP mendorong kebijakan tentang kewajiban program community
development bagi industri besar yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup
masyarakat sekitarnya. PDP mendorong kebijakan tentang industri yang ramah
lingkungan.
11. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
PDP berjuang untuk membangun pertanian yang tangguh dan saling
mendukung dengan industri yang maju. PDP mendorong kebijakan pembangunan
pertanian yang berbasis pengembangan masyarakat perdesaan, pengembangan
corporate farming, subsidi pertanian yang tepat sasaran, penyediaan sarana dan
prasarana guna meningkatkan kesejahteraan petani.
PDP mendorong institusi keuangan bank dan nonbank untuk meningkatkan
investasi di sektor pertanian dalam bentuk modal ventura, kredit usaha atau mikrokredit.
PDP mendorong berdirinya koperasi pertanian sehingga menjadi entitas bisnis
yang solid dan mandiri, yang memiliki link up kepada pasar domestik dan
internasional.
PDP mendorong pembangunan perkebunan rakyat, swasta dan negara
sebagai entitas bisnis yang bersinergi untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan
daya saing, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
PDP mendukung kebijakan di bidang kehutanan yang mengupayakan
pengelolaan hutan dan industri hasil hutan yang memperhatikan kelestarian ekologi,
sebagai model pembangunan berkelanjutan; mempersiapkan pertanian hutan (farm
forestry) sebagai alternatif produk hasil hutan; memperkuat kontrol negara terhadap
perusahaan perhutanan swasta dan negara, terutama dalam ekspor hasil-hasil hutan;
melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penebangan hutan secara liar;
memberdayakan penduduk lokal untuk aktif terlibat dalam melestarikan hutan,
penghijauan dan reboisasi.
12. Perikanan dan Kelautan
PDP mendorong setiap kebijakan pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap
maupun budidaya dan potensi kelautan lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
PDP mendorong setiap kebijakan yang melindungi wilayah perairan Indonesia
dari ganguan masuknya kapal-kapal nelayan asing dengan mendayagunakan semua
kekuatan nasional.
PDP mendorong pemanfaatan potensi pantai dan pulau-pulau kecil sehingga
lebih produktif dan memberikan berbagai manfaat termasuk bagi penegakan
kedaulatan negara dan bangsa.
C. KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Kecukupan Pangan dan Sandang
PDP mendorong kebijakan yang menjamin setiap warganegara mendapatkan
kecukupan pangan dan sandang secara layak dengan meningkatkan kapasitas produksi
dan menjamin harga yang menguntungkan produsen dan terjangkau oleh konsumen.
PDP menolak setiap kebijakan yang mengakibatkan ketidakberdayaan rakyat
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang mendasar, seperti kebutuhan
pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
2. Perumahan dan Permukiman
PDP berupaya memperjuangkan hak-hak sosial warganegara, yakni hak untuk
medapatkan perumahan dan permukiman yang layak.
PDP menolak penggusuran terhadap pemukiman rakyat kecil secara
sewenang-wenang tanpa jalan keluar yang disepakati kedua belah pihak.
PDP ikut mengupayakan perlindungan hak-hak masyarakat miskin di
perkotaan dan mendorong pemerintah membangun tempat tinggal dan lingkungan
pemukiman yang sehat dan layak.
3. Sistem Jaminan Sosial
PDP mendorong pembangunan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,
seperti sistem jaminan kesehatan, perumahan, jaminan pensiun dan hari tua, dan
jaminan-jaminan sosial lainnya. Dengan sistem jaminan sosial yang baik akan
memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
4. Pelayanan Publik
PDP mendorong pembangunan fasilitas pelayanan publik yang memihak
masyarakat banyak, termasuk fasilitas publik yang nyaman dan aman bagi anak-anak,
perempuan, orang lanjut usia dan orang-orang cacat.
PDP mendorong pemerintah dan daerah untuk memberikan prioritas yang
utama dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi
dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.
5. Jompo, Yatim Piatu dan Anak Terlantar
PDP mendorong kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan masa depan
masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti Jompo, Yatim piatu,
dan anak terlantar, dengan memberdayakan Panti-panti Sosial yang disertai dengan
dukungan pembiayaan yang memadai dari negara.
6. Penyandang Cacat
PDP mendorong kebijakan-kebijakan yang bertujuan mempermudah berbagai
kepentingan para penyandang cacat dan upaya-upaya menyejahterakannya.
PDP menolak berbagai kebijakan dan perlakuan yang diskriminatif di berbagai
sektor kehidupan terhadap para penyandang cacat.
7. Veteran dan Kelompok Purna Bhakti
PDP mendorong agar veteran perang, purnawirawan, dan pensiunan beserta
keluarganya mendapatkan perlakuan dan jaminan sosial yang layak dari negara
sebagai penghargaan atas pengorbanan, pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap
bangsa dan negara.
D. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Hak Memperoleh Pendidikan
PDP memperjuangkan agar setiap warga negara memperoleh pendidikan
sesuai dengan haknya. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan sehingga
setiap warganegara dapat memperoleh pendidikan tersebut.
PDP menentang komersialisasi pendidikan, dan berbagai upaya yang dapat
merusak hakekat pendidikan, serta menghambat tujuan pendidikan.
2. Kesejahteraan, Otoritas dan Kompetensi Guru
PDP mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan
sosial yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih berkualitas dan penuh
tanggungjawab.
PDP mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan
kompetensi dan integritas profesi guru yang memiliki otoritas profesional.
3. Pembiayaan Pendidikan
PDP berupaya agar pembiayaan pendidikan oleh negara ditingkatkan;
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan secara adil;
masyarakat miskin dibebaskan dari beban pembiayaan pendidikan sehingga setiap
warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang
terbaik.
PDP akan berupaya mengembalikan tugas dan kewajiban negara dalam
penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan mencegah
berlangsungnya komersialisasi pendidikan.
PDP berpendapat sekolah-sekolah negeri harus dikembalikan status dan
perannya sebagai lembaga non profit yang menjalankan fungsi pelayanan publik
secara baik dan berkualitas. Karena itu anggaran di bidang pendidikan harus
diprioritaskan.
4. Sistem, Mutu, Metode dan Standarisasi Pendidikan
PDP mendorong kebijakan pendidikan yang memperbaiki sistem, mutu dan
metode pendidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan.
PDP mendorong terciptanya sistem pendidikan yang menghargai proses yang
bermuara pada hasil akhir secara utuh.
PDP mendorong penyempurnaan kurikulum pendidikan yang menumbuhkan
daya kreatif, inisiatif, pengembangan potensi dan pembentukan karakter serta tidak
membebani anak didik.
PDP mendukung terlaksananya program buku murah, taman bacaan yang
tersebar di seluruh perdesaan sebagai bagian upaya strategis pencerdasan bangsa.
5. Pemuda, Kesenian, dan Olahraga
PDP mendorong pengembangan kualitas sumberdaya manusia, terutama
pemuda dan generasi muda, serta pengembangan kesenian dan olahraga dalam rangka
peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga nasional.
6. Identitas dan Kebudayaan Nasional
PDP mendorong terwujudnya identitas bangsa melalui pembangunan
kebudayaan nasional yang merupakan bagian kekayaan bangsa Indonesia.
PDP mendorong dikembangkannya kehidupan sosial yang rukun, tidak
diskriminatif, toleran, serta saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku,
etnis, agama, dan golongan.
7. Pluralisme dan Multikulturalisme
PDP akan terus berupaya dan mendorong tentang pemahaman pluralisme,
multikulturalisme dan toleransi kepada seluruh rakyat Indonesia, agar kelak Indonesia
menjadi negeri multikultural yang damai.
8. Kebebasan Beragama dan Beribadah
PDP mendukung kebebasan beragama dan beribadah. PDP menolak setiap
bentuk kekerasan terhadap pemeluk agama atau aliran dalam agama. PDP mendorong
agar diberikan penghormatan kepada agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang
ada di Tanah Air.
9. Politisasi Agama
PDP mendorong kepada kekuatan politik dan sosial di Tanah Air agar tidak
melakukan eksploitasi agama untuk tujuan-tujuan politik.
PDP mendorong agar agama dikembalikan ke hakikatnya sebagai penjaga
moral untuk kemuliaan harkat dan derajat manusia.
E. KESEHATAN
1. Sistem dan Mutu Pelayanan Kesehatan
PDP mendukung kebijakan yang meningkatkan sistem dan mutu pelayanan
kesehatan yang melindungi hak-hak rakyat, khususnya golongan sosial rendah untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat dan biaya yang murah.
2. Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan
PDP mendorong pemerataan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan
kesehatan, disertai dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan
memadai, khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, kawasan pesisir, terpencil dan
perbatasan.
PDP mendorong peningkatan kualitas tenaga kesehatan baik dari segi
kompetensi, profesionalisme, integritas, pengabdian dan kesejahterannya. Khusus
untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, perlu diberikan insentif dan
kompensasi yang layak.
2.Pembiayaan Kesehatan
PDP mendorong kebijakan yang mempermudah akses bagi rakyat dari
golongan sosial rendah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya yang
murah dan prosedur yang sederhana.
PDP mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran bagi pelayanan
kesehatan di daerah terpencil dan kawasan permukiman masyarakat miskin.
PDP mendorong perluasan cakupan asuransi kesehatan, sehingga sebagian
besar penduduk memperoleh jaminan kesehatan yang memadai.
PDP mendorong dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mencegah
terjadinya komersialisasi pelayanan kesehatan.
4. Penanggulangan Wabah dan Penyakit Menular
PDP mendorong agar disusun kebijakan nasional yang efektif dan
komprehensif terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit
menular, dengan melibatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang
kesehatan.
5. Pengawasan Obat, Bahan Berbahaya, Makanan dan Minuman
PDP mendorong kebijakan yang memperketat pengawasan obat, bahan
beracun dan berbahaya, narkotika dan psikotropika, serta makanan dan minuman,
mulai dari proses produksi hingga peredarannya di masyarakat.
PDP juga mendesak agar dilakukan pencegahan dan tindakan tegas secara
hukum terhadap mafia perdagangan obat-obatan di pasar gelap yang sangat
merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
F. PEREMPUAN DAN ANAK
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender
PDP mendukung kesetaraan dan keadilan gender, serta gerakan persamaan
hak bagi perempuan dan ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk
menciptakan dunia yang sederajat bagi perempuan melalui persamaan sosial, dengan
meningkatkan pendidikan, menghapus segala bentuk kekerasan, memberikan
penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia bagi Perempuan, serta
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.
PDP mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan segala
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berupaya untuk mencegahnya
semaksimal mungkin dengan berbagai pendekatan.
PDP mendorong dan memberi kesempatan perempuan untuk ikut terlibat dan
berperan aktif dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik.
2. Trafiking Anak dan Perempuan
PDP menolak segala perdagangan dan penyelundupan manusia terutama
perempuan dan anak (human traficking) untuk segala tujuannya, seperti perbudakan,
pelacuran, pemaksaan terhadap anak-anak untuk bekerja apalagi di tempat-tempat
berbahaya (jermal), pemaksaan terhadap anak-anak untuk terlibat dalam konflik
bersenjata (child soldier), dan sebagainya.
PDP mendukung kebijakan penghapusan terhadap perdagangan dan
penyelundupan manusia melalui restrukturisasi lembaga keimigrasian dan
meningkatkan kerjasama internasional dengan negara tujuan kerja, serta meratifikasi
konvensi internasional tentang hak-hak perempuan, anak dan buruh migran.
3. Perlindungan Hak-Hak Anak
PDP mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan hak-hak dasar anak
yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, termasuk hidup layak dan mendapatkan
16
pelayanan kesehatan yang baik; hak untuk berkembang, termasuk hak mendapatkan
pendidikan, berkreasi, dan memperoleh informasi; hak partisipasi, termasuk hak
kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul; serta hak perlindungan, termasuk
perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan kekejaman.
4. Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Anak
PDP mendukung kebijakan yang mengutamakan kesehatan reproduksi, ibu
dan anak dengan berbagai program yang sesuai serta dapat menekan angka kematian
dan kesakitan ibu dan anak.
PDP mendorong kebijakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan
perempuan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
G. BURUH, TANI DAN NELAYAN
1. Sistem Pengupahan dan Jaminan Kesejahteraan
PDP mendukung dan mendorong kebijakan sistem pengupahan untuk
kebutuhan hidup layak bagi buruh.
PDP mendukung setiap kebijakan yang memberi jaminan kesejahteraan dan
kepastian pekerjaan bagi buruh, petani dan nelayan.
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
PDP mendukung peningkatan jaminan pelayanan kesehatan dan keselamatan
kerja, terciptanya suasana kerja yang sehat, serta kemandirian untuk hidup sehat dan
produktif sesuai norma sehat dalam bekerja bagi buruh, tani dan nelayan.
PDP mendorong kebijakan yang kondusif bagi terwujudnya keserasian antara
kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja untuk mencapai derajat kesehatan
dan produktivitas kerja yang optimal, serta menghindari penyakit atau kecelakaan
akibat kerja, terutama bagi buruh industri.
3. Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Profesi
PDP mengupayakan, mendukung dan mendorong program-program
peningkatan kualitas buruh, tani dan nelayan. PDP mengupayakan perlindungan bagi
kedudukan hukum buruh, tani dan nelayan.
4. Buruh Migran
PDP berupaya memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran dengan
mendorong pemerintah untuk menerapkan perundangan yang melindungi buruh
migran secara sungguh-sungguh dan konsisten, serta mendesak negara-negara
penerima buruh migran bersikap aktif dalam memberi perlindungan dan memantau
perlakuan terhadap buruh migran.
PDP bertekad ikut berperan aktif memberantas pungutan-pungutan, penipuan,
dan pemerasan terhadap buruh migran dan keluarganya di dalam negeri.
5. Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Sektor Informal
PDP mengupayakan perbaikan status dan perlindungan bagi pekerja rumah
tangga dan para pekerja di sektor informal melalui penyusunan peraturan
perundangan dan perumusan kebijakan yang menjamin keberadaan profesi, keamanan
dan kenyamanan berusaha, dan sistem pengupahan yang layak.
17
6. Pemberdayaan NelayanTradisional dan Keamanan Melaut
PDP mendorong kebijakan yang mendukung upaya meningkatkan
kemampuan permodalan, ketrampilan, dan hasil tangkapan bagi nelayan tradisional;
meningkatkan keamanan berusaha untuk melindungi nelayan tradisional saat melaut;
serta mengikis upaya penambangan pasir besar-besaran di laut yang berdampak pada
rendahnya hasil tangkapan nelayan.
7. Perumahan dan Permukiman Nelayan
PDP berupaya dan mendorong kebijakan pembangunan perumahan dan
permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat nelayan, disertai dengan
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup, serta perbaikan mutu
dan derajat kesehatan lingkungan di perkampungan nelayan.
8. Pendidikan Anak Buruh, Tani dan Nelayan
PDP berupaya dan mendorong kebijakan yang memberi perhatian penuh
bagi pendidikan anak-anak buruh kecil, petani dan nelayan melalui program
pemberian subsidi dan beasiswa, serta bimbingan pengembangan bakat, minat dan
ketrampilan sesuai dengan perkembangan anak.
H. HUKUM DAN HAM
1. Negara Hukum
PDP bertekad mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan
Konstitusi yang adil, berpihak dan tidak menindas rakyat dan mereka yang lemah.
PDP akan terus berupaya agar supremasi hukum terwujud di Tanah Air, sehingga
adigium equality before the law, semua sama di depan hukum terwujud dalam praktik
hukum di Indonesia.
PDP juga berjuang untuk dilaksanakannya penegakan hukum (law
enforcment) secara benar, bersih dan obyektif untuk tegaknya kebenaran, keadilan
dan kepastian hukum sebagai upaya memperkuat budaya disiplin dan etos bangsa.
2. Reformasi Hukum, Perundangan, dan Sistem Peradilan
PDP berjuang untuk mereformasi Sistem Hukum Nasional, yang meliputi :
a. Struktur hukum, yakni pembangunan sistem hukum yang dapat menciptakan
struktur pemerintahan negara yang efisien dan efektif;
b. Substansi hukum, yakni penciptaan peraturan perundang-undangan yang
komprehensif, integral dan sistematis dengan memperhatikan aspek legalitas,
efektivitas dan validitas;
c. Budaya hukum, yakni pembangunan keseluruhan nilai-nilai sosial yang
berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum;
d. Menciptakan produk peraturan perundang-undangan yang mendukung
pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang mengakomodasi nilainilai
hukum lokal yang sifatnya majemuk serta memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat yang demokratis, berkeadilan, desentralistik,
berwawasan gender, HAM dan lingkungan;
e. Menciptakan budaya hukum untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan
kesadaran bagi aparat penegak hukum agar terjamin akses yang adil bagi
masyarakat dalam proses hukum;
f. Mendorong terciptanya sistem peradilan yang bersih dari mafia peradilan.
18
3. Mutu dan Kinerja Lembaga Peradilan
PDP mendorong peningkatan mutu dan kinerja lembaga peradilan dengan
mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, independen dan berwibawa. Untuk itu,
PDP mendukung kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam sistem rekrutmen
yang selektif dan transparan; sistem promosi jabatan atas dasar merit system; jaminan
kesejahteraan yang memadai; jaminan keamanan yang pasti dari aparat penegak
hukum dalam bertugas; serta terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengawasi
kinerja aparat penegak hukum.
4. Kompetensi dan Integritas Aparat Penegak Hukum
PDP mendesak aparat penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi,
integritas, moralitas, disiplin, profesionalisme, dan independensi yang tinggi dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum. Untuk itu, PDP mendukung kebijakan
pemberian sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi aparat penegak
hukum.
5. Administrasi Hukum, Keimigrasian dan Kewarganegaraan
PDP mendorong tata kelola administrasi hukum yang sistematis, terbuka dan
bebas diakses oleh masyarakat. Dalam hal keimigrasian PDP mendorong upaya
perbaikan, baik perbaikan sistem maupun perbaikan moralitas aparatnya. Dalam hal
kewarganegaraan, PDP berjuang untuk sebuah perundangan kewarganegaraan yang
adil, tidak patriarkal, tidak diskriminatif secara gender, dan tidak memberi kepastian
hukum terhadap identitas anak. PDP menolak perundangan kewarganegaraan yang
diskriminatif terhadap etnis minoritas, seperti etnis Tionghoa.
PDP berpendapat pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang
memberi pengetahuan tentang prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam
kewarganegaraan merupakan cara yang efektif untuk penghapusan berbagai
prasangka sosial dalam hal kewarganegaraan yang selama ini merupakan masalah
disintegrasi sosial yang serius.
6. Pertanahan dan Agraria
PDP menolak segala bentuk upaya yang menghalang-halangi upaya setiap
warga negara untuk mendapatkan hak atas tanah. Negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan tanah sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak atas tanah masyarakat.
Namun, PDP berpendapat kepemilihan atas tanah harus dibatasi. Monopoli
kepemilikan atau penguasaan tanah apalagi penyerobotan tanah atas nama
pembangunan sudah saatnya dihentikan. PDP juga mendorong program land reform
untuk kesejahteraan rakyat banyak.
PDP mendukung setiap usaha dilakukannya reformasi atas peraturan-peraturan
agraria dengan memperhatikan keberpihakan kepada hak-hak ulayat dan hak
masyarakt adat, dan ada mekanisme penyelesaian sengketan secara cepat dan murah
dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tidak memperlambat proses
penyelesaian yang ada.
PDP menolak segala macam upaya, termasuk penerbitan undang-undang,
untuk memberikan status bahwa upaya-upaya reclaiming petani dan masyarakat adat
merupakan tindakan kriminal.
PDP menolak segala bentuk upaya yang menghalang-halangi upaya setiap
warga negara untuk mendapatkan hak atas tanah. Negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan tanah sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak atas tanah masyarakat.
Namun, PDP berpendapat kepemilihan atas tanah harus dibatasi. Monopoli kepemilikan atau penguasaan tanah apalagi penyerobotan tanah atas nama pembangunan harus dihentikan.
7. Penghormatan Hak Adat dan Hak Ulayat
PDP mendorong kebijakan yang memungkinkan pengelolaan suatu wilayah
berdasarkan hak ulayat dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan
aturan-aturan adat atas pengelolaan tanah.
PDP mendesak dihormatinya hak-hak masyarakat adat dan tanah-tanah ulayat
milik masyarakat adat. PDP akan melakukan pembelaan sekuat tenaga terhadap nasib
kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran HAM,
hancur lingkungan budayanya, dan terusir dari tanah-tanah adat mereka.
8. Penindakan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir lainnya
PDP bertekad melawan segala bentuk kejahatan terorganisir seperti korupsi,
illegal logging, illegal fishing, money laundring , kejahatan narkotika dan obat-obatan
terlarang lainnya, perjudian dan kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya yang
merugikan negara dan masyarakat.
Khusus mengenai korupsi, PDP mendorong agar pengusutan korupsi dimulai
dari korupsi Orde Baru, hingga korupsi-korupsi yang terjadi dewasa ini. Para koruptor
di zaman Orde Baru harus diusut, dan disita hartanya, kemudian digunakan untuk
kesejahteraan rakyat.
9. Pemenuhan Hak-hak Warganegara
PDP memperjuangkan agar masyarakat, tanpa kecuali mendapatkan hak-hak
sipil dan politiknya sebagai warga negara Indonesia, seperti hak untuk dipilih dan
memilih dalam peyelenggaraan politik dan pemerintahan; hak untuk berserikat dan
berkumpul; dan hak untuk berekspresi.
PDP mendorong terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap
warganegara agar berkehidupan yang layak, mendapatkan pelayanan dari negara,
serta bebas mengembangkan prakarsa dan kreativitas dalam masyarakat.
PDP juga mendorong terwujudnya hak-hak atas perdamaian, lingkungan hidup
yang sehat dan seimbang, serta bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan,
sebagai hak warganegara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara.
10. Penegakan dan Pemajuan HAM
PDP mendukung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik untuk peristiwaperistiwa
pelanggaran HAM di masa lalu maupun peristiwa-peristiwa pelanggaran
HAM di masa kini dan mendatang.
PDP menginginkan agar pelanggaran HAM lebih-lebih pelanggaran HAM
berat atau Crimes Against Humanity (Kejahatan terhadap Kemanusiaan) tidak terjadi
lagi di masa-masa mendatang. Adapun kejahatan-kejahatan HAM berat masa lalu
diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui
pengungkapan kebenaran, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban dan
keluarganya.
PDP menolak impunitas dengan segala alasannya. PDP akan mengupayakan
ratifikasi berbagai kovenan HAM internasional yang belum diratifikasi untuk
memajukan kehidupan HAM di Indonesia.
PDP berpendapat bahwa perlindungan terhadap pekerja hak asasi manusia
merupakan kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Perlindungan
Pekerja HAM (9 Desember 1998).

PDP menentang segala bentuk diskriminasi baik diskriminasi politik,
diskriminasi etnis dan diskriminasi agama dan aliran kepercayaan. Diskriminasi
merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yakni kejahatan terhadap
kemanusiaan. Khusus mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa kami terus
mengupayakan berbagai cara untuk mendesakkan penghapusan peraturan-peraturan
perundangan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa karena hal ini bertentangan
dengan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (1965).
PDP mendukung sepenuhnya upaya-upaya penghapusan terhadap diskriminasi
di semua sektor, termasuk diskriminasi politik terhadap para eks tahanan politik PKI
beserta keluarganya. PDP berpendapat bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban
politik yang sama sebagai warga negara. PDP mendukung penyusunan regulasi
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi di Indonesia.
I. KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA
1. Hak Publik Atas Informasi
PDP mendukung kebebasan publik untuk mendapatkan informasi yang benar
dan akurat, karena informasi merupakan ranah publik dan kebutuhan mendasar bagi
publik untuk mengontrol pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
PDP mendorong lahirnya Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh
Informasi bagi Publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka
pengembangan dan penguatan demokrasi.
2.Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi
PDP mendukung sepenuhnya kebebasan pers, menolak sensor, pelarangan,
intimidasi oleh pemerintah, maupun kekerasan dan ancaman kekerasan dari
kelompok-kelompok masyarakat (komunalisme). PDP menolak upaya membawa para
pekerja pers ke pengadilan pidana dan aturan-aturan pidana mengenai pers harus
dihapuskan. PDP mendukung penyelesaian sengketa pers melalui Undang-Undang
Pers, melalui mekanisme hak jawab dan atau penyelesaian melalui Dewan Pers.
PDP mendukung kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi,
seperti kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan
kebebasan berkumpul dan berorganisasi. PDP mendukung kebebasan berekspresi
dalam bidang kesenian. Kebebasan berekpresi tidak boleh dilarang atas nama apapun,
apalagi dianiaya. Penilaian baik buruk sebuah produk kebebasan berekspresi biarlah
ditentukan oleh masyarakat sendiri. Kebebasan bereskpresi tidak boleh diintimidasi,
baik oleh negara maupun oleh kelompok-kelompok atau aktor-aktor bukan negara
(non state actor), karena ancaman terhadap kebebasan berekspresi merupakan
ancaman terhadap demokrasi.
PDP menolak pelarangan terhadap buku oleh negara atau intimidasi terhadap
penerbit dan penulis buku oleh kelompok-kelompok non negara.
3.Mutu, Kompetensi dan Integritas Jurnalis
PDP berpendapat pers harus meningkatkan mutu jurnalismenya, menerapkan
praktek-praktek jurnalisme profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik Indonesia
(KEWI) yang sudah disusun para jurnalis sendiri, lebih mengutamakan pencarian
kebenaran daripada hanya peliputan berimbang, menunjukkan sikap
ketidakberpihakan, menyiarkan fakta daripada kabar burung, melakukan cek, ricek
dan verifikasi, serta mengutip sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

J. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
1. Kompetensi dan Integritas Aparat
PDP mendukung penyelenggaraan keamanan dalam negeri berada di bawah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah menjadi institusi sipil. PDP juga
mendukung dilanjutkannya reformasi di sektor keamanan dengan lebih
menyempurnakan kebijakan, doktrin, kurikulum pendidikan, serta berbagai peraturan
di lingkungan kepolisian untuk memastikan keberadaan Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah lembaga sipil yang berfungsi sebagai penegak hukum dan penjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tunduk pada Hukum Sipil.
PDP mendorong kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kinerja
dan integritas aparat keamanan, terutama bidang intelijen, keahlian, dan komunikasi
sosial. PDP juga mendorong kebijakan yang makin menjamin rasa aman masyarakat,
dan berorientasi pada keselamatan dan perlindungan masyarakat, ketertiban umum,
serta penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
2. Sarana, Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja
PDP mendorong kebijakan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai,
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi bidang tugas dan tanggung
jawab serta tantangan yang semakin berat dan besar di sektor keamanan dan
ketertiban bagi aparat keamanan.
PDP mendorong peningkatan kesejahteraan aparat keamanan yang layak dan
mendorong upaya-upaya untuk perlindungan dan keselamatan kerja bagi polisi
melaksanakan tugas penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta keamanan dan
ketertiban masyarakat.
3. Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme
PDP mendukung kepolisian untuk terus-menerus mencegah dan memberantas
aksi-aksi kekerasan dan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan. PDP mendorong
semua pihak untuk bersama-sama membantu aparat kepolisian ikut melakukan
pencegahan dan pemberantasaan terorisme melalui berbagai pendekatan yang sesuai
dengan peran, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
K. DAERAH TERTINGGAL, DAERAH BENCANA DAN DAERAH
KONFLIK
1. Pengelolaan dan Penanggulangan Bencana
PDP mendukung lahirnya Undang-undang yang mengatur secara khusus
masalah penanggulangan bencana, baik mengenai sistem penditeksian, pengelolaan
dan penanggulangan, penetapan kelembagaan pemegang otoritas, maupun pola
partisipasi masyarakat, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara
cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur
PDP mendorong pembangunan dan rehabilitasi sarana maupun prasarana di
daerah tertinggal, wilayah bencana, dan wilayah konflik dengan cepat dan efektif
dengan menggerakkan seluruh potensi nasional untuk berperan sesuai dengan fungsi
dan kemampuan.
3. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
PDP berupaya dan mendorong program-program pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat di wilayah bencana, daerah tertinggal dan daerah konflik,
agar masyarakat di wilayah-wilayah itu meningkat kesejahteraannya, pulih dan
bangkit kembali kepercayaan dirinya, serta mampu membangun kehidupan yang lebih
baik di masa depan.
4. Pemulihan Keamanan Daerah Konflik
Dalam hal pemulihan keamanan di daerah konflik, PDP akan mendukung
pendekatan persuasif melalui dialog dan upaya-upaya pembicaraan damai di meja
perundingan antar pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman
mengenai penyelesaian yang adil, bermartabat, dan permanen.
5. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi
PDP mendorong penyelesaian konflik dengan model pendekatan resolusi
konflik. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan inisiatif
sepenuhnya berasal dari masyarakat lokal (adat) setempat serta lembaga-lembaga
non-pemerintah. Menyertai upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, maka PDP akan
terus ikut mendorong dilakukannya rekonstruksi sosial-ekonomi, dan pemenuhan hakhak
sosial-kultural, serta pemulihan identitas sosial-politik masyarakat di daerahdaerah
konflik.
L. LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup
PDP menghendaki reformasi pengelolaan lingkungan hidup yang terencana,
menyeluruh, dan terukur, serta mengacu pada upaya penguatan ketahanan dan
keberlanjutan ekologi, penguatan otoritas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi
masyarakat.
PDP mendorong kebijakan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam
hayati demi terus terpeliharanya keindahan serta keunikan landskap alamiah flora dan
fauna Indonesia, membangun sistem konservasi hutan yang berstandar internasional,
serta melestarikan taman-taman nasional.
PDP mengupayakan dan mendukung setiap usaha perlindungan dan
pemanfaatan hutan secara rasional, serta pelestarian alam dari perusakan dan
eksploitasi yang kapitalistik.
PDP mendukung dan mendesak pemerintah untuk menjalankan kebijakan
pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memperketat pemberian lisensi
atas pengelolaan sumberdaya alam; mengawasi proses eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya alam; serta mencegah pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya
yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan, seperti pencemaran
lingkungan, kerusakan ekosistem, kelangkaan sumberdaya alam, dan bencana alam
yang mengancam keselamatan dan kesehatan manusia.
2. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
PDP memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil yang lingkungannya
tercemar oleh kegiatan suatu perusahaan dari pengusaha yang perusahaannya tidak
mempunyai tata kelola pencegahan pencemaran lingkungan jika terbukti melakukan
pencemaran lingkungan. PDP mendukung terwujudnya hak-hak warganegara atas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
23
PDP mendesak pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian
dini, persetujuan berdasarkan informasi yang menyeluruh, pencemar lingkungan harus
membayar, dan pendekatan yang holistik dalam mengambil keputusan yang terkait
dengan lingkungan hidup yang potensial merugikan masyarakat.
3. Penegakan Hukum Lingkungan
PDP mendorong aparat penegak hukum untuk lebih memahami dan
mendalami peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup agar proses penegakan
hukum atas pencemaran lingkungan lebih optimal serta menimbulkan efek jera bagi
pelaku, sehingga kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut.
PDP menghendaki suatu lembaga peradilan khusus untuk kasus perusakan
lingkungan hidup yang bersifat ad hoc, agar proses penegakan hukum terhadap pelaku
perusakan lingkungan dapat lebih efektif.
M. PERTAHANAN NASIONAL
1.Doktrin Pertahanan
PDP mendukung perubahan doktrin pertahanan yang demokratis. PDP
berpendapat bahwa penyelenggaraan pertahanan merupakan tanggungjawab otoritas
sipil dalam hal ini Departemen Pertahanan. Ancaman pertahanan harus dibatasi
sebagai ancaman kekerasan yang datang dari luar dan berbasis maritim, seperti agresi,
infiltrasi, pelanggaran wilayah dan ancaman-ancaman militer dan intelijen asing
lainnya.
PDP menolak ancaman-ancaman non-militer, seperti pemikiran-pemikiran
sosial, budaya, ideologi, dimasukkan dalam ancaman pertahanan. PDP berpendapat
bahwa ancaman pertahanan pada hakekatnya adalah ancaman riil terhadap teritori
Republik Indonesia, seperti agresi dan aneksasi, baik secara militer maupun non
militer.
2. Sistem dan Postur Pertahanan
PDP mendorong dilanjutkannya reformasi internal TNI dengan
mengintegrasikan TNI ke dalam Departemen Pertahanan, dan merestrukturisasi
sistem penggelaran kekuatan TNI dalam bentuk komando teritorial (Koter) ke arah
terbentuknya kekuatan pertahanan yang terintegrasi (integrited forces). PDP juga
mendorong disusunnya rencana induk (masterplan) penggelaran TNI dengan
pemetaan wilayah beresiko keamanan, wilayah perbatasan, daerah konflik, dan pulaupulau
terpencil, serta pengurangan Koter.
PDP menghendaki terwujudnya postur pertahanan nasional dengan prinsip
pendefinisian ancaman yang akurat dan konkret, pergeseran fokus strategi pertahanan
dari landas-darat ke integrited force, perencanaan pertahanan berbasis ancaman ke
perencanaan pertahanan berbasis kemampuan, transformasi pertahanan berbasis
manusia ke pertahanan berbasis teknologi, yang didukung dengan intrumen
perundangan, pengembangan doktrin, ketersediaan logistik, serta kesejahteraan
prajurit yang signifikan.
PDP mendukung kebijakan pertahanan yang mencerminkan kinerja,
kompetensi, profesionalitas, dan integritas TNI sebagai berikut :
a. Melaksanakan keputusan politik dan prinsip-prinsip demokrasi, serta tunduk pada
otoritas sipil;
b. Melakukan perbaikan materi, doktrin dan sistem pendidikan kemiliteran;
24
c. Mengirim personil militer untuk mengikuti pendidikan militer di negara-negara
demokratis;
d. Meningkatkan industri persenjataan Indonesia dengan kemampuan untuk
merancang dan memproduksi alat-alat persenjataan yang modern dan berteknologi
canggih;
e. Meningkatkan efektifitas pelayanan counter-terorisme guna mencegah serangan
terorisme;
f. Meninjau kembali dan meningkatkan kerjasama pertahanan serta kerjasama latihan
militer dengan negara-negara sahabat;
g. Meningkatkan kerjasama militer khususnya dengan negara-negara tetangga untuk
menjamin perdamaian regional.
3. Sarana dan Prasarana Pertahanan
PDP mendorong kebijakan memodernisasikan sarana dan prasarana
pertahanan, meningkatkan jumlah dan kapasitas peralatan militer yang memadai, serta
meningkatkan ketrampilan dan latihan penggunaan peralatan militer sesuai dengan
kemampuan keuangan Negara dalam rangka menjaga persatuan, keutuhan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Kesejahteraan Prajurit
PDP mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
taraf hidup prajurit beserta keluarganya sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya, melalui peningkatan anggaran pertahanan negara secara signifikan dalam
APBN.
5. Intelijen Negara
PDP berpendapat bahwa badan-badan intelijen harus direstrukturisasi
mengikuti doktrin intelijen dalam negara demokrasi. Intelijen harus memiliki payung
undang-undang yang antara lain mengatur bahwa badan-badan intelijen harus berada
di bawah kontrol otoritas sipil, yakni presiden dan DPR.
PDP berpendapat bahwa intelijen militer hanya diizinkan melakukan operasioperasi
intelijen militer untuk kepentingan pertahanan negara.
PDP berpendapat badan-badan intelijen sipil tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan operasi intelijen dengan sasaran para warga sipil yang aktif dalam
kegiatan politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, pers, lingkungan hidup,
penegakan hukum dan HAM.
25
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai arah perjuangan bagi segenap anggota, kader dan pimpinan Partai di
semua tingkatan, maka Manifesto Politik ini harus disertai dengan kaidah-kaidah yang
jelas bagi pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Pimpinan Kolektif Nasional berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkannya dalam bentuk kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan Partai
secara nasional, serta membuat keputusan untuk pelaksanaan program dengan
menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
2. Pimpinan Kolektif Provinsi berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Nasional dan pelaksanaan program kerja
hasil Rapat Kerja Nasional, serta menyusun program kerja Partai untuk tingkat
Provinsi dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi.
3. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Provinsi dan pelaksanaan program kerja
hasil Rapat Kerja Provinsi, serta menyusun program kerja Partai untuk tingkat
Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Kolektif Kecamatan dan. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
berkewajiban menyusun komposisi dan personalia alat kelengkapan partai untuk
melaksanakan Manifesto Politik ini, serta melaksanakan segala ketentuan dan
kebijakan Partai.
5. Alat Kelengkapan Partai di semua tingkatan berkewajiban melaksanakan
Manifesto Politik ini sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugas masing-masing,
serta melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai.
6. Organisasi Sayap Partai di semua tingkatan berkewajiban melaksanakan
Manifesto Politik ini sesuai dengan bentuk, fungsi dan peran masing-masing, serta
melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai.
26
PENUTUP
Manifesto Politik ini merupakan bagian dari serangkaian upaya pembaruan
yang dilakukan PDP terhadap tatanan kehidupan bangsa di segala bidang ke arah yang
lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih demokratis. Untuk itu, implementasi dan aktualisasi Platform Perjuangan ini sangat memerlukan komitmen, kerja keras,dan konsistensi dari seluruh elemen Partai dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan ketentuan Partai.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemudahan kepada seluruh anggota, kader dan pimpinan PDP dalam
mewujudkan perjuangan mulia dan luhur ini bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Anggaran Dasar / Rumahtangga PDP

2007-06-11T01:27:00.000-07:00

ANGGARAN DASAR PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

PEMBUKAAN
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berdiri melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan jembatan emas menuju cita-cita luhur bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, sejahtera, demokratis, bersatu, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Bahwa bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya hingga memasuki milenium ketiga di abad ke-21, belum mampu meraih apa yang dicita-citakan para Pahlawan dan Pendiri Negara (the founding fathers) dikarenakan kelemahan dari dalam maupun kondisi lingkungan dari luar yang kurang mendukung.
Bahwa kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah budaya dan sistem politik serta kondisi Partai politik yang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola organisasi yang baik dan bersih. Bahwa tantangan zaman berupa pertarungan ideologi, kemajuan ilmu pengetahuan, tehnologi dan globalisasi semakin menuntut perbaikan sistem dan peningkatan kualitas warga bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga bangsa Indonesia benar-benar berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Menyadari akan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, didasarkan atas kesadaran akan panggilan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kehormatan sebagai putra-putri bangsa dengan berbagai latar belakang suku, etnik, agama, kepercayaan, asal usul dan sejarah, yang memiliki kesamaan pandangan dan keyakinan sebagai kaum nasionalis-kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini menyatakan bersatu dan berhimpun dalam wadah organisasi politik modern yang merupakan kelanjutan, peningkatan dan pengembangan dari Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, maka pada tanggal 1 Desember 2005 didirikanlah Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dengan berazas Pancasila dan berdasar UUD 1945; berwatak demokratis, aspiratif, partisipatif, kerakyatan, pluralis-inklusif, anti-diskriminasi, institusional, kolektif-kolegial, transparan, akuntabel, meritokrasi; memiliki jati diri: bersih, peduli, kompeten dan berkarakter serta berjuang untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH PARTAI

Pasal 1 Partai ini bernama Partai Demokrasi Pembaruan, disingkat PDP.

Pasal 2 Partai Demokrasi Pembaruan, yang selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3 Pusat Partai berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II ASAS, WATAK dan JATIDIRI

Pasal 5 1. Partai berasaskan Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Watak Partai adalah Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.
3. Jatidiri Partai adalah Partai Rakyat sekaligus Partai Kader yang bersemangat Gotong Royong, Bersih, Peduli dan Kompeten.

BAB III TUJUAN Pasal 6 Partai ini mempunyai tujuan:
1. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis.

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 7 Kedaulatan Partai berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Konferensi Nasional Partai.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8 1. Anggota Partai adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan tertulis menjadi anggota, bersedia menerima asas dan tujuan Partai serta telah memenuhi persyaratan Undang-undang.
2. Anggota Partai terdiri dari:
a. Anggota biasa;
b. Kader; dan
c. Anggota Kehormatan.

Pasal 9 Kewajiban Anggota Setiap anggota Partai memiliki kewajiban:
1. Menegakan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta peraturan-peraturan Partai lainnya;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Partai;
3. Melaksanakan program perjuangan Partai berdasarkan prinsip-prinsip dan garis kebijakan Partai untuk mewujudkan cita-cita dan ideologi Partai;
4. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati;
5. Mengabdikan hidupnya untuk mewujudkan negara berke-Tuhanan Yang Maha Esa, negara kebangsaan, negara demokrasi, negara hukum dan negara kesejahteraan;
6. Terus-menerus menjaring aspirasi masyarakat dan menginformasikannya kepada Partai untuk penyusunan kebijakan dan program Partai;
7. Siap melakukan pengorbanan untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
8. Menjunjung tinggi solidaritas dan persatuan Partai, jujur, setia dan taat asas;
9. Memecahkan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat kerukunan-persaudaraan-kebangsaan;
10. Membayar iuran Partai.

Pasal 10 Hak Anggota Setiap anggota Partai memiliki:
1. Hak memilih dan dipilih;
2. Hak untuk berbicara dan memberikan suara;
3. Hak untuk mendapatkan kesempatan berkarir dalam Partai;
4. Hak untuk membela diri atas tuntutan dan tuduhan pelanggaran disiplin Partai;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan Partai.

BAB VI KADER

Pasal 11 1. Kader Partai merupakan tulang punggung Partai dan abdi masyarakat;
2. Kader Partai adalah anggota Partai yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Partai atau loyalitas dan dedikasinya telah teruji;
3. Kader diseleksi secara obyektif atas dasar integritas ideologi, politik, kompetensi, dan profesionalisme;
4. Kader mendapatkan penugasan sesuai kompetensi dan profesionalitasnya;
5. Kader Partai di setiap jenjang harus dapat memberikan contoh baik dalam penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepartaian.

BAB VII DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 12 Disiplin 1. Partai mempunyai peraturan tentang disiplin Partai demi menjamin persatuan dan solidaritas Partai dalam pelaksanaan tugas Partai.
2. Setiap anggota Partai wajib melaksanakan dan memelihara disiplin Partai serta berperilaku dalam kerangka disiplin Partai.
3. Setiap pelangaran disiplin Partai akan dikenai sanksi Partai.

Pasal 13 Sanksi Partai dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk:
1. Peringatan;
2. Pembebas-tugasan dari jabatan Partai dan atau jabatan atas nama Partai;
3. Pemberhentian sementara sebagai anggota Partai;
4. Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Partai.

BAB VIII ORGANISASI PARTAI

Pasal 14 Jenjang Kepengurusan Dalam rangka melaksanakan tugas Partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut :
1. Pimpinan Kolektif Nasional Partai disingkat PKN, yang wilayah kerjanya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pimpinan Kolektif Provinsi Partai disingkat PKP, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi;
3. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Partai disingkat PKK, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pimpinan Kolektif Kecamatan disingkat PK Kecamatan, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan;
5. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan disingkat PK Desa/Kelurahan, yang wilayah kerjanya meliputi Desa/kelurahan dan atau yang setingkat.

Pasal 15 Struktur Partai dan Alat Kelengkapan Lainnya
1. Struktur Organisasi Partai di tingkat Nasional terdiri dari:
a. Pimpinan Kolektif Nasional;
b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional;

2. Pimpinan Kolektif Nasional membentuk alat kelengkapan Partai yang terdiri dari:
a. Badan Pertimbangan Partai;
b. Komisi Kehormatan Partai;
c. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai;
d. Fraksi Partai;
e. Sekretariat Partai;
f. Badan-badan/Lembaga-lembaga lainnya dapat dibentuk berdasarkan keputusan Pimpinan Kolektif Nasional.

3. Struktur Organisasi Partai di tingkat Provinsi terdiri dari:
a. Pimpinan Kolektif Provinsi;
b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi;

4. Pimpinan Kolektif Provinsi membentuk alat kelengkapan Partai yang terdiri dari:
a. Badan Pertimbangan Provinsi;
b. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi;
c. Fraksi Partai;
d. Sekretariat Partai.

5. Struktur Organisasi Partai di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pimpinan Kolektif Kabupaten/ Kota;
b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/ Kota;

6. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota membentuk alat kelengkapan Partai yang terdiri dari:
a. Badan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota;
c. Fraksi Partai;
d. Sekretariat Partai.

7. Struktur Organisasi Partai di tingkat Kecamatan terdiri dari:
a. Pimpinan Kolektif Kecamatan; dan
b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan;
c. Sekretariat Partai sebagai alat kelengkapan Partai.

8. Struktur Organisasi Partai di tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
a. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; dan
b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan;
c. Sekretariat Partai sebagai alat kelengkapan Partai.

BAB IX PIMPINAN KOLEKTIF

Pasal 16 Fungsi Pimpinan Kolektif Pimpinan Kolektif adalah lembaga tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing yang berfungsi:
1. Memimpin Partai dan mengambil kebijakan strategis Partai;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Partai.
3. Sebagai forum konsultasi masalah-masalah Partai.

Pasal 17 Anggota Pimpinan Kolektif Anggota Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatan dipilih melalui Konferensi Partai yang dilaksanakan secara demokratis di tingkatannya masing-masing;

BAB X ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 18 Pimpinan Kolektif Nasional
1. Pimpinan Kolektif Nasional merupakan pimpinan tertinggi Partai dan bertanggung jawab kepada Konferensi Nasional Partai;
2. Pimpinan Kolektif Nasional dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Nasional Partai; 3. Pimpinan Kolektif Nasional memiliki seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif Nasional dengan wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
a. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional;
b. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus atas permintaan sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Nasional;
c. Memimpin Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional dan Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus, yang dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota Pimpinan Kolektif Nasional;
4. Untuk menjalankan tugas sehari-hari Pimpinan Kolektif Nasional memilih dan menetapkan Pelaksana Harian.
5. Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional mewakili Pimpinan Kolektif Nasional untuk dan atas nama Partai bertanggungjawab kedalam dan keluar.

Pasal 19 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Kolektif Nasional
1. Pimpinan Kolektif Nasional berwenang:
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Nasional;
b. Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan Partai;
c. Menyelenggarakan Konferensi Nasional Partai;
d. Memimpin Konferensi Provinsi;
e. Memimpin Konferensi Kabupaten/Kota dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Provinsi;
f. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional dan Pimpinan Kolektif di tingkat bawahnya;
g. Memberikan sanksi terhadap struktural Partai dan anggota Partai yang melakukan pelanggaran disiplin Partai sesuai dengan hasil keputusan dari Komisi Kehormatan Partai;
h. Menugaskan kader Partai, baik di eksekutif maupun di legislatif di tingkat nasional yang telah diseleksi secara demokratis;
i. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional;
j. Membentuk Badan-badan/Lembaga-lembaga Partai di tingkat nasional sekaligus memilih dan menetapkan personalia yang duduk dalam badan-badan/lembaga-lembaga tersebut;
k. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kolektif Provinsi sesuai dengan hasil Konferensi Provinsi;
l. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Konferensi Kabupaten/Kota atas rekomendasi Pimpinan Kolektif Provinsi; 2. Pimpinan Kolektif Nasional berkewajiban : a. Menyusun visi dan misi Partai; b. Memberikan pertanggungjawaban pada Konferensi Nasional; c. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai; d. Melantik Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional; e. Melantik kepengurusan badan-badan/lembaga-lembaga Partai yang dibentuk di tingkat nasional; f. Melantik Pimpinan Kolektif Provinsi; g. Melantik Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Provinsi; h. Mematuhi Kode Etik Pimpinan Kolektif Partai.

Pasal 20 Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional
1. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional menjalankan program-program Pimpinan Kolektif Nasional.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional membentuk Departemen sesuai dengan kebutuhan program Partai.

Pasal 21 Badan Pertimbangan Partai Badan Pertimbangan Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Nasional dengan tugas memberikan pertimbangan, usul, dan nasehat baik diminta maupun tidak kepada Pimpinan Kolektif Nasional secara terbuka untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pasal 22 Komisi Kehormatan Partai Komisi Kehormatan Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Nasional, berkedudukan di tingkat Nasional, dengan tugas :
1. Memeriksa dan memutus setiap pelanggaran berat yang berakibat pemecatan;
2. Memeriksa dan memutus setiap pelanggaran Kode Etik Pimpinan Kolektif yang dilakukan oleh anggota pimpinan kolektif di semua tingkatan;
3. Memeriksa dan memutus setiap pengaduan dari anggota Partai yang mendapat sanksi dari Pimpinan Kolektif pada tingkatannya;
4. Merehabilitasi anggota yang dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 23 Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Badan Penelitian dan Pengembangan dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Nasional dengan tugas membuat penelitian dan kajian-kajian demi pengembangan Partai secara Nasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 24 Fraksi Partai
1. Fraksi Partai adalah anggota - anggota DPR-RI dalam lembaga perwakilan yang berasal dari Partai hasil pemilu.
2. Fraksi Partai bertugas memperjuangkan program politik Partai untuk dapat menjadi kebijakan pemerintah negara.
3. Fraksi Partai ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional.
4. Ketentuan mengenai Fraksi Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 25 Sekretariat Partai

1. Sekretariat Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif di setiap tingkatan dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi Partai.
2. Ketentuan mengenai struktur, personalia dan mekanisme kerja Sekretariat Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XI ORGANISASI TINGKAT PROVINSI

Pasal 26 Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Pimpinan Kolektif Provinsi merupakan pimpinan tertinggi Partai di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab kepada Konferensi Provinsi;
2. Pimpinan Kolektif Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Provinsi Partai. 3. Pimpinan Kolektif Provinsi memiliki seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif Provinsi dengan wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
a. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi;
b. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus atas permintaan sedikitnya 5 (lima) orang Pimpinan Kolektif Provinsi;
c. Memimpin Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi dan Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus, yang dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota Pimpinan Kolektif Provinsi.
4. Untuk menjalankan tugas sehari-hari, Pimpinan Kolektif Provinsi memilih dan menetapkan Pelaksana Harian.

Pasal 27 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Pimpinan Kolektif Provinsi berwenang:
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi;
b. Menyelenggarakan Konferensi Provinsi;
c. Memimpin Konferensi Kabupaten/Kota berdasarkan mandat dari Pimpinan Kolektif Nasional;
d. Memimpin Musyawarah Kecamatan dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
e. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi dan Pimpinan Kolektif di tingkat bawahnya;
f. Memberikan sanksi terhadap struktural Partai dan anggota Partai yang melakukan pelanggaran disiplin Partai;
g. Menugaskan kader Partai untuk ditempatkan baik di eksekutif maupun di legislatif di tingkat Provinsi yang telah diseleksi secara demokratis;
h. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi;
i. Membentuk Badan-badan/Lembaga-lembaga Partai di tingkat provinsi sekaligus memilih menetapkan personalia yang duduk dalam badan-badan/lembaga-lembaga tersebut;
j. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kolektif Nasional untuk mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kolektif kabupaten/Kota sesuai hasil Konferensi Kabupaten/Kota;
k. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kolektif Kecamatan sesuai hasil Musyawarah Kecamatan atas rekomendasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
2. Pimpinan Kolektif Provinsi berkewajiban :
a. Memberikan pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi;
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai;
c. Melantik Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi;
d. Melantik kepengurusan badan-badan/lembaga-lembaga Partai yang dibentuk di tingkat provinsi;
e. Melantik Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berdasarkan mandat dari Pimpinan Kolektif Nasional;
f. Melantik Pimpinan Kolektif Kecamatan dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
g. Mematuhi Kode Etik Pimpinan Kolektif Partai.

Pasal 28 Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi menjalankan program-program Pimpinan Kolektif Nasional dan program-program Pimpinan Kolektif Provinsi.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi mempunyai wewenang :
a. Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi mewakili Pimpinan Kolektif Provinsi dan bertanggung jawab kedalam dan keluar pada tingkatannya.
b. Membentuk Biro-Biro sesuai dengan kebutuhan program Partai.

Pasal 29 Badan Pertimbangan Provinsi Badan Pertimbangan Provinsi dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Provinsi dengan tugas memberikan pertimbangan, usul, dan nasehat baik diminta maupun tidak kepada Pimpinan Kolektif Provinsi secara terbuka untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pasal 30 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Provinsi dengan tugas membuat penelitian dan kajian-kajian untuk pengembangan Partai di wilayahnya.

Pasal 31 Fraksi Partai
1. Fraksi Partai adalah anggota - anggota DPRD Provinsi dalam lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari Partai hasil pemilu.
2. Fraksi Partai bertugas memperjuangkan program politik Partai untuk dapat menjadi kebijakan pemerintah.
3. Fraksi Partai ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi.

Pasal 32 Sekretariat Partai Sekretariat Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Provinsi dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi Partai ditingkat Provinsi.

BAB XII ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 33 Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota merupakan pimpinan tertinggi Partai di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Konferensi Kabupaten/Kota;
2. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota ditetapkan dan dipilih oleh Konferensi Kabupaten/Kota Partai.
3. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota memiliki seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota, dengan wewenang dan kewajiban sebagai berikut : a. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
b. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus atas permintaan sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
c. Memimpin Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus, yang dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

Pasal 34 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
b. Menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota;
c. Memimpin Musyawarah Kecamatan berdasarkan mandat dari Pimpinan Kolektif Provinsi; d. Memimpin Musyawarah Desa/Kelurahan dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Kecamatan;
e. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan Pimpinan Kolektif tingkat bawahnya;
f. Memberikan sanksi terhadap struktural Partai dan anggota Partai yang melakukan pelanggaran disiplin Partai;
g. Menugaskan kader Partai untuk ditempatkan baik di eksekutif maupun di legislatif di tingkat Kabupaten/Kota yang telah diseleksi secara demokratis;
h. Memilih dan menetapkan komposisi dan personalia Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
i. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kolektif Provinsi untuk mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif Kecamatan sesuai hasil musyawarah Kecamatan;
j. Membentuk Badan-badan/Lembaga-lembaga Partai di tingkat Kabupaten/Kota sekaligus memilih menetapkan personalia yang duduk dalam badan-badan/lembaga-lembaga tersebut; k. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan, atas rekomendasi Pimpinan Kolektif Kecamatan;
2. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berkewajiban :
a. Memberikan pertanggungjawaban pada Konferensi Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai;
c. Melantik Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
d. Melantik kepengurusan badan-badan/lembaga-lembaga Partai yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
e. Melantik Pimpinan Kolektif Kecamatan berdasarkan mandat dari Pimpinan Kolektif Provinsi;
f. Melantik Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dan dapat mendelegasikan kepada Pimpinan Kolektif Kecamatan;
g. Mematuhi Kode Etik Pimpinan Kolektif Partai.

Pasal 35 Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota menjalankan program-program Pimpinan Kolektif Nasional, program-program Pimpinan Kolektif Provinsi dan program-program Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :
a. Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mewakili Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kedalam dan keluar pada tingkatannya .
b. Membentuk Bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan program Partai;

Pasal 36 Badan Pertimbangan Kabupaten/Kota Badan Pertimbangan Partai Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dengan tugas memberikan pertimbangan, usul, dan nasehat baik diminta maupun tidak kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota secara terbuka untuk dijadikan bahan pertimbangan

Pasal 37 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dengan tugas membuat penelitian dan kajian-kajian untuk pengembangan Partai di wilayahnya.

Pasal 38 Fraksi Partai
1. Fraksi Partai adalah anggota - anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari hasil pemilu.
2. Fraksi Partai bertugas memperjuangkan program politik Partai untuk dapat menjadi kebijakan pemerintah.
3. Fraksi Partai ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

Pasal 39 Sekretariat Partai Sekretariat Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi Partai ditingkat Kabupaten/Kota.

BAB XIII ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN ATAU YANG SETINGKAT

Pasal 40 Pimpinan Kolektif Kecamatan
1. Pimpinan Kolektif Kecamatan adalah Pelaksana Progam Kerja Partai di wilayahnya.
2. Pimpinan Kolektif Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Partai Kecamatan.
3. Pimpinan Kolektif Kecamatan memiliki seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif Kecamatan, dengan wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan; b. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus atas permintaan sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Kecamatan; c. Memimpin Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan dan Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus, yang dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota Pimpinan Kolektif Kecamatan;
4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Pimpinan Kolektif Kecamatan memilih dan menetapkan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan.

Pasal 41
Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Kolektif Kecamatan
1. Pimpinan Kolektif Kecamatan mempunyai wewenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan; b. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan; c. Memimpin Musyawarah Desa/Kelurahan atas mandat dari Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; d. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan dan Pimpinan Kolektif tingkat bawahnya; e. Memberikan sanksi terhadap struktural Partai dan anggota Partai yang melakukan pelanggaran disiplin Partai; f. Memilih dan menetapkan komposisi dan personalia Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan; g. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota untuk mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil musyawarah Desa/Kelurahan.
2. Pimpinan Kolektif Kecamatan berkewajiban : a. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan; b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai; c. Melantik Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan; d. Melantik Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan berdasarkan mandat dari Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; e. Mematuhi Kode Etik Pimpinan Kolektif Partai.

Pasal 42 Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan 1. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan menjalankan program-program Pimpinan Kolektif Nasional, program-program Pimpinan Kolektif Provinsi dan program-program Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota. 2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan mempunyai wewenang : a. Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan mewakili Pimpinan Kolektif Kecamatan dan bertanggungjawab kedalam dan keluar pada tingkatannya. b. Membentuk Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan program Partai;

Pasal 43 Sekretariat Partai Sekretariat Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Kecamatan dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi Partai ditingkat Kecamatan.

Pasal 44 Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
1. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan adalah Pelaksana Progam Kerja Partai di wilayahnya.
2. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Partai Desa/Kelurahan.
3. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan memiliki seorang Koordinator yang dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan, dengan wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; b. Mengundang Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus atas permintaan sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; c. Memimpin Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dan Rapat Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus, yang dapat didelegasikan kepada salah seorang anggota Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan;
4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan memilih dan menetapkan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.

Pasal 45 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
1. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan mempunyai wewenang : a. Melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan; b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan; c. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; d. Memilih dan menetapkan komposisi dan personalia Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan;
2. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan berkewajiban : a. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan; b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai; c. Melantik Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; d. Mematuhi Kode Etik Pimpinan Kolektif Partai.

Pasal 46 Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
1. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan menjalankan program-program Pimpinan Kolektif Nasional, program-program Pimpinan Kolektif Provinsi dan program-program Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan mempunyai wewenang : a. Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan mewakili Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kedalam dan keluar pada tingkatannya . b. Membentuk Unit-unit sesuai dengan kebutuhan program Partai;

Pasal 47 Sekretariat Partai Sekretariat Partai dibentuk oleh Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi Partai ditingkat Desa/Kelurahan.

BAB XIV MASA BHAKTI PIMPINAN KOLEKTIF DAN PELAKSANA HARIAN
Pasal 48
1. Masa bhakti Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian pada setiap tingkatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
2. Masa bhakti Koordinator Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bhakti berikutnya.
3. Pelaksana Harian dan atau Personalia Pelaksana Harian dievaluasi kinerjanya oleh Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatannya masing-masing setiap 1 (satu) tahun kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB XV ORGANISASI SAYAP PARTAI DAN MITRA
Pasal 49
1. Partai membentuk organisasi sayap yang berbentuk organisasi kemasyarakatan atau bentuk lainnya yang langsung di bawah Partai dan mempunyai tujuan untuk memperkuat fungsi dan peran Partai di masyarakat.
2. Partai membina hubungan dan membangun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, organisasi profesi yang berbentuk lembaga, yayasan, paguyuban, yang seasas dan seaspirasi dengan Partai.
3. Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat membina hubungan dan membangun kerjasama dengan Organisasi Mitra lainnya.

BAB XVI KONFERENSI DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 50 Konferensi dan rapat-rapat Partai terdiri dari :
1. Konferensi Nasional;
2. Konferensi Nasional Luar Biasa;
3. Rapat Kerja Nasional;
4. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional;
5. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus;
6. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Nasional
7. Rapat Pelaksana harian Pimpinan Kolektif Nasional
8. Konferensi Provinsi;
9. Konferensi Provinsi Khusus;
10. Rapat Kerja Provinsi;
11. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi;
12. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus;
13. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Provinsi;
14. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi
15. Konferensi Kabupaten/Kota;
16. Konferensi Kabupaten/Kota Khusus;
17. Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
18. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
19. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus;
20. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
21. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
22. Musyawarah Kecamatan;
23. Musyawarah Kecamatan Khusus;
24. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan;
25. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus;
26. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan;
27. Musyawarah Desa/Kelurahan;
28. Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus;
29. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan;
30. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus;
31. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.

Pasal 51 Konferensi Nasional
1. Konferensi Nasional adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam Partai.
2. Konferensi Nasional Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Konferensi Nasional Partai diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Nasional.
4. Konferensi Nasional Partai berwenang: a. Mengubah/menyempurnakan, menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; b. Menetapkan dan mengesahkan Piagam Perjuangan Partai; c. Menetapkan dan mengesahkan Program Partai; d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kolektif Nasional; e. Memilih,menetapkan dan mengesahkan Pimpinan Kolektif Nasional;dan f. Membuat dan menetapkan keputusan lainnya.
5. Tata cara pelaksanaan Konferensi Nasional diatur dalam Tata Tertib Konferensi Nasional.

Pasal 52 Konferensi Nasional Luar Biasa
1. Dalam keadaan mendesak Pimpinan Kolektif Nasional dapat mengadakan Konferensi Nasional Luar Biasa.
2. Konferensi Nasional Luar Biasa Partai dapat diadakan atas permintaan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Partai dan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pimpinan Kolektif Provinsi;
3. Konferensi Nasional Luar Biasa Partai juga dapat diadakan atas permintaan Pimpinan Kolektif Nasional dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Partai dan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pimpinan Kolektif Provinsi;
4. Konferensi Nasional Luar Biasa Partai mempunyai wewenang yang sama dengan Konferensi Nasional Partai.
5. Tata cara pelaksanaan Konferensi Nasional Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Konferensi Nasional Luar Biasa.

Pasal 53 Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun; 2. Rapat Kerja Nasional mempunyai tugas dan wewenang : a. Menjabarkan program kerja kedalam kegiatan-kegiatan Partai secara Nasional; b. Membuat keputusan untuk pelaksanaan program;
3. Rapat Kerja Nasional dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Nasional;

Pasal 54 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional
1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai. b. Membahas dan memutuskan kebijakan Partai yang bersifat mendasar dan strategis. c. Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. d. Membahas masukan-masukan dari Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti. e. Membahas masukan dari badan/lembaga yang dibentuk Partai sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing. f. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Pelaksana Harian dan seluruh badan atau lembaga yang dibentuk Partai.

Pasal 55 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus
1. Pimpinan Kolektif Nasional dapat menyelenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus untuk kepentingan khusus dan mendesak waktunya.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus dapat diselenggarakan atas permintaan dari sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Nasional yang diajukan secara tertulis kepada Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional.

Pasal 56 Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Nasional
1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sedikit-sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan;
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Nasional mempunyai tugas dan wewenang melakukan Koordinasi dan Evaluasi program-program yang sudah disusun oleh badan-badan atau lembaga-lembaga Partai;

Pasal 57 Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional
1. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif dilaksanakan sesuai kebutuhan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pelaksana Harian mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas masukan-masukan dari pelaksana harian Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti;
b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Kolektif;
c. Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian Partai yang bersifat teknis dan operasional;
d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai untuk dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkatan dibawahnya;
e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh Bidang – bidang dan Sayap Partai;
f. Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkat dibawahnya.

Pasal 58 Konferensi Provinsi
1. Konferensi Provinsi Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Provinsi;
2. Konferensi Provinsi Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
3. Konferensi Provinsi Partai diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi.
4. Konferensi Provinsi Partai mempunyai wewenang: a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Partai di tingkat Provinsi; b. Menjabarkan dan mengkoordinasikan program kerja Partai di tingkat Provinsi;dan c. Menetapkan Pimpinan Kolektif Provinsi Partai.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konferensi Provinsi diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 59 Konferensi Provinsi Khusus
1. Konferensi Provinsi Khusus diadakan untuk kepentingan khusus;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konferensi Provinsi Khusus diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 60 Rapat Kerja Provinsi
1. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun; 2. Rapat Kerja Provinsi mempunyai tugas: a. Menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Nasional; b. Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Nasional; c. Menyusun program kerja Partai untuk tingkat Provinsi.
3. Rapat Kerja Provinsi dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi;

Pasal 61 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai. b. Membahas dan memutuskan kebijakan Partai yang bersifat strategis. c. Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya. d. Membahas masukan-masukan dari Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti. e. Membahas masukan dari badan/lembaga yang dibentuk Partai sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing. f. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Pelaksana Harian dan seluruh badan atau lembaga yang dibentuk Partai.

Pasal 62 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus
1. Pimpinan Kolektif Nasional dapat menyelenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus untuk kepentingan khusus dan mendesak waktunya.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus dapat diselenggarakan atas permintaan dari sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Provinsi yang diajukan secara tertulis kepada Koordinator Pimpinan Kolektif Provinsi.

Pasal 63 Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Provinsi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sedikit-sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan;
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan Koordinasi dan Evaluasi program-program yang sudah disusun oleh badan-badan atau lembaga-lembaga Partai;

Pasal 64 Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi
1. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi dilaksanakan sesuai kebutuhan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pelaksana Harian mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas masukan-masukan dari pelaksana harian Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Kolektif;c. Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian Partai yang bersifat teknis dan operasional; d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai untuk dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkatan dibawahnya; e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh Bidang – bidang; f. Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkat dibawahnya.

Pasal 65 Konferensi Kabupaten/Kota
1. Konferensi Kabupaten/Kota Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Konferensi Kabupaten/Kota Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Konferensi Kabupaten/Kota Partai diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
4. Konferensi Kabupaten/Kota Partai mempunyai wewenang: a. Menilai dan menerima laporan dari Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; b. Menyusun program kerja Partai di tingkat Kabupaten/Kota;dan c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konferensi Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 66 Konferensi Kabupaten/Kota Khusus
1. Konferensi Kabupaten/Kota Khusus diadakan untuk kepentingan khusus;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konferensi Kabupaten/Kota Khusus diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 67 Rapat Kerja Kabupaten/Kota
1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam1 (satu) tahun;
2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. Menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Provinsi; b. Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Provinsi; c. Menyusun program kerja Partai untuk tingkat Kabupaten/Kota.
3. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;

Pasal 68 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai. b. Membahas dan memutuskan kebijakan Partai yang bersifat strategis. c. Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya. d. Membahas masukan-masukan dari Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti. e. Membahas masukan dari badan/lembaga yang dibentuk Partai sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing. f. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Pelaksana Harian dan seluruh badan atau lembaga yang dibentuk Partai.

Pasal 69 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus
1. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus untuk kepentingan khusus dan mendesak waktunya.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus dapat diselenggarakan atas permintaan dari sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota yang diajukan secara tertulis kepada Koordinator Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.

Pasal 70 Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sedikit-sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan;
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melakukan Koordinasi dan Evaluasi program-program yang sudah disusun oleh badan-badan atau lembaga-lembaga Partai;

Pasal 71 Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
1. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kebutuhan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pelaksana Harian mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas masukan-masukan dari pelaksana harian Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti;b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Kolektif; c. Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian Partai yang bersifat teknis dan operasional; d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai untuk dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkatan dibawahnya; e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh Bidang – bidang; f. Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkat dibawahnya.

Pasal 72 Musyawarah Kecamatan Partai
1. Musyawarah Kecamatan Partai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Kecamatan.
2. Musyawarah Kecamatan Partai diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Musyawarah Kecamatan Partai diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Kecamatan Partai.
4. Musyawarah Kecamatan Partai mempunyai wewenang: a. Menilai dan menerima laporan dari Pimpinan Kolektif Kecamatan Partai; b. Menyusun program kerja Partai di tingkat Kecamatan; 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Kecamatan Partai diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 73 Musyawarah Kecamatan Khusus
1. Musyawarah Kecamatan Khusus diadakan untuk kepentingan khusus;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Kecamatan Khusus diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 74 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan
1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai. b. Membahas dan memutuskan kebijakan Partai yang bersifat teknis.
c. Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya. d. Membahas masukan-masukan dari Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti. k. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Pelaksana Harian.

Pasal 75 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus
1. Pimpinan Kolektif Kecamatan dapat menyelenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus untuk kepentingan khusus dan mendesak waktunya.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus dapat diselenggarakan atas permintaan dari sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Kecamatan yang diajukan secara tertulis kepada Koordinator Pimpinan Kolektif Kecamatan.

Pasal 76 Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan
1. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan dilaksanakan sesuai kebutuhan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pelaksana Harian mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas masukan-masukan dari pelaksana harian Pimpinan Kolektif pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Kolektif; c. Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian Partai yang bersifat teknis dan operasional; d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai untuk dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkatan dibawahnya; e. Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh pelaksana harian pada tingkat dibawahnya.

Pasal 77 Musyawarah Desa/Kelurahan Partai
1. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Musyawarah Desa/Kelurahan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Musyawarah Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Partai.
4. Musyawarah Desa/Kelurahan mempunyai wewenang: a. Menilai dan menerima laporan dari Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Partai; b. Menyusun program kerja Partai di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Desa/Kelurahan Partai diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 78 Musyawarah Desa/Kelurahan Partai Khusus
1. Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus diadakan untuk kepentingan khusus;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus diatur melalui Peraturan Partai.

Pasal 79 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan diselenggarakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif mempunyai tugas dan wewenang: a. Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi Partai dalam pelaksanaan program Partai. b. Membahas dan memutuskan kebijakan Partai yang bersifat strategis. c. Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya. d. Membahas masukan-masukan dari Anggota Partai di wilayahnya untuk ditindaklanjuti. e. Membahas masukan dari badan/lembaga yang dibentuk Partai sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing. f. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Pelaksana Harian dan seluruh badan atau lembaga yang dibentuk Partai.

Pasal 80 Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus
1. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus untuk kepentingan khusus dan mendesak waktunya.
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus dapat diselenggarakan atas permintaan dari sedikitnya 5 (lima) orang anggota Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan yang diajukan secara tertulis kepada Koordinator Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.

Pasal 81 Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
1. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai kebutuhan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Pelaksana Harian mempunyai tugas dan wewenang:
a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Kolektif;
b. Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian Partai yang bersifat teknis dan operasional;

BAB XVII QUORUM RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 82 1. Rapat-rapat Partai bisa dijalankan apabila memenuhi quorum.
2. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

BAB XVIII TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 83 Peraturan Partai yang dijiwai oleh semangat Piagam Pejuangan Partai tata urutannya diatur sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar;
2. Anggaran Rumah Tangga;
3. Keputusan Konferensi Nasional;
4. Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional;
5. Keputusan Konferensi Provinsi;
6. Keputusan Pimpinan Kolektif Provinsi;
7. Keputusan Konferensi Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Musyawarah Kecamatan;
10. Keputusan Pimpinan Kolektif Kecamatan;
11. Keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan;
12. Keputusan Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.

Pasal 84 1. Peraturan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Partai yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Setiap tingkat kepengurusan Partai, harus melaksanakan keputusan Partai yang di atasnya;
3. Kepengurusan Partai yang tidak mentaati atau menentang keputusan Partai di atasnya dapat dikenai sanksi.

BAB XIX KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN PARTAI
Pasal 85 1. Sumber keuangan Partai diperoleh dari: a. Iuran anggota Partai yang besarnya ditentukan oleh Rapat Pimpinan Kolektif Nasional; b. Sumbangan yang tidak mengikat; c. Pendapatan lain yang sah. 2. Pengelolaan harta kekayaan Partai diperuntukkan bagi pencapaian tujuan Partai. 3. Pengelolaan semua keuangan dan harta kekayaan Partai dilakukan oleh Pimpinan Kolektif Nasional pada tingkat nasional dilaporkan secara berkala dalam Rapat Kerja Nasional dan dipertanggungjawabkan di dalam Konferensi Nasional. 4. Pengelolaan semua keuangan dan harta kekayaan Partai di semua tingkatan di daerah dilakukan oleh Pimpinan Kolektif Partai di tingkat masing-masing dan dipertanggungjawabkan dalam konferensi di tingkatannya.

BAB XX LAMBANG, BENDERA DAN MARS

Pasal 86 1. Partai mempunyai Lambang berupa Gambar Banteng ilustratif berwarna putih diatas warna dasar merah dan bertuliskan Partai Demokrasi Pembaruan. 2. Partai mempunyai Mars yang berjudul Mars Partai Demokrasi Pembaruan. 3. Partai mempunyai Bendera berbentuk empat persegi panjang berwarna merah dengan gambar Banteng ilustratif berwarna putih didalamnya dan bertuliskan Partai Demokrasi Pembaruan.

BAB XXI PEMBUBARAN PARTAI
Pasal 87 1. Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Konferensi Nasional yang khusus diadakan untuk itu. 2. Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XXII

PENAFSIRAN Pasal 88 Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka penafsiran yang sah adalah yang diputuskan Pimpinan Kolektif Nasional setelah mendengar dan mempertimbangkan saran dari Badan Pertimbangan Partai.

BAB XXIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 89 Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri yang pengorganisasiannya diatur oleh Pimpinan Kolektif Nasional.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90 1. Untuk pertama kalinya Pimpinan Kolektif Nasional ditetapkan oleh Para Pendiri Partai dalam Sarasehan Nasional Gerakan Pembaruan pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta. 2. Masa kerja Pimpinan Kolektif Nasional sebagaimana disebut ayat (1) berakhir sampai dengan terselenggaranya Konferensi Nasional Partai yang pertama. 3. Untuk pertama kalinya Pengurus Partai di setiap tingkatan di bawah jenjang Pimpinan Kolektif Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional;

BAB XXV KETENTUAN KHUSUS
Pasal 91 1. Untuk menjamin keikutsertaan Partai dalam Pemilu 2009, Pimpinan Kolektif Nasional diberikan kewenangan khusus untuk melakukan segala hal yang diperlukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. 2. Kewenangan khusus yang dimiliki Pimpinan Kolektif Nasional berakhir pada saat terpilihnya Pimpinan Kolektif Nasional pada Konferensi Nasional Partai yang pertama.

BAB XXVI PENUTUP
Pasal 92 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai. 2. Anggaran Dasar Partai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Pengertian Anggota 1. Anggota biasa adalah anggota yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan Partai. 2. Anggota Kader adalah anggota biasa dan atau anggota yang loyalitas dan dedikasinya telah teruji serta telah mengikuti sejumlah pelatihan dan pendidikan organisasi di berbagai tingkatan, mempunyai kompetensi, berkarakter, jujur, dan mempunyai jiwa kepemimpinan 3. Anggota kehormatan adalah Para Pendiri Partai dan Warga Negara Indonesia karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada partai ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional menjadi anggota kehormatan Partai.

Pasal 2 Syarat Keanggotaan Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Partai adalah :
1. Warga Negara Indonesia telah berusia 17 tahun atau telah menikah;
2. Wajib Mengamalkan Ideologi Pancasila;
3. Menaati UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bersedia menaati dan melaksanakan Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
5. Bersedia melaksanakan Program dan Keputusan Partai.

Pasal 3 Pendaftaran dan Pengesahan Anggota
1. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota dan meregristrasi anggota di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Syarat pendaftaran anggota: a. Mengisi Formulir Pendaftaran; b. Melampirkan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya;
3. Setiap calon anggota Partai yang sudah dinyatakan sah sebagai anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten /Kota.
4. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara data keanggotaan Partai. 5. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berkewajiban menyerahkan salinan daftar anggota kepada Pimpinan Kolektif Provinsi dan Pimpinan Kolektif Nasional.
6. Pendaftaran dan penerimaan anggota Partai yang berada di luar negeri dilakukan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dalam rangka perekrutan anggota dan dalam hal Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota belum terbentuk, Pimpinan Kolektif pada tingkatan diatasnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai dan menyampaikan salinannya di kemudian hari kepada Pimpinan Kolektif Kabuten/Kota yang telah terbentuk.

Pasal 4 Akhir Keanggotaan Keanggotaan Partai dinyatakan berakhir karena:
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Menjadi anggota partai lain;
4. Kehilangan kewarga-negaraan Indonesia; dan
5. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan atau ketentuan-ketentuan yang termasuk kategori pelanggaran berat berdasarkan hasil keputusan Komisi Kehormatan Partai.

BAB II LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 5 Larangan Anggota Partai dilarang :
1. Menjadi Anggota Partai Politik lain;
2. Membocorkan rahasia partai;
3. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
4. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Partai;
5. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 Sanksi 1. Setiap pelanggaran disiplin Partai yang dilakukan oleh anggota Partai, Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif, Pimpinan kolektif Partai dan seluruh jajaran Partai dikenakan sanksi; 2. Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin Partai dan tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin Partai.

BAB III ORGANISASI
Pasal 7 Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Tingkat Nasional
1. Pimpinan Kolektif Nasional berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari : a. Satu (1) orang Koordinator; b. Anggota-anggota.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa Ketua Bidang; c. Satu (1) orang Sekretaris; d. Beberapa wakil sekretaris; e. Satu (1) Bendahara; f. Beberapa wakil bendahara; g. Beberapa Koordinator Wilayah;

Pasal 8 Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Tingkat Provinsi
1. Pimpinan Kolektif Provinsi sebanyak-banyaknya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari : a. Satu (1) orang Koordinator; b. Anggota-anggota.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa Ketua bidang; c. Satu (1) orang Sekretaris; d. Beberapa wakil Sekretaris; e. Satu (1) orang Bendahara;dan f. Beberapa wakil Bendahara. g. Beberapa Koordinator Wilayah;

Pasal 9 Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Tingkat Kolektif Kabupaten/Kota
1. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari : a. Satu (1) orang Koordinator; dan b. Anggota-anggota.
2. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa Ketua bidang; c. Satu (1) orang Sekretaris; d. Beberapa wakil Sekretaris; e. Satu (1) orang Bendahara;dan f. Beberapa wakil Bendahara. g. Beberapa Koordinator Wilayah;

Pasal 10 Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Tingkat Kecamatan
1. Pimpinan Kolektif Kecamatan sebanyak-banyaknya berjumlah 17 (tujuh belas)orang terdiri dari : a. Satu (1) orang Koordinator; dan b. Anggota-anggota.
2. Pelaksana Harian terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa Ketua bidang;
c. Satu (1) orang Sekretaris; d. Beberapa wakil Sekretaris; e. Satu (1) Bendahara; f. Beberapa wakil Bendahara; g. Beberapa Koordinator wilayah.

Pasal 11 Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Tingkat Desa/Kelurahan
1. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan sebanyak-banyaknya berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari : a. Satu (1) orang Koordinator; dan b. Anggota-anggota.
2. Pelaksana Harian terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa Ketua bidang; c. Satu (1) Sekretaris; d. Beberapa wakil Sekretaris; e. Satu (1) Bendahara; f. Beberapa wakil Bendahara; g. Beberapa Koordinator wilayah.

BAB IV DEPARTEMEN, BIRO DAN BAGIAN

Pasal 12 1. Dalam rangka mendukung tugas operasional Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatan perlu dibentuk organ-organ sebagai berikut: a. Departemen pada tingkat Nasional; b. Biro pada tingkat Provinsi; c. Bagian pada tingkat Kabupaten/Kota; d. Seksi pada tingkat Kecamatan;dan e. Unit pada tingkat Desa/Kelurahan
2. Ketentuan mengenai tata kerja, fungsi, tugas dan wewenang organ-organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai.

BAB V BADAN PERTIMBANGAN PARTAI
Pasal 13 Badan Pertimbangan Partai disetiap tingkatan terdiri dari : 1. Satu (1) orang Ketua merangkap anggota; 2. Satu (1) orang sekretaris merangkap anggota; dan 3. Beberapa orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif di tingkatannya.

BAB VI KOMISI KEHORMATAN PARTAI
Pasal 14 1. Komisi Kehormatan Partai terdiri dari :
a. Anggota Tetap : i. Satu (1) orang Ketua merangkap anggota;
ii. Satu (1) orang Sekretaris merangkap anggota;
iii. Para Pendiri Partai secara ex officio;
b. Beberapa orang anggota tidak tetap :
i. Unsur Pimpinan Kolektif Nasional;
ii. Unsur Pimpinan Kolektif Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan permasalahan pelanggaran peraturan Partai;
2. Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar, Komisi ini membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur anggota tetap dan anggota tidak tetap.

BAB VII BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTAI
Pasal 15 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai terdiri dari : a. Satu (1) orang Ketua; b. Beberapa orang wakil ketua; c. Satu (1) orang sekretaris; d. Beberapa orang wakil sekretaris; e. Beberapa anggota yang diusulkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional dan mempunyai keahlian khusus di bidang yang diperlukan. 2. Untuk pengembangan organisasi Pimpinan Badan ini dapat mengusulkan kepada Pimpinan Kolektif pada semua tingkatan sampai dengan tingkatan Kabupaten/Kota untuk membentuk struktur penunjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KRITERIA KEPENGURUSAN PIMPINAN KOLEKTIF
Pasal 16 Kriteria Kepengurusan Pimpinan Kolektif adalah sebagai berikut :
1. Kader Partai;
2. Warga Negara Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas;
3. Bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia;
4. Setia kepada Pancasila Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945;
5. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
6. Tidak menjadi anggota atau Pengurus Partai lain;
7. Mampu menjaga nama baik pribadi/keluarga dan Partai;
8. Mampu bekerjasama secara kolektif.

BAB IX PERGANTIAN PIMPINAN KOLEKTIF
Pasal 17 1. Pergantian Personalia Pimpinan Kolektif terjadi karena : a. Meninggal Dunia; b. Mengundurkan diri; c. Berakhir masa bhaktinya; d. Diberhentikan dari jabatannya. 2. Apabila terjadi kekosongan personalia Pimpinan kolektif sebagaimana ayat (1) diatas, pengisiannya dilaksanakan dalam Rapat Pleno Khusus Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatan berdasarkan persetujuan 2/3 anggota Pimpinan Kolektif yang hadir dalam rapat dan pengesahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Partai.

BAB X KONFERENSI dan RAPAT-RAPAT

Pasal 18 Konferensi 1. Konferensi Nasional Partai dihadiri oleh: a. Peserta, yang terdiri dari : i. Pimpinan Kolektif Nasional; ii. Utusan dari Pimpinan Kolektif Provinsi; iii. Utusan dari Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; dan iv. Utusan dari setiap organisasi sayap di tingkat nasional.

b. Peninjau, yang terdiri dari: i. Badan-badan/lembaga-lembaga;dan ii. Undangan lainnya.

2. Konferensi Nasional Luar Biasa pesertanya sama dengan peserta Konferensi Nasional.

3. Konferensi Provinsi dihadiri oleh: a. Peserta yang terdiri dari: i. Unsur Pimpinan Kolektif Nasional; ii. Pimpinan Kolektif Provinsi; iii. Utusan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota b. Peninjau yang terdiri dari : i. Badan-badan/lembaga-lembaga tingkat Provinsi; dan ii. Undangan lainnya.

4. Konferensi Provinsi Khusus dihadiri oleh peserta yang sama dengan peserta Konferensi Provinsi.

5. Konferensi Kabupaten/Kota dihadiri oleh: a. Peserta yang terdiri dari: i. Unsur Pimpinan Kolektif Nasional dan atau Pimpinan Kolektif Provinsi; ii. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; iii. Utusan dari Pimpinan Kolektif Kecamatan b. Peninjau yang terdiri dari : i. Badan-badan/lembaga-lembaga Kabupaten/Kota;dan ii. Undangan lainnya.

6. Konferensi Kabupaten/Kota Khusus dihadiri oleh peserta yang sama dengan peserta Konferensi Kabupaten/Kota.
7. Musyawarah Partai tingkat Kecamatan dihadiri oleh: a. Peserta yang terdiri dari : i. Unsur Pimpinan Kolektif Provinsi dan atau Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota ii. Pimpinan Kolektif Kecamatan; iii. Utusan dari Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan b. Peninjau yang terdiri dari undangan
8. Musyawarah Partai tingkat Desa/Kelurahan dihadiri oleh: a. Peserta yang terdiri dari : i. Unsur Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dan atau Pimpinan Kolektif Kecamatan; ii. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; iii. Anggota yang mempunyai KTA b. Peninjau yang terdiri dari undangan
9. Jumlah utusan Konferensi/Musyawarah pada tingkatannya masing-masing ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional.

Pasal 19 Hak Bicara dan Hak Suara
1. Setiap Peserta dan Peninjau Konferensi/musyawarah pada setiap tingkatan mempunyai Hak Bicara.
2. Hak suara dalam Konferensi/Musyawarah pada setiap tingkatan hanya dimiliki oleh Peserta yang merupakan utusan.
3. Hak suara dalam Konferensi/Musyawarah adalah satu suara untuk setiap utusan.
4. Hak suara dalam Musyawarah Desa/Kelurahan adalah satu suara untuk setiap anggota yang hadir sebagai peserta.

Pasal 20 Keabsahan Konferensi/Musyawarah
1. Konferensi Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Kolektif Provinsi dan 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
2. Konferensi Provinsi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
3. Konferensi Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Kolektif Kecamatan.
4. Musyawarah Kecamatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.
5. Musyawarah Desa/Kelurahan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota.

Pasal 21 Pemungutan Suara dalam Konferensi/Musyawarah
1. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
2. Tata cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Konferensi/Musyawarah.

Pasal 22 Rapat-Rapat

1. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional dihadiri oleh :a. Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional; dan b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Nasional
2. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Nasional Khusus dihadiri : a. Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional; b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Nasional; c. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Nasional; b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional; c. Perwakilan Badan Pertimbangan Partai; d. Perwakilan Departemen dan Lembaga; e. Perwakilan Pimpinan Kolektif Provinsi; dan f. Satu (1) orang utusan dari setiap organisasi sayap tingkat nasional.
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Nasional dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Nasional; b. Badan-badan/lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional dihadiri oleh Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional.
6. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi dihadiri : a. Koordinator;dan b. Anggota-anggota.
7. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Provinsi Khusus dihadiri : a. Koordinator Pimpinan Kolektif Provinsi; b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Provinsi; c. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi
8. Rapat Kerja Pimpinan Kolektif Provinsi dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Provinsi; b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi; c. Perwakilan Badan Pertimbangan Partai Provinsi; d. Perwakilan Biro dan Lembaga; e. Dua (2) Perwakilan Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;dan f. Satu (1) orang utusan dari setiap organisasi sayap tingkat Provinsi.
9. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Provinsi dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Provinsi;dan b. Badan-badan/lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan.
10. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi dihadiri oleh Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi.
11. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dihadiri : a. Koordinator;dan b. Anggota-anggota.
12. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Khusus dihadiri : a. Koordinator Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; c. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota
13. Rapat Kerja Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; b. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota; c. Perwakilan Badan Pertimbangan Partai Kabupaten/Kota; d. Perwakilan Bagian-bagian; e. Perwakilan Pimpinan Kolektif Provinsi;dan f. Dua (2) orang utusan dari Pimpinan Kolektif Kecamatan.
14. Rapat Koordinasi Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dihadiri : a. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota;dan b. Badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kebutuhan
15. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota.
16. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan dihadiri : a. Koordinator;dan b. Anggota-anggota.
17. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Kecamatan Khusus dihadiri : a. Koordinator Pimpinan Kolektif Kecamatan; b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Kecamatan; c. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan
18. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan dihadiri oleh Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kecamatan.
19. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dihadiri : a. Koordinator; dan b. Anggota-anggota
20. Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan Khusus dihadiri : a. Koordinator Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; b. Anggota-anggota Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan; c. Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
21. Rapat Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan dihadiri oleh Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan.

Pasal 23 Quorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Partai 1. Rapat Pimpinan Kolektif pada setiap tingkatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari jumlah anggota. 2. Rapat Pimpinan Kolektif Khusus pada setiap tingkatan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. 3. Dalam hal pengambilan keputusan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, pada dasarnya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah apabila didukung oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XI ARTI DAN MAKNA LAMBANG
Pasal 24 Arti Lambang Partai
1. Warna merah berarti berani dan tegas dalam memperjuangkan ide-ide nasionalisme, demokrasi, keadilan dan kebenaran serta amanat penderitaan rakyat;
2. Banteng ilustratif berwarna putih melambangkan jiwa yang luhur dan dinamis, bersemangat kerakyatan, dan berasas Pancasila;
3. Tulisan Partai Demokrasi Pembaruan dengan kata Pembaruan yang lebih besar menjadi semangat dalam memperjuangkan terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pasal 25 Makna Lambang Partai
1. Keseluruhan lambang memiliki karakter visual, filosofis dan makna sebagai berikut: a. Banteng Modern Gaya Muda; b. Berani & Percaya Diri; c. Bersih, Jujur & Peduli; d. Nasionalis-Demokratis-Kerakyatan-Religius; e. Terbuka & Pluralis; f. Ramah, Santun & Rendah Hati; g. Transparan & bertanggung-jawab; h. Bergerak cepat dan dinamis; i. Kekar, Kokoh dan Enerjik; j. Tegas, Tajam dan Cerdas; dan k. Otoritatif tetapi tidak otoriter.

BAB XII PENUTUP
Pasal 26 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai diatur dalam Peraturan Partai. 2. Anggaran Rumah Tangga Partai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.