PKKc Matraman dipersulit dalam mengurus Surat Domisili
Pengurusan surat-surat yang bertujuan untuk kelengkapan verifikasi Dep.Huk&Ham saat ini kami sedang mengurusnya,akan tetapi ada permasalahan di tingkat kelurahan.Dimana Lurah belum mau menandatangani surat domisili.Hal ini diungkapkan oleh koordinator PKKc Matraman,Sugianto pagi tadi.
Hingga detik ini, Lurah tidak juga menandatangani surat domisili yang menjadi kelengkapan dokumen PKKc untuk verifikasi. Akan tetapi mengapa partai-partai lain yang mengajukan hal yang sama telah selesai (ditandatangani,-red)padahal kita sudah melengkapi segala dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang ada.
Batas waktu penyerahan dokumen PKKc ke PKN PDP adalah tanggal 15 Februari 2008.Sedangkan batas waktu penyerahan ke Dep.Huk&Ham tanggal 20 Februari 2008,Matraman ingin ikut serta mensukseskan verifikasi dan kami memiliki keinginan kuat untuk ikut dalam kemenangan PDP pada Pemilu 2009, ujar Sugianto alias Mpek.
Saya mohon doa aja dari seluruh kader PDP se-Indonesia agar proses ini dapat cepat selesai.Dan permasalahan ini sudah kami koordinasikan kepada Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur.Dan sikap kita,akan tetap menunggu hingga Surat tersebut ditandatangani.Apabila besok belum juga ditandatangani, maka ratusan kader-kader PDP akan mendatangi kator kelurahan untuk meminta Lurah menandatangani surat tersebut,imbuhnya.
Labels: Berita, Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Kembali ke jaman baheulak
Kelangkaaan minyak tanah di Jakarta semakin meluas. Setelah Jakarta Utara kini giliran Jakarta Timur. Puluhan warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan.
Warga terlihat antri dengan membawa dirigen untuk mendapatkan minyak dengan harga murah. Antrian tersebut terjadi di RW 01,
Kelurahan Cipinang Besar, Jakarta Timur.
Eri, 45, mengaku telah mengantri selama hampir satu jam. Dia rela berdesak desakan karena ingin mendapatkan minyak tanah dengan harga lebih murah.
Menurutnya, jika telah sampai di warung harga minyak tanah tersebut melonjak dua kali lipat. “Jika sudah sampai di warung, harganya bisa mencapai Rp 4000 per liter,” tuturnya.
Untungnya, warga yang membeli minyak di pangkalan milik Manurung tersebut tidak dibatasi. Bahkan ada warga yang membeli hingga puluhan liter. “Saya sengaja membeli banyak untuk stok,” ucap Aji, yang membeli sebanyak 20 liter.
Dalam satu minggu ini, pasokan minyak tanah baru datang satu kali ke pangkalan minyak yang berada di pinggir jalan Kalimalang itu. Sehingga daerah tersebut termasuk kategori wilayah langka minyak tanah. Bahkan warga RW 01 Cipinang Besar Selatan mengaku hingga kini belum juga memperoleh kompor gas yang dijanjikan pemerintah.
Terus Berlanjut
Kelangkaan minyak tanah di Jakarta Timur terus berlangsung. Warga semakin kesulitan mendapatkan minyak tanah karena pasokan hanya datang seminggu sekali. Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta ini sebagai buntut kebijakan pemerintah mengkonversi minyak tanah ke gas elpiji.
Antrian panjang masih terlihat di pangkalan minyak tanah di RT 03/RW 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Warga mengaku sudah seminggu kesulitan memperoleh minyak tanah.
Warga mulai mengantri sejak pukul 08.00 WIB, namun pasokan baru datang satu jam kemudian. Meski telah antri berjam-jam, namun masih ada sejumlah warga yang tidak kebagian akibat pasokan sangat terbatas. "Selain pasokan terbatas, pembelian minyak juga tidak dibatasi sehingga tidak semua warga kebagian," keluh Ny Wati, salah seorang warga.
Pemilik pangkalan minyak tanah, Jabangun Sirait mengaku pasokan dari Pertamina agak terlambat sejak program konversi minyak tanah ke gas diberlakukan.
Beberapa hari sebelumnya, antrian minyak tanah juga terjadi di RW yang sama di pangkalan minyak milik Manurung.
Menurut warga, sekalipun sudah diterapkan program konversi minyak tanah ke gas, namun hingga kini warga belum menerima kompor dan tabung gas seperti yang dijanjikan pemerintah. Akibatnya, warga masih menggunakan kompor biasa yang minyaknya sulit diperoleh karena mulai langka dan harganya sangat mahal.
Labels: Berita, Opini
Selengkapnya...
0
comments
Amandemen Undang Undang Dasar 1945
Pasca reformasi 1998,UUD '45 telah diamandemen sebanyak 4 kali.Sosialisasi amandemen ini terasa sangat kurang dilakukan pemerintah,sehingga sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengetahui isi dari UUD'45 yang sekarang.Saya mencoba untuk memposting Amandemen UUD 45 tersebut sebagai bagian dari tugas partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.Selamat membaca, obs ekacakra-PKK PDP jakarta Timur
* Amandemen UUD'45
Labels: Berita, Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
1
comments
Koperasi Sebagai Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah
kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia bertalian langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘kue pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Ekonomi rakyat yang dapat diperkuat dalam wadah koperasi adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.
Ekonomi Rakyat dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu/diperjuangkan melalui koperasi.. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Peranan Koperasi di Berbagai Negara
Sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi. Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya. Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan .Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi
Penutup
Sebagai sesama anak bangsa, kita terpanggil untuk secara bersama-sama memberdayakan koperasi sehingga koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian.Semoga koperasi sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa.
OBS Ekacakra ( Ketua Bidang UKM,Tani,Buruh dan Nelayan PKK PDP Jakarta Timur )
Labels: Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Pilkada Jakarta, Saatnya Pembaruan Partai Politik
Berita tentang pemilihan kepala daerah ( pilkada ) DKI Jakarta akhir-akhir ini
menguasai berita utama di media-media baik elektronik maupun cetak. Bahkan imbasnya sampai ke seluruh Indonesia.
Terpilihnya 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga pada bulan agustus nanti,menimbulkan gejolak penolakan di kalangan masyarakat Jakarta.
Besarnya kekecewaan rakyat akan hasil ini,menimbulkan sebuah gerakan untuk meng-’gol’-kan calon independen agar dapat ikut serta maju ke bursa Pilkada Jakarta sebagai calon alternatif.
Ada beberapa alasan logis yang dapat menjadi kesimpulan dari fenomena calon independen ini antara lain :
- manuver-manuver yang dipertontonkan oleh pelaku-pelaku politik ( politikus ) dari Partai Politik yang ada, membuat masyarakat semakin apatis.
- Proses lamaran calon gubernur dan wakilnya kepada partai politik ( parpol ) sarat dengan aroma politik uang ( money politic ). Hal ini tercermin dari dengan pemberitaan-pemberitaan media yang mengulas tentang tidak bekrjanya mekanisme “buttom-up” penjaringan calon. Dimana calon yang paling banyak diusulkan dari struktur bawah,yang merupakan implementasi dari suara rakyat berbeda dengan dengan hasil keputusan di tingkat elit partai.
- Sehingga sebagian besar masyarakat menilai kedua calon pasangan cagub dan cawagub saat ini merupakan pilihan “elit” partai,dan bukan representasi dari arus bawah.
- Tidak satupun calon gubernur yang merupakan kader dari Partai Politik / semuanya independent.
Munculnya calon independent menimbulkan sebuah ”vortex” kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi partai politik. Parpol telah melupakan jatidirinya,dimana hakikat sebuah parpol sebagai “kawah candra dimuka” tempat penggodokan,pendidikan kader-kader yang akan memperjuangkan kepentingan politik dari partai untuk mendapatkan kekuasaan yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat,bangsa dan Negara.
Saat ini, Masyarakat menganggap parpol saat ini telah berubah menjadi “perahu sewaan.” Dimana setiap orang boleh memakai perahu tersebut asal bayar dan harganya passs…
Apa yang diucapkan oleh Koord. PKN PDP,Laksamana Sukardi adalah sangat tepat. Partai Demokrasi Pembaruan, merupakan ”panacea” bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial disetiap tingkatan,pengakuan terhadap merit system ( meritokrasi ) merupakan solusi bagi kekecewaan warga Jakarta dan rakyat Indonesia.
Labels: Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Laks : Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif
Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus menuai kritik.
Sejumlah kalangan menilai kabinet pimpinan SBY tersebut belum bekerja secara efektif. Kuatnya pengaruh partai politik terhadap KIB dinilai menjadi salah satu penyebab.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Laksamana Sukardi, kepada detikcom usai diskusi 'Mencari Format Baru Pemerintahan Yang Efektif di Tahun 2009', di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8)
.
"Kekuasaan saat ini semua ada di parpol, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, bupati dan lain-lain. Jadi demokrasi itu disandera oleh elit-elit partai politik," kata Laksamana. Menurut Laksamana, untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu, perlu dilakukan pembaruan di tubuh partai politik. Partai poltik harus melakukan transparansi proses kebijakan sebagai langkah awal pembaruan.
"Nah, parpol itu proses pengambilan keputusannya harus transparan. Elit-elit politik harus transparan mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang strategis di dalam partai tersebut," ujar Laksamana. Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis menilai ketidakefektifan KIB tidak terkait dengan partai politik. Tetapi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan presiden.
"Kalau pemerintahan tidak efektif, ya harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, atau fraksi yang signifikan," ujar politisi dari PDIP ini. Dia juga mengatakan, menteri-menteri yang saat ini berada di KIB sebenarnya merupakan orang-orang kepercayaan presiden yang profesional di bidangnya.
"Saya lihat menteri-menterinya pintar-pintar. Hanya dirigennya. Contoh, Boediono saat jadi menkeu masa Megawati bagus. Tapi sekarang berbalik 180 derajat," katanya. Namun demikian, mengenai usulan sejumlah kalangan untuk diadakan reshuffle kabinet, Emir mengatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden.
"Dibilang gemuk, tidak juga. Ramping, tidak juga. Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau. Intinya bukan di reshuffle, tapi ya di presiden," imbuhnya.
Agung: Partai Golkar Tidak Harus Dominan di Kabinet
Partai Golkar belum satu suara soal reshuffle kabinet. Ada menilai pemerintah harus menambah menteri dari Partai Golkar di kabinet, ada juga yang tidak.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Partai Golkar akan selalu mendukung pemerintah. Namun hal itu tidak harus dalam bentuk penambahan jumlah menteri dari Partai Golkar di kabinet.
"Tidak harus dengan penambahan menteri Golkar di kabinet. Kami tidak harus dominan," tutur Agung di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/8).
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Andi Matalatta. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah adalah bentuk partisipasi Partai Golkar dalam membangun masyarakat.
"Itu tidak berarti Partai Golkar harus (dominan) di kabinet. Yang penting asal visi dan misi Partai Golkar bisa dijalankan," ungkap Andi.
Sejumlah fungsionaris Partai Golkar mendesak pemerintah agar menempatkan lebih banyak lagi menteri dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab selama ini Partai Golkar telah memberikan dukungan politik yang besar terhadap pemerintah.
Labels: Opini
Selengkapnya...
1
comments
