Pasokan Minim, 3.000 Beras Ketan Akan Diimpor Dari Vietnam
Akibat minimnya persedian beras ketan di Ibukota Jakarta, khususnya untuk kebutuhan industri,
Food Station sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), akhir Juni ini akan mengimpor 3.000 ton beras ketan dari Vietnam.
"Rencananya akhir Juni ini, 3000 ton beras ketan dari Vietnam akan masuk ke PIBC," terang Kepala Seksi Monitoring Food Station PIBC Nurul Shantiwardhani.
Nurul mengungkapkan, pihaknya dan beberapa importir lainnya di berbagai kota Indonesia telah mendapatkan izin dari Departemen Pertanian untuk mengimpor beras ketan. Namun pemberian izin impor beras ketan tersebut baru dikeluarkan, setelah pihak importir melaksanakan kewajibannya membeli beras ketan nasional sebanyak 5 persen dari total impornya.
“Kewajiban para importir ini untuk membeli beras ketan nasional sebanyak 5 persen bertujuan menjaga kontinuitas produksi beras ketan dalam negeri,” ujarnya.
Beranjak dari peraturan tersebut, pihak PIBC berencana untuk membeli beras ketan nasional sebanyak 150 ton terlebih dahulu sebelum melakukan impor. "Rencananya, kami akan membeli beras ketan dari Jawa Tengah," ungkap Nurul.
Sementara itu, berkaitan dengan stok beras di PIBC menurut Nurul sudah mulai stabil. Produksi beras nasional diyakini mampu memenuhi kebutuhan beras menyusul panen raya di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra penghasil beras. “Oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor beras tersebut,” katanya.
Labels: Berita
Selengkapnya...
0
comments
Kembali Tertunda, Pembayaran Ganti Rugi Proyek Jalan Tol Becakayu
Pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu),
kembali tertunda. Pasalnya, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sudin Tata Kota Kotamadya Jakarta Timur masih harus memadukan peta rincikan lahan yang terkena proyek itu.
Meski berkas sudah siap dari warga, namun pelaksanaan pembayaran belum bisa dilakukan. Selain itu, warga diharapkan tidak ada lagi yang meminta diukur ulang karena akan merubah gambar kembali.
Kepala Administrasi Wilayah (Adwil) Kotamadya Jakarta Timur Lukman Hakim mengatakan memang soal pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan warga yang terkena tol Becakayu belum bisa dilaksanakan segera. “Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari Kantor Pertanahan dan Sudin Tata Kota Jakarta Timur masih harus memadukan peta rincikan,” jelasnya.
Bila peta ini selesai, dan diharapkan bisa selesai secepatnya, baru pembayaran bisa dilakukan. “Peta rincikan ini baru untuk Kelurahan Cipinang Melayu, Pondok Bambu dan Pondok Kelapa. Sementara untuk Kelurahan Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, Duren Sawit, Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Cempedak masih dalam proses inventarisasi dan pengukuran,” paparnya.
Pihaknya juga masih menunggu proses SK pembayaran yang dikeluarkan Walikota Jakarta Timur. “Pembayaran tetap berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan,”
Labels: Berita
Selengkapnya...
5
comments
Pelatihan Blogging for Democracy: Berkampanye Lewat Blog
Pada tanggal 24-25 April 2007 lalu, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) bersama dengan Partai Demokrat
melangsungkan pelatihan membuat blog yang bertema “Blogging for Democracy”. Acara yang diadakan di Milenia Net Café Pasaraya ini dihadiri oleh 15 peserta dari jajaran DPP Partai Demokrat. Pada pagi hari tanggal 24 April 2007, acara pelatihan dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Prof. Achmad Mubarok. Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua Bidang HANKAM Drs. Nurfaizi, MM., Wakil Ketua III Departemen Kebijakan Politik dan Pemerintah DPP Partai Demokrat, Mohamad Sukri, serta M. Husni Thamrin dan Vera Jasini Putri sebagai perwakilan dari FNS dan juga sebagai pelatih dalam acara tersebut.
Partai Demokrat sebenarnya sudah tidak begitu asing dengan teknologi internet maupun blog ini, mengingat Presiden SBY yang berasal dari Partai Demokrat pun sudah memiliki blognya sendiri. Segala macam info yang relevan dengan tugas kepresidenan, termasuk juga agenda serta berita kepresidenan yang terbaru bisa dibaca di blognya. Selain itu, Partai Demokrat juga sudah memiliki sebuah website yang berisi informasi terkini mengenai partai. Selain berita terkini, website ini juga memuat visi dan misi partai yang setiap saat bisa dibaca oleh pengunjung situs.
Prof. Achmad Mubarok sendiri menekankan dalam acara pembukaan pelatihan, bahwa penggunaan blog ini sangatlah tepat, bahkan dia pun sudah memiliki blog sendiri yang sudah aktif berjalan sejak 10 bulan lalu. Beliau menegaskan bahwa segmen pasar dari penggunaan internet ini adalah kaum muda dan pelajar, sehingga diharapkan dapat memikat pemilih pemula dari tiap blog yang dimiliki oleh kader Partai Demokrat. Blog ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana kampanye yang baik, karena kampanye seperti ini merupakan cirri-ciri dari politik cerdas.
Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan bagaimana membuat blog sendiri. Mulai dari membuat sebuah email sebagai prasyarat utama membuat blog. Setelah itu, para peserta pun dibimbing secara step-by-step untuk membuat blog. Para peserta tampak sangat antusias dalam belajar blog ini. Mereka tidak malu dan tidak ragu untuk bertanya segala macam terkait dengan teknologi internet, dunia maya, serta situs-situs lain yang bisa mereka manfaatkan untuk mempromosikan serta mengembangkan blog mereka.
Sama halnya dengan pelatihan-pelatihan blog sebelumnya yang pernah diadakan oleh FNS, para peserta berpendapat bahwa waktu yang diberikan sangatlah terbatas, karena masih begitu banyaknya ilmu yang harus mereka pahami. Mereka pun mengusulkan agar diadakan jenjang pelatihan berikutnya, dimana mereka siap untuk berpartisipasi.
Pelatihan ini merupakan pelatihan blog ketiga yang diadakan oleh FNS. Pelatihan yang pertama diadakan di Jakarta pada bulan Desember 2006 lalu dengan mendatangkan pelatih khusus dari Filipina, Abe Olandres. Pelatihan ini diikuti oleh lintas partai dan LSM. Sedangkan pelatihan kedua diadakan di Semarang dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada bulan Februari 2007. Kedua pelatihan tersebut mengangkat tema yang sama: ”Blogging for Democracy”.
Pelatihan Blogging FNSt dengan PAN
Untuk ke-empat kalinya, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt) Indonesia mengadakan pelatihan blogging dengan tema “Blogging for Democracy”. Pelatihan yang kali ini diikuti oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung secara serius dan lancar mulai tanggal 19-20 Juni 2007. Sebanyak 20 peserta mengikuti jalannya pelatihan dengan tertib dan pada akhir hari pelatihan, mereka berhasil membuat blog mereka masing-masing yang akan mereka isi dengan berita dan informasi politik, khususnya seputar pandangan dan aspirasi PAN.
Pelatihan kali ini bisa dikatakan sedikit berbeda dengan pelatihan blog yang pernah diselenggarakan oleh FNSt. Hal ini disebabkan beberapa peserta pelatihan sudah ada yang memiliki blog yang aktif. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi mereka, karena membuat mereka lebih mudah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah blog baru. Mereka pun diuntungkan karena sudah lebih akrab dengan software dan istilah-istilah yang sering dikenal dalam dunia blog. Namun pelatihan ini malah menyemangati mereka untuk mendalami lebih jauh mengenai kiat-kiat yang dapat membuat blog mereka dikenal oleh lebih banyak orang lagi.
Pelatihan yang dilaksanakan di DPP PAN atau lebih akrab disebut sebagai Rumah PAN ini, dibuka oleh Bapak Teguh Juwarno (Wakil Sekjen DPP PAN) yang juga bertindak sebagai peserta pelatihan. Beliau menyampaikan segenap harapan agar para peserta dapat menggali ilmu sedalam mungkin dalam pelatihan ini dan dapat menjadikan blog mereka masing-masing kelak menjadi sebuah tempat dimana masyarakat luas dapat mengakses dan membaca segala macam info dan berita seputar PAN. Teguh Juwarno juga mengharapkan agar kelak blog mereka masing-masing dapat berjalan secara berkesinambungan dan dipertahankan.
Para peserta terlihat sangat antusias mendalami ilmu yang terkait dengan dunia internet dan blog. Seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, sesi pertama pelatihan diisi dengan pengenalan dan pemahaman pada teori, istilah dan kiat-kiat menulis pada sebuah blog politik. Walaupun teknik podcasting dan vicasting tidak diajarkan secara mendalam dalam pelatihan ini, namun para peserta terlihat sangat ingin tahu tentang kemajuan dan fasilitas teknologi yang dapat tersedia di blog.
Beberapa diantara peserta ingin mengetahui tentang cara-cara memasarkan blog mereka. Ada pula diantara mereka yang ingin mengetahui tentang proteksi yang disediakan oleh penyedia (hosting) blog. Pada sesi pertama ini, para peserta terlihat sudah tidak sabar untuk memulai pada praktek pembuatan blog. Mereka ingin segera mempraktekkan cara membuat blog agar informasi serta berita yang ingin mereka sampaikan dapat segera dibaca oleh pengunjung blog.
Pada akhir pelatihan blog, para peserta berharap agar sebuah kelas lanjutan dapat segera dilaksanakan. Khususnya kelas pelatihan yang mendalami ilmu seputar podcasting dan vicasting. Pelatihan ditutup oleh Bapak Totok Daryanto selaku Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN.
Labels: Berita, Blogging
Selengkapnya...
0
comments
Bermodalkan Satu Unit Mesin Fogging, PDP Jaktim Selamatkan Warga dari DBD
Jaktim, (PDP). Pada saat masyarakat sedang mengalami kesusahan, maka diperlukan kesadaran yang mendalam bagi partai
untuk memerhatikan nasib mereka. Jajaran PDP Jaktim, barangkali layak dijadikan percontohan. Sebab untuk mengadakan kegiatan pengasapan di Kelurahan Cipinang Besar Utara Rw. 02 Kecamatan Jatinegara, kemarin, (10/6), mereka harus urunan sesama pengurus tanpa membebankan PKP atau PKN.
“Kegiatan pengasapan ini murni urunan dari jajaran pengurus PKK, beberapa kader dan simpatisan. Sejauh ini kami berupaya semaksimal tidak memohon bantuan ke PKP atau PKN. Jadi menyangkut biaya pengasapan untuk sementara ini kami masih sanggup,” terang Sekretaris PKK PDP Jaktim Deba ketika dihubungi pagi ini di kediamannya.
Tindakan sejumlah PKK ini minimal menjadi renungan kader lain, bahwa tidak selamanya sebuah kegiatan itu harus ditopang oleh bantuan dana dari PKP atau pun PKN yang nota bene struktur yang lebih tinggi. Melalui iuran anggota atau usaha lain untuk menutupi kebutuhan sebaiknya diupayakan mandiri. Sebab mentalitas ketergantungan akan membuat daya tawar partai atau apa pun bentuknya menjadi lemah dan kerdil.
“Bayangkan saja bila setiap pengurus partai memiliki mental kemandirian dalam berorganisasi, saya yakin PDP akan besar dan tangguh. PDP bukanlah milik siapa-siapa, tapi punya kader, pengurus dan rakyat karena tujuan berpartai ini untuk kepentingan rakyat. Maka setiap pengorbanan seorang kader untuk partai dengan sendirinya ia telah berkorban demi rakyat,”ungkap Ketua PLH PKP PDP DKI Jakarta Zulkiefli Ferry Nasution beberapa waktu lalu.
Lihat saja PKK Jaktim, hanya bermodalkan satu galon dengan campuran minyak solar dan Lobsbrand 48EC dengan komposisi pencampuran 0,8 s/d 0,9 liter Lobsbrand dan dicampur dengan 20 liter Solar berikut satu unit mesin foggingnya sudah mampu mengasapi satu kelurahan saja. Modalnya pun tidak mahal. Dengan pengeluaran yang murah meriah, namun dampak positif bagi warga yang membutuhkan sangat berharga. Ini berarti sama halnya telah menyelamatkan ratusan manusia dari serangan demam berdarah Deague (DBD). –gan–
Labels: Berita, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Gerak Jalan Bakal Dibanjiri 20.000 Massa dan Artis Papan Atas
Jakarta, (PDP). Tidak tanggung-tanggung gerak jalan yang diadakan Pimpinan Kolektif Propinsi Partai Demokrasi Pembaruan (PKP PDP)
DKI Jakarta pada Minggu, 24 Juni 2007 ini, bakal ramai dan fantastik. Pasalnya acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-580 Kota Jakarta itu akan dihadiri 20.000 kader dan simpatisan. Tak Cuma itu, Artis nasional papan atas seperti Baim Wong, Okan Kornelius, Marcella Zallianti, Mario Lawalata dkk pun ikut menghadari hajatan besar dan spektakuler itu.
“Kalau soal kehadiran artis nasional, mereka sudah siap dan mau datang ketempat acara. Begitu juga dengan peserta yang kami target 20.000 orang. Acara ini kami rancang dengan meriahnya karena gerak jalan ini merupakan event terbesar yang diadakan PKP DKI,” ungkap Koordinator Gerak Jalan HTE. Budi Susilo saat dihubungi lewat ponsel.
Menurut Susilo, panitia berani menargetkan jumlah massa yang begitu banyak, sebab jaringan massa atau kantong akar rumput sudah dikontak dan mereka siap hadir. Selain itu, PKP DKI juga sudah menginstruksikan seluruh jajaran kepengurusan baik tingkat kotamadya maupun kelurahana/kecamatan agar membawa massa di basis wilayah mereka masing-masing.
“Ini bukan kampanye atau pun unjuk kekuatan massa, tetapi acara ini benar-benar untuk memeriahkan dan mengapresiasi HUT Kota Jakarta, hanya saja yang menggelar itu masa dari partai,”tegas pria pelontos yang juga Koordinator Unit Kesehatan PDP ini.
Senada dengan Susilo, Ketua PLH PKP PDP DKI Jakarta Zulkifli Ferry Nasution mengaku, saat ini di Kantor PKP hampir setiap hari mengadakan rapat kesiapan menjelang gerak jalan terutama masalah pengerahan massa, antispasi keamanan, aribut partai seperti kaos. Ferry juga menyatakan, PKP sudah menyiapakan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang katanya, segera dibagikan pada saat acara. –gan–
Labels: Berita
Selengkapnya...
0
comments
Koperasi Sebagai Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah
kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia bertalian langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘kue pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Ekonomi rakyat yang dapat diperkuat dalam wadah koperasi adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.
Ekonomi Rakyat dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu/diperjuangkan melalui koperasi.. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Peranan Koperasi di Berbagai Negara
Sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi. Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya. Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan .Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi
Penutup
Sebagai sesama anak bangsa, kita terpanggil untuk secara bersama-sama memberdayakan koperasi sehingga koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian.Semoga koperasi sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa.
OBS Ekacakra ( Ketua Bidang UKM,Tani,Buruh dan Nelayan PKK PDP Jakarta Timur )
Labels: Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Pilkada Jakarta, Saatnya Pembaruan Partai Politik
Berita tentang pemilihan kepala daerah ( pilkada ) DKI Jakarta akhir-akhir ini
menguasai berita utama di media-media baik elektronik maupun cetak. Bahkan imbasnya sampai ke seluruh Indonesia.
Terpilihnya 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga pada bulan agustus nanti,menimbulkan gejolak penolakan di kalangan masyarakat Jakarta.
Besarnya kekecewaan rakyat akan hasil ini,menimbulkan sebuah gerakan untuk meng-’gol’-kan calon independen agar dapat ikut serta maju ke bursa Pilkada Jakarta sebagai calon alternatif.
Ada beberapa alasan logis yang dapat menjadi kesimpulan dari fenomena calon independen ini antara lain :
- manuver-manuver yang dipertontonkan oleh pelaku-pelaku politik ( politikus ) dari Partai Politik yang ada, membuat masyarakat semakin apatis.
- Proses lamaran calon gubernur dan wakilnya kepada partai politik ( parpol ) sarat dengan aroma politik uang ( money politic ). Hal ini tercermin dari dengan pemberitaan-pemberitaan media yang mengulas tentang tidak bekrjanya mekanisme “buttom-up” penjaringan calon. Dimana calon yang paling banyak diusulkan dari struktur bawah,yang merupakan implementasi dari suara rakyat berbeda dengan dengan hasil keputusan di tingkat elit partai.
- Sehingga sebagian besar masyarakat menilai kedua calon pasangan cagub dan cawagub saat ini merupakan pilihan “elit” partai,dan bukan representasi dari arus bawah.
- Tidak satupun calon gubernur yang merupakan kader dari Partai Politik / semuanya independent.
Munculnya calon independent menimbulkan sebuah ”vortex” kekecewaan masyarakat terhadap eksistensi partai politik. Parpol telah melupakan jatidirinya,dimana hakikat sebuah parpol sebagai “kawah candra dimuka” tempat penggodokan,pendidikan kader-kader yang akan memperjuangkan kepentingan politik dari partai untuk mendapatkan kekuasaan yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat,bangsa dan Negara.
Saat ini, Masyarakat menganggap parpol saat ini telah berubah menjadi “perahu sewaan.” Dimana setiap orang boleh memakai perahu tersebut asal bayar dan harganya passs…
Apa yang diucapkan oleh Koord. PKN PDP,Laksamana Sukardi adalah sangat tepat. Partai Demokrasi Pembaruan, merupakan ”panacea” bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial disetiap tingkatan,pengakuan terhadap merit system ( meritokrasi ) merupakan solusi bagi kekecewaan warga Jakarta dan rakyat Indonesia.
Labels: Opini, PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
0
comments
Laks : Parpol Penyebab Kabinet Tidak Efektif
Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus menuai kritik.
Sejumlah kalangan menilai kabinet pimpinan SBY tersebut belum bekerja secara efektif. Kuatnya pengaruh partai politik terhadap KIB dinilai menjadi salah satu penyebab.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Laksamana Sukardi, kepada detikcom usai diskusi 'Mencari Format Baru Pemerintahan Yang Efektif di Tahun 2009', di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8)
.
"Kekuasaan saat ini semua ada di parpol, mulai dari pemilihan legislatif, presiden, bupati dan lain-lain. Jadi demokrasi itu disandera oleh elit-elit partai politik," kata Laksamana. Menurut Laksamana, untuk memperbaiki kinerja pemerintah itu, perlu dilakukan pembaruan di tubuh partai politik. Partai poltik harus melakukan transparansi proses kebijakan sebagai langkah awal pembaruan.
"Nah, parpol itu proses pengambilan keputusannya harus transparan. Elit-elit politik harus transparan mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang strategis di dalam partai tersebut," ujar Laksamana. Sementara itu, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis menilai ketidakefektifan KIB tidak terkait dengan partai politik. Tetapi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan presiden.
"Kalau pemerintahan tidak efektif, ya harus mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, atau fraksi yang signifikan," ujar politisi dari PDIP ini. Dia juga mengatakan, menteri-menteri yang saat ini berada di KIB sebenarnya merupakan orang-orang kepercayaan presiden yang profesional di bidangnya.
"Saya lihat menteri-menterinya pintar-pintar. Hanya dirigennya. Contoh, Boediono saat jadi menkeu masa Megawati bagus. Tapi sekarang berbalik 180 derajat," katanya. Namun demikian, mengenai usulan sejumlah kalangan untuk diadakan reshuffle kabinet, Emir mengatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan presiden.
"Dibilang gemuk, tidak juga. Ramping, tidak juga. Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau. Intinya bukan di reshuffle, tapi ya di presiden," imbuhnya.
Agung: Partai Golkar Tidak Harus Dominan di Kabinet
Partai Golkar belum satu suara soal reshuffle kabinet. Ada menilai pemerintah harus menambah menteri dari Partai Golkar di kabinet, ada juga yang tidak.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Partai Golkar akan selalu mendukung pemerintah. Namun hal itu tidak harus dalam bentuk penambahan jumlah menteri dari Partai Golkar di kabinet.
"Tidak harus dengan penambahan menteri Golkar di kabinet. Kami tidak harus dominan," tutur Agung di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/8).
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Andi Matalatta. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah adalah bentuk partisipasi Partai Golkar dalam membangun masyarakat.
"Itu tidak berarti Partai Golkar harus (dominan) di kabinet. Yang penting asal visi dan misi Partai Golkar bisa dijalankan," ungkap Andi.
Sejumlah fungsionaris Partai Golkar mendesak pemerintah agar menempatkan lebih banyak lagi menteri dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab selama ini Partai Golkar telah memberikan dukungan politik yang besar terhadap pemerintah.
Labels: Opini
Selengkapnya...
1
comments
Korban DBD di Jaktim Sudah 6.700 Orang
Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur Drs. H. Mardani mengaku prihatin
melihat sepanjang tahun 2006 ini, korban penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Timur terus berjatuhan. Hingga saat ini sedikitnya sudah 6.700 orang yang terkena penyakit mematikan tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Timur.
“Sepanjang tahun ini kasus demam berdarah tidak pernah berhenti dan ini harus diwaspadai oleh seluruh warga,” pesan Mardani, di Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Rabu (29/11).
Menurut Mardani, dibanding wilayah lain di Jakarta, korban DBD di Jakarta Timur merupakan yang tertinggi.
Semua ini terjadi karena di jakarta Timur masih terdapat banyak lahan kosong yang luput dari aksi Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) yang digelar warga. “Selama ini PSN hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah saja,” ujarnya.
Untuk itu dirinya meminta warga Jakarta Timur agar tidak kendor dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah berkembangnya penyakit DBD. Apalagi menurutnya, saat ini telah mulai musim hujan yang diperkirakan wabah DBD akan semakin meningkat karena banyaknya genangan air yang dapat menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD.
“Memasuki musim hujan, kegiatan PSN harus terus digalakkan. Warga dan para Jumantik harus aktif melakukan PSN,” kata Mardani.
Labels: Berita
Selengkapnya...
0
comments
STRUKTUR ORGANISASI PKK PDP JAKTIM
Struktur,Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif Kota dan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaruan Jakarta Timur
Susunan Pimpinan kolektif Kota
1. Hardo Sukoyo ( Koordinator )
2. M.Syafrill
3. Suryanto
4. Nurhayati
5. Aliyah Supratini
6. Aries
7. Suhardi,DIpl.H,SE
8. Rr Suprapti Darsono,BBA
9. Pardomuan Hutagalung
10. Moch. Rido Nasution
11. Oliver Ekacakra,ST
12. Refly Ch. T
13. Fri Bambang
14. Maulia Budi Purnama
15. H. Hafiz
16. Laurensius Simanjuntak
17. Ali basri
18. Chandra
PELAKSANA HARIAN
Ketua : M. Syafrill
Ketua-Ketua Bidang
1. Organisasi,Kaderisasi : Moch. ridho Nasution
dan Keanggotaan
2. Pemenangan Pemilu : Suryanto
3. Pemberdayaan Daerah Tertinggal : Nurhayati
Daerah Bencana dan daerah konflik
4. UKM,Tani,Nelayan dan Buruh : Aries M.A
5. Pendidikan,Perempuan,Pemuda : Refly Ch T.
dan Olahraga
6. Hubungan Antar Lembaga Daerah :
7. Hukum,Perundangan,Advokasi dan HAM : Fri Bambang
8. Pemberdayaan Masyarakat : Ali basri
9. Kerjasama Kemitraan Strategis : Pardomuan Hutagalung
Sekretaris : Oliver Ekacakra
Wakil Sekretaris I : Laurensius Simanjuntak
Wakil Sekretaris II : Aliyah Supratini
Bendahara : Rr. Suprapti Darsono
Wakil Bendahara I : Suhardi Dipl.H,SE
Wakil Bendahara II : Maulia Budi Purnama
Koordinator Wilayah :
1. Pardomuan Hutagalung
2. Nurhayati
3. Aliyah Supratini
4. Aries
5. Fri Bambang
6. Moch. ridho nasution
7. Suryanto
8. Hardo Sukoyo
9. Suhardi Dipl.H,SE
Labels: PKK PDP JAKTIM
Selengkapnya...
1
comments
PROFIL PKN PDP
Berikut sekilas profil dari Pimpinan dan Pengurus Partai Demokrasi pembaruan.
Roy BB Janis
Ketua Pelaksana Harian PKN
Roy Binilang Bawatanusa Janis dilahirkan di Jakarta, 22 Agustus 1957. Seabrek pengalaman oraganisasi telah beliau lalui. Pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan sejak 1999 sampai akhirnya mengundurkan diri pada bulan agustus 2005 dengan alasan tidak dapat menerima kongres PDI Perjuangan di Bali yang penuh dengan rekayasa. Sebelum mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (2000-2005), serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada tahun 2001. Menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan dimasa sulit ketika pemilu 1999 dimana Jakarta berhasil dimenangkan dengan telak. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini aktif berorganisasi sejak mahasiswa baik di senat mahasiswa maupun GMNI. Hal ini pula yang mengantarkannya sebagai Ketua Komisariat GMNI FHUI (1979-1981).
Potsdam Hutasoit
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
Dimasa Mahasiswa, Potsdam Hutasoit yang juga Alumnus Universitas Indonsia (UI) tahun 1976, ini dikenal aktif berorganissai. Ia pernah menduduki jabatan Sekretaris Umum Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) SUmaera Utara, lalu berturut menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indoneisa (GMKI) dan Ketua Dewan Mahasiswa. Lahir di Pematang Siantar 31 Desember 1946, berpengalaman dalam memimpin organisasi kepemudaan tingkat nasioanl seperti AMPI dan KNPI. Di kedua organisasi ini beliau pernah menjabat sebagai ketua (1978-985). Sejak 1976 berkarir sebagai pegawai negeri sipil di lingkkungan depatemen dalam negeri, sebagaimana pegawai negeri lainnya beliau pun tercatat sebagai anggota Korpri. Pada tahun 1982 dipilih sebagai anggota MPR untuk periode 1982-1987, dan pada periode berikutnya berturut-turut 1987-1992 dan 1992-1997 Beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Di era reformasi ketika KOrpri bebasa menyalurkan hak politiknya, Potsdam memilih untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode yang ketiga kalinya.
Engelina Pattiasina
Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah tertinggal, Bencana dan Konflik
Menamatkan pendidikan di Universitas Bremen, Jerman jurusan ekonomi hingga mendapat gelar Diplom Oekonom pada tahun 1982, Engeline sempat juga menjadi asisten dosen serta mempersiapkan diri mengikuti Program Doktoral (1983). Pernah bergabung dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) (1983-1987) sebagai peneliti ekonomi. Selain mendirikan majalah interior dan arsitektur Laras pada tahun 1988, Wanita kelahiran Palembang 2 Oktober 1950 ini juga pernah menjadi anggota MPR untuk periode 1992-1997. Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan namun kali ini sebagai anggota DPR RI mewakili Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan.
Sukowaluyo Mintorahardjo
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi danKeanggotaan
Lugas, begitulah satu kata yang tepat untuk mewakili dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (1980) ini. Ketika masih kuliah, ia termasuk aktif diberbagai oragnisasi, seperti Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UGM (1970-1972), Ketua Cabang GMNI (1976-1978) dan Ketua Pusat GMNI (1978-1980). Setelah meraih gelar dokter, beliau masih aktif dengan menjabat Ketua Umum DPP Gerakan MAhasiswa Kristen Indonesia (GAMKI, 1984-1988), dan Ketua DPPP Persatuan Intelegensia Kristen INdonesia (PIKI, 1984-1988). Di bidang politik, dokter yang memulai karirnya sebgai Direktur RS mardi Waluyo Metro, lampung ini, pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI (1986-1993). Menjadi anggota DPR RI pada dua periode dari 1987 sampai 1997. Pemilu 1999 kembali mengantarkannya ke senayan untuk yang ketiga kalinya sebagai anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan. Sekalipun pemilu 2004 sekali lagi mengantarkan beliau sebagai anggota DPR RI, namun konsistensi dalam penegakan demokrasi telah mendorongnya untuk mundur dari DPR RI pada Agustus 2005, karena tidak dapat menerima proses yang tidak demokratis dalam kongres PDI Perjuangan di Bali 2005.
Laksamana Sukardi
Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional
Alumnus Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini sempat menjadi pembicaraan di dunia perbankan. Ia meninggalkan posisi puncak sebagai Direktur Pelaksana Bank Lippo (1988-1993), dan kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik bergabung dengan Parati Demokrasi Indonesia pada tahun 1993. Mantan bankir yang meniti karirnya lewat Citibank (1981-1987) oleh PDI dipercaya menjadi Bendahara DPP selama 2 periode (1993-1998) dan ketika berubah nama menjadi PDI Perjuangan (1998-1999). Laks, panggilann akrabnya, yang dilahirkan di Jakarta 1 Oktober 1956 ini pernah menjadi Anggota MPR RI periode 1992-1997, dan pemilu 1999 kembali mengantarkannya ke Senayan namun kali ini sebagai anggota DPR RI. Di masa Pemerintahan Abdurahman Wahid Beliau sempat menjadi Menteri Negara Penanaman Modal/Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara, jabatan hanya berlangsung tak sampai satu tahun. Pada tahun 2000 dia kembali ke Senayan, namun sekali lagi pada tahun 2001 dia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan BUMN sampai 2004. Di luar politik beliau juga aktif di beberapa aktivitas sosial seperti menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung periode (2002-2007). Menjadi penasihat pada President University dan beberapa yayasan sosial lainnya
Noviantika Nasution
Ketua Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 1963 menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA hingga mendapatkan gelar sarjananya juga di Jakarta. Aktif di PDI sejak lama, beberapa jabatan pun pernah dia pegang antara lain Wakil Ketua DPC Jakarta Selatan. Di Dewan Pimpinan Pusat Beliau pernah menjabat sebagai wakil Bendahara selama dua periode (1993-1998) dan pada periode (1998-1999) ketika sudah berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pada kongres tahun 2000 Semarang Beliau dipercaya sebagai Bendahara DPP PDI Perjuangan untuk masa bakti 2000-2005. Pemilu 1999 mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Sekalipun pemilu 2004 sekali lagi mengantarkannya sebagai anggota DPR RI, namun keteguhannya dalam membela demokrasi dan konsistensinya dalam memperjuangkan kebenaran, beliau mengundurkan diri dari DPR pada agustus 2005. Di sela-sela kesibukannya di dunia politik, beliau masih sempat menulis buku dan menyelesaikan gelar magister dari FISIP UI. Ketika aktif di DPR RI Beliau membidangai pertambangan dan energi.
Rusdy Ambo Dalle
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara & Luar Negeri
Rusdi Ambo Dalle memiliki sejumlah pesantren yang tersebar di Sulawesi Selatan...
Petrus Salestinus
Ketua Bidang Hukum, Perundang-undangan, Advokasi & HAM
Petrus Salestinus di kenal sebagai pengacara. Beliau aktif sebagai anggota Tim Pembela Demokrasi yang menjadi pengacara melawan pemerintah menyangkut kasus 27 juli 1996
Abdul Kholiq Ahmad
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pria kelahiran Jakarta 8 Agustus 1961 ini pernah menjadi anggota Badan Pekerja MPR (1992-1997). Pemilu 1999 mengantarkannya kembali ke Senayan. Kali ini sebagai anggota DPR RI yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1981 kemudian dilanjutkan ke IKIP Jakarta. IKIP yang kini berubah nama menjadi Universitas Negeri Jakarta memberikanya Ijazah pada tahun 1988. selagi menjalani kuliahnya di IKIP beliau sudah menjadi tenaga pengajar di SMP dan SMA selama enam tahun (1982-1988). Menjadi staf peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pranata Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1989-1990. Konsultan pendidikan ini mempunyai segudang pengalaman dalam berorganisasi baik di PMII, NU maupun di KNPI. Di PMII dia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar selama tiga tahun (1988-1991). Di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP KNPI) periode (1990-1993). Sebelum aktif di PKB beliau masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) LP Ma’arif Nahdlatul Ulama selama lima tahun (1994-1999). Di DPR Pernah dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa. Gonjang-gajing PKB pasca Muktamar Yogyakarta mendorongnya untuk keluar dari partai yang ikut dia bangun dari awal.
Witaryono S.Reksoprodjo
Ketua Bidang Kerjasama Kemitraan Strategis
Ketua Paguyuban Korban Orde Baru
Didi Suprianto
Sekretaris Pelaksana Harian PKN
Didi Suprianto dilahirkan di Solo pada tanggal 28 November 1962. Beliau pernah menjadi Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 1999-2004. Advokat ini turut bergabung dalam Tim Pembela Demokrasi yang menggugat pemerintah dalam kasus 27 Julli 1996. Sebelum menamatkan studinya di Fakulktas Hukum Universitas Jayabaya ini, beliau sudah bekerja di PT.Jas Raharja (1982-1985). Ikut terlibat dalam penyusunan UU Advokat. Idealisme yang tinggi akan perlunya pembaruan pada partai politik mendorong beliau aktif di gerakan pembaruan PDI Perjuangan.
Peter Sutanto
Wakil Sekretaris
Jabatan : Ketua PLH PKN Nama Lengkap : Peter Susanto Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pengalaman Organisasi
Tari Siwi Utami
Wakil Sekretaris
Tari merupakan satu dari empat perempuan wakil rakyat di DPR RI periode 1999-2004 yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Keterlibatannya di organisasi sebelum masuk Partai Kebangkitan Bangsa melalui Nahdlhatul Ulama. Pernah tercatat sebagai pimpinan Pusat Fatayat NU. Aktivitasnya di gerakan perempuan telah pula mengantarkannya sebagai Ketua Pergerakan Perempuan PKB Pusat. Lahir di Bogor pada tanggal 15 Desember 1962, menyelesaikan pendidikan dasar di Bogor namun untuk pendidikan menengah beliau selesaikan di Lampung. Akhirnya mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1988. Sebelum terjun ke politik beliau pernah bekerja di beberapa media massa
Noor Cholis
Wakil Sekretaris
Lulus dari Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung kini berwiraswasta dibidang pendidikan dibawah bendera PT.DG Satu Negeri. Sejak duduk dibangku kuliah sudah aktif di kegiatan kemahasiswaan. Pernah di percaya sebagai Ketua Panitia Orientasi Studi Mahasiswa se-Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1998 beliau mendirikan Posko PDI Perjuangan di Amerika Serikat. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau turut mendeklarasikan berdirinya REVISI, sebuah manifesto politik akan pentingnya regenerasi di tubuh PDI Perjuangan. Rupanya kongres di Bali tidak memberikan perubahan sehingga karena idealismenya yang kuat beliau akhirnya keluar dari PDI Perjuangan serta ikut mendirikan PDP
Matheos Pormes
Wakil Sekretaris
Lahir di Banda Naire 3 Desember 1954, Matheos Pormes menghabiskan masa Kanak-kanak dan remajanya di Banda Naire sebelum menamatkan pendidikan SMA-nya di Ambon. Melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Bank Nasional di Jakarta hingga tamat 1982. Sejak di bangku kuliah sudah aktif di kegiatan organisasi baik di lingkungan kampus maupun organisasi kepemudaan ekstra kampus. Di Kampusnya Beliau pernah dipercaya sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa ABN (1977-1979). Juga aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) DKI Jakarta. Melalu GAMKI beliau pernah dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (1988-1992, 1992-1997). Sedangkan di PARKINDO pernah dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP (1995-2000). Di dunia profesi berbagai perusahaan pernah memberikan kepercayaan sebagai pimpinan pada beliau, di Partai politik karirnya dimulai dari PDI melalui Departemen Pemuda DPP PDI (1986-1993) periode berikutnya pindah ke Departemen Bina Mental dan Spiritual DPP PDI. Di PDI Perjuangan di percaya sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Rakernas dan juga pada Kongres V. Pada tahun 1998 Beliau di percaya sebagai Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan untuk persiapan menghadapi pemilu 1999. pada pemilu 1999 PDI Perjuangan membalas konsistensinya dalam perjuangan dengan kepercayaan sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004.
Pius Lustrilanang
Wakil Sekretaris
Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Parahyangan Bandung ini sudah aktif di kegiatan organisasi sejak masih duduk di bangku kuliah. Mendirikan Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) serta ikut dalam menggerakkan aksi-aksi yang melawan orde baru. Kekhawatiran akan melakukan aksi penolakan yang besar terhadap orde baru, menjelang sidang umum MPR 1998 Beliau pun masuk daftar orang yang harus disingkirkan oleh kekuasaan. Sebuah penculikan pun terjadi atas dirinya, yang belakangan diketahui dilakukan oleh tentara. Ikut mendeklarasikan Majelis Amanat rakyat yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional, namun karena pluralisme yang beliau pegang mendorongnya masuk ke PDI Perjuangan. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau ikut mendeklarasikan REVISI, sebuah manifesto politik yang bertujuan untuk mendorong adanya regenerasi dalam tubuh partai. Karena prinsip pula dia akhirnya keluar dari PDI Perjuangan dan ikut mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan. Disela kesibukannya mengurus bisnis dan aktivitas politik beliau masih sempat untuk menyelesaikan studinya di magister ilmu kepolisian Universitas Indonesia.
Muhammad Adamsyah Wahab
Wakil Sekretaris
Pria kelahiran pada tanggal 20 April 1968 di Medan ini mendapat gelat Insinyur dari Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Semasa mahasiswa aktif di lingkungan kampus dan juga oragnisasi di luar kampus. Pernah tercata sebagai Ketua IMMAM. setelah keluar dari kampus kebiasaan beroragnisasi tidak dia tinggalkan. Reformasi 1998 mendorongnya untuk aktif di partai politik. PDI Perjuangan menjadi pilihannya. Pada tahun 2001 bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan Bung Adam, begitu panggilan akrabnya, mendirikan organisasi Aliansi Pemuda Perjuangan Indonesia (APPI) dimana secara demokratis beliau terpilih sebagai ketua untuk pertama kalinya. Baginya pendidikan tak pernah berhenti, disela-sela kesibukannya dia masih sempat melanjutkan kuliah di magister ilmu politik Universitas Indonesia. Di PDI Perjuangan beliau juga pernah tercatat sebagai kepala biro penggalangan (2002). Menjelang kongres Bali bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau kembali mendeklarsaikan REVISI. Sehari-hari beliau bekerja sebagai wiraswasta konsultan dan kontraktor sipil.
Tjiandra Wijaya
Bendahara Pelaksana Harian PKN
Pria penggemar golf dan tenis ini dilahirkan di Makassar. Di Kota ini pula dia menyelesaikan pendidikannya mulai dari SD (1970), SMP Frater (1973), dan SMA Katholik (1976). Dari Makassar, Tjiandra Widjaja melanjutkan pendidikannya ke Berlin, Jerman. Pada tahun 19977-1978 beliau menimba ilmu di Studienkoleg Universitas Berlin, dan diteruskan di TFH Berlin (1979-1983). Begitu pendidikannya di Jerman selelsai beliau menggeluti karir di dunia profesional sebagai Direktur PT.Bumi Serpong Damai (1983-1988). Berbagai Jabatan Direktur di sejumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti pernah ia jalankan. Seperti PT.Kepahiang Indah (1987-1990), PT.Varitas Indah (1987-1990), PT.Aspac Anugerah Perkasa (1991), PT.Sinar Surya Pelangi Permai (1991), PT.Sasana Angkasa Transit Hotel (1996) serta menjadi Komisais Utama pada PT.Fenomena Permai Hotel. Selain kesibukan di dunia bisnis dia juga aktif di organisasi profesi seperti menjadi Bendhara DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta pada tahun 1999. Di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dia dipercaya sebagai Koordinator Kompartenen Permodalan dan Perbankan DPP HKTI untuk masa bakti 1999-2004. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan sebagai anggota DPR RI mewakili Kalimantan Tengah. Pemilu 2004 kembali mengantarkannya sebagai anggota DPR RI untuk periode yang kedua kaliya, namun keteguhannya untuk menjalankan oragnisasi dengan benar, mendorongnya untuk mengundurkan diri dari DPR karena PDI Perjuangan yang mecalonkannya di mata Tjiandra sudah tidak demokratis lagi.
Muhammad Yusrizki
Wakil Bendahara
Lulus dari Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung kini berwiraswasta. Sejak duduk dibangku kuliah sudah aktif di kegiatan kemahasiswaan. Bersama beberapa generasi muda PDI Perjuangan beliau turut mendeklarasikan berdirinya REVISI, sebuah manifesto politik akan pentingnya regenerasi di tubuh PDI Perjuangan. Selain di Partai dan Profesi Beliau juga aktif dibeberapa kegiatan sosial.
Jones Djatisasmito
Wakil Bendahara
Jabatan : Wakil Bendahara PLH PKN Nama Lengkap : Jones Djatisasmito Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Pengalaman Organisasi
Arifin Panigoro
Pimpinan Kolektif Nasional
Obesesi hidup Ir.Arifin Panigoro adalah bisnis. Bukan hal yang aneh kalau pria kelahiran Bandung 14 Maret 1945 ini sudah mendirikan perusahaan ketika masih kuliah di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Mantan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (1994-1999) ini memulai usahanya sebagai kontraktor perlistrikan. Sekalipun lulus dari teknik elektro, namun beliau lebih memilih dunia perminyakan sebagai bidang usahanya. Namanya makin berkibar ketika Medco (Meta Epsi Drilling Company) miliknya memenangkan tender pembelian PT.Stanvac Indonesia (22 Desember 1995)., seharga 88 juta dollar AS dengan konsesi sumur-sumur minyak dan gas di Sumatera Selatan. Penggemar tenis dan golf ini kalau berbicara selalu transparan dan efisien. Pada tahun 1998 beliau melepaskan jabatannya sebagai Presiden Komisaris di Medco untuk fokus di dunia politik. Salah satu motor utama gerakan reformasi yang menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998 ini, setahun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Pemilu 1999 mengantarkannya ke senayan sebagai Anggota DPR RI membidangi pertambangan dan energi. Di DPR beliau dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Kongres PDI Perjuangan di Semarang (2000) memberikannya kepercayaan sebagai salah satu Ketua DPP. Sekalipun terpilih kembali sebagai anggota DPR pada pemilu 2004, namun awal tahu 2005 Beliau megundurkan diri dari DPR RI dengan alasan tidak dapat menjalankan fungsi keseharian DPR RI. Beliau ingin memberikan contoh kepada anggota yang lain agar menjalankan amanah yang diberikan rakyat dengan sungguh-sungguh.
RO Tambunan
Pimpinan Kolektif Nasional
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini aktif dalam advokasi dan pembelaan Megwati untuk kasus 27 Juli 1996. Pada pemilu 1999 beliau mendirikan Partai Pilihan Rakyat (Pilar). Di tahun 2005 Beliau kembali berurusan dengan Megawati namunkali ini berseberangan jalan karena Megawati dianggap mencederai Kongres PDI Perjuangan di Bali (2005). Idealisme yang sama mengantarkannya kembali bersatu dengan teman-teman lamanya untuk membangun wadah perjuangan demokrasi dalam Partai Demokrasi Pembaruan.
Indira Damayanti Sugondo
Pimpinan Kolektif Nasional
Wanita Kelahiran Bandung pada tanggal 9 Februari 1951 ini menyelesaikan pendidikan formalnya di Bandung. Selepas SMA, ia memilih bekerja di perusahaan penerbangan sebagai pramugari di PT.Mandala Airlines. Kemudian bekerja di PT.Propelat Union Geothermal of Indonesia. Semasa kuliah beliau aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB). Dalam bidang poitik dia menyalurkan aspirasinya melalui PDI Perjuangan. Pada pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi anggota DPR RI mewakili Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. DI DPR beliau tercatat membidangi Pertanian dan Pangan. Namun konsistensinya dalam memperjuangkan kebenaran dan sikap penolakan atas munculnya budaya amplop di DPR RI mendorongnya untuk mundur dari DPR pada tahun 2002. Menjalankan usaha PT.Andrawina Praja Sarana yang bergerak di bidang katering.
KH.Achmad Aries Munandar
Pimpinan Kolektif Nasional
Politisi kelahiran Solo pada 25 Juli 1952 ini menekuni dunia pendidikan sebagai medan pengabdiannya. Aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Di luar lingkungan kampus beliau menjadi penceramah diberbagai tempat serta menjadi pembina kerohanian melaui beberapa radio. Di bidang politik beliau dahulu menyalurkan aspirasinya melalui PDI Perjuangan dimana dia aktif sebagai pengurus di DPC Jakarta Selatan. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk melanjutkan perjuangan di DPR RI untuk masa periode 1999-2004. di DPR Beliau tercatat sebagai anggota Komisi yang membidangi masalah Agama dan Sumberdaya manusia, tidak jauh dari aktivitasnya sehari-hari. Di organisasi kemasyrakatan Beliau tercatat sebagai Ketua Umum Majelis Muslimin Indonesia (MMI). Ketika di DPR Beliau aktif menyoroti tingginya biaya penyelengaraan Haji.
I Ketut Bagiada
Pimpinan Kolektif Nasional
Pria asal Bali kelahiran Buleleng pada tangal 20 Mei 1959 ini sejak awal telah mentukan pilihan politiknya bergabung dengan PDI Perjuangan. Masa kecilnya sampai menamatkan SD dia lewati di desa Gitgit, kemudain melanjutkan ke SMP dan SMA di Singaraja, serta melanjutkan ke perguruan tinggi sampai meraih gelar sarjana hukum di Denpasar. Sebagai pengacara merupakan profesi utama pilihannya, walupun beliau juga ikut mengurus Kuta Village. Karir politik dirintis dari Komisariat Desa Gitgit, berlanjut kemudian menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Cabang PDI Perjuangan Buleleng. Aktif dalam Kongres PDI Perjuangan 1998 di Bali. Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mewakili Bulelng sebagai anggota DPR RI selama menjadi anggota DPR RI beliau tercatat membidangai masalah kependudukan dan kesejahteraan. Kongres Bali mendorongnya untuk aktif di Grakan Pembaruan sampai terbentuknya Partai Demokrasi Pembaruan.
Herman Saud
Pimpinan Kolektif Nasional
Jabatan : PKN Nama Lengkap : Herman Saud Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Pengalaman Organisasi
Max Liau Siso
Pimpinan Kolektif Nasional
Mantan Ketua DPC Talaud
Andi Mutazim
Pimpinan Kolektif Nasional
Jabatan : PKN Nama Lengkap : Andi Mutazim Tempat & Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pengalaman Organisasi
Robert Samosir
Pimpinan Kolektif Nasional
Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jambi
Mawing Goso
Pimpinan Kolektif Nasional
Mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banjarnegara, Jawa Tengah
Fauziah Abdullah
Pimpinan Kolektif Nasional
Dalam menjalani hidup, Beliau semula membuka usaha dengan cara berwirswasta. Wanita yang lahir di Palu pada tanggal 25 Juli 1952 ini menamatkan pendidikan tingkat dasar pada tahun 1965, selanjutnya ke pendidikan menengah (1968), dan akhirnya dilanjutkan ke sekolah Perawat. Selepas menjalani pendidikan di sekolah perawat (1971), beliau memilih berwiraswasta. Ketertarikan berorganisasi dimulai dengan menjadi anggota Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI). Selanjutnya aktif sebagai Pengururs Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) 1982-1990 dan pernah sebagai Bendahara Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Sulawesi Tengah periode 1987-1999. Disamping itu Beliau juga tercatat sebagai pembina Remaja Islam Masjid Palu Selatan. Di partai Politik Beliau Aktif di Partai Demokrasi Indonesia yang pernah memberinya kepercayaan sebagai Ketua DPD Sulawesi Tengah sejak 1996 sampai akhirnya berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pemilu 1999 PDI Perjuangan mencalonkannya sebagai anggota DPR RI untuk masa bakti 1999-2004. di DPR RI Beliau dipercaya sebagai anggota Komisi yang membidangi Kependudukan dan Kesejahteraan.
Faturachman
Pimpinan Kolektif Nasional
Aktivis Muda Nahdlatul Ulama
Zulfan ZB Lindan
Pimpinan Kolektif Nasional
Setelah menyelesaikan SMA-nya pada tahun 1976, pria kelahiran Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 1956 ini melanjutkan penddikan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Nasional Jakarta (Unas). Sejak mahasiswa sudah aktif dalam kegiatan organisasi. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1983-1986), sempat juga sebagai Ketua Lembaga Pendidikan dan Kesejahteraan Buruh (LPKB, 1986-1994). Di Lingkungan Kampus Unas beliau pernah tercatat sebagai Kepala Biro Humas (1994-1996). Di Dunia jurnalistik pernah juga ia dalamai ketika bekerja di Redaksi Harian Umum Pelita (1992-1994). Pemilu 1999 PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk dicalonkan sebagai anggota DPR RI dari Kota Medan, Sumatera Utara. Di Komisi IX termasuk salah satu anggota dewan yang kritis. Pada tahun 1997 beliau mendapat kepercayaan sebagai Sekjen Korps Alumni HMI untuk masa bakti 1997-2001. berprofesi sebagai wiraswasta, Zulfan juga tercatat aktif dalam membela petani, hal ini mendorongnya untuk ikut sebagai Koordinator Kompartemen Media Massa DPP Himpunan Kerukuan Tani Indonesia (HKTI, 1999-2003), serta pernah juga sebagai Koordiantor Pusat Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) periode 1999-2004.Labels: AD/RT
Selengkapnya...
0
comments
STRUKTUR ORGANISASI PKN PDP
STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL DAN
PELAKSANA HARIAN PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
A. Susunan Pimpinan Kolektif Nasional
1. Arifin Panigoro
2. Laksamana Sukardi (Koordinator)
3. Roy Binilang Bawatanusa Janis
4. Sukowaluyo Mintorahardjo
5. Noviantika Nasution
6. Didi Supriyanto
7. Tjiandra Widjaja
8. Potsdam Hutasoit
9. RO Tambunan
10. KH. Achmad Aries Munandar
11. Engelina Pattiasina
12. Rusdy Ambo Dalle
13. Peter Sutanto
14. Indira Damayanti Sugondo
15. I Ketut Bagiada
16. Matheos Pormes
17. Petrus Selestinus
18. Herman Saud
19. Abdul Kholiq Ahmad
20. Tari Siwi Utami
21. Faturachman
22. Max Lau Siso
23. Andi Mutazim
24. Robert Samosir
25. Mawing Goso
26. Fauziah Abdullah
27. Witaryono S. Reksoprodjo
28. Noor Cholis
29. M. Yusrizki
30. Pius Lustrilanang
31. M. Adamsyah Wahab
32. Zulvan Lindan
B. Susunan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional
Ketua : Roy BB Janis
Ketua-Ketua Bidang :
Organisasi, Kadernisasi dan Keanggotaan : Sukowaluyo Mintorahardjo
Pemenangan Pemilu : Potsdam Hutasoit
Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Bencana dan Konflik: Engelina Pattiasina
UKM, Tani, Nelayan & Buruh : Laksamana Sukardi
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga : Noviantika Nasution
Hubungan Antar Lembaga Negara & Luar Negeri: Rusdy Ambo Dalle
Hukum, Perundang2an, Advokasi & HAM : Petrus Selestinus
Pemberdayaan Masyarakat : Abdul Kholiq Ahmad
Kerjasama Kemitraan Strategis : Witaryono S. Reksoprodjo
Sekretaris : Didi Supriyanto
Wakil-Wakil Sekretaris :
- Peter Sutanto
- Tari Siwi Utami
- Noor Cholis
- Matheos Pormes
- Pius Lustrilanang
- M. Adamsyah Wahab
- Wahyu Andre Maryono
Bendahara : Tjiandra Widjaja
Wakil-Wakil Bendahara :
- M. Yusrizki
- Jones Djatisasmito
Koordinator-Koordinator Wilayah :
1. Arifin Panigoro
2. RO Tambunan
3. Indira Damayanti Sugondo
4. KH. Achmad Aries Munandar
5. I Ketut Bagiada
6. Herman Saud
7. Max Lau Siso
8. Andi Mutazim
9. Robert Samosir
10. Mawing Goso
11. Fauziah Abdullah
12. Faturachman
BADAN DAN KOMISI PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN TINGKAT NASIONAL
1. Badan Pertimbangan Partai :
- Abdul Madjid
- VB Dacosta
- Yahya Nasution
- Marah Simon
- Poltak Sitorus
- KH. Syarif Usman Yahya
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai :
- Prof. Dr. Mochtar Buchori
- Mulyadi
- Baktinendra Prawiro, M.Sc
- AA. Rahman
- Yazid
- Mulyono, SH
- Drs. Wahyu S. Dirjo
3. Komisi Kehormatan Partai :
- Mat Al Amin Kraying
- Max Yunus Lamuda
- Pendiri PDP
Labels: AD/RT
Selengkapnya...
0
comments
MAKLUMAT & PIAGAM PERJUANGAN
MAKLUMAT PENDIRIAN PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
Sarasehan Nasional Gerakan Pembaruan yang diselenggarakan pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2005 dan dihadiri Pimpinan Kolektif Nasional, para utusan Pimpinan Kolektif Provinsi, dan unsur tokoh-tokoh bangsa telah berlangsung secara khidmat dan bulat dalam cipta, rasa dan karsa, mempergumulkan perjalanan sejarah politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia
.Sarasehan ini menemukan kenyataan yang berkembang di Tanah Air, bahwa bangsa Indonesia mengalami berbagai nestapa, derita, dan tekanan berat karena berbagai sebab. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, meskipun telah dilakukan reformasi di berbagai bidang, namun tidak serta merta membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran, keadilan, kedaulatan, persatuan, kesetaraan, ketentraman dan kedamaian sebagaimana diharapkan oleh rakyat banyak. Akibatnya rakyat, khususnya di lapisan menengah dan akar rumput cenderung bersikap apatis dan kurang percaya kepada berbagai institusi politik maupun pemerintahan.
Kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah budaya dan sistem politik serta kondisi partai politik yang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola organisasi yang baik dan bersih.
Menyadari akan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, didasarkan atas kesadaran akan panggilan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kehormatan sebagai putra-putri bangsa dengan berbagai latar belakang suku, etnis, agama, kepercayaan, asal usul dan sejarah, yang memiliki kesamaan pandangan dan keyakinan sebagai kaum nasionalis-kerakyatan-yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini memaklumatkan kepada khalayak ramai, bahwa kami menyatakan bersatu dan berhimpun dalam wadah organisasi politik modern, yang merupakan kelanjutan, peningkatan dan pengembangan dari Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan, dengan nama PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP) yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berwatak demokratis, aspiratif, partisipatif, kerakyatan, pluralis-inklusif, anti-diskriminasi institusional, kolektif-kolegial, transparan, akuntabel, meritokrasi; memiliki jati diri bersih, peduli, kompeten dan berkarakter; serta berjuang untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.
Dengan maklumat ini diharapkan kepercayaan dan dukungan yang tulus dan ikhlas dari semua lapisan dan golongan masyarakat untuk bersatu padu, saling bahu-membahu, bersama-sama dengan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karuniaNya serta meridhoi perjuangan bangsa Indonesia.
Jakarta, 1 Desember 2005
PENDIRI PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
(PDP)
PIAGAM PERJUANGAN PARTAI
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada hakekatnya adalah revolusi. Makna revolusi adalah merobohkan sistem lama yang gagal dan usang, kemudian membangun sistem baru yang lebih relevan dengan konteks zamannya. Revolusi Indonesia adalah perjuangan rakyat merobohkan tatanan masyarakat kolonial dan feodal yang menindas dan menghisap rakyat, kemudian membangun tatanan masyarakat baru, yaitu tatanan masyarakat yang merdeka, bersatu, demokratis, maju,dan berkeadilan sosial.
Sejak mulai merdeka hingga sekarang setelah lebih 60 tahun berpemerintahan sendiri, upaya pembangunan telah dilakukan dan telah mencapai banyak kemajuan, namun sebagian besar rakyat Indonesia nasibnya masih belum berubah, tetap miskin akibat masih berlangsungnya sistem yang menindas dan menghisap yang ditunggangi oleh kepentingan para pemburu rente.
Pemerintahan dan partai-partai politik yang menjadi wahana perjuangan menghapus penindasan dan penghisapan rakyat, karena berbagai kekurangan dan kelemahan, masih belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh para pahlawan dan pendiri negara. Kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah budaya dan sistem politik serta kondisi partai politik yang belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola organisasi yang baik dan bersih, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan.
Mengingat tantangan ke masa depan yang semakin berat dan kompleks serta tuntutan yang semakin meningkat maka untuk mewujudkan cita-cita bangsa, semakin diperlukan kualitas manusia Indonesia yang patiotik, yaitu warga bangsa yang cerdas, sehat, cakap, tangguh, ulet, bekerja keras, bersatu, bersemangat pengabdian, dan sedia berkorban. Di samping itu diperlukan perbaikan sistem dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama, persatuan dalam kemajemukan, keadilan, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, kecerdasan dan kemajuan bagi seluruh rakyat, serta tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dasar perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari landasan tersebut, sistem dan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibangun tujuannya tidak lain untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari : Paham Negara Kebangsaan (Persatuan), yaitu negara yang melindungi segenap bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika dan seluruh tumpah darah Indonesia; Paham Negara Demokrasi, yaitu negara yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam makna Sosio-Demokrasi yang memberlakukan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, di mana rakyat mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya, agar adil, dan tidak diskriminatif terhadap segenap warga negara; Paham Negara Hukum, yaitu negara yang berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan supremasi sipil, yang berkeadilan di mana kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan, dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka; serta Paham Negara Kesejahteraan, yaitu negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan dan program-program kesejahteraan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan gotong-royong; serta paham negara yang berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah semangat Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Sejalan dengan itu, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berjuang mempertahankan kedaulatan negara atas dasar kedaulatan rakyat dalam bidang politik, membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan nilai tambah setiap potensi nasional di bidang ekonomi; dan membangun kepribadian bangsa yang berkembang maju, terbuka, berakar pada nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di bidang kebudayaan.
Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki susunan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan; membebaskan rakyat dari penindasan manusia atas manusia (exploitation d'lhome parlhome); membebaskan bangsa dari penindasan bangsa atas bangsa (exploitation d’nation parnation); membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai sistem imperialistis, yang menghisap dan menindas; serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab
Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki susunan kenegaraan yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi; susunan kebangsaan dan kemasyarakatan yang berperikemanusiaan, menghormati persamaan kedudukan, bersemangat kekeluargaan dan gotong-royong untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan bersama.
Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menghendaki kerja sama secara luas dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang dilaksanakan secara adil dan saling menguntungkan atas dasar sikap hormat-menghormati martabat dan kedaulatan masing-masing bangsa, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengajak semua entitas kebangsaan Indonesia untuk bekerja keras dan saling bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang adil-makmur, demokratis, maju, kuat, bersatu, pluralis-inklusif, rukun dan toleran, di mana terdapat supremasi hukum, supremasi sipil, dan tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan karuniaNYA serta meridhoi perjuangan bangsa Indonesia.
Jakarta, 1 Desember 2005
PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL
PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP
Labels: AD/RT
Selengkapnya...
0
comments
MANIFESTO POLITIK
Memajukan, Mencerdaskan dan Menyejahterakan Rakyat,Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
Manifesto Politik
PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
( PDP )
2006-2010
DAFTAR ISI
I.PENDAHULUAN....
...................................................................................3
II. VISI DAN MISI..........................................................................................4
III. MANIFESTO POLITIK............................................................................6
A. POLITIK ...............................................................................................6
B. EKONOMI ............................................................................................8
C. KESEJAHTERAAN SOSIAL ...........................................................12
D. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN..............................................13
E. KESEHATAN .....................................................................................14
F. PEREMPUAN DAN ANAK ..............................................................15
G. BURUH, TANI, DAN NELAYAN ....................................................16
H. HUKUM DAN HAM ..........................................................................17
I. KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA .............................20
J. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT....................21
K. DAERAH TERTINGGAL, DAERAH BENCANA,
DAN DAERAH KONFLIK ..............................................................21
L. LINGKUNGAN HIDUP ....................................................................22
M. PERTAHANAN NASIONAL ...........................................................23
IV. KAIDAH PELAKSANAAN ...................................................................25
V. PENUTUP ................................................................................................26
PENDAHULUAN
Bahwa Dasar Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) adalah
Pancasila dan UUD 1945 untuk membangun sistem dan tatanan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang
bebas sekaligus merupakan pelaksanaan dari : Paham Negara Kebangsaan
(Persatuan), yaitu negara yang melindungi segenap bangsa yang Bhinneka Tunggal
Ika dan seluruh tumpah darah Indonesia; Paham Negara Demokrasi, yaitu negara
yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam makna sosio-demokrasi yang
memberlakukan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, dimana
rakyat mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya agar adil dan tidak
diskriminatif terhadap segenap warganegara; Paham Negara Hukum, yaitu negara
yang berdasarkan hukum, yang menjunjungtinggi supremasi hukum dan supremasi
sipil, yang berkeadilan dimana kedudukan setiap warganegara sama di depan hukum
dan pemerintahan, dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka; Paham
Negara Kesejahteraan, yaitu negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia melalui kebijakan dan program-program kesejahteraan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan gotong royong; serta Paham Negara yang
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;
Bahwa Semangat Perjuangan PDP adalah semangat Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk mempertahankan kedaulatan negara atas dasar
kedaulatan rakyat dalam bidang Politik, membangun kemandirian ekonomi dengan
mengoptimalkan nilai tambah setiap potensi nasional di bidang ekonomi, dan
membangun kepribadian bangsa yang berkembang maju, terbuka, berakar pada nilainilai
luhur kebudayaan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang
kebudayaan;
Bahwa Tujuan Perjuangan PDP adalah untuk mewujudkan kehidupan
kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945; dan untuk memdapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional
dan demokratis;
Bahwa Konvergensi Paham Nasionalisme Kebangsaan dan Nasionalisme
Religius yang menjadi ciri sekaligus faktor perekat merupakan kekuatan PDP dalam
rangka memperbesar dan memperluas basis dukungan konstituen untuk memperkokoh
legitimasi dan menjaga harmoni kehidupan nasional, serta dalam rangka memperbesar
dan memperluas jaringan kerjasama strategis untuk mendorong percepatan
pelaksanaan kebijakan dan program-program Partai bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat;
Bahwa Kehadiran PDP di pentas politik nasional merupakan jawaban
sekaligus wujud kesadaran dari pentingnya reformasi bagi partai politik yang telah
berperan besar dalam mereformasi sistem kehidupan nasional tetapi tidak mampu
mereformasi diri sendiri. PDP adalah bentuk nyata dari reformasi partai politik yang
tercermin pada seluruh proses dan mekanisme kepartaian diatur oleh dan bertumpu
pada sistem kepemimpinan kolektif, bukan pada ketokohan dan kharisma orang
perorang, apalagi kultus individu;
Bahwa untuk mencapai tujuan dan cita-cita Partai, maka memenangkan
kompetisi politik secara sehat, jujur, adil, dan bermartabat dalam rangka meraih
dukungan suara yang sebanyak-banyaknya dalam Pemilu merupakan suatu
keniscayaan bagi PDP. Untuk itu, Program Unggulan PDP berupa Program
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Program Pelayanan Sosial berupa
Volunteer Corp yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pilihan cerdas dan
menjadi instrumen utama bagi perolehan kepercayaan dan dukungan suara terbanyak
rakyat dalam Pemilu;
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka mutlak diperlukan suatu
Manifesto Politik, yakni pernyataan sikap dan pendirian politik bagi PDP yang
berfungsi sebagai arah perjuangan dan sumber rujukan dalam perumusan setiap
kebijakan, program kerja dan kegiatan Partai secara nasional, dengan berlandaskan
pada Asas Partai, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Watak Partai,
yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme, dan Sosio-Demokrasi; serta
Jatidiri Partai, yaitu Partai Rakyat sekaligus Partai Kader yang bersemangat gotong
royong, bersih, peduli dan kompeten, dengan tetap melaksanakan dan memurnikan
Pancasila 1 Juni 1945 serta menolak segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila
dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
VISI DAN MISI
Visi PDP adalah bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, diperlukan
kualitas manusia Indonesia yang patriotik, yaitu warga bangsa yang cerdas, sehat,
cakap, tangguh, ulet, bekerja keras, bersatu, bersemangat pengabdian, dan bersedia
berkorban. Kecuali itu, juga diperlukan perbaikan sistem dan tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terwujudnya kesejahteraan
bersama, persatuan dalam kemajemukan, keadilan, demokrasi, partisipasi, kesetaraan,
kecerdasan dan kemajuan bagi seluruh rakyat, serta tatakelola pemerintahan yang baik
dan bersih.
Misi PDP adalah bahwa perjuangan PDP menghendaki susunan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan,
kebodohan, dan keterbelakangan; membebaskan rakyat dari penindasan manusia atas
manusia (exploitation d’lhome parlhome); membebaskan bangsa dari penindasan
bangsa atas bangsa (exploitation d’nation parnation); membebaskan rakyat Indonesia
dari berbagai sistem imperialistis yang menghisap dan menindas; serta
menjunjungtinggi Hak Asasi Manusia yang adil dan beradab;
Perjuangan PDP menghendaki susunan kenegaraan yang melindungi seluruh rakyat
dan seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi; susunan kebangsaan dan
kemasyarakatan yang berperikemanusiaan, menghormati persamaan kedudukan,
bersemangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan bersama;
Perjuangan PDP menghendaki kerjasama secara luas dengan bangsa-bangsa lain di
seluruh dunia yang dilaksanakan dengan adil dan saling menguntungkan atas dasar
sikap saling hormat-menghormati martabat dan kedaulatan masing-masing bangsa,
sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
MANIFESTO POLITIK
A. POLITIK
1. Penyelenggaraan Pemerintahan
PDP berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara Republik
Indonesia harus mengacu kepada dan merupakan pelaksanaan dari paham bahwa
Indonesia adalah negara kebangsaan, negara hukum, negara demokrasi, negara
kesejahteraan dan negara berdasarkan Ketuhahanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD
1945.
Bertolak dari paham tersebut, PDP menolak paham negara yang berdasarkan
agama-agama, menolak federalisme, otoriterisme, totaliterisme, feodalisme,
militerisme dan neo-liberalisme karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.
PDP berjuang untuk mempertahankan dan mengisi Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan kehidupan rakyat dan
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, aman, sejahtera, adil dan
makmur.
PDP menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan
efektif serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance).
PDP memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang syah dan
berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.
2. Reformasi Birokrasi
PDP mendesak dilakukannya perbaikan sistem dan peningkatan kualitas
aparatur pemerintahan dalam segi kompetensi, integritas maupun kesejahteraannya,
sehingga birokrasi benar-benar berfungsi sebagai pelayan publik dan menjadi alat
yang efektif bagi terwujudnya tujuan penyelenggaraan negara.
3. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi
PDP berupaya secara aktif mengawal transisi demokrasi agar terwujud
demokrasi Indonesia yang terkonsolidasi, fungsional, dan tidak menyimpang kembali
ke otoritarianisme, militerisme, totalitarisme dan diktatorisme, seperti rezim Orde
Baru.
4. Supremasi Sipil dan Civil Society
PDP mempertahanan dan menegakkan supremasi sipil sebagai bagian dari
pelaksanaan sistem politik demokrasi. Sejalan dengan itu, PDP mengembangkan
penguatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu civil society menuju kepada
kemaslahatan bersama, kesetaraan, persaudaraan, kerukunan dan kehidupan bersama
yang sejahtera.
5. Reformasi Partai Politik
PDP mendorong upaya reformasi partai politik dalam rangka meningkatkan
kualitas, kepedulian, dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi partai politik
sebagai sendi demokrasi, sehingga mampu membangun kultur, karakter, tatakelola,
dan sistem kepartaian yang demokratis dan modern.PDP berupaya melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan partisipasi politik rakyat, serta melekatkan diri dengan kepentingan publik.
PDP bertekad menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi sipil yang
bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta membangun sistem
kolektivitas yang kokoh dan menekan watak kepartaian konvensional yang oligarkis.
6. Pemilu Legislatif
PDP mendorong pelaksanaan Pemilu yang semakin berkualitas, demokratis,
terbuka, bersih, damai, dan bebas dari tindakan yang diskriminatif dan tidak terpuji.
7. Pemilu Presiden
PDP mendukung pemilihan Presiden secara langsung sebagai implementasi
dari sistem presidensial dan mengupayakan agar pelaksanaannya semakin baik dan
bersih.
PDP menghendaki perbaikan UU Pemilihan Presiden agar semakin
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan, terutama dalam
pemungutan suara.
8. Pemilihan Kepala Daerah
PDP mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, serta mendorong
kesadaran dan tanggungjawab politik rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas
demokrasi, agar rakyat dapat menggunakan hak kedaulatannya secara benar.
PDP menghendaki UU yang secara khusus mengatur tentang Pilkada agar
mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Pilkada semakin
jelas, terbuka, melibatkan peran masyarakat secara optimal, serta menghasilkan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.
9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
PDP menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah atas dasar prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah yang sehat dan bertanggungjawab, yang
mendorong konsolidasi demokrasi, partisipasi rakyat dan diterapkannya prinsipprinsip
good governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih
berkualitas dan efektif untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang
adil dan merata.
10. Politik Luar Negeri
PDP mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap berpijak pada politik luar
negeri yang bebas aktif dalam rangka penghapusan penjajahan dan perwujudan
perdamaian, kemerdekaan, kedaulatan dan kerjasama bangsa-bangsa mewujudkan tata
dunia yang adil.
PDP mendukung kebijakan politik luarnegeri yang kondusif bagi upaya
peningkatan peran dan kinerja Indonesia dalam fora internasional,dengan :
a. Mewujudkan partisipasi aktif Indonesia di regional Asia, dan Pasifik sebagai
prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia;
b. Menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga pada khususnya dan
negara-negara sahabat pada umumnya;
c. Mengupayakan langkah-langkah strategis dan usaha-usaha konkrit dalam
pemberantasan aksi-aksi terorisme dengan melakukan perjanjian-perjanjian
internasional;
8
d. Memperkuat perjanjian keamanan untuk menjamin terwujudnya keamanan
regional dan international yang abadi dengan pro-aktif terlibat dalam proses
perundingan dan partisipasi dalam misi perdamaian;
e. Mempertahankan kepentingan nasional dalam mengemban usaha-usaha
penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggung
jawab;
f. Mempertahankan batas dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Memprioritaskan usaha-usaha dialogis dan persuasif (soft-power) sebagai upaya
penyelesaian konflik-konflik regional dan international;
h. Mendesak masyarakat international untuk mengakui keberadaan negara Palestina
yang merdeka dan berdaulat secara penuh sebagai prasyarat terwujudnya
perdamaian abadi di belahan negara-negara Timur Tengah;
i. Bersikap kritis terhadap rezim-rezim yang anti-demokrasi, melanggar hak-hak
asasi manusia serta tindakan uniliteralisme yang melanggar kedaulatan suatu
negara-bangsa;
j. Membuka kembali dokumen-dokumen tentang pulau-pulau dan wilayah laut
Indonesia yang telah dikuasi oleh negara-negara lain serta mengupayakan
pengklaiman kembali atas kepemilikan Indonesia terhadap kawasan-kawasan
tersebut.
11. Kerjasama Internasional
PDP mendukung kerjasama internasional yang saling menguntungkan bagi
tujuan damai dan peningkatan kesejahteraan antar bangsa, dengan cara-cara yang
beradab serta menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negara masing-masing.
PDP menolak segala bentuk penindasan, pemaksaan, dan pendudukan oleh
suatu bangsa terhadap bangsa lain dengan motif dan dalih apapun.
B. EKONOMI
1. Pemerataan Kesejahteraan
PDP menghendaki struktur ekonomi yang sehat, maju, adil dan merata, yaitu
struktur ekonomi industri yang saling mendukung dengan pertanian yang tangguh.
PDP berpandangan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang diukur dari berkurangnya jumlah rakyat miskin dan
meningkatnya kualitas hidup dari rakyat yang termiskin.
PDP berjuang agar pembangunan ekonomi secara langsung menghasilkan
manfaat bagi rakyat, menguatkan usaha ekonomi skala mikro, kecil dan menengah
yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia.
PDP menolak monopoli, oligopoli, dan kartel, serta praktik-praktik usaha
lainnya yang tidak sehat dalam ekonomi.
2. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PDP mendorong agar semua kebijakan dan peraturan perundangan di bidang
ekonomi dalam berbagai sektor menjamin pengembangan dan pemberdayaan usaha
koperasi, mikro, kecil dan menengah.
PDP menolak setiap kebijakan dan peraturan perundangan yang tidak pro dan
merugikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Keuangan dan Perbankan
PDP mendorong sistem moneter yang menjaga tingkat inflasi yang rendah dan
nilai tukar yang stabil, dan dikelola secara akuntabel, transparan, serta menjamin
terlaksananya fungsi perbankan.
PDP mendorong sistem fiskal yang sustainable, dengan perpajakan yang
kondusif dan kompetitif, teradministrasi dengan baik, dengan sistem perpajakan yang
adil secara vertikal dan horisontal, serta dimanfaatkan secara efisien dan
bertanggungjawab untuk peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
PDP mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas perbankan nasional, baik
sistem, kelembagaan maupun sumberdaya manusianya, sehingga menjadi sistem
perbankan yang sehat dan secara sinergis dapat mendukung peningkatan kegiatan
ekonomi sektor riil.
4. Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri
PDP mendorong kebijakan dalam pemanfaatan utang-utang baru secara
seksama dan diprioritaskan bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien. PDP
mendorong pemerintah untuk meninjau kembali utang-utang lama dan melakukan
upaya pengurangan beban dan biaya utang tersebut.
PDP mendorong perbaikan sistem dan kelembagaan pengelolaan dan
administrasi utang. PDP mendorong dilakukan pengusutan atas korupsi utang dan
dilakukan proses hukum secara tegas, transparan dan tidak pandang bulu (tidak
dikriminatif).
5. Pengelolaan Aset Negara
PDP mendorong perbaikan pengelolaan dan administrasi aset negara agar
penggunaannya benar-benar ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi
penyehatan keuangan negara serta dijaga dari pencurian dan penjarahan.
PDP mendorong dilakukannya audit atas aset-aset negara, pengusutan dan
proses hukum dalam upaya pengembalian atas aset-aset negara yang telah dicuri dan
dijarah.
6. Infrastruktur dan Transportasi
PDP mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang cepat dan tepat
sasaran. Pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti Jalan (Jalan Raya dan Jalan
Tol), Telekomunikasi, Energi termasuk listrik, Perhubungan (Kereta Api, Pelabuhan
Laut, Pelabuhan Udara dll) dan sektor Air (Air Bersih, Air Kotor dan Pengairan)
haruslah diberi ruang luas yang sepatutnya tercermin dalam APBN dan rencana
pembangunan. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan akselerasi arus barang
dan jasa yang selanjutnya akan menyerap tenaga kerja, produktifitas nasional dan
kesejahteraan ekonomi.
PDP mencatat bahwa infrastruktur di Indonesia jauh tertinggal bila
dibandingkan dengan negara-negara maju dan bahkan masih tertinggal bila
dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
PDP juga menaruh perhatian yang mendalam terhadap sektor Transportasi.
Kecelakaan-kecelakaan yang masih kerap terjadi dan hampir selalu menghiasi
halaman berita-berita media adalah cermin belum tertatanya Sistem Transportasi yang
nyaman, aman dan berperikemanusiaan.
PDP mendukung upaya pengembangan Sistem Transportasi Massal untuk
menjadi arah dari pengembangan sistem transportasi di Indonesia. Selain itu, PDP
juga memberikan keberpihakan kepada prinsip-prinsip nasionalisme dalam
pembangunan transportasi mengingat perkembangan teknologi-informasi yang
nantinya bisa menyentuh sisi-sisi nasionalisme kita.
PDP juga mendukung transportasi rakyat seperti pelayaran rakyat dan
angkutan pedesaan yang jelas ramah lingkungan dan mencirikan warisan budaya
nenek moyang.
7. Manajemen Energi
PDP mendukung dijalankannya reformasi kebijakan di sektor energi,
sehingga terwujud kebijakan energi nasional yang utuh dan komprehensif, serta dapat
mendorong peningkatan efisiensi ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan
nasional.
PDP mendukung kebijakan energi nasional yang bercirikan sebagai berikut :
a. Berjangka panjang, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan
nasional secara mantap;
b. Mengembangkan sumber-sumber daya energi baru;
c. Menggunakan sumber daya energi alternatif;
d. Efisien, mengurangi dan mencegah kebocoran keuangan negara;
e. Membasmi para pemburu rente di sektor energi;
f. Ramah lingkungan, tidak merusak dan tidak mencemari lingkungan hidup.
8. Manajemen Sumber Daya Alam
PDP mendorong dilakukannya audit independen atas kekayaan sumber daya
alam, baik potensi, pengelolaan maupun pemanfaatannya.
PDP mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya alam agar dapat
memberi nilai tambah yang maksimal dan menjamin pemanfaatannya bagi
kepentingan negara dan rakyat banyak.
PDP mendorong dilakukannya peninjauan kembali dan perbaikan atas ijin dan
kontrak karya pengelolaan sumberdaya alam sehingga memenuhi asas keadilan dan
benar-benar bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Perdagangan
PDP mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi perdagangan
domestik, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha dan
tidak memberikan hak istimewa kepada pedagang atau kartel perdagangan tertentu
saja.
PDP menolak adanya monopoli oleh satu kartel perdagangan tertentu yang
berakibat merugikan masyarakat.
Dalam hal menjamurnya pusat-pusat ritel perdagangan besar (hypermarket dan
mall) tidak hanya di kota-kota besar, bahkan hingga ke pelosok-pelosok daerah, maka
PDP mendorong perimbangan perdagangan yang fair (fairness) atau persaingan usaha
yang sehat antara pebisnis besar, menengah, pedagang kecil, dan masyarakat
konsumen untuk mencegah monopoli perdagangan dengan penegakan hukum yng
efektif.
PDP mendorong peningkatan perdagangan internasional, khususnya ekspor
barang dan jasa dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
10. Industri
PDP mendorong kebijakan pengembangan industri yang berbasis sumber daya
alam dan manusia untuk mencapai nilai tambah yang maksimal, sebagai motor
penggerak ekonomi nasional. PDP mendorong perkembangan industri manufaktur
yang mengolah bahan mentah dari dalam negeri untuk menjadi bahan jadi baik untuk
kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
PDP mendorong diversifikasi industri, efisiensi, peningkatan daya saing, dan
pengembangan lapangan kerja. PDP mendorong kebijakan yang terintegrasi
mengenai sistem perpajakan yang adil dan kompetitif, pengembangan sektor, dan
perbaikan hubungan-hubungan industrial yang mendorong investasi.
PDP mendorong diterbitkannya peraturan perizinan yang praktis dan efektif
bagi investasi dan pembangunan industri. PDP mendesak penghapusan kutipankutipan
dan pungutan-pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. PDP
mendorong penghapusan peraturan-peraturan dan praktek-praktek diskriminatif bagi
pengusaha.
PDP mendorong kebijakan tentang pengembangan industri-industri mikro,
kecil dan menengah baik yang berorientasi pasar lokal, regional, nasional mapun
internasional. PDP mendorong dilakukannya riset dan pengembangan bidang industri.
PDP mendorong kebijakan tentang kewajiban program community
development bagi industri besar yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup
masyarakat sekitarnya. PDP mendorong kebijakan tentang industri yang ramah
lingkungan.
11. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
PDP berjuang untuk membangun pertanian yang tangguh dan saling
mendukung dengan industri yang maju. PDP mendorong kebijakan pembangunan
pertanian yang berbasis pengembangan masyarakat perdesaan, pengembangan
corporate farming, subsidi pertanian yang tepat sasaran, penyediaan sarana dan
prasarana guna meningkatkan kesejahteraan petani.
PDP mendorong institusi keuangan bank dan nonbank untuk meningkatkan
investasi di sektor pertanian dalam bentuk modal ventura, kredit usaha atau mikrokredit.
PDP mendorong berdirinya koperasi pertanian sehingga menjadi entitas bisnis
yang solid dan mandiri, yang memiliki link up kepada pasar domestik dan
internasional.
PDP mendorong pembangunan perkebunan rakyat, swasta dan negara
sebagai entitas bisnis yang bersinergi untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan
daya saing, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
PDP mendukung kebijakan di bidang kehutanan yang mengupayakan
pengelolaan hutan dan industri hasil hutan yang memperhatikan kelestarian ekologi,
sebagai model pembangunan berkelanjutan; mempersiapkan pertanian hutan (farm
forestry) sebagai alternatif produk hasil hutan; memperkuat kontrol negara terhadap
perusahaan perhutanan swasta dan negara, terutama dalam ekspor hasil-hasil hutan;
melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penebangan hutan secara liar;
memberdayakan penduduk lokal untuk aktif terlibat dalam melestarikan hutan,
penghijauan dan reboisasi.
12. Perikanan dan Kelautan
PDP mendorong setiap kebijakan pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap
maupun budidaya dan potensi kelautan lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
PDP mendorong setiap kebijakan yang melindungi wilayah perairan Indonesia
dari ganguan masuknya kapal-kapal nelayan asing dengan mendayagunakan semua
kekuatan nasional.
PDP mendorong pemanfaatan potensi pantai dan pulau-pulau kecil sehingga
lebih produktif dan memberikan berbagai manfaat termasuk bagi penegakan
kedaulatan negara dan bangsa.
C. KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Kecukupan Pangan dan Sandang
PDP mendorong kebijakan yang menjamin setiap warganegara mendapatkan
kecukupan pangan dan sandang secara layak dengan meningkatkan kapasitas produksi
dan menjamin harga yang menguntungkan produsen dan terjangkau oleh konsumen.
PDP menolak setiap kebijakan yang mengakibatkan ketidakberdayaan rakyat
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang mendasar, seperti kebutuhan
pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
2. Perumahan dan Permukiman
PDP berupaya memperjuangkan hak-hak sosial warganegara, yakni hak untuk
medapatkan perumahan dan permukiman yang layak.
PDP menolak penggusuran terhadap pemukiman rakyat kecil secara
sewenang-wenang tanpa jalan keluar yang disepakati kedua belah pihak.
PDP ikut mengupayakan perlindungan hak-hak masyarakat miskin di
perkotaan dan mendorong pemerintah membangun tempat tinggal dan lingkungan
pemukiman yang sehat dan layak.
3. Sistem Jaminan Sosial
PDP mendorong pembangunan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,
seperti sistem jaminan kesehatan, perumahan, jaminan pensiun dan hari tua, dan
jaminan-jaminan sosial lainnya. Dengan sistem jaminan sosial yang baik akan
memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
4. Pelayanan Publik
PDP mendorong pembangunan fasilitas pelayanan publik yang memihak
masyarakat banyak, termasuk fasilitas publik yang nyaman dan aman bagi anak-anak,
perempuan, orang lanjut usia dan orang-orang cacat.
PDP mendorong pemerintah dan daerah untuk memberikan prioritas yang
utama dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi
dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.
5. Jompo, Yatim Piatu dan Anak Terlantar
PDP mendorong kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan masa depan
masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti Jompo, Yatim piatu,
dan anak terlantar, dengan memberdayakan Panti-panti Sosial yang disertai dengan
dukungan pembiayaan yang memadai dari negara.
6. Penyandang Cacat
PDP mendorong kebijakan-kebijakan yang bertujuan mempermudah berbagai
kepentingan para penyandang cacat dan upaya-upaya menyejahterakannya.
PDP menolak berbagai kebijakan dan perlakuan yang diskriminatif di berbagai
sektor kehidupan terhadap para penyandang cacat.
7. Veteran dan Kelompok Purna Bhakti
PDP mendorong agar veteran perang, purnawirawan, dan pensiunan beserta
keluarganya mendapatkan perlakuan dan jaminan sosial yang layak dari negara
sebagai penghargaan atas pengorbanan, pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap
bangsa dan negara.
D. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Hak Memperoleh Pendidikan
PDP memperjuangkan agar setiap warga negara memperoleh pendidikan
sesuai dengan haknya. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan sehingga
setiap warganegara dapat memperoleh pendidikan tersebut.
PDP menentang komersialisasi pendidikan, dan berbagai upaya yang dapat
merusak hakekat pendidikan, serta menghambat tujuan pendidikan.
2. Kesejahteraan, Otoritas dan Kompetensi Guru
PDP mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan
sosial yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih berkualitas dan penuh
tanggungjawab.
PDP mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan
kompetensi dan integritas profesi guru yang memiliki otoritas profesional.
3. Pembiayaan Pendidikan
PDP berupaya agar pembiayaan pendidikan oleh negara ditingkatkan;
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan secara adil;
masyarakat miskin dibebaskan dari beban pembiayaan pendidikan sehingga setiap
warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang
terbaik.
PDP akan berupaya mengembalikan tugas dan kewajiban negara dalam
penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan mencegah
berlangsungnya komersialisasi pendidikan.
PDP berpendapat sekolah-sekolah negeri harus dikembalikan status dan
perannya sebagai lembaga non profit yang menjalankan fungsi pelayanan publik
secara baik dan berkualitas. Karena itu anggaran di bidang pendidikan harus
diprioritaskan.
4. Sistem, Mutu, Metode dan Standarisasi Pendidikan
PDP mendorong kebijakan pendidikan yang memperbaiki sistem, mutu dan
metode pendidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan.
PDP mendorong terciptanya sistem pendidikan yang menghargai proses yang
bermuara pada hasil akhir secara utuh.
PDP mendorong penyempurnaan kurikulum pendidikan yang menumbuhkan
daya kreatif, inisiatif, pengembangan potensi dan pembentukan karakter serta tidak
membebani anak didik.
PDP mendukung terlaksananya program buku murah, taman bacaan yang
tersebar di seluruh perdesaan sebagai bagian upaya strategis pencerdasan bangsa.
5. Pemuda, Kesenian, dan Olahraga
PDP mendorong pengembangan kualitas sumberdaya manusia, terutama
pemuda dan generasi muda, serta pengembangan kesenian dan olahraga dalam rangka
peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga nasional.
6. Identitas dan Kebudayaan Nasional
PDP mendorong terwujudnya identitas bangsa melalui pembangunan
kebudayaan nasional yang merupakan bagian kekayaan bangsa Indonesia.
PDP mendorong dikembangkannya kehidupan sosial yang rukun, tidak
diskriminatif, toleran, serta saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku,
etnis, agama, dan golongan.
7. Pluralisme dan Multikulturalisme
PDP akan terus berupaya dan mendorong tentang pemahaman pluralisme,
multikulturalisme dan toleransi kepada seluruh rakyat Indonesia, agar kelak Indonesia
menjadi negeri multikultural yang damai.
8. Kebebasan Beragama dan Beribadah
PDP mendukung kebebasan beragama dan beribadah. PDP menolak setiap
bentuk kekerasan terhadap pemeluk agama atau aliran dalam agama. PDP mendorong
agar diberikan penghormatan kepada agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang
ada di Tanah Air.
9. Politisasi Agama
PDP mendorong kepada kekuatan politik dan sosial di Tanah Air agar tidak
melakukan eksploitasi agama untuk tujuan-tujuan politik.
PDP mendorong agar agama dikembalikan ke hakikatnya sebagai penjaga
moral untuk kemuliaan harkat dan derajat manusia.
E. KESEHATAN
1. Sistem dan Mutu Pelayanan Kesehatan
PDP mendukung kebijakan yang meningkatkan sistem dan mutu pelayanan
kesehatan yang melindungi hak-hak rakyat, khususnya golongan sosial rendah untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat dan biaya yang murah.
2. Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan
PDP mendorong pemerataan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan
kesehatan, disertai dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan
memadai, khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, kawasan pesisir, terpencil dan
perbatasan.
PDP mendorong peningkatan kualitas tenaga kesehatan baik dari segi
kompetensi, profesionalisme, integritas, pengabdian dan kesejahterannya. Khusus
untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, perlu diberikan insentif dan
kompensasi yang layak.
2.Pembiayaan Kesehatan
PDP mendorong kebijakan yang mempermudah akses bagi rakyat dari
golongan sosial rendah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya yang
murah dan prosedur yang sederhana.
PDP mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran bagi pelayanan
kesehatan di daerah terpencil dan kawasan permukiman masyarakat miskin.
PDP mendorong perluasan cakupan asuransi kesehatan, sehingga sebagian
besar penduduk memperoleh jaminan kesehatan yang memadai.
PDP mendorong dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mencegah
terjadinya komersialisasi pelayanan kesehatan.
4. Penanggulangan Wabah dan Penyakit Menular
PDP mendorong agar disusun kebijakan nasional yang efektif dan
komprehensif terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit
menular, dengan melibatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang
kesehatan.
5. Pengawasan Obat, Bahan Berbahaya, Makanan dan Minuman
PDP mendorong kebijakan yang memperketat pengawasan obat, bahan
beracun dan berbahaya, narkotika dan psikotropika, serta makanan dan minuman,
mulai dari proses produksi hingga peredarannya di masyarakat.
PDP juga mendesak agar dilakukan pencegahan dan tindakan tegas secara
hukum terhadap mafia perdagangan obat-obatan di pasar gelap yang sangat
merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
F. PEREMPUAN DAN ANAK
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender
PDP mendukung kesetaraan dan keadilan gender, serta gerakan persamaan
hak bagi perempuan dan ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk
menciptakan dunia yang sederajat bagi perempuan melalui persamaan sosial, dengan
meningkatkan pendidikan, menghapus segala bentuk kekerasan, memberikan
penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia bagi Perempuan, serta
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.
PDP mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan segala
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berupaya untuk mencegahnya
semaksimal mungkin dengan berbagai pendekatan.
PDP mendorong dan memberi kesempatan perempuan untuk ikut terlibat dan
berperan aktif dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik.
2. Trafiking Anak dan Perempuan
PDP menolak segala perdagangan dan penyelundupan manusia terutama
perempuan dan anak (human traficking) untuk segala tujuannya, seperti perbudakan,
pelacuran, pemaksaan terhadap anak-anak untuk bekerja apalagi di tempat-tempat
berbahaya (jermal), pemaksaan terhadap anak-anak untuk terlibat dalam konflik
bersenjata (child soldier), dan sebagainya.
PDP mendukung kebijakan penghapusan terhadap perdagangan dan
penyelundupan manusia melalui restrukturisasi lembaga keimigrasian dan
meningkatkan kerjasama internasional dengan negara tujuan kerja, serta meratifikasi
konvensi internasional tentang hak-hak perempuan, anak dan buruh migran.
3. Perlindungan Hak-Hak Anak
PDP mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan hak-hak dasar anak
yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, termasuk hidup layak dan mendapatkan
16
pelayanan kesehatan yang baik; hak untuk berkembang, termasuk hak mendapatkan
pendidikan, berkreasi, dan memperoleh informasi; hak partisipasi, termasuk hak
kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul; serta hak perlindungan, termasuk
perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan kekejaman.
4. Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Anak
PDP mendukung kebijakan yang mengutamakan kesehatan reproduksi, ibu
dan anak dengan berbagai program yang sesuai serta dapat menekan angka kematian
dan kesakitan ibu dan anak.
PDP mendorong kebijakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan
perempuan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
G. BURUH, TANI DAN NELAYAN
1. Sistem Pengupahan dan Jaminan Kesejahteraan
PDP mendukung dan mendorong kebijakan sistem pengupahan untuk
kebutuhan hidup layak bagi buruh.
PDP mendukung setiap kebijakan yang memberi jaminan kesejahteraan dan
kepastian pekerjaan bagi buruh, petani dan nelayan.
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
PDP mendukung peningkatan jaminan pelayanan kesehatan dan keselamatan
kerja, terciptanya suasana kerja yang sehat, serta kemandirian untuk hidup sehat dan
produktif sesuai norma sehat dalam bekerja bagi buruh, tani dan nelayan.
PDP mendorong kebijakan yang kondusif bagi terwujudnya keserasian antara
kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja untuk mencapai derajat kesehatan
dan produktivitas kerja yang optimal, serta menghindari penyakit atau kecelakaan
akibat kerja, terutama bagi buruh industri.
3. Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Profesi
PDP mengupayakan, mendukung dan mendorong program-program
peningkatan kualitas buruh, tani dan nelayan. PDP mengupayakan perlindungan bagi
kedudukan hukum buruh, tani dan nelayan.
4. Buruh Migran
PDP berupaya memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran dengan
mendorong pemerintah untuk menerapkan perundangan yang melindungi buruh
migran secara sungguh-sungguh dan konsisten, serta mendesak negara-negara
penerima buruh migran bersikap aktif dalam memberi perlindungan dan memantau
perlakuan terhadap buruh migran.
PDP bertekad ikut berperan aktif memberantas pungutan-pungutan, penipuan,
dan pemerasan terhadap buruh migran dan keluarganya di dalam negeri.
5. Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Sektor Informal
PDP mengupayakan perbaikan status dan perlindungan bagi pekerja rumah
tangga dan para pekerja di sektor informal melalui penyusunan peraturan
perundangan dan perumusan kebijakan yang menjamin keberadaan profesi, keamanan
dan kenyamanan berusaha, dan sistem pengupahan yang layak.
17
6. Pemberdayaan NelayanTradisional dan Keamanan Melaut
PDP mendorong kebijakan yang mendukung upaya meningkatkan
kemampuan permodalan, ketrampilan, dan hasil tangkapan bagi nelayan tradisional;
meningkatkan keamanan berusaha untuk melindungi nelayan tradisional saat melaut;
serta mengikis upaya penambangan pasir besar-besaran di laut yang berdampak pada
rendahnya hasil tangkapan nelayan.
7. Perumahan dan Permukiman Nelayan
PDP berupaya dan mendorong kebijakan pembangunan perumahan dan
permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat nelayan, disertai dengan
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup, serta perbaikan mutu
dan derajat kesehatan lingkungan di perkampungan nelayan.
8. Pendidikan Anak Buruh, Tani dan Nelayan
PDP berupaya dan mendorong kebijakan yang memberi perhatian penuh
bagi pendidikan anak-anak buruh kecil, petani dan nelayan melalui program
pemberian subsidi dan beasiswa, serta bimbingan pengembangan bakat, minat dan
ketrampilan sesuai dengan perkembangan anak.
H. HUKUM DAN HAM
1. Negara Hukum
PDP bertekad mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan
Konstitusi yang adil, berpihak dan tidak menindas rakyat dan mereka yang lemah.
PDP akan terus berupaya agar supremasi hukum terwujud di Tanah Air, sehingga
adigium equality before the law, semua sama di depan hukum terwujud dalam praktik
hukum di Indonesia.
PDP juga berjuang untuk dilaksanakannya penegakan hukum (law
enforcment) secara benar, bersih dan obyektif untuk tegaknya kebenaran, keadilan
dan kepastian hukum sebagai upaya memperkuat budaya disiplin dan etos bangsa.
2. Reformasi Hukum, Perundangan, dan Sistem Peradilan
PDP berjuang untuk mereformasi Sistem Hukum Nasional, yang meliputi :
a. Struktur hukum, yakni pembangunan sistem hukum yang dapat menciptakan
struktur pemerintahan negara yang efisien dan efektif;
b. Substansi hukum, yakni penciptaan peraturan perundang-undangan yang
komprehensif, integral dan sistematis dengan memperhatikan aspek legalitas,
efektivitas dan validitas;
c. Budaya hukum, yakni pembangunan keseluruhan nilai-nilai sosial yang
berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum;
d. Menciptakan produk peraturan perundang-undangan yang mendukung
pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang mengakomodasi nilainilai
hukum lokal yang sifatnya majemuk serta memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat yang demokratis, berkeadilan, desentralistik,
berwawasan gender, HAM dan lingkungan;
e. Menciptakan budaya hukum untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan
kesadaran bagi aparat penegak hukum agar terjamin akses yang adil bagi
masyarakat dalam proses hukum;
f. Mendorong terciptanya sistem peradilan yang bersih dari mafia peradilan.
18
3. Mutu dan Kinerja Lembaga Peradilan
PDP mendorong peningkatan mutu dan kinerja lembaga peradilan dengan
mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, independen dan berwibawa. Untuk itu,
PDP mendukung kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam sistem rekrutmen
yang selektif dan transparan; sistem promosi jabatan atas dasar merit system; jaminan
kesejahteraan yang memadai; jaminan keamanan yang pasti dari aparat penegak
hukum dalam bertugas; serta terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengawasi
kinerja aparat penegak hukum.
4. Kompetensi dan Integritas Aparat Penegak Hukum
PDP mendesak aparat penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi,
integritas, moralitas, disiplin, profesionalisme, dan independensi yang tinggi dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum. Untuk itu, PDP mendukung kebijakan
pemberian sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi aparat penegak
hukum.
5. Administrasi Hukum, Keimigrasian dan Kewarganegaraan
PDP mendorong tata kelola administrasi hukum yang sistematis, terbuka dan
bebas diakses oleh masyarakat. Dalam hal keimigrasian PDP mendorong upaya
perbaikan, baik perbaikan sistem maupun perbaikan moralitas aparatnya. Dalam hal
kewarganegaraan, PDP berjuang untuk sebuah perundangan kewarganegaraan yang
adil, tidak patriarkal, tidak diskriminatif secara gender, dan tidak memberi kepastian
hukum terhadap identitas anak. PDP menolak perundangan kewarganegaraan yang
diskriminatif terhadap etnis minoritas, seperti etnis Tionghoa.
PDP berpendapat pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang
memberi pengetahuan tentang prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam
kewarganegaraan merupakan cara yang efektif untuk penghapusan berbagai
prasangka sosial dalam hal kewarganegaraan yang selama ini merupakan masalah
disintegrasi sosial yang serius.
6. Pertanahan dan Agraria
PDP menolak segala bentuk upaya yang menghalang-halangi upaya setiap
warga negara untuk mendapatkan hak atas tanah. Negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan tanah sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak atas tanah masyarakat.
Namun, PDP berpendapat kepemilihan atas tanah harus dibatasi. Monopoli
kepemilikan atau penguasaan tanah apalagi penyerobotan tanah atas nama
pembangunan sudah saatnya dihentikan. PDP juga mendorong program land reform
untuk kesejahteraan rakyat banyak.
PDP mendukung setiap usaha dilakukannya reformasi atas peraturan-peraturan
agraria dengan memperhatikan keberpihakan kepada hak-hak ulayat dan hak
masyarakt adat, dan ada mekanisme penyelesaian sengketan secara cepat dan murah
dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tidak memperlambat proses
penyelesaian yang ada.
PDP menolak segala macam upaya, termasuk penerbitan undang-undang,
untuk memberikan status bahwa upaya-upaya reclaiming petani dan masyarakat adat
merupakan tindakan kriminal.
PDP menolak segala bentuk upaya yang menghalang-halangi upaya setiap
warga negara untuk mendapatkan hak atas tanah. Negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan tanah sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak atas tanah masyarakat.
Namun, PDP berpendapat kepemilihan atas tanah harus dibatasi. Monopoli kepemilikan atau penguasaan tanah apalagi penyerobotan tanah atas nama pembangunan harus dihentikan.
7. Penghormatan Hak Adat dan Hak Ulayat
PDP mendorong kebijakan yang memungkinkan pengelolaan suatu wilayah
berdasarkan hak ulayat dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan
aturan-aturan adat atas pengelolaan tanah.
PDP mendesak dihormatinya hak-hak masyarakat adat dan tanah-tanah ulayat
milik masyarakat adat. PDP akan melakukan pembelaan sekuat tenaga terhadap nasib
kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran HAM,
hancur lingkungan budayanya, dan terusir dari tanah-tanah adat mereka.
8. Penindakan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir lainnya
PDP bertekad melawan segala bentuk kejahatan terorganisir seperti korupsi,
illegal logging, illegal fishing, money laundring , kejahatan narkotika dan obat-obatan
terlarang lainnya, perjudian dan kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya yang
merugikan negara dan masyarakat.
Khusus mengenai korupsi, PDP mendorong agar pengusutan korupsi dimulai
dari korupsi Orde Baru, hingga korupsi-korupsi yang terjadi dewasa ini. Para koruptor
di zaman Orde Baru harus diusut, dan disita hartanya, kemudian digunakan untuk
kesejahteraan rakyat.
9. Pemenuhan Hak-hak Warganegara
PDP memperjuangkan agar masyarakat, tanpa kecuali mendapatkan hak-hak
sipil dan politiknya sebagai warga negara Indonesia, seperti hak untuk dipilih dan
memilih dalam peyelenggaraan politik dan pemerintahan; hak untuk berserikat dan
berkumpul; dan hak untuk berekspresi.
PDP mendorong terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap
warganegara agar berkehidupan yang layak, mendapatkan pelayanan dari negara,
serta bebas mengembangkan prakarsa dan kreativitas dalam masyarakat.
PDP juga mendorong terwujudnya hak-hak atas perdamaian, lingkungan hidup
yang sehat dan seimbang, serta bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan,
sebagai hak warganegara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara.
10. Penegakan dan Pemajuan HAM
PDP mendukung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik untuk peristiwaperistiwa
pelanggaran HAM di masa lalu maupun peristiwa-peristiwa pelanggaran
HAM di masa kini dan mendatang.
PDP menginginkan agar pelanggaran HAM lebih-lebih pelanggaran HAM
berat atau Crimes Against Humanity (Kejahatan terhadap Kemanusiaan) tidak terjadi
lagi di masa-masa mendatang. Adapun kejahatan-kejahatan HAM berat masa lalu
diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui
pengungkapan kebenaran, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban dan
keluarganya.
PDP menolak impunitas dengan segala alasannya. PDP akan mengupayakan
ratifikasi berbagai kovenan HAM internasional yang belum diratifikasi untuk
memajukan kehidupan HAM di Indonesia.
PDP berpendapat bahwa perlindungan terhadap pekerja hak asasi manusia
merupakan kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Perlindungan
Pekerja HAM (9 Desember 1998).
PDP menentang segala bentuk diskriminasi baik diskriminasi politik,
diskriminasi etnis dan diskriminasi agama dan aliran kepercayaan. Diskriminasi
merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yakni kejahatan terhadap
kemanusiaan. Khusus mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa kami terus
mengupayakan berbagai cara untuk mendesakkan penghapusan peraturan-peraturan
perundangan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa karena hal ini bertentangan
dengan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (1965).
PDP mendukung sepenuhnya upaya-upaya penghapusan terhadap diskriminasi
di semua sektor, termasuk diskriminasi politik terhadap para eks tahanan politik PKI
beserta keluarganya. PDP berpendapat bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban
politik yang sama sebagai warga negara. PDP mendukung penyusunan regulasi
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi di Indonesia.
I. KOMUNIKASI SOSIAL DAN MEDIA MASSA
1. Hak Publik Atas Informasi
PDP mendukung kebebasan publik untuk mendapatkan informasi yang benar
dan akurat, karena informasi merupakan ranah publik dan kebutuhan mendasar bagi
publik untuk mengontrol pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
PDP mendorong lahirnya Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh
Informasi bagi Publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka
pengembangan dan penguatan demokrasi.
2.Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi
PDP mendukung sepenuhnya kebebasan pers, menolak sensor, pelarangan,
intimidasi oleh pemerintah, maupun kekerasan dan ancaman kekerasan dari
kelompok-kelompok masyarakat (komunalisme). PDP menolak upaya membawa para
pekerja pers ke pengadilan pidana dan aturan-aturan pidana mengenai pers harus
dihapuskan. PDP mendukung penyelesaian sengketa pers melalui Undang-Undang
Pers, melalui mekanisme hak jawab dan atau penyelesaian melalui Dewan Pers.
PDP mendukung kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi,
seperti kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan
kebebasan berkumpul dan berorganisasi. PDP mendukung kebebasan berekspresi
dalam bidang kesenian. Kebebasan berekpresi tidak boleh dilarang atas nama apapun,
apalagi dianiaya. Penilaian baik buruk sebuah produk kebebasan berekspresi biarlah
ditentukan oleh masyarakat sendiri. Kebebasan bereskpresi tidak boleh diintimidasi,
baik oleh negara maupun oleh kelompok-kelompok atau aktor-aktor bukan negara
(non state actor), karena ancaman terhadap kebebasan berekspresi merupakan
ancaman terhadap demokrasi.
PDP menolak pelarangan terhadap buku oleh negara atau intimidasi terhadap
penerbit dan penulis buku oleh kelompok-kelompok non negara.
3.Mutu, Kompetensi dan Integritas Jurnalis
PDP berpendapat pers harus meningkatkan mutu jurnalismenya, menerapkan
praktek-praktek jurnalisme profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik Indonesia
(KEWI) yang sudah disusun para jurnalis sendiri, lebih mengutamakan pencarian
kebenaran daripada hanya peliputan berimbang, menunjukkan sikap
ketidakberpihakan, menyiarkan fakta daripada kabar burung, melakukan cek, ricek
dan verifikasi, serta mengutip sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.
J. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
1. Kompetensi dan Integritas Aparat
PDP mendukung penyelenggaraan keamanan dalam negeri berada di bawah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah menjadi institusi sipil. PDP juga
mendukung dilanjutkannya reformasi di sektor keamanan dengan lebih
menyempurnakan kebijakan, doktrin, kurikulum pendidikan, serta berbagai peraturan
di lingkungan kepolisian untuk memastikan keberadaan Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah lembaga sipil yang berfungsi sebagai penegak hukum dan penjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tunduk pada Hukum Sipil.
PDP mendorong kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kinerja
dan integritas aparat keamanan, terutama bidang intelijen, keahlian, dan komunikasi
sosial. PDP juga mendorong kebijakan yang makin menjamin rasa aman masyarakat,
dan berorientasi pada keselamatan dan perlindungan masyarakat, ketertiban umum,
serta penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
2. Sarana, Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja
PDP mendorong kebijakan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai,
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi bidang tugas dan tanggung
jawab serta tantangan yang semakin berat dan besar di sektor keamanan dan
ketertiban bagi aparat keamanan.
PDP mendorong peningkatan kesejahteraan aparat keamanan yang layak dan
mendorong upaya-upaya untuk perlindungan dan keselamatan kerja bagi polisi
melaksanakan tugas penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta keamanan dan
ketertiban masyarakat.
3. Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme
PDP mendukung kepolisian untuk terus-menerus mencegah dan memberantas
aksi-aksi kekerasan dan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan. PDP mendorong
semua pihak untuk bersama-sama membantu aparat kepolisian ikut melakukan
pencegahan dan pemberantasaan terorisme melalui berbagai pendekatan yang sesuai
dengan peran, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
K. DAERAH TERTINGGAL, DAERAH BENCANA DAN DAERAH
KONFLIK
1. Pengelolaan dan Penanggulangan Bencana
PDP mendukung lahirnya Undang-undang yang mengatur secara khusus
masalah penanggulangan bencana, baik mengenai sistem penditeksian, pengelolaan
dan penanggulangan, penetapan kelembagaan pemegang otoritas, maupun pola
partisipasi masyarakat, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara
cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur
PDP mendorong pembangunan dan rehabilitasi sarana maupun prasarana di
daerah tertinggal, wilayah bencana, dan wilayah konflik dengan cepat dan efektif
dengan menggerakkan seluruh potensi nasional untuk berperan sesuai dengan fungsi
dan kemampuan.
3. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
PDP berupaya dan mendorong program-program pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat di wilayah bencana, daerah tertinggal dan daerah konflik,
agar masyarakat di wilayah-wilayah itu meningkat kesejahteraannya, pulih dan
bangkit kembali kepercayaan dirinya, serta mampu membangun kehidupan yang lebih
baik di masa depan.
4. Pemulihan Keamanan Daerah Konflik
Dalam hal pemulihan keamanan di daerah konflik, PDP akan mendukung
pendekatan persuasif melalui dialog dan upaya-upaya pembicaraan damai di meja
perundingan antar pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman
mengenai penyelesaian yang adil, bermartabat, dan permanen.
5. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi
PDP mendorong penyelesaian konflik dengan model pendekatan resolusi
konflik. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan inisiatif
sepenuhnya berasal dari masyarakat lokal (adat) setempat serta lembaga-lembaga
non-pemerintah. Menyertai upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, maka PDP akan
terus ikut mendorong dilakukannya rekonstruksi sosial-ekonomi, dan pemenuhan hakhak
sosial-kultural, serta pemulihan identitas sosial-politik masyarakat di daerahdaerah
konflik.
L. LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup
PDP menghendaki reformasi pengelolaan lingkungan hidup yang terencana,
menyeluruh, dan terukur, serta mengacu pada upaya penguatan ketahanan dan
keberlanjutan ekologi, penguatan otoritas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi
masyarakat.
PDP mendorong kebijakan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam
hayati demi terus terpeliharanya keindahan serta keunikan landskap alamiah flora dan
fauna Indonesia, membangun sistem konservasi hutan yang berstandar internasional,
serta melestarikan taman-taman nasional.
PDP mengupayakan dan mendukung setiap usaha perlindungan dan
pemanfaatan hutan secara rasional, serta pelestarian alam dari perusakan dan
eksploitasi yang kapitalistik.
PDP mendukung dan mendesak pemerintah untuk menjalankan kebijakan
pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memperketat pemberian lisensi
atas pengelolaan sumberdaya alam; mengawasi proses eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya alam; serta mencegah pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya
yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan, seperti pencemaran
lingkungan, kerusakan ekosistem, kelangkaan sumberdaya alam, dan bencana alam
yang mengancam keselamatan dan kesehatan manusia.
2. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
PDP memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil yang lingkungannya
tercemar oleh kegiatan suatu perusahaan dari pengusaha yang perusahaannya tidak
mempunyai tata kelola pencegahan pencemaran lingkungan jika terbukti melakukan
pencemaran lingkungan. PDP mendukung terwujudnya hak-hak warganegara atas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
23
PDP mendesak pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian
dini, persetujuan berdasarkan informasi yang menyeluruh, pencemar lingkungan harus
membayar, dan pendekatan yang holistik dalam mengambil keputusan yang terkait
dengan lingkungan hidup yang potensial merugikan masyarakat.
3. Penegakan Hukum Lingkungan
PDP mendorong aparat penegak hukum untuk lebih memahami dan
mendalami peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup agar proses penegakan
hukum atas pencemaran lingkungan lebih optimal serta menimbulkan efek jera bagi
pelaku, sehingga kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut.
PDP menghendaki suatu lembaga peradilan khusus untuk kasus perusakan
lingkungan hidup yang bersifat ad hoc, agar proses penegakan hukum terhadap pelaku
perusakan lingkungan dapat lebih efektif.
M. PERTAHANAN NASIONAL
1.Doktrin Pertahanan
PDP mendukung perubahan doktrin pertahanan yang demokratis. PDP
berpendapat bahwa penyelenggaraan pertahanan merupakan tanggungjawab otoritas
sipil dalam hal ini Departemen Pertahanan. Ancaman pertahanan harus dibatasi
sebagai ancaman kekerasan yang datang dari luar dan berbasis maritim, seperti agresi,
infiltrasi, pelanggaran wilayah dan ancaman-ancaman militer dan intelijen asing
lainnya.
PDP menolak ancaman-ancaman non-militer, seperti pemikiran-pemikiran
sosial, budaya, ideologi, dimasukkan dalam ancaman pertahanan. PDP berpendapat
bahwa ancaman pertahanan pada hakekatnya adalah ancaman riil terhadap teritori
Republik Indonesia, seperti agresi dan aneksasi, baik secara militer maupun non
militer.
2. Sistem dan Postur Pertahanan
PDP mendorong dilanjutkannya reformasi internal TNI dengan
mengintegrasikan TNI ke dalam Departemen Pertahanan, dan merestrukturisasi
sistem penggelaran kekuatan TNI dalam bentuk komando teritorial (Koter) ke arah
terbentuknya kekuatan pertahanan yang terintegrasi (integrited forces). PDP juga
mendorong disusunnya rencana induk (masterplan) penggelaran TNI dengan
pemetaan wilayah beresiko keamanan, wilayah perbatasan, daerah konflik, dan pulaupulau
terpencil, serta pengurangan Koter.
PDP menghendaki terwujudnya postur pertahanan nasional dengan prinsip
pendefinisian ancaman yang akurat dan konkret, pergeseran fokus strategi pertahanan
dari landas-darat ke integrited force, perencanaan pertahanan berbasis ancaman ke
perencanaan pertahanan berbasis kemampuan, transformasi pertahanan berbasis
manusia ke pertahanan berbasis teknologi, yang didukung dengan intrumen
perundangan, pengembangan doktrin, ketersediaan logistik, serta kesejahteraan
prajurit yang signifikan.
PDP mendukung kebijakan pertahanan yang mencerminkan kinerja,
kompetensi, profesionalitas, dan integritas TNI sebagai berikut :
a. Melaksanakan keputusan politik dan prinsip-prinsip demokrasi, serta tunduk pada
otoritas sipil;
b. Melakukan perbaikan materi, doktrin dan sistem pendidikan kemiliteran;
24
c. Mengirim personil militer untuk mengikuti pendidikan militer di negara-negara
demokratis;
d. Meningkatkan industri persenjataan Indonesia dengan kemampuan untuk
merancang dan memproduksi alat-alat persenjataan yang modern dan berteknologi
canggih;
e. Meningkatkan efektifitas pelayanan counter-terorisme guna mencegah serangan
terorisme;
f. Meninjau kembali dan meningkatkan kerjasama pertahanan serta kerjasama latihan
militer dengan negara-negara sahabat;
g. Meningkatkan kerjasama militer khususnya dengan negara-negara tetangga untuk
menjamin perdamaian regional.
3. Sarana dan Prasarana Pertahanan
PDP mendorong kebijakan memodernisasikan sarana dan prasarana
pertahanan, meningkatkan jumlah dan kapasitas peralatan militer yang memadai, serta
meningkatkan ketrampilan dan latihan penggunaan peralatan militer sesuai dengan
kemampuan keuangan Negara dalam rangka menjaga persatuan, keutuhan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Kesejahteraan Prajurit
PDP mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
taraf hidup prajurit beserta keluarganya sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya, melalui peningkatan anggaran pertahanan negara secara signifikan dalam
APBN.
5. Intelijen Negara
PDP berpendapat bahwa badan-badan intelijen harus direstrukturisasi
mengikuti doktrin intelijen dalam negara demokrasi. Intelijen harus memiliki payung
undang-undang yang antara lain mengatur bahwa badan-badan intelijen harus berada
di bawah kontrol otoritas sipil, yakni presiden dan DPR.
PDP berpendapat bahwa intelijen militer hanya diizinkan melakukan operasioperasi
intelijen militer untuk kepentingan pertahanan negara.
PDP berpendapat badan-badan intelijen sipil tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan operasi intelijen dengan sasaran para warga sipil yang aktif dalam
kegiatan politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, pers, lingkungan hidup,
penegakan hukum dan HAM.
25
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai arah perjuangan bagi segenap anggota, kader dan pimpinan Partai di
semua tingkatan, maka Manifesto Politik ini harus disertai dengan kaidah-kaidah yang
jelas bagi pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Pimpinan Kolektif Nasional berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkannya dalam bentuk kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan Partai
secara nasional, serta membuat keputusan untuk pelaksanaan program dengan
menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
2. Pimpinan Kolektif Provinsi berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Nasional dan pelaksanaan program kerja
hasil Rapat Kerja Nasional, serta menyusun program kerja Partai untuk tingkat
Provinsi dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi.
3. Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun komposisi dan
personalia alat kelengkapan partai untuk melaksanakan Manifesto Politik ini,
menjabarkan kebijakan Pimpinan Kolektif Provinsi dan pelaksanaan program kerja
hasil Rapat Kerja Provinsi, serta menyusun program kerja Partai untuk tingkat
Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Kolektif Kecamatan dan. Pimpinan Kolektif Desa/Kelurahan
berkewajiban menyusun komposisi dan personalia alat kelengkapan partai untuk
melaksanakan Manifesto Politik ini, serta melaksanakan segala ketentuan dan
kebijakan Partai.
5. Alat Kelengkapan Partai di semua tingkatan berkewajiban melaksanakan
Manifesto Politik ini sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugas masing-masing,
serta melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai.
6. Organisasi Sayap Partai di semua tingkatan berkewajiban melaksanakan
Manifesto Politik ini sesuai dengan bentuk, fungsi dan peran masing-masing, serta
melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai.
26
PENUTUP
Manifesto Politik ini merupakan bagian dari serangkaian upaya pembaruan
yang dilakukan PDP terhadap tatanan kehidupan bangsa di segala bidang ke arah yang
lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih demokratis. Untuk itu, implementasi dan aktualisasi Platform Perjuangan ini sangat memerlukan komitmen, kerja keras,dan konsistensi dari seluruh elemen Partai dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan ketentuan Partai.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemudahan kepada seluruh anggota, kader dan pimpinan PDP dalam
mewujudkan perjuangan mulia dan luhur ini bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Labels: AD/RT
Selengkapnya...
0
comments
