Situs Resmi Partai Demokrasi Pembaruan Jakarta Timur: Laks : Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif

Monday, June 11, 2007

Laks : Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif

Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai kabinet pimpinan SBY tersebut belum bekerja secara efektif. Kuatnya pengaruh partai politik terhadap KIB dinilai menjadi salah satu penyebab.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Laksamana Sukardi, kepada detikcom usai diskusi 'Mencari Format Baru Pemerintahan Yang Efektif di Tahun 2009', di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8)
.
"Kekuasaan saat ini semua ada di parpol, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, bupati dan lain-lain. Jadi demokrasi itu disandera oleh elit-elit partai politik," kata Laksamana. Menurut Laksamana, untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu, perlu dilakukan pembaruan di tubuh partai politik. Partai poltik harus melakukan transparansi proses kebijakan sebagai langkah awal pembaruan.
"Nah, parpol itu proses pengambilan keputusannya harus transparan. Elit-elit politik harus transparan mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang strategis di dalam partai tersebut," ujar Laksamana. Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis menilai ketidakefektifan KIB tidak terkait dengan partai politik. Tetapi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan presiden.
"Kalau pemerintahan tidak efektif, ya harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, atau fraksi yang signifikan," ujar politisi dari PDIP ini. Dia juga mengatakan, menteri-menteri yang saat ini berada di KIB sebenarnya merupakan orang-orang kepercayaan presiden yang profesional di bidangnya.
"Saya lihat menteri-menterinya pintar-pintar. Hanya dirigennya. Contoh, Boediono saat jadi menkeu masa Megawati bagus. Tapi sekarang berbalik 180 derajat," katanya. Namun demikian, mengenai usulan sejumlah kalangan untuk diadakan reshuffle kabinet, Emir mengatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden.
"Dibilang gemuk, tidak juga. Ramping, tidak juga. Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau. Intinya bukan di reshuffle, tapi ya di presiden," imbuhnya.
Agung: Partai Golkar Tidak Harus Dominan di Kabinet
Partai Golkar belum satu suara soal reshuffle kabinet. Ada menilai pemerintah harus menambah menteri dari Partai Golkar di kabinet, ada juga yang tidak.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Partai Golkar akan selalu mendukung pemerintah. Namun hal itu tidak harus dalam bentuk penambahan jumlah menteri dari Partai Golkar di kabinet.
"Tidak harus dengan penambahan menteri Golkar di kabinet. Kami tidak harus dominan," tutur Agung di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/8).
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Andi Matalatta. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah adalah bentuk partisipasi Partai Golkar dalam membangun masyarakat.
"Itu tidak berarti Partai Golkar harus (dominan) di kabinet. Yang penting asal visi dan misi Partai Golkar bisa dijalankan," ungkap Andi.
Sejumlah fungsionaris Partai Golkar mendesak pemerintah agar menempatkan lebih banyak lagi menteri dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab selama ini Partai Golkar telah memberikan dukungan politik yang besar terhadap pemerintah.

Labels: Opini