Wednesday, June 20, 2007
Pilkada Jakarta, Saatnya Pembaruan Partai Politik
Berita tentang pemilihan kepala daerah ( pilkada ) DKI Jakarta akhir-akhir ini
menguasai berita utama di media-media baik elektronik maupun cetak. Bahkan imbasnya sampai ke seluruh Indonesia.
Terpilihnya 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga pada bulan agustus nanti,menimbulkan gejolak penolakan di kalangan masyarakat Jakarta.
Besarnya kekecewaan rakyat akan hasil ini,menimbulkan sebuah gerakan untuk meng-’gol’-kan calon independen agar dapat ikut serta maju ke bursa Pilkada Jakarta sebagai calon alternatif.
Ada beberapa alasan logis yang dapat menjadi kesimpulan dari fenomena calon independen ini antara lain :
- manuver-manuver yang dipertontonkan oleh pelaku-pelaku politik ( politikus ) dari Partai Politik yang ada, membuat masyarakat semakin apatis.
- Proses lamaran calon gubernur dan wakilnya kepada partai politik ( parpol ) sarat dengan aroma politik uang ( money politic ). Hal ini tercermin dari dengan pemberitaan-pemberitaan media yang mengulas tentang tidak bekrjanya mekanisme “buttom-up” penjaringan calon. Dimana calon yang paling banyak diusulkan dari struktur bawah,yang merupakan implementasi dari suara rakyat berbeda dengan dengan hasil keputusan di tingkat elit partai.
- Sehingga sebagian besar masyarakat menilai kedua calon pasangan cagub dan cawagub saat ini merupakan pilihan “elit” partai,dan bukan representasi dari arus bawah.
- Tidak satupun calon gubernur yang merupakan kader dari Partai Politik / semuanya independent.
Munculnya calon independent menimbulkan sebuah ”vortex” kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi partai politik. Parpol telah melupakan jatidirinya,dimana hakikat sebuah parpol sebagai “kawah candra dimuka” tempat penggodokan,pendidikan kader-kader yang akan memperjuangkan kepentingan politik dari partai untuk mendapatkan kekuasaan yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat,bangsa dan Negara.
Saat ini, Masyarakat menganggap parpol saat ini telah berubah menjadi “perahu sewaan.” Dimana setiap orang boleh memakai perahu tersebut asal bayar dan harganya passs…
Apa yang diucapkan oleh Koord. PKN PDP,Laksamana Sukardi adalah sangat tepat. Partai Demokrasi Pembaruan, merupakan ”panacea” bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial disetiap tingkatan,pengakuan terhadap merit system ( meritokrasi ) merupakan solusi bagi kekecewaan warga Jakarta dan rakyat Indonesia.
Labels: Opini, PKK PDP JAKTIM
by PDP Jaktim at 12:50 AM.
Post a Comment
0 Comments:
Post a Comment