PDP,Sang Fenomenal
oleh :
Oliver Ekacakra,Caleg DPRD DKI no 7 Dapil Jakarta Timur. Salah satu hasil Rakernas IV Partai Demokrasi Pembaruan yang berakhir pada hari minggu tgl 7 Desember 2008,adalah mencalonkan Ir H.Laksamana Sukardi sebagai Capres dan H.Roy BB Janis,SH,MH sebagai Cawapres dalam Pemilu Pilpres tahun 2009. Keputusan ini merupakan sungguh di luar kebiasaan mainstream politik. Tapi PDP berani menembus sekat-sekat kepalsuan partai politik yang mengatasnamakan koalisi antar partai dengan alasan agar pemerintah terjalin efektif.Alih-alih rakyat sejahtera, malah kesejahteraan kekuasaan belaka.
Padahal di balik itu adalah kompromi kepentingan yang ujung-ujungnya dagang sapi. Tentu duet Laks dan Roy merupakan keputusan politik atas dasar kepentingan yang lebih luas. Karena PDP ingin mengubah mainstream politik yang dimainkan para elite di negeri ini menuju paradigma politik yang bermartabat dan demokratis.
Jika dilihat dari perjalanan PDP dari awal dideklarasikan hingga saat ini,maka kita akan melihat suatu benang merah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa partai ini memiliki semangat, visi serta ‘obat’ untuk menyejahterakan bangsa. PDP juga mungkin akan ditakdirkan untuk memimpin bangsa lewat kemenangan dalam Pemilu 2009.
Kelahiran PDP pada akhir 2005,yang mengusung semangat pembaruan dengan memperkenalkan sistem kolektif kolegial dengan mendisain dua badan struktur organisasi di tiap tingkatan kepengurusan yakni Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian tersebut menggemparkan dunia perpolitikan nasional.Banyak para pengamat poltik dan elit politik meragukan jenis kepemimpinan kolektif akan berhasil dijalankan.
Seiring waktu berlalu, PDP dengan sistem kolektifnya terus mendapat perhatian masyarakat dan semakin dicintai. Partai – partai Politik yang berkuasa di Parlemen pun mulai terusik akan fenomena ini. Parpol yang berkuasa melalui Komisi III DPR menjerat Koordinator PKN PDP Ir H Laksamana Sukardi dengan pasal korupsi atas penjualan 2 kapal tanker VLCC. PDP tetap tegar dan bertahan menghadapi pendzoliman ini.
PDP di tengah-tengah badai yang menerpa semakin banyak mendapat simpati rakyat,PDP semakin besar dari hari ke hari.Sosok Laksamana Sukardi juga makin terlihat dan akrab bagi masyarakat. Masyarakat mulai melihat kepribadian Laks baik dari media tulis dan elektronik, maupun dari buku-buku yang ditulisnya.Hal ini terus mengokohkan Laks sebagai calon pemimpin yang mempunyai visi terhadap perubahan bangsa menuju kesejahteraan seluruh rakyat khususnya rakyat kecil. Pandangan masyarakat yang tadinya mendeskritkan Laksamana perlahan-lahan berubah 180 derajat.
Kasus VLCC semakin memeroleh kebenaran bahwa sosok Laksamana adalah sosok yang bersih dari korupsi.Jaksa yang begitu ngotot untuk menyeret Laks bahkan dicopot dari jabatannya akibat terlibat dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung.Mungkin hanya Laksamana Sukardi saja yang menghadapi kasus seperti ini.
Setelah diperiksa di KPK dan tidak ditemukan bukti, DPR meminta Kejaksaan Agung untuk menyeret beliau atas tuduhan korupsi penjualan VLCC. Hingga kebenaran terkuak,Kejagung tidak menemukan bukti-bukti bahwa Laks terlibat dalam usaha merugikan negara.Banyak kader yang meyakini bahwa “Tuhan tidak tidur”.Saya pribadi meyakini bahwa Laksamana Sukardi telah di ’baiat’ oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi sosok pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi. Jika dilihat dari Capres yang ada sekaranG,belum ada yang lolos dari ujian “bebas korupsi” dari KPK,DPR dan Kejagung seperti Laksamana Sukardi. Seharusnya Laks diberi penghargaan “Tokoh bebas Korupsi Award”.
Wapres Pendamping atau Pesaing?
Merupakan sebuah pemikiran yang spektakuler dari salah satu kader terbaik PDP, Roy BB Janis. Buku yang menguraikan sebuah teori yang menawarkan agar Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu Partai banyak dibicarakan oleh para pengamat politik maupun elit Partai.Pemikiran tersebut tidak akan lahir dari sembarang orang, akan tetapi hanya lahir dari kader yang menjiwai dan memiliki roh pembaruan.
Apalagi peta perpolitikan nasional saat ini lebih berpihak pada politik koalisi yang penuh dengan aroma dagang sapi. Para pengamat politik terbawa arus tersebut dan melupakan sebuah kelemahan dari sistem koalisi tersebut. Mengapa ? Karena mereka terjebak dengan situasi yang dimainkan para elite politik lama.
Roy dapat melihat kelemahan tersebut dari perjalanan bangsa ini.Presiden dan Wakil Presiden I Republik ini,Bung Karno dan Hatta bukan berasal dari Partai yang sama.Duet tersebut kurang dapat bersinergi dan akhirnya bung Hatta berhenti ditengah jalan.
Pada masa reformasi, duet pasangan Gus Dur – Megawati juga tidak mampu bersinergi dan menyebabkan kabinet berjalan dengan tidak efektif. Pasangan SBY-JK banyak menyajikan ketidaksinergisan mereka. Jika pasangan presiden dan wakilnya berasal dari partai yang berbeda, maka akan menyebabkan tersendat-sendatnya program pemerintahan yang akan dijalankan.Masyarakat akan dirugikan.Dan posisi wakil presiden akan menjadi pesaing presiden.
Pada masa Orde baru, Presiden dan wakilnya berasal dari satu partai. Fungsi wakil presiden pada saat itu tidak pernah menjadi pesaing dari Presiden,fungsinya kembali kepada habitat aslinya yaitu sebagai pendamping Presiden menjalankan pemerintahan.Sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif.
Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari satu Partai juga diterapkan di negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat yang baru saja memilih Presiden baru mereka, Barack Obama. Obama memilih wakilnya dari partai yang sama dengannya. Masa lima tahun merupakan masa yang singkat untuk memerintah, jika pasangan presiden dan wakil presiden berbeda Partai akan menghabiskan 1/2 periode pemerintahan ( 2,5 tahun) untuk beradaptasi satu sama lainnya.Akan tetapi jika pasangan satu partai, begitu dilantik langsung menjalankan program-progam kabinet dan merealisasikan janji – janji kampanye.
Duet Laks dan Roy Perkuat Posisi Pemerintahan
Akan merupakan pasangan yang serasi jika Laks terpilih menjadi Presiden dan Roy menjadi Wakil Presiden.Posisi wakil Presiden tidak lagi menjadi pesaing Presiden yang selalu mencari-cari peluang menjatuhkan Presiden,akan tetapi menjadi pendamping yang setia bagi Presiden menjalankan roda Pemerintahan dan bersama-sama mewujudkan janji-janji politik PDP, bukan lagi janji politik 2 orang saja.
Sehingga bagi masyarakat,lebih baik memilih pasangan ini daripada pasangan koalisi dikarenakan Capres dan Cawapres ini akan dengan sekuat tenaga menuntaskan program-program mereka sebaik-baiknya dan jalannya roda pemerintahan akan berjalan efektif.
Kabinet yang terbentuk ini akan lebih fokus dan berjuang sekuat tenaga untuk merealisasikan janji-janji politik selama masa periode pemerintahannya.Masa 5 tahun adalah masa yang sangat singkat untuk memerintah,
Keuntungan Bagi Masyarakat Jika Memilih Pasangan ini
Masyarakat tidak lagi bingung untuk mencari kambing hitam siapa yang salah jika pemerintahan ini gagal menjalankan janji-janji politiknya.Masyarakat tinggal menunggu Pemilu berikutnya dan menghukum partainya,dengan cara tidak lagi memilih Partai dan Calegnya di PEMILU 2014.
Akan tetapi jika pasangan ini berhasil mewujudkan janji-janjinya,maka masyarakat juga jangan lagi bingung mencari Partai idamannya,Capres- Cawapres idamannya. Masyarakat hanya tinggal menunggu pasangan Capres – Cawapres yang dicalonkan oleh PDP pada Pemilu berikutnya. Tentunya hal ini (Capres-Cawapres satu partai) sangat menguntungkan bagi rakyat,pasangan satu partai ini tidak merugikan rakyat malah menguntungkan bagi posisi tawar masyarakat didalam hak-hak politiknya.Rakyat tidak lagi menjadi kerbau yang dicocok hidungnya.Rakyat tidak lagi dipermainkan oleh manuver-manuver elit politik,demokrasi dikembalikan menjadi rakyat yang berkuasa.
Tugas Kader dan Simpatisan PDP
Sebagai kader dan simpatisan PDP berkewajiban untuk memberitakan dan mensosialisasikan pasangan ini,memberi pengertian atas kebenaran teori ini kepada masyarakat,mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan pembaruan ( renewal movement ) karena kita adalah agent of renewal ( agen pembaruan ).Gelorakan semangat ini demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Labels: Berita, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Ekonomi Kerakyatan Implementasi Dari Pancasila
*Oliver Ekacakra ST,Caleg DPRD Prop.DKI Jakarta no urut 7 Dapil Jakarta Timur.
(www.ekacakra.co.cc)
Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Bung Karno,menurut pemikiran saya merupakan jalan tengah antara ideologi sosialisme dan kapitalisme.Hal tersebut dijabarkan oleh bung Hatta di bidang ekonomi,Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.Ia sendiri,berdasarkan teori dualisme sosial-ekonomi antara sistem kapitalis dan sistem tradisional, berpendapat bahwa lembaga yang cocok untuk diterapkan pada perekonomian tradisional adalah koperasi.Dari sinilah agaknya asal usul gagasan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang ditulis oleh Bung Hatta,bahwa 'badan usaha bersama yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi'.Dalam persepsi Bung Hatta sendiri, koperasi adalah sebuah lembaga
perekonomian modern yang berkembang di Eropa Barat.Pada 1926, Bung Hatta,
ketika masih mahasiswa dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda,
pernah diutus bersama dengan rekan seperguruan tingginya di Universitas
Amsterdam, yang kemudian dikenal sebagai Dr Samsi, mengunjungi negara-negara
Skandinavia, dan sangat terkesan dengan perkembangan koperasi Denmark. Ia
melihat koperasi sebagai jalan tengah antara sistem kapitalisme dan
sosialisme walaupun koperasi Skandinavia dan Eropa Barat umumnya bekerja
dalam sistem pasar. Tujuan koperasi bukan untuk menghapuskan pasar,
melainkan untuk bisa mengendalikannya agar bisa memberikan manfaat bagi
orang kecil, seperti buruh, tani, pedagang, dan pengusaha kecil.
Asas kekeluargaan menurut keterangan Hatta, berasal dari Taman Siswa yang
menunjukkan hubungan guru-murid dan bukannya majikan-buruh dalam sistam
kapitalis. Asas kekeluargaan itu dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam
lembaga 'gotong-royong'. Dalam gotong-royong itu, nilai kolektif dan
solidaritas sangat tebal. Tapi, Bung Hatta ingin mentransformasikan lembaga
dan nilai tradisional ke dalam lembaga ekonomi modern yang bernama koperasi.
Dalam koperasi tersebut, di samping asas kolektivisme dan solidaritas,
terdapat pula nilai individualitas yang lebih rasional. Mengacu kepada teori
sosiologi modern, lembaga gotong-royong bekerja berdasarkan nilai
solidaritas organik, sedangkan dalam koperasi berlaku nilai solidaritas
fungsional.
Konsep Ekonomi Kerakyatan
Menurut Mardi Yatmi Hutomo (Staf Ahli pada Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan di Bappenas, dan staf pengajar Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.),Ada 4 (empat) alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia. Keempat alasan, dimaksud adalah:
1. Karakteristik Indonesia
Pengalaman keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brazil, meniru konsep pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya, yang menerapkan konsep yang memberikan hasil yang berbeda. Dengan mengandalkan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, mengandalkan investasi dari luar negeri, memperkuat industri substitusi ekspor, selama dua sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan output nasional yang cukup tinggi dan memberikan lapangan kerja cukup luas bagi rakyat. Walaupun Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu dari delapan negara di Asia sebagai Asian Miracle atau negara Asia yang ajaib, karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup mantap selama tiga dasa warsa, tetapi ternyata sangat rentan dengan terjadinya supply shock. Krisis mata uang Bath di Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia dalam krisis ekonomi yang serius dan dalam waktu yang amat singkat, ekonomi Indonesia runtuh.
Fakta ini menunjukkan kepada kepada kita, bahwa konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif kita.
2. Tuntutan Konstitusi
Walaupun rumusan konstitusi kita yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam (semacam ekonomi bandul jam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya); tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas . Ruh tata ekonomi usaha bersama uang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 dinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.
3. Fakta Empirik
Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja.
Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.
4. Kegagalan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama 32 tahun lebih, dilihat dari satu aspek memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Walaupun dalam periode tersebut, kita menghadapi 2 kali krisis ekonomi (yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak), tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih di atas 7 persen pertahun. Pendapatan perkapitan atau GDP perkapita juga meningkat tajam dari 60 US dolar pada tahun 1970 menjadi 1400 US dolar pada tahun 1995. Volume dan nilai eksport minyak dan non migas juga meningkat tajam. Tetapi pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin makin meningkat , kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan atar daerah makin lebar, jumlah dan ratio hutang dengan GDP juga meningkat tajam , dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat.
Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah kita dilaksanakan, program 8 jalur pemerataan telah kita canangkan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya bukan program penanggulangan kemiskinan, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan.
Labels: Berita, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Jakarta Timur Semarak Menyambut Harlah PDP ke-3
Harlah PDP ke-3 disambut dengan sukacita oleh kader-kader PDP Jakarta Timur,hal ini terlihat dari banyaknya bendera dan atribut Partai dijalan-jalan protokol.Ada juga baliho dari Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur,M.Syafril yang juga Caleg no.2 DPRD DKI Dapil Jakarta Timur.Baliho tersebut terpasang di 45 titik diseluruh Jakarta Timur.Juga tidak ketinggalan benderanya juga.
Dari pantauan redaksi,banyak juga bendera PDP berukuran besar yang bertuliskan Hj. Ellen Sukmawati SH,MKn yang merupakan Caleg no.1 DPR RI Dapil Jakarta Timur.
"Kita berharap PDP mampu menjaga eksistensinya didalam melakukan pembaruan Partai Politik,tetap bergerak bersama rakyat dan menjalankan ideologi Partai yang salah satunya adalah kebijakan pro - ekonomi kerakyatan",demikian ungkap Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST yang juga Caleg DPRD DKI no.7 Dapil Jakarta Timur ini mengingatkan.
Labels: Berita, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Setelah Tiga Tahun, "Kemerdekaan" PDP Bertambah Satu Lagi
Syukuran HUT III dan Pembekalan calon legislatif PDP se-Indonesia berlangsung meriah, dihadiri seluruh pengurus dari 33 provinsi dan 400 lebih Caleg DPR-RI.
Acara tampak berlangsung hangat dan penuh syukur, terlebih dihadapan ratusan kolega pembaruan, Koordinator PKN PDP Ir. H. Laksamana Sukardi mendapat ucapan selamat atas “kemerdekaan”-nya dari segala tuduhan dalam kasus divestasi VLCC. Beberapa hari lalu, Kejaksaan mengeluarkan SP3 kasus politisasi hukum yang menimpanya.
Hari ini teriakan merdeka PDP saya tambah satu lagi, karena saya baru saja menikmati kemerdekaan dengan keluarnya SP3 dari Kejaksaan Agung. Saudara-saudara sekalian, ketika PDP berdiri, kita langsung mendapat masalah, kita dihambat oleh mereka yang takut dengan perubahan dan pembaruan. Hari ini, kita sudah merdeka dan tinggal 4 bulan lagi, kita sampai di garis finis. Mari kita capai garis itu dengan segenap tenaga dan pikiran yang kita punya,”ungkap Laks disambut teriakan meriah.
Acara dihadiri seluruh Pimpinan Kolektif Nasional, sesepuh seperti Mbah Madjid dan lainya. Juga dimeriahkan dengan tarian Ondel-ondel dan tarian selamat datang dari Papua. Setelah pembukaan, akan dilanjutkan dengan pembekalan caleg yang akan berlangsung hingga malam. (ma)
Labels: Berita
Selengkapnya...
0
comments
PDP buka Posko Kebakaran di Kramat Jati
PDP Jakarta Timur membuka Posko di daerah kebakaran di Kec. Kramat Jati.Tanggal 23 November 2008,di RT 007/04 kelurahan Tengah Kec. Kramat Jati.Kebakaran tersebut menghanguskan sebanyak 114 rumah,dengan jumlah jiwa sekitar 391 jiwa.
Dalam pada itu,Pengurus Pimpinan Kolektif Kota Jakarta Timur beserta PKKc Kramat Jati dan PKKl.Tengah langsung berinisiatif membuka Posko Bantuan dan menyalurkan berbagai kebutuhan bagi korban kebakaran.Bantuan langsung diserahkan oleh Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur, M.Syafril mewakili Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaruan.Turut mendampingi dari unsur pimpinan kolektif kota adalah Bendahara Plh Rr Suprapti Darsono BBA,Ketua Bidang Bencana dan Konflik Nurhayati Biki.Juga Koordinator PKKc Kramat Jati Aldrin Armstrong,Ketua Plh PKKc Kramat Jati Chandra Nesa dan puluhan kader PDP Kramat Jati.
Labels: PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
